Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru

Ss Video cnbcindonesia


Mercusuarumat.com

Oleh: Ummu Hafidzah
Penulis di Komusnitas Rindu Surga

Tidak bisa dipungkiri penunjukan komisaris BUMN saat ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Bahwasanya penunjukkan Komisaris BUMN ini dinilai bukan berdasar kompetensi menegaskan pengelolaan negara dan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi untuk keuntungan pihak tertentu. Jabatan professional ini pun dinilai diberikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai balas budi.

Benarkah demikian?

Melihat sejumlah fakta berikut bisa jadi yang melatarbelakangi reaksi tersebut. Dilansir dari cnnIndonesia (29/05/2021), sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah dan pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.
Pengangkatan Abdee dilakukan oleh Erick melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5) kemarin. Abdee adalah salah satu personel Slank, Band yang memang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Nama Budiman Sudjatmiko yang dulu aktif di DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pun tak kehilangan jatah. Dia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Said Aqil merupakan salah satu ulama kharismatik yang cukup dikenal luas di kalangan masyarakat muslim, khususnya warga NU. Di bawah kepemimpinannya, PBNU tak segan menunjukan dukungannya untuk Jokowi.

Nama nama diatas barulah beberapa nama dari sekian nama yang diangkat menjadi komisaris dan bukan kebetulan kalau mereka adalah pendukung Jokowi di awal awal pencalonannya dulu sebagai Presiden.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. Bukhori lantas menyinggung orang yang selama ini berada di balik pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap mendapat posisi. Dia menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah. (detik, 29/5/2021)

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan Kementerian BUMN semestinya menjelaskan alasan di balik penunjukan musikus Abdi Negara Nurdin sebagai anggota komisaris PT Telkom. Hal itu dia tekankan agar peristiwa ini tidak menjadi polemik tajam di masyarakat, yang menurutnya apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor 02 tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, Lina menyebut ada dua syarat penting. Yaitu, anggota dewan komisaris harus memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, serta memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahanya. (bbc.com, 31/5/2021)
Sementara itu, menurut WAKIL Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpendapat penunjukan pejabat direksi hingga komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kental dengan nuansa balas budi ketimbang kompetisi. Anwar menegaskan seharusnya komisaris perusahaan BUMN harus diduduki oleh orang yang kredibel dan kompeten sesuai bidangnya. Hal ini menurutnya agar mendorong perusahaan-perusahaan BUMN bisa meningkatkan kualitasnya kedepan. (mediaindonesia, 30 Mei 2021)

Staf ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga menolak anggapan yang menyebut penunjukan Abdee 'Slank' sebagai 'balas jasa' atas perannya sebagai relawan capres Joko Widodo dalam dua kali pilpres. Apabila didasari 'balas jasa', menurut Arya, pemerintah akan menunjuknya untuk duduk di jabatan tertentu di pemerintahan, "jauh-jauh hari" sebelumnya. Kementerian BUMN, demikian Arya, menunjuk Abdee sebagai komisaris PT Telkom, karena dia dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman pada apa yang disebutnya sebagai aspek "digital konten". (bbc.com, 31/5/2021)

Jelaslah fakta diatas bahwasanya terlepas apapun itu yang melatarbelakangi pengangkatan para Komisaris yang notabene memang dekat dengan penguasa akan menimbulkan polemik, terlebih lagi dipertanyakan kompentensi dari para Komisaris tersebut apakah sungguh sungguh memiliki kemampuan yang cakap dibidangnya itu. Ini tentu harus melalui serangkaian uji kompetensi sehingga barulah bisa dicalonkan, dan harus melalui uji seleksi dengan persaingan yang sehat dengan calon calon lainnya.

Kriteria Pejabat Negara Ideal dalam Islam
Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, kekuasaan itu memiliki dua pilar utama; kekuatan (al-quwwah) dan amanah (al-amanah). Yang dimaksud dengan al-quwwah (kekuatan) di sini adalah kapabilitas dalam semua urusan. Kuat dalam urusan peperangan misalnya, (wilayah al-harb) terefleksi dalam bentuk keberanian hati, keahlian dalam mengatur perang dan strategi perang, serta keahlian dalam menggunakan alat-alat perang. Kuat dalam urusan pemerintahan terwujud pada kapasitas ilmu dan keadilan, serta kemampuan dalam menerapkan hukum-hukum syariah. Adapun amanah, direfleksikan pada takut kepada Allah SWT, tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga murah, dan tidak pernah gentar terhadap manusia. (Imam Ibnu Taimiyah, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah, 1/6-7, 9).
Senada dengan Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa seorang pejabat negara harus memiliki tiga kriteria penting; al-quwwah (kekuatan); at-taqwa (ketakwaan); dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat). 

Saat ini dimana Sistem Kapitalisme diterapkan, apakah kriteria diatas ada pada setiap pejabat negara? Sedangkan pemilihannya saja sudah menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat.
 
Akuntabilitas Pejabat Negara 
Ditinjau dari aspek akuntabilitas, seluruh penguasa dan pejabat yang ada di dalam Daulah Khilafah Islamiyah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab di sini bukan semata-mata tanggung jawab yang berkenaan dengan aspek-aspek profesionalitas atau legal formal belaka, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban yang bersifat ruhiah. Sebab, jabatan adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawaban tidak hanya di depan orang yang mendelegasikannya, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Tatkala Umar bin Abdul Aziz ra. diangkat menjadi Amirul Mukminin, beliau menyita dan menyerahkan kepada baitulmal semua harta benda, tanah garapan, dan harta-harta milik umum yang diambil dan dikuasai para penguasa Bani Ummayah dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sebelum melakukan semua itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. memulai dari dirinya sendiri.
Beliau ra. melepaskan hak atas semua kekayaan, kepemilikan, hewan tunggangan (kendaraan), perkakas rumah tangga, dan semua minyak wangi simpanannya. Semuanya dijual dengan harga 23.000 dinar, atau setara dengan 4,25 gram emas X 23.000 = 97.750 gram emas, dan diserahkan kepada baitulmal. Jika harga 1 gram emas = Rp. 200.000, 00, maka total kekayaan beliau ra. yang diserahkan kepada baitulmal adalah Rp19,550 miliar (Hulyat al-Awliyâ’, V/253).

Abdullah bin Umar ra., putra Umar bin al-Khaththab ra., pernah melaporkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. memerintahkan pencatatan kekayaan para kepala daerah (wali), di antaranya adalah Saad bin Abi Waqqash ra. Jika ada kelebihan kekayaan, beliau memerintahkan untuk membagi dua; separuh untuk pejabat tersebut dan sisanya diserahkan ke baitulmal. (As-Suyuthi, Târikh al-Khulafâ’, hlm. 132).

Khatimah
Di dalam Islam, kekuasaan untuk mengangkat kepala negara (khalifah) ada di tangan rakyat melalui baiat. Hanya saja, khalifah diangkat bukan untuk menjalankan kehendak dan kedaulatan rakyat, tetapi kehendak dan kedaulatan Allah SWT. Dengan kata lain, pejabat Daulah Islamiyah diangkat untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Allah, bukan untuk menjalankan hukum buatan rakyat. Pasalnya, kekuasaan tertinggi membuat hukum bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan Allah SWT. Allah SWT adalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan hukum bagi rakyat.

Atas dasar itu, hubungan antara penguasa dan rakyat di dalam sistem pemerintahan Islam tidak sama dengan pola hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem pemerintahan otoriter maupun sistem pemerintahan demokrasi. Di dalam sistem demokrasi tingkat tinggi, mekanisme pengangkatan kepala negara (presiden dan wakil presiden) dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pejabat-pejabat negara lain adakalanya dipilih dan diangkat oleh presiden atau oleh lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Di dalam Islam, pejabat negara yang diangkat oleh rakyat secara langsung adalah Khalifah dan anggota Majelis Umat. Pejabat lain seperti mu’âwin khalifah, wali, amil, qadhi, amirul jihad, dan sebagainya, seluruhnya dipilih dan diangkat oleh Khalifah atau orang yang diberi kewenangan oleh Khalifah berdasarkan ketetapan syariah Islam.

Mekanisme pemerintahan seperti ini tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menutup peluang lahirnya diktatorianisme dan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Sebab, baik rakyat maupun penguasa tidak diberi hak untuk membuat hukum yang lazim digunakan untuk memaksa orang lain. Jika kekuasaan membuat hukum ada di tangan manusia, tentu akan terjadi pemaksaan kehendak sebagian orang atas sebagian yang lain. Lahirlah penindasan terhadap orang lain dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

Bahkan, jika kita mengamati praktik pembuatan kebijakan di negara demokrasi, tampak jelas bahwa banyak kebijakan yang justru tidak berpihak kepada rakyat dan bahkan ditentang oleh rakyatnya sendiri. Lalu siapakah sebenarnya yang paling berdaulat di negera-negara demokrasi? Yang jelas bukan rakyat, tetapi penguasa yang menjadi antek para pemilik modal. (Dilansir dari MuslimahNews.com dengan sedikit editan)

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

Ilustrasi: kompas


Mercusuarumat.com
Oleh: Ummu Fasha
Penulis di Komunitas Rindu Surga

Saat ini kita sudah dua kali menjalani Ramadhan di tengah pandemi. Sudah dua kali kaum muslimin di negeri ini dilarang mudik menemui sanak saudaranya di kampung halaman. Belum lagi, berbagai ibadah ritual dibatasi dan diatur pelaksanaannya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi, yaitu adanya keharusan menjaga jarak saat shalat berjamaah, baik shalat fardlu yang dilaksanakan setiap hari, maupun shalat Jum’at, dan kini shalat Id.  Kaum musliminpun  dilarang untuk menyelenggarakan takbir keliling di malam lebaram, dan juga dilarang untuk melakukan halal bi halal setelah lebaran.

Sungguh mengenaskan, kaum muslimin dihadapkan pada pandemi yang berlarut-larut. Wabah ini tidak henti mendera penduduk di berbagai belahan dunia. Bermula di Wuhan China, pada akhir tahun 2019, wabah Covid-19 bergerak dengan cepat, menyebar ke berbagai penjuru dunia, hingga tak satupun negara di dunia ini aman dari wabah ini. Malahan saat ini, India tengah menghadapi wabah gelombang pandemi kedua, dengan varian baru yang lebih berbahaya dan ganas serta banyak memakan korban. Dikhawatirkan gelombang pandemi kedua ini akan menyebar ke wilayah lain, termasuk ke negeri ini.

Di Indonesia sendiri, saat ini pandemi belum berakhir, sehingga Presiden Joko Widodo meminta masyarakat jangan menganggap remeh dan harus tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Menurutnya kurva kasus Covid-19 saat ini memang sudah melandai sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan berjalannya program vaksinasi (Kompas, 2/05/2021). Presiden  meminta masyarakat tak cepat berpuas diri, karena situasi saat ini belum aman dari Covid-19, sehingga upaya menekan kasus aktif Covid-19 harus terus dilakukan.  Masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. termasuk mematuhi larangan mudik Lebaran tahun ini. 

Menghadapi pandemi global yang berlarut-larut ini, diperlukan strategi yang tepat dan memperhatikan arahan para pakar kesehatan.  Namun sungguh disayangkan, di awal terjadinya pandemi, negara ini enggan melakukan kebijakan lock down. Padahal lock down adalah metoda yang sangat efektif untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kebijakan yang diambil saat itu cenderung berubah-ubah dan terkesan tebang pilih. Publik melihat secara kasat mata, betapa di awal pandemi, negara ini malah mempromosikan pariwisata dan memperkenankan wisatawan asing masuk berbondong-bondong ke berbagai destinasi wisata yang lokasinya tersebar di seluruh provinsi. Tidak heran kasus Covid-19 terus menerus terjadi, dengan kurva yang naik turun, dan telah memakan banyak korban jiwa tak hanya masyarakat biasa, namun juga telah banyak memakan korban para tenaga medis, yang turut terpapar dari pasien yang mereka tangani. 

Akibat kebijakan lock down tidak diambil, pandemi ini semakin meluas, dan juga telah banyak melumpuhkan aktivitas perekonomian masyarakat. Sungguh banyak kerugian yang terjadi, sudah tidak terhitung berapa pusat perbelanjaan yang ditutup, mal-mal dan toserba yang berhenti beroperasi. Tidak hanya berdampak pada aktivitas perekonomian, dampak pandemi ini juga dirasakan di dunia pendidikan. Anak-anak sekolah sudah lebih dari satu tahun tidak bersekolah, demikian pula para mahasiswa harus berpuas diri dengan melakukan kuliah daring, yang tentu saja menyulitkan, terlebih bila jurusannya mengharuskan untuk banyak melakukan praktek di studio/bengkel atau praktikum di laboratorium. 

Masyarakat berharap pemerintah mengambil kebijakan yang benar-benar mandiri untuk menghentikan penyebaran virus yaitu dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini sampai tuntas. Rakyat saat ini bisa menilai, pemerintah terkesan tebang pilih saat menangani penyebaran virus Covid-19, tegas pada sebagian masyarakat, namun membuka lebar-lebar para WNA yang berdatangan dengan bebas di bandara-bandara internasional. Rakyat pun dibuat terhenyak, ketika jalur penerbangan yang menghubungkan Wuhan, yang merupakan daerah asal wabah ini, dibuka kembali. Rakyat pun menyoroti ketidakadilan pemerintah saat ini, yang membuka lebar-lebar kedatangan tenaga kerja asing (TKA) di tengah pandemi.

Nampak jelas kebijakan yang selama ini diambil lebih banyak  hanya mengikuti rekomendasi global yang terbukti gagal menghentikan virus. Misalnya keengganan melakukan kebijakan menerapkan lock down sejak awal. Baru setelah kasus semakin membludak, diterapkanlah lock down, itupun secara parsial. Hal ini tidak efektif dilakukan dan menimbulkan efek lanjutan berupa krisis ekonomi. Selanjutnya pemerintah memperkenalkan kebijakan baru, yaitu kebijakan “new normal” supaya aktivitas perekonomian tetap dapat dilakukan. Namun ternyata kebijakan baru ini malahan memperburuk kasus yang ada. Pandemi semakin meluas, dan memasuki wilayah-wilayah di pelosok kota dan desa, yang semula tidak terpapar wabah ini. Penerapan ‘new normal’ ini menjadi penyumbang terbesar laju infeksi serta menyebabkan terbentuknya kluster-kluster baru, sehingga dikenal istilah kluster perkantoran, kluster keluarga, kluster kebaktian, dll. Selanjutnya Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, yang ternyata juga tidak efektif, karena aktivitas masyarakat tidak bisa dibatasi hanya di wilayahnya saja. Berbagai penyekatan jalan yang dilakukan, juga tidak efektif, karena hanya memindahkan jalur lalu lintas ke lokasi yang lain. Masyarakat sudah semakin dipusingkan dengan berbagai kebijakan ini, terlebih saat ini di tengah larangan mudik, ternyata di saat yang sama, puluhan bahkan ratusan WNA dari China bisa masuk dengan mudah. Masyarakat juga dibuat terheran-heran dengan adanya kebolehan untuk berwisata di saat larangan mudik diberlakukan.

Terlihat jelas, kebijakan yang diambil dibuat untuk melindungi para pengusaha dari ancaman kebangkrutan, akibat sepinya pengunjung ke daerah wisata, sehingga menurunkan tingkat hunian hotel dan objek-objek wisata, Kebijakan yang diambil lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal. Hal ini tidaklah heran, karena sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan akan lebih berpihak pada para pemodal/para kapitalis. Para kapitalislah yang telah bekerja sama dengan para penguasa, untuk memenangkan para penguasa ke tampuk pimpinan. Penguasa terpilih tentu saja akan melakukan berbagai hal untuk melindungi kepentingan para kapitali yang telah menyokongnya. Mereka diberi berbagai kemudahan dan akses untuk melakukan investasi dan berusaha di negeri ini, serta dihilangkan berbagai hambatan perizinan sehingga dibuatkan berbagai regulasi untuk kelancaran usahanya,  sehingga tidaklah aneh ketika usahanya terancam akibat pandemi ini, mereka meminta supaya kebijakan yang diambil pemerintah tidak sampai mengorbankan kepentingan mereka, tidak sampai menghambat aktivitas perekonomian mereka.

Nampak jelas, untuk dapat mengatasi wabah Covid-19 ini diperlukan kemandirian, yang bisa melepaskan para penguasa dari jeratan para kapitalis pemilik modal. Harus ada upaya memutus hubungan symbiosis mutualisme, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain antara para penguasa (pemerintah) dengan para kapitalis pemilik modal. Hubungan symbiosis ini akan selalu berpihak pada kepentingan pemilik modal, dan akan senantiasa mengorbankan kepentingan masyarakat, sekalipun masyarakat merupakan mayoritas. Sayangnya, upaya memutus hubungan ini tidak mungkin berhasil dilakukan, bila sistem yang dianut adalah sistem kapitalisme. Sistem ini telah terbukti selalu  menyengsarakan rakyat, sehingga kondisi rakyat akan senantiasa tertindas.  

Untuk menuntaskan masalah  ini secara tuntas, diperlukan kepemimpinan yang mendunia, yang akan memimpin dan mengarahkan rakyat seluruh dunia untuk mengatasi pandemi ini secara bersama. Kepemimpinan umum yang mandiri, bebas dari kepentingan para kapitalis ini hanya ada pada sistem  pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam, telah teruji dan mampu mengatasi berbagai wabah dan bisa memutus mata rantai penyebaran wabah dengan efektif, karena sempurnanya pengaturan Syariah Islam untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan. Penguasa di sistem Islam ini, tidak akan menjadikan faktor ekonomi di atas faktor keselamatan nyawa manusia. Dengan demikian, dunia memerlukan penerapan Islam secara kaffah untuk membebaskan dunia dari pandemi ini. Wallahu ‘alam.


Foto: Pikiran Rakyat

Mercusuarumat.com - Oleh: Ummu Hanan, Pemerhati Sosial

Memasuki akhir Ramadhan, tentu selain meningkatkan intensitas ibadah kita, persiapan menjelang Idul Fitri termasuk aktivitas pulang kampung atau mudik mulai diagendakan. Hanya saja, di tengah badai pandemi Covid-19 dunia yang belum mereda, ada serangkaian aturan negara yang wajib dipatuhi guna mencegah makin tersebarnya wabah mematikan dari virus N-Cov 19.

Kebijakan larangan untuk mudik akan diterapkan pada 6-17 Mei 2021 guna mencegah penyebaran penyakit Corona. Akan tetapi tidak adanya larangan bagi masyarakat berwisata saat libur Lebaran yang juga disahkan Pemerintah tentu menuai kontroversi. (republika.co.id, 21/04)

Pasalnya, mobilitas warga saat berwisata lokal atau di daerah masing-masing bisa menjadi ancaman lonjakan kasus Covid-19 jika tidak diantisipasi.

Ledakan kasus Corona akibat adanya aktivitas publik di masa pandemi memang akan benar-benar terjadi jika tidak diantisipasi dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan pelarangan kegiatan yang memungkinkan adanya kerumunan.

Data Worldmeters per Rabu pagi, 21 April 2021, pasien positif covid-19 di India telah menyentuh 15,6 juta kasus dengan lebih dari 182 ribu orang meninggal. Kondisi itu membuat India berada di urutan kedua negara dengan jumlah kasus covid-19 tertinggi setelah Amerika Serikat (AS). (medcom.id, 21/04)

Sehingga wajar saja jika banyak pihak menuntut pemerintah untuk mampu mencegah meledaknya kasus Covid-19. Salah satunya Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menilai Indonesia perlu belajar dari ledakan kasus covid-19 di India. (medcom.id, 21/04) Pemerintah diminta lebih serius untuk menanamkan dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan (prokes). 

Sehingga sudah barang tentu, kebijakan pembolehan di sisi pelarangan mudik menjadi hal yang kontradiktif karena meskipun warga tidak pulang kampung dan dinilai tidak "membawa pulang" virus Corona, namun kegiatan berkerumun di area wisata menjadi hal yang sulit terbantahkan untuk tersebarnya virus tersebut.

Menyikapi hal tersebut, tentu masyarakat membutuhkan sebuah kebijakan yang tidak bertolak belakang satu sama lain. Maka butuh sebuah basis aturan yang bisa memecahkan permasalahan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi.

Sudah terbukti dalam sejarah, bahwasanya Rasulullah saw dan Khalifah Umar bin Al Khathab mampu menuntaskan wabah pada zamannya dengan tetap berpegang teguh pada Al Quran dan As Sunnah. Mereka mencontohkan untuk memecahkan masalah satu persatu dari sesuai dengan urgensitasnya.

Adapun pemulihan ekonomi juga bisa dimaksimalkan dengan pengembangan sumber daya alam dan manusia yang tidak melulu harus bersumber dari kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, menyikapi pembelanjaran dari lonjakan kasus Covid-19 di India. Ada baiknya sebagai negara dengan mayoritas muslim, kita kembali kepada langkah-langkah dan aturan Islam yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada lagi kebijakan kontroversial yang berpotensi menciptakan lonjakan kasus Covid-19.

Wallahua'lam bish shawab




Mercusuarumat.com -                            Oleh: Ummu Hafidzah
Penulis di Komunitas Rindu Surga


Bulan Ramadhan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bulan suci Ramadhan adalah bulan dimana kemuliaan dan keberkahan sangat melimpah pada bulan ini. Bulan untuk memperbanyak ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bulan Ramadhan 2021 pun tidak lama lagi segera tiba.

Untuk itu, dilansir dari Pikiran Rakyat (24/3/2021), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan, selama bulan Ramadan 2021 siaran televisi diperketat. Lembaga penyiaran diminta untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), hedonistik, mistik/horor/supranatural, praktik hipnotis atau sejenisnya.

KPI juga mengimbau untuk tidak menampilkan muatan yang mengeksploitasi konflik dan/atau privasi seseorang, bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. 

Hal itu termuat dalam salah satu panduan lembaga penyiaran dalam bersiaran pada saat Ramadhan 2021. Panduan itu termaktub dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan.

Langkah ini patut kita apresiasi, sebagai upaya KPI melakukan pengawasan dan kontrol terhadap media selama Ramadan. Untuk sementara Umat Islam selama bulan Ramadhan tidak disuguhi tontonan yang tidak bermutu dan penuh kemaksiatan yang bisa mengganggu kekhusyuan shaum.

Namun sangat disayangkan pelarangan tayangan dan tontonan yang bertentangan dengan nilai Islam  hanya dilakukan saat Ramadan saja. Padahal bulan bulan lainpun seharusnya diberlakukan hal yang sama. Ini menunjukkan betapa negeri ini masih berpegang pada sekulerisme, memisahkan agama dalam kehidupan, dimana pada saat tertentu saja aturan Islam dipakai, tidak terus menerus dan hanya sebagian kecil saja.

Ketakwaan seorang muslim haruslah terus terpelihara, tidak hanya dibulan suci Ramadhan saja, sementara godaan yang massif dari berbagai tayangan dan tontonan di media masa semakin marak diluar Ramadhan. Sebulan takwa, setelah hari raya kembali ke perbuatan semula. 

Tujuan Ramadan adalah takwa. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, takwa adalah menaati Allah Swt. dan tidak bermaksiat kepada-Nya. Senantiasa mengingat Allah Swt. serta bersyukur kepada-Nya tanpa ada pengingkaran (kufur) di dalamnya. Begitu pentingnya takwa, Al-Qur’an menyebutnya sebanyak 259 kali dengan beragam makna.

Takwa bisa dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pemahaman syar’i atas kewajiban mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, yang diwujudkan secara praktis (‘amali) di dalam kehidupan. 

Selain menjadi hikmah puasa yang mesti diraih oleh setiap individu Muslim, takwa juga harus terwujud di dalam keluarga dan masyarakat. Kunci mewujudkan ketakwaan individu, keluarga maupun masyarakat tidak lain dengan menerapkan syariah Islam secara formal dan menyeluruh (kaffah).

Penerapan syariah Islam secara secara formal dan menyeluruh menjadi kunci mewujudkan keimanan dan ketakwaan penduduk negeri. Penduduk negeri yang beriman dan bertakwa adalah mereka yang secara bersama-sama melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Mereka secara bersama-sama menjadikan hukum-hukum Allah, yakni syariah Islam, untuk mengatur kehidupan mereka.

Dalam pandangan Islam, penerapan syariah secara formal dan menyeluruh jelas memerlukan institusi negara. Negaralah pihak yang menerapkan syariah secara formal dan menyeluruh di bawah pimpinan seorang imam atau khalifah yang dibaiat oleh umat. Keberadaan imam/khalifah yang dibaiat oleh umat ini merupakan perkara wajib berdasarkan sabda. Rasulullaah  ﷺ :
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
Siapa saja yang mati, sementara di lehernya tidak ada baiat (kepada Khalifah/Imam), maka matinya adalah mati jahiliah (HR Muslim).

Karena termasuk kewajiban yang paling agung dan paling penting, maka aktivitas dakwah dan perjuangan untuk mewujudkan seorang imam/khalifah yang dibaiat oleh umat, yakni menegakkan Khilafah, harusnya masuk dalam daftar amal paling utama yang harus dilakukan olah kaum Muslim pada bulan Ramadhan agar sukses Ramadhan benar-benar bisa diraih. Wallahua’lam bishawwab


mercusuarumat.com - Pencabutan Lampiran Perpres Miras yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sejatinya bukan berarti miras tak boleh beredar. Faktanya, ada perpres lain yang masih memayungi izin industri miras di tanah air.

Terkait hal ini, Arim Nasim, Ekonom Islam, menyebut bahwa hal ini wajar dalam sistem kapitalis. Bahkan, harapan ada pelarangan total hanyalah mimpi.

“Jangan mimpi ada pelarangan total dalam sistem ekonomi kapitalis,” katanya kepada Rayah TV pada (3/3).
Hal tersebut karena secara teori, kebijakan ekonomi dalam sistem kapitalis sangat bergantung pada teori prinsipnya mengenai nilai barang dan jasa. Selama suatu barang atau jasa itu ada nilai manfaatnya, selama itu pula keduanya niscaya beredar.

“Tidak peduli halal dan haram, selama individu yang membutuhkan, maka barang dan jasa akanada dan dilegalkan negara,” tambahnya.

Bahkan, menurut Arim, sistem kapitalisme juga tak akan peduli dengan dampak sosial yang timbul akibat beredarnya produk seperti miras.

“Tidak akan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Walaupun miras merusak, jika masih ada individu membutuhkan, maka akan tetap ada,”lanjutnya.

Oleh karena itu, ia menyebut hanya ada satu solusi untuk menghentikan peredaran miras, yakni dengan mengganti sistem kapitalis menjadi sistem yang Islami dan sesuai syariah.


mercusuarumat.com- Meskipun menuai apresiasi, namun langkah Presiden Jokowi yang berpidato mencabut Lampiran Perpres Miras masih menyisakkan problem.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Rayah TV, Profesor Suteki, Pakar Hukum UNDIP menyinggung ketidakcermatan pemerintah dalam menerbitkan aturan.

Sebelum menerbitkan, pemerintah mestinya secara serius mempertimbangkan banyak hal agar tak menimbulkan protes.

“Mestinya pemerintah mengkaji dulu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sebelum menerbitkan aturan,” jelasnya.

Apalagi, menurutnya, tak sedikit bagian dari pemerintahan yang tergolong tokoh Islam dan ulama.
“Mendengarkan wakilnya yang ulama, wantimpres juga ada ulama,” tambahnya.

Saking herannya dengan apa yang terjadi, ia bahkan menduga ada ketidakcermatan yang fatal.
“Mungkin tidak baca apa yang ditanda tangan. Menunjukan ketidakcermatan,” katanya lagi.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget