Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru



Mercusuarumat.com. Baiq Nuril, sebagaimana orang mengetahuinya adalah korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Ia sudah jatuh tertimpa tangga, sebagai korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya. Iapun harus rela ditetapkan sebagai terpidana atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penulis menilai UU ITE merupakan proyek membungkam rasa kritis rakyat. UU ini sejak dibidani hingga kini tuai banyak kecaman sebab berat sebelahnya dalam putuskan perkara. Ia tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ia sangar kepada kontra penguasa tapi manis pada pendukung pemerintah. Ia kasar pada orang tak punya namun lembut pada orang kaya. Ia babat mereka yang pro Islam tapi rangkul mereka yang pro penjajah Amerika.

Lihat bagaimana UU ITE ini berangus suara kritis rakyat terhadap penguasa. Apa yang dialami Ust Alifian Tanjung, Ahmad Dhani, Jonru, Buni Yani, Asma Dewi adalah sedikit fakta pihak kontra penguasa yang jadi korban peraturan karet ini. UU ini pun dinilai hanya kedok semata untuk berangus Islam. Seperti yang dialami Buni Yani, Ia dinyatakan bersalah karena sebar video pernyataan Ahok yang nistakan agama. Lewat UU ini pulalah banyak website berkonten Islam yang ditutup oleh Kemkominfo.

Lain hal bagi mereka pihak pro penguasa. Tak perlu khawatir, sekalipun sebar hoaks bahkan fitnah keji berbau propokatif dijamin tak akan kenal aturan ini. Bukan opini semata, ini adalah fakta, Menkopolhukam, Wiranto sudah sering sebar hoaks dengan mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlarang, jelas langgar UU ini namun sampai saat ini tak ada tindakan hukum baginya.
Wiranto dengan jelas telah sebar berita bohong, bahwasannya HTI sampai detik ini bukan organisasi terlarang, hanya Badan Hukum Perkumpulannya saja yang dicabut.
Lain Wiranto, lain Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yaqut. Ia dengan terang-terangan mempropokasi anggotanya guna bakar bendera tauhid. Dengan anggapan bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid adalah bendera HTI. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat sendiri telah mengatakan bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid bukan bendera HTI, tapi bendera milik umat muslim.
Fakta lainnya, Ali Ngabalin, Staf Ahli Presiden bersikukuh mengatakan bahwa gerakan 2019 Ganti Presiden adalah bentuk makar. Sebagai bagian dari pemerintah Ia tak segan sebar berita bohong. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menjelaskan bahwa gerakan 2019 Ganti Presiden bukan termasuk makar. Prof. Mahfud MD juga Prof. Rocky Gerung mengiakan apa yang dikemukakan oleh KPU.
Contoh terakhir, Permadi Arya alias Abu Janda, sama halnya dengan Gus Yaqut, Ia pun menebar teror dengan mengatakan bendera tauhid adalah bendera teroris, namun hingga saat ini belum ada kabar apa Ia dijadikan terpidana tidaknya.

Telah jelas sekali bagaimana arah proyek UU ITE, Ia hanyalah alat membungkam rasa kritik rakyat terhadap penguasa. Penguasa enggan kekuasaannya hancur. Penguasa tak ingin hukum Islam bertahta. Penguasa babat habis lawan politiknya dengan dalih langgar UU ITE.
Luar biasa bin ajaib, Alih-alih berantas hoaks justru keadilan yang dibungkam oleh mereka. [IW]



Oleh,
Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H.
(Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI dan Sekjen LBH Pelita Umat).

Ada yang pernah menyatakan kepada saya, "jika ingin menerapkan hukum Islam, pergi ke timur tengah saja. Ini Indonesia, tidak boleh ada pemikiran atau ideologi transnasional yang eksis".

Begitu juga akhir akhir ini ada salah satu partai yang menyatakan bahwa "menolak Perda agama agar Indonesia tak seperti Suriah".

Menanggapi hal tersebut bahwa hukum yang berlaku di negara kita tidak lepas dari pengaruh dari luar, misalnya terdapat pengaruh dari hukum Belanda, Perancis dan Romawi. Jika ingin konsisten, tentu saja harus ditolak.

Kok bisa hukum Romawi berlaku di Indonesia? Karena Indonesia dijajah Belanda. Sementara sistem hukum di Negeri Belanda didasarkan pada sistem hukum perdata Perancis dan dipengaruhi oleh Hukum Romawi. KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari code penal perancis. Code penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran perancis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Kepailitan. Sistematika yang dipakai merupakan adopsi dari hukum Napoleon.

Perancis adalah negara yang melakukan kodifikasi terhadap hukum Romawi. Kaisar Napoleon pada tahun 1800 an membentuk suatu panitia yaitu Portalis, Trochet, Bigot de Preameneu dan Malleville yang ditugaskan untuk membuat rancangan kodifikasi. Sumber bahan kodifikasi adalah hukum Romawi.

Dalam menerapkan hukum Romawi yang terkodifikasi, Prancis tidak hanya memakai satu hukum tetapi juga menggunakan kebiasaan lokal atau yang lebih dikenal dengan istilah customary Law (hukum kebiasaan). Sehingga menyebabkan terjadinya dualisme sumber hukum yang harus ditaati oleh penduduk Prancis ketika itu. Walaupun dua hukum yang diterapkan, namun sistem hukum Romawi memiliki kultur yang kuat untuk diterapkan.

Hukum Romawi telah berlangsung selama ribuan tahun - dari Leges Duodecim Tabularum tahun 439 SM hingga Corpus Juris Civilis (528–35 AD) yang diperintahkan oleh Kaisar Yustinianus I. Undang-undang Yustinianus berlaku di Romawi Timur (331–1453), dan juga menjadi dasar hukum di Eropa.

Hukum Romawi yang dikenal juga dengan istilah Civil Law atau Hukum Sipil. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam corpus juris civilis Justinian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia.

Olehkarena itu jika ada yg menyatakan "jika ingin hukum Islam, tinggal saja di Arab". Pernyataan ini tidak adil, pernahkan mereka menyatakan hal yg serupa terhadap Hukum Warisan Belanda dan hukum Romawi ?!

Wallahu alam bishawab

Semarang, 18 November 2018



Mercusuarumat.com. Baiq Nuril, namanya kini dikenal banyak orang karena ketidakadilan yang menimpa dirinya. Mantan Guru Honorer SMAN 7 Mataram ini bila dipribahasakan, "Sudah jatuh tertimpa tangga". Ia korban pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolah tempat ia bekerja, ia jugalah yang dinilai bersalah oleh Mahkamah Agung dan dikenakan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah atas tindakannya melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 1.

Secara kronologi dalam keterangannya di media masa, Ia menceritakan bahwa dirinya sering ditelpon oleh kepala sekolah tempat ia mengajar yang isinya menceritakan kisah cinta kepala sekolah, hingga menyerempet pada pelecehan seksual secara verbal terhadap dirinya. Lalu Ia rekam percapakannya dengan tujuan sebagai alat bukti. Hanya saja ia menceritakan hal ini pada rekan kerja sesama guru, imam. Hal tak disangka, Imam menyebarluaskan rekamamnya ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Singkat cerita, kepala sekolah melaporkan Baiq Nuril ke polisi yang berujung penetapan ia sebagai tersangka.

Tentu, sebagai insan manusia yang berakal, ketidakadilan yang menimpa Baiq Nuril adalah kezaliman yang tak boleh dibiarkan. Banyak masyarakat Indonesia menilai putusan Mahkamah Agung tidak adil, sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Ketua Mahmakah Konstitusi, Prof. Mahfud MD dalam cuitan twitternya, Ahad, (18/11), "Dalam kasus Bu Nuril, pengadilan hanya menegakkan hukum (formal) tidak menegakkan keadikan (substansial)."

Kezaliman dan keadilan bak dua mata uang tak terpisahkan. Saat satu sisi mata uang keadilan terbuka dipastikan satu sisi mata uang kezalimam tertutup. Kezaliman dan keadilan adalah dampak atas sistem hukum yang dijalankan. Kacamata sistem hukum yang dijalankanlah yang menilai apakah produk hukum ini adil atau zalim.

Misal, dalam sistem hukum ekonomi liberal, dikatakan adil saat Sumber Daya Alam (SDA) diserahkan kepada swasta tanpa campur tangan pemerintah. Implikasinya, siapapun dapat mengolah SDA asalkan mempunyai modal besar untuk menjalankannya.
Selanjutnya, dalam sistem hukum pidana demokrasi, dikatakan adil tersangka pencurian di hukum penjara selama lima tahun. Intinya, adil dan zalim nilainya teegantung pada sistem hukum yang dijalankan oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum sejak dari dulu menerapkan sistem hukum demokrasi warisan Yunani Kuno. Sebagaimana yang dijelaskan Dhani Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul,
Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah
Yang Nyata dan Yang Seharusnya, "Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang bermula dari konsep yang dijalankan di polis Athena pada masa Yunani kuno". Sejak negeri ini merdeka, demokrasi sering berganti bentuk, mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer hingga demokrasi pancasila, yang pada intinya adalah demokrasi semata.

Ajaran demokrasi secara fakta memberikan kekuasan bagi manusia (rakyat) untuk membuat hukum sekaligus memberikan kehendak bagi rakyat untuk menentukan wakil pemegang kuasa. Aristoteles menyebutkan demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.

Manusia sebagai pembuat hukum memiliki sifat lemah juga ilmu terbatas, sebagaimana Firman Allah Swt,  “Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah'” (An Nisa: 2). Manusia pula memiliki ilmu yang terbatas, sebagaimana Firman Allah Swt, “… dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui.” (Qs. Yusuf: 76)

Dampaknya, dalam demokrasi produk hukum yang dihasilkan dipastikan tidak akan menemukan diksi adil. Mengapa? Karena Si Pembuat hukum kodratnya lemah dan ilmunya terbatas. Maka wajar, kezaliman kan selalu merajalela di Indonesia, toh pembuat hukum, pelaksana hukum semua yang terlibat dalam sistem hukum demokrasi sifatnya lemah dan ilmunya terbatas.

Lantas bagaimana agar keadilan terwujud dan kezaliman hilang tak tersisa?
Jawabannya sistem hukum yang dijalankan harus bersandar pada Ia yang maha kuat, Ia yang maha mengetahui, Ia yang maha sempurna. Tiada lain Ialah Allah Swt, sebagaimana Firman-Nya,
“Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? ” [al-Baqarah/2:140]. Juga Firman Allah Swt dalam Quran Surat al-Mâ`idah ayat 50, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Sudah saatnya, umat muslim Indonesia bersatu bersama perjuangankan hukum Allah, kolaborasi junjung tinggi kalimat tauhid, Laa Illaha IllAllahu muhammadarosulullah. [IW]



Mercusuarumat.com. Aksi Bela Islam 212, dua tahun silam tertanda umat inginkan bersatu. Betapa tidak, organisasi berbeda, jenis pekerjaan berbeda, usia berbeda, suku berbeda tumpah ruah bersatu capai tujuh juta orang. Luar biasakan?

Kerinduan ini makin memuncak tatkala politik adu domba terus ada. Umat makin cerdas dan terbuka, Ia tahu musuh-musuh inginkan umat pecah belah. Seperti halnya Aksi Bela Tauhid 212 yang insyaAllah akan terselenggara dua pekan lagi.

Sebagai penyelenggara, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) telah melakukan serangkaian rencana persiapkan itu semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Novel Bakukmim selaku Juru Bicara PA 212. Ia perkirakan jutaan Bendera Tauhid akan berkibar selama acara.

Tentu, seperti yang penulis utarakan di awal. Penulis menilai, hanya musuh-musuh umat yang tak rela umat muslim bersatu.
Sebagaimana syetan, memecahbelah keluarga muslim. Mereka hasut kedua pasangan suami istri agar bercerai. Tujuannya agar hancur rumah tangganya.

Lebih jauh, lihat Indonesia. Lebih jauh lagi lihat negeri-negeri Islam. Terpecah belah ulah penjajah. Belanda, Italia, Amerika, Inggris, Portugal dsb kala itu membagi-bagi negeri-negeri Islam menjadi banyak seperti ini.

Akhirnya, kekuatan umat muslim lemah. Tidak terhimpun rapi dalam satu komando. Bak sapu lidi akan terasa manfaat jika sapu lidi terikat kuat menjadi sebuah sapu lidi yang satu.

Inilah Indonesia, momen Bela Tauhid 212 adalah momem kita bersama. Momen umat muslim seluruh dunia. Mulai dari Indonesia lah potensi persatuan umat akan segera terwujud nyata.
Persatuan umat dalam kalimat tauhid akan segera terrealisasi. Tidak lama lagi. InsyaAllah. [IW]



Mercusuarumat.com. setiap yang langka adalah berharga. Setiap yang susah ditemui pastilah unik. Inilah Bela Tauhid 212. Hanya sekali dalam setahun.

Sebagaimana pernyataan Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 (Jubir PA 212), Novel Bamukmin, Bela Tauhid 212 tahun ini akan dilaksanakan dengan perkiraan dihadiri oleh jutaan jamaah. Ia pun optimis jutaan Bendera Tauhid akan berkibar sepanjang acara.

Tak ingin menyesal, umat muslim patut hadir di acara ini. Bak sebuah drama, umat muslim Indonesia adalah tokoh utama dalam drama ini. Siapa lagi yang akan sukseskan agenda akbar umat tahun ini jika bukan oleh kita?

Bawa bendera tauhid sebanyak-banyaknya. Bagikan cuma-cuma. Buktikan pada penguasa, bahwa bendera tauhid adalah milik umat. Bukan milik golongan tertentu saja.
Pastikanlah Bela Tauhid 212 adalah ajang kita untuk kuatkan persatuan, sarana kita sampaikan aspirasi umat. Sampaikan solusi islam untuk Indonesia jaya.

Percaya atau tidak, sedikit atau banyak perjuangan kita akan tercatat abadi dalam lembar sejarah kebangkitan umat negeri ini.

Perlu bukti? Coba amati, dulu bendera tauhid asing terdengar, bahkan stigma negatif acap kali menghantuinya. Kini siapapun gembira kibarkan bendera tauhid.
Dulu, keinginan penerapkan syariat islam dalam bernegara hanya diusung oleh sebagian kecil umat muslim, kini tak malu ulama-ulama nusantara lontarkan solusi syariat islam bagi negeri Indonesia.
Lihat bagaimana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, sangat ketakutakan saat Peraturan Daerah (Perda) syariah makin mencuat ke permukaan. Hingga akhirnya ia tersudutkan hingga menolak dengan lantang Perda syariah. Bahkan sekarang ia akan dilaporkan ke polisi.

Maka, ayo jangan sampai tak hadir dalam Bela Tauhid 212. Jadilah pelaku sejarah kebangkitan umat muslim Indonesia! [IW]




Mercusuarumat.com. Jakarta.Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni Aksi 212. Jubir PA 212 Novel Bamukmin mengatakan pihaknya akan mengibarkan 1 juta bendera tauhid dalam acara reuni tersebut.

"Tahun ini akan kita kibarkan 1 juta bendera tauhid warna-warni. Ini bentuk keberagaman kita," kata Novel di Hotel Whiz, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema 'Reuni Akbar Alumni 212. Melacak Motif, Menimbang Implikasi Sosial Politik'. Dia menegaskan agenda reuni tersebut akan rutin digelar setiap tahun siapa pun presiden yang memimpin.

"Acara ini akan berlangsung setiap tahun siapa pun pemerintahnya kita akan gelar. Ini silahturahmi akbar antara ulama, tokoh aktivis yang peduli agama dan berjuang untuk agama," ujar dia.

"Tahun ini umat Islam sempat tersudut. Itu tujuan kami," sambungnya.

Novel pun kemudian menjelaskan asal mula Aksi 212 itu dilaksanakan pada 2016. Dia menyebut aksi itu digelar semata hanya untuk menuntut keadilan dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan melawan kelompok pendukung penista agama.

"Gerakan ini menjadi wadah untuk mengontrol negara dan di era Jokowi ini sangat parah dan penista agama didukung sampai jungkir balik. Kita wajib kritisi itu, kita lawan," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif mengatakan reuni Aksi 212 sedang dipersiapkan. Slamet menjabarkan Aksi 212 bulan depan tidak jauh berbeda dengan aksi pada 2016.

Dia mengatakan sudah ada beberapa peserta aksi yang menyewa gerbong kereta sampai memesan tiket pesawat.

"Tidak beda jauh dengan 212 tahun 2016 dari berbagai provinsi sudah siap. Sudah ada yang sewa beberapa gerbong kereta. Sudah beli tiket pesawat, insyaallah kita silaturahim lagi, kita akan tausiah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi di hari Ahad, bulan Desember tanggal 2," kata Slamet di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).

Sumber: Detik.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget