Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru

Foto: detikcom

Mercusuarumat.com - PROBLEMA GURU HONORER, POTRET BURUKNYA
 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

oleh : Listiyani, S, Si. (Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah gelar yang disematkan kepada guru pada sistem saat ini. Guru disebut pahlawan, karena mereka memiliki peran yang sangat penting yaitu mendidik generasi penerus bangsa. Di tangan merekalah kualitas dan masa depan generasi ini dipertaruhkan. Ungkapan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini menjadi begitu nyata terutama pada guru honorer. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam sistem saat ini, untuk profesi guru terdapat “kelas”, ada istilah guru PNS dan juga ada guru honorer, yang identik dengan minimnya jasa yang mereka peroleh.  Padahal aktivitas guru honorer dalam mengajarkan ilmu kepada anak didik tidak berbeda dengan guru lain yang berstatus PNS (pegawai negeri sipil).

Polemik terkait kesejahteraan guru honorer, sejatinya bukanlah bahasan yang dirasakan baru “kemarin”. Kesenjangan kesejahteraan yang dialami oleh guru honorer ini telah berlangsung begitu lama. Untuk menghadapi persoalan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun apakah ini benar-benar kebijkan yang solutif?

Untuk dapat menjadi PPPK tersebut, guru honorer harus mengikuti seleksi, namun dengan mekanisme yang dianggap memudahkan, karena pada seleksi tersebut tidak ada batasan usia dan tidak juga dibatasi oleh lamanya pengabdian. Namun ternyata banyak guru honorer yang menangis dan merasa kecewa karena terbebani dengan soal yang sulit dan tingginya passing grade yang ditetapkan. Kemudahan pun ternyata menjadi hal yang dipertanyakan, terutama bagi guru honorer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi, dengan kompetensi pas-pasan, mereka dihadapkan dengan persaingan yang tidak seimbang. Para guru senior harus bersaing dengan guru yang fresh graduate atau memiliki kompetensi lebih. Seleksi PPPK yang dianggap sebagai solusi dari polemik yang berkepanjangan ini dianggap tidak solutif, bahkan menuai problem baru hingga beredar surat terbuka untuk Mendikbudristek agar meringankan dan memberi kemudahan bagi guru honorer. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho berpendapat "Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung, bukan melalui proses seleksi tapi dilihat masa pengabdiannya para guru itu."(sindonews.com).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio tersebut ideal dalam pemenuhan layanan belajar. Namun bila ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Mayoritas guru berstatus honorer, yaitu sebanyak 62,2 persen, sedangkan guru yang berstatus PNS sebanyak 47,8 persen yaitu baru 1.607.480  guru.

Pengangkatan guru honorer melalui program PPPK sejatinya menegaskan buruknya sistem hari ini dalam menyediakan layanan pendidikan bagi rakyat. Padahal sejatinya, pendidikan adalah hak dasar dari setiap warga negara. Keberadaan seorang guru begitu penting, sehingga sudah seharusnya hak-haknya dijamin oleh negara, salah satunya adalah dengan mendapatkan kesejahteraan berupa gaji yang layak. Namun, apakah masih ada harapan bagi para guru honorer untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya? Jika mengingat bahwa polemik ini telah terjadi pada masa yang begitu lama,  nampaknya sulit untuk bisa berharap. Mekanisme yang dibuat saat ini ternyata hanyalah berbuah kekecewaan. 

Lantas apakah ada dalam sejarah, profesi seorang guru begitu dihargai sehingga guru mendapatkan jaminan atas hak-haknya secara layak? Imam Jalaluddin as-Suyuthi menuliskan dalam Lubab al-hadits, bahwa pahala memuliakan guru tak lain adalah surga. Disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda. “Barangsiapa memuliakan orang berilmu (guru), maka sesungguhnya ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di surga”.  

Dalam sejarah,  saat  Islam dijadikan sebagai landasan dalam sebuah negara sehingga seluruh aspek kehidupan diatur oleh hukum Islam, akan didapati bahwa profesi guru sangatlah mulia. Khalifah Umar bin Khathab memuliakan profesi guru, sehingga guru-guru yang mengajar anak-anak di Madinah digaji sebanyak 15 dinar, jika dikonversikan dengan harga emas bisa setara dengan Rp. 51 juta. Gaji ini beliau ambil dari Baitul Mal. Tidak hanya itu, sistem Islam pun telah terbukti melahirkan para cendekiawan, para ilmuwan luar biasa yang nama dan karyanya dikenal hingga saat ini. Sebut saja, Imam Syafi’i. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kecerdasannya begitu luar biasa, bukan hanya dalam hal fiqih saja tapi beliau pun menguasai berbagai bahasa, dan keilmuan lainnya. 
Terselenggaranya sistem pendidikan ditentukan oleh kebijakan politik ekonomi. Ketika kacamata kapitalisme yang digunakan maka pasti akan mengarah kepada paradigma yang terjadi saat ini, guru yang sangat diperlukan untuk mendidik generasi penerus bangsa kurang dihargai kesejahteraannya, serta mekanisme untuk meningkatkan status mereka menjadi guru PPPK yang diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraanya dibuat dengan mekanisme yang menyulitkan mereka. Walhasil harapan untuk meraih kesejahteraan bagi banyak guru honorer hanyalah tinggal impian.  Hal ini sangat berbeda dalam sistem Islam, visi pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk generasi ber-syakhshiyah Islam serta memberi kemaslahatan bagi umat manusia, dengan demikian profesi guru yang merupakan profesi sangat mulia akan sangat dihargai dan tentu saja akan diperhatikan kesejahteraannya. Sudah saatnya sistem Islam yang baik ini diterapkan kembali. Berharap kepada sistem kapitalis hanyalah akan memperpanjang peradaban kapitalisme dan sekulerisme yang rusak dan merusak ini, serta tidak akan dapat mensejahterakan rakyatnya.

Wallahua'lam bisshawwab

Ilustrasi: Google


Mercusuarumat.com -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons pertanyaan soal rencana pemerintah yang mengusulkan sembako, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan masuk golongan barang kena pajak, serta jasa kena pajak. 

"Kalau kita bicara tentang pajak pendidikan dan lain lain, Indonesia ini sudah sedemikian sangat diverse-nya," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Senin, 21 Juni 2021.

Pada belanja pendidikan di APBN, kata dia yang sebanyak Rp 550 triliun, pemerintah berikan kepada hampir semua sekolah, baik sekolah negeri, agama, hingga madrasah. Juga untuk guru tidak hanya guru ASN, ada ASND dan juga swasta yang dapat sertifikat.

Menurut Sri Mulyani, belanja yang begitu besar tersebut di satu sisi mengharuskan rakyat siapapun dan apapun kedudukan kondisi ekonominya, bisa mendapatkan pendidikan. Hal itu merupakan efek tujuan pemerataan.

Hal itu, kata dia, yang nanti akan disampaikan dalam pembahasan dengan DPR bersama-sama. "Ini kan republik milik semua. Dengan berbagai macam perbedaan yang begitu beragam, namun kebijakan fiskal, pajak, belanja dan pembiayaan itu harus mengemukakan aspek keadilan," kata Sri Mulyani.
Adapun revisi UU KUP segera dibahas dalam rapat paripurna yang rencananya digelar pada Selasa, 22 Juni mendatang, untuk diteruskan ke komisi teknis. RUU in sudah disampaikan ke DPR dan nanti akan dibacakan dulu di paripurna, dan kemudian dibahas. (Sumber. TEMPO.co)

Di dalam sistem Kapitalisme sekular seperti saat ini, berbagai macam pungutan (pajak) justru menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan, malah makin ditambah. Padahal, di sisi lain, negara tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Di dalam al-Quran telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang haq. Firman Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian (TQS an-Nisa’ [4]: 29)

Dalam ayat ini terkandung pemahaman bahwa harta sesama manusia boleh diambil dan dimanfaatkan jika pemiliknya ridha dan tentu harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam, seperti melalui jual-beli, hibah, sedekah, dan sebagainya.

Terkait dengan QS an-Nisa’ ayat 29 di atas, As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan, “Allah SWT telah melarang hamba-hamba-Nya yang Mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup ghashab (perampasan), pencurian serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang tercela.” (Tafsir as-Sa’di, hlm. 300).

Ghashab bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dsb adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah SWT dengan firman-Nya (yang artinya): memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.

Melakukan berbagai pungutan/pajak terhadap rakyat adalah kebiasaan para raja, kaisar dan para pemimpin di luar Islam. Dulu para raja biasa memungut pajak dan upeti dari rakyat mereka. Ada pajak atas emas, hewan ternak, juga budak. Pada era modern, negara-negara yang menganut ideologi kapitalis juga memungut pajak dari rakyat dengan lebih banyak lagi jenisnya; pajak kendaraan, rumah, tanah, dll. Sekarang direncanakan pula ada pungutan/pajak atas sembako, sekolah bahkan pajak dari para ibu yang melahirkan. Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam.

Inilah realita kehidupan umat hari ini. Mereka dihadapkan pada kondisi hajat hidup yang ditelantarkan, sementara beban hidup semakin berat. Bahkan penguasa justru menambah berat beban kehidupan mereka dengan berbagai pungutan/pajak.

Berbeda dengan para khalifah yang menjalankan syariah Islam, mereka berusaha sekuat tenaga melayani kebutuhan rakyat dan meringankan beban mereka. Pasalnya, mereka paham bahwa jabatan dan kekuasaan semestinya dijalankan untuk melayani rakyat sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
Dalam sistem ekonomi selain Islam, pajak dan berbagai pungutan memang menjadi salah satu urat nadi pendapatan negara. Seorang ahli pemerintahan Barat, Arthur Vanderbilt, mengatakan, “Pajak adalah urat nadi (lifeblood) pemerintah.” Sebab itulah dalam sistem ekonomi mereka, berbagai pungutan/pajak digencarkan. Bahkan warga miskin juga dikejar berbagai pungutan/pajak.

Berbeda dengan Islam. Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Islam telah menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara bukan pajak. Pasalnya, Kas Negara atau Baitul Mal dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) memiliki sumber pemasukan yang tetap seperti zakat, jizyah, kharaj, ‘usyr, harta kepemilikan umum (seperti tambang migas dan mineral), anfal, ghanimah, fai, khumus, infak dan sedekah, dsb. Sumber pemasukan ini amat besar dan mampu mencukupi kebutuhan umat. Tak perlu ada pungutan batil di luar ketentuan syariah.

Memang adakalanya negara dibolehkan untuk memberlakukan pajak (dharibah). Namun demikian, konsep dan pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem pajak hari ini. Pajak (dharibah) dalam Islam hanya diberlakukan saat negara benar-benar krisis keuangan, sementara negara tentu membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka. Misalnya untuk keperluan jihad fi sabilillah, membayar gaji (pegawai, tentara, juga biaya hidup pejabat), memenuhi kebutuhan fakir miskin, juga penanganan bencana alam dan wabah.
Pungutan itu bersifat temporer. Bukan pemasukan rutin dan permanen. Apalagi menjadi sumber pendapatan utama negara. Ketika krisis sudah terlewati dan Kas Negara (Baitul Mal) telah aman, maka pungutan itu akan dihentikan. Jadi pajak (dharibah) dalam Islam bukan merupakan pendapatan rutin dan utama negara seperti dalam sistem kapitalisme.

Obyek pajak dalam Islam pun berbeda. Pungutan ini tidak diambil dari semua warga negara. Non-Muslim (ahludz-dzimmah) tidak dikenai pajak. Mereka hanya dikenai jizyah yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pajak dalam Islam hanya dibebankan atas warga Muslim yang kaya saja. Sabda Nabi saw.:
Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang kaya (HR al-Bukhari).

Dengan aturan seperti ini, keadilan akan tercipta. Kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara. Mereka tidak dipersulit dengan berbagai pungutan.

Berkebalikan dengan hari ini, banyak orang kaya menikmati berbagai fasilitas kemudahan hidup dari negara semisal pengampunan pajak (tax amnesty). Sebaliknya, rakyat kebanyakan kian ditekan dan diburu hartanya.

Apakah para pemimpin itu tidak takut dengan doa keburukan yang dipanjatkan Baginda Nabi saw. untuk para penguasa yang zalim, yang mempersulit kehidupan rakyatnya:
 Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia (HR Muslim).  Wallahua'lam

Ss Video cnbcindonesia


Mercusuarumat.com

Oleh: Ummu Hafidzah
Penulis di Komusnitas Rindu Surga

Tidak bisa dipungkiri penunjukan komisaris BUMN saat ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Bahwasanya penunjukkan Komisaris BUMN ini dinilai bukan berdasar kompetensi menegaskan pengelolaan negara dan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi untuk keuntungan pihak tertentu. Jabatan professional ini pun dinilai diberikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai balas budi.

Benarkah demikian?

Melihat sejumlah fakta berikut bisa jadi yang melatarbelakangi reaksi tersebut. Dilansir dari cnnIndonesia (29/05/2021), sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah dan pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.
Pengangkatan Abdee dilakukan oleh Erick melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5) kemarin. Abdee adalah salah satu personel Slank, Band yang memang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Nama Budiman Sudjatmiko yang dulu aktif di DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pun tak kehilangan jatah. Dia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Said Aqil merupakan salah satu ulama kharismatik yang cukup dikenal luas di kalangan masyarakat muslim, khususnya warga NU. Di bawah kepemimpinannya, PBNU tak segan menunjukan dukungannya untuk Jokowi.

Nama nama diatas barulah beberapa nama dari sekian nama yang diangkat menjadi komisaris dan bukan kebetulan kalau mereka adalah pendukung Jokowi di awal awal pencalonannya dulu sebagai Presiden.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. Bukhori lantas menyinggung orang yang selama ini berada di balik pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap mendapat posisi. Dia menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah. (detik, 29/5/2021)

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan Kementerian BUMN semestinya menjelaskan alasan di balik penunjukan musikus Abdi Negara Nurdin sebagai anggota komisaris PT Telkom. Hal itu dia tekankan agar peristiwa ini tidak menjadi polemik tajam di masyarakat, yang menurutnya apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor 02 tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, Lina menyebut ada dua syarat penting. Yaitu, anggota dewan komisaris harus memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, serta memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahanya. (bbc.com, 31/5/2021)
Sementara itu, menurut WAKIL Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpendapat penunjukan pejabat direksi hingga komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kental dengan nuansa balas budi ketimbang kompetisi. Anwar menegaskan seharusnya komisaris perusahaan BUMN harus diduduki oleh orang yang kredibel dan kompeten sesuai bidangnya. Hal ini menurutnya agar mendorong perusahaan-perusahaan BUMN bisa meningkatkan kualitasnya kedepan. (mediaindonesia, 30 Mei 2021)

Staf ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga menolak anggapan yang menyebut penunjukan Abdee 'Slank' sebagai 'balas jasa' atas perannya sebagai relawan capres Joko Widodo dalam dua kali pilpres. Apabila didasari 'balas jasa', menurut Arya, pemerintah akan menunjuknya untuk duduk di jabatan tertentu di pemerintahan, "jauh-jauh hari" sebelumnya. Kementerian BUMN, demikian Arya, menunjuk Abdee sebagai komisaris PT Telkom, karena dia dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman pada apa yang disebutnya sebagai aspek "digital konten". (bbc.com, 31/5/2021)

Jelaslah fakta diatas bahwasanya terlepas apapun itu yang melatarbelakangi pengangkatan para Komisaris yang notabene memang dekat dengan penguasa akan menimbulkan polemik, terlebih lagi dipertanyakan kompentensi dari para Komisaris tersebut apakah sungguh sungguh memiliki kemampuan yang cakap dibidangnya itu. Ini tentu harus melalui serangkaian uji kompetensi sehingga barulah bisa dicalonkan, dan harus melalui uji seleksi dengan persaingan yang sehat dengan calon calon lainnya.

Kriteria Pejabat Negara Ideal dalam Islam
Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, kekuasaan itu memiliki dua pilar utama; kekuatan (al-quwwah) dan amanah (al-amanah). Yang dimaksud dengan al-quwwah (kekuatan) di sini adalah kapabilitas dalam semua urusan. Kuat dalam urusan peperangan misalnya, (wilayah al-harb) terefleksi dalam bentuk keberanian hati, keahlian dalam mengatur perang dan strategi perang, serta keahlian dalam menggunakan alat-alat perang. Kuat dalam urusan pemerintahan terwujud pada kapasitas ilmu dan keadilan, serta kemampuan dalam menerapkan hukum-hukum syariah. Adapun amanah, direfleksikan pada takut kepada Allah SWT, tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga murah, dan tidak pernah gentar terhadap manusia. (Imam Ibnu Taimiyah, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah, 1/6-7, 9).
Senada dengan Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa seorang pejabat negara harus memiliki tiga kriteria penting; al-quwwah (kekuatan); at-taqwa (ketakwaan); dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat). 

Saat ini dimana Sistem Kapitalisme diterapkan, apakah kriteria diatas ada pada setiap pejabat negara? Sedangkan pemilihannya saja sudah menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat.
 
Akuntabilitas Pejabat Negara 
Ditinjau dari aspek akuntabilitas, seluruh penguasa dan pejabat yang ada di dalam Daulah Khilafah Islamiyah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab di sini bukan semata-mata tanggung jawab yang berkenaan dengan aspek-aspek profesionalitas atau legal formal belaka, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban yang bersifat ruhiah. Sebab, jabatan adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawaban tidak hanya di depan orang yang mendelegasikannya, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Tatkala Umar bin Abdul Aziz ra. diangkat menjadi Amirul Mukminin, beliau menyita dan menyerahkan kepada baitulmal semua harta benda, tanah garapan, dan harta-harta milik umum yang diambil dan dikuasai para penguasa Bani Ummayah dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sebelum melakukan semua itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. memulai dari dirinya sendiri.
Beliau ra. melepaskan hak atas semua kekayaan, kepemilikan, hewan tunggangan (kendaraan), perkakas rumah tangga, dan semua minyak wangi simpanannya. Semuanya dijual dengan harga 23.000 dinar, atau setara dengan 4,25 gram emas X 23.000 = 97.750 gram emas, dan diserahkan kepada baitulmal. Jika harga 1 gram emas = Rp. 200.000, 00, maka total kekayaan beliau ra. yang diserahkan kepada baitulmal adalah Rp19,550 miliar (Hulyat al-Awliyâ’, V/253).

Abdullah bin Umar ra., putra Umar bin al-Khaththab ra., pernah melaporkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. memerintahkan pencatatan kekayaan para kepala daerah (wali), di antaranya adalah Saad bin Abi Waqqash ra. Jika ada kelebihan kekayaan, beliau memerintahkan untuk membagi dua; separuh untuk pejabat tersebut dan sisanya diserahkan ke baitulmal. (As-Suyuthi, Târikh al-Khulafâ’, hlm. 132).

Khatimah
Di dalam Islam, kekuasaan untuk mengangkat kepala negara (khalifah) ada di tangan rakyat melalui baiat. Hanya saja, khalifah diangkat bukan untuk menjalankan kehendak dan kedaulatan rakyat, tetapi kehendak dan kedaulatan Allah SWT. Dengan kata lain, pejabat Daulah Islamiyah diangkat untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Allah, bukan untuk menjalankan hukum buatan rakyat. Pasalnya, kekuasaan tertinggi membuat hukum bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan Allah SWT. Allah SWT adalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan hukum bagi rakyat.

Atas dasar itu, hubungan antara penguasa dan rakyat di dalam sistem pemerintahan Islam tidak sama dengan pola hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem pemerintahan otoriter maupun sistem pemerintahan demokrasi. Di dalam sistem demokrasi tingkat tinggi, mekanisme pengangkatan kepala negara (presiden dan wakil presiden) dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pejabat-pejabat negara lain adakalanya dipilih dan diangkat oleh presiden atau oleh lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Di dalam Islam, pejabat negara yang diangkat oleh rakyat secara langsung adalah Khalifah dan anggota Majelis Umat. Pejabat lain seperti mu’âwin khalifah, wali, amil, qadhi, amirul jihad, dan sebagainya, seluruhnya dipilih dan diangkat oleh Khalifah atau orang yang diberi kewenangan oleh Khalifah berdasarkan ketetapan syariah Islam.

Mekanisme pemerintahan seperti ini tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menutup peluang lahirnya diktatorianisme dan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Sebab, baik rakyat maupun penguasa tidak diberi hak untuk membuat hukum yang lazim digunakan untuk memaksa orang lain. Jika kekuasaan membuat hukum ada di tangan manusia, tentu akan terjadi pemaksaan kehendak sebagian orang atas sebagian yang lain. Lahirlah penindasan terhadap orang lain dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

Bahkan, jika kita mengamati praktik pembuatan kebijakan di negara demokrasi, tampak jelas bahwa banyak kebijakan yang justru tidak berpihak kepada rakyat dan bahkan ditentang oleh rakyatnya sendiri. Lalu siapakah sebenarnya yang paling berdaulat di negera-negara demokrasi? Yang jelas bukan rakyat, tetapi penguasa yang menjadi antek para pemilik modal. (Dilansir dari MuslimahNews.com dengan sedikit editan)

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

Ilustrasi: kompas


Mercusuarumat.com
Oleh: Ummu Fasha
Penulis di Komunitas Rindu Surga

Saat ini kita sudah dua kali menjalani Ramadhan di tengah pandemi. Sudah dua kali kaum muslimin di negeri ini dilarang mudik menemui sanak saudaranya di kampung halaman. Belum lagi, berbagai ibadah ritual dibatasi dan diatur pelaksanaannya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi, yaitu adanya keharusan menjaga jarak saat shalat berjamaah, baik shalat fardlu yang dilaksanakan setiap hari, maupun shalat Jum’at, dan kini shalat Id.  Kaum musliminpun  dilarang untuk menyelenggarakan takbir keliling di malam lebaram, dan juga dilarang untuk melakukan halal bi halal setelah lebaran.

Sungguh mengenaskan, kaum muslimin dihadapkan pada pandemi yang berlarut-larut. Wabah ini tidak henti mendera penduduk di berbagai belahan dunia. Bermula di Wuhan China, pada akhir tahun 2019, wabah Covid-19 bergerak dengan cepat, menyebar ke berbagai penjuru dunia, hingga tak satupun negara di dunia ini aman dari wabah ini. Malahan saat ini, India tengah menghadapi wabah gelombang pandemi kedua, dengan varian baru yang lebih berbahaya dan ganas serta banyak memakan korban. Dikhawatirkan gelombang pandemi kedua ini akan menyebar ke wilayah lain, termasuk ke negeri ini.

Di Indonesia sendiri, saat ini pandemi belum berakhir, sehingga Presiden Joko Widodo meminta masyarakat jangan menganggap remeh dan harus tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Menurutnya kurva kasus Covid-19 saat ini memang sudah melandai sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan berjalannya program vaksinasi (Kompas, 2/05/2021). Presiden  meminta masyarakat tak cepat berpuas diri, karena situasi saat ini belum aman dari Covid-19, sehingga upaya menekan kasus aktif Covid-19 harus terus dilakukan.  Masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. termasuk mematuhi larangan mudik Lebaran tahun ini. 

Menghadapi pandemi global yang berlarut-larut ini, diperlukan strategi yang tepat dan memperhatikan arahan para pakar kesehatan.  Namun sungguh disayangkan, di awal terjadinya pandemi, negara ini enggan melakukan kebijakan lock down. Padahal lock down adalah metoda yang sangat efektif untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kebijakan yang diambil saat itu cenderung berubah-ubah dan terkesan tebang pilih. Publik melihat secara kasat mata, betapa di awal pandemi, negara ini malah mempromosikan pariwisata dan memperkenankan wisatawan asing masuk berbondong-bondong ke berbagai destinasi wisata yang lokasinya tersebar di seluruh provinsi. Tidak heran kasus Covid-19 terus menerus terjadi, dengan kurva yang naik turun, dan telah memakan banyak korban jiwa tak hanya masyarakat biasa, namun juga telah banyak memakan korban para tenaga medis, yang turut terpapar dari pasien yang mereka tangani. 

Akibat kebijakan lock down tidak diambil, pandemi ini semakin meluas, dan juga telah banyak melumpuhkan aktivitas perekonomian masyarakat. Sungguh banyak kerugian yang terjadi, sudah tidak terhitung berapa pusat perbelanjaan yang ditutup, mal-mal dan toserba yang berhenti beroperasi. Tidak hanya berdampak pada aktivitas perekonomian, dampak pandemi ini juga dirasakan di dunia pendidikan. Anak-anak sekolah sudah lebih dari satu tahun tidak bersekolah, demikian pula para mahasiswa harus berpuas diri dengan melakukan kuliah daring, yang tentu saja menyulitkan, terlebih bila jurusannya mengharuskan untuk banyak melakukan praktek di studio/bengkel atau praktikum di laboratorium. 

Masyarakat berharap pemerintah mengambil kebijakan yang benar-benar mandiri untuk menghentikan penyebaran virus yaitu dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini sampai tuntas. Rakyat saat ini bisa menilai, pemerintah terkesan tebang pilih saat menangani penyebaran virus Covid-19, tegas pada sebagian masyarakat, namun membuka lebar-lebar para WNA yang berdatangan dengan bebas di bandara-bandara internasional. Rakyat pun dibuat terhenyak, ketika jalur penerbangan yang menghubungkan Wuhan, yang merupakan daerah asal wabah ini, dibuka kembali. Rakyat pun menyoroti ketidakadilan pemerintah saat ini, yang membuka lebar-lebar kedatangan tenaga kerja asing (TKA) di tengah pandemi.

Nampak jelas kebijakan yang selama ini diambil lebih banyak  hanya mengikuti rekomendasi global yang terbukti gagal menghentikan virus. Misalnya keengganan melakukan kebijakan menerapkan lock down sejak awal. Baru setelah kasus semakin membludak, diterapkanlah lock down, itupun secara parsial. Hal ini tidak efektif dilakukan dan menimbulkan efek lanjutan berupa krisis ekonomi. Selanjutnya pemerintah memperkenalkan kebijakan baru, yaitu kebijakan “new normal” supaya aktivitas perekonomian tetap dapat dilakukan. Namun ternyata kebijakan baru ini malahan memperburuk kasus yang ada. Pandemi semakin meluas, dan memasuki wilayah-wilayah di pelosok kota dan desa, yang semula tidak terpapar wabah ini. Penerapan ‘new normal’ ini menjadi penyumbang terbesar laju infeksi serta menyebabkan terbentuknya kluster-kluster baru, sehingga dikenal istilah kluster perkantoran, kluster keluarga, kluster kebaktian, dll. Selanjutnya Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, yang ternyata juga tidak efektif, karena aktivitas masyarakat tidak bisa dibatasi hanya di wilayahnya saja. Berbagai penyekatan jalan yang dilakukan, juga tidak efektif, karena hanya memindahkan jalur lalu lintas ke lokasi yang lain. Masyarakat sudah semakin dipusingkan dengan berbagai kebijakan ini, terlebih saat ini di tengah larangan mudik, ternyata di saat yang sama, puluhan bahkan ratusan WNA dari China bisa masuk dengan mudah. Masyarakat juga dibuat terheran-heran dengan adanya kebolehan untuk berwisata di saat larangan mudik diberlakukan.

Terlihat jelas, kebijakan yang diambil dibuat untuk melindungi para pengusaha dari ancaman kebangkrutan, akibat sepinya pengunjung ke daerah wisata, sehingga menurunkan tingkat hunian hotel dan objek-objek wisata, Kebijakan yang diambil lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal. Hal ini tidaklah heran, karena sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan akan lebih berpihak pada para pemodal/para kapitalis. Para kapitalislah yang telah bekerja sama dengan para penguasa, untuk memenangkan para penguasa ke tampuk pimpinan. Penguasa terpilih tentu saja akan melakukan berbagai hal untuk melindungi kepentingan para kapitali yang telah menyokongnya. Mereka diberi berbagai kemudahan dan akses untuk melakukan investasi dan berusaha di negeri ini, serta dihilangkan berbagai hambatan perizinan sehingga dibuatkan berbagai regulasi untuk kelancaran usahanya,  sehingga tidaklah aneh ketika usahanya terancam akibat pandemi ini, mereka meminta supaya kebijakan yang diambil pemerintah tidak sampai mengorbankan kepentingan mereka, tidak sampai menghambat aktivitas perekonomian mereka.

Nampak jelas, untuk dapat mengatasi wabah Covid-19 ini diperlukan kemandirian, yang bisa melepaskan para penguasa dari jeratan para kapitalis pemilik modal. Harus ada upaya memutus hubungan symbiosis mutualisme, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain antara para penguasa (pemerintah) dengan para kapitalis pemilik modal. Hubungan symbiosis ini akan selalu berpihak pada kepentingan pemilik modal, dan akan senantiasa mengorbankan kepentingan masyarakat, sekalipun masyarakat merupakan mayoritas. Sayangnya, upaya memutus hubungan ini tidak mungkin berhasil dilakukan, bila sistem yang dianut adalah sistem kapitalisme. Sistem ini telah terbukti selalu  menyengsarakan rakyat, sehingga kondisi rakyat akan senantiasa tertindas.  

Untuk menuntaskan masalah  ini secara tuntas, diperlukan kepemimpinan yang mendunia, yang akan memimpin dan mengarahkan rakyat seluruh dunia untuk mengatasi pandemi ini secara bersama. Kepemimpinan umum yang mandiri, bebas dari kepentingan para kapitalis ini hanya ada pada sistem  pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam, telah teruji dan mampu mengatasi berbagai wabah dan bisa memutus mata rantai penyebaran wabah dengan efektif, karena sempurnanya pengaturan Syariah Islam untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan. Penguasa di sistem Islam ini, tidak akan menjadikan faktor ekonomi di atas faktor keselamatan nyawa manusia. Dengan demikian, dunia memerlukan penerapan Islam secara kaffah untuk membebaskan dunia dari pandemi ini. Wallahu ‘alam.


Foto: Pikiran Rakyat

Mercusuarumat.com - Oleh: Ummu Hanan, Pemerhati Sosial

Memasuki akhir Ramadhan, tentu selain meningkatkan intensitas ibadah kita, persiapan menjelang Idul Fitri termasuk aktivitas pulang kampung atau mudik mulai diagendakan. Hanya saja, di tengah badai pandemi Covid-19 dunia yang belum mereda, ada serangkaian aturan negara yang wajib dipatuhi guna mencegah makin tersebarnya wabah mematikan dari virus N-Cov 19.

Kebijakan larangan untuk mudik akan diterapkan pada 6-17 Mei 2021 guna mencegah penyebaran penyakit Corona. Akan tetapi tidak adanya larangan bagi masyarakat berwisata saat libur Lebaran yang juga disahkan Pemerintah tentu menuai kontroversi. (republika.co.id, 21/04)

Pasalnya, mobilitas warga saat berwisata lokal atau di daerah masing-masing bisa menjadi ancaman lonjakan kasus Covid-19 jika tidak diantisipasi.

Ledakan kasus Corona akibat adanya aktivitas publik di masa pandemi memang akan benar-benar terjadi jika tidak diantisipasi dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan pelarangan kegiatan yang memungkinkan adanya kerumunan.

Data Worldmeters per Rabu pagi, 21 April 2021, pasien positif covid-19 di India telah menyentuh 15,6 juta kasus dengan lebih dari 182 ribu orang meninggal. Kondisi itu membuat India berada di urutan kedua negara dengan jumlah kasus covid-19 tertinggi setelah Amerika Serikat (AS). (medcom.id, 21/04)

Sehingga wajar saja jika banyak pihak menuntut pemerintah untuk mampu mencegah meledaknya kasus Covid-19. Salah satunya Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menilai Indonesia perlu belajar dari ledakan kasus covid-19 di India. (medcom.id, 21/04) Pemerintah diminta lebih serius untuk menanamkan dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan (prokes). 

Sehingga sudah barang tentu, kebijakan pembolehan di sisi pelarangan mudik menjadi hal yang kontradiktif karena meskipun warga tidak pulang kampung dan dinilai tidak "membawa pulang" virus Corona, namun kegiatan berkerumun di area wisata menjadi hal yang sulit terbantahkan untuk tersebarnya virus tersebut.

Menyikapi hal tersebut, tentu masyarakat membutuhkan sebuah kebijakan yang tidak bertolak belakang satu sama lain. Maka butuh sebuah basis aturan yang bisa memecahkan permasalahan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi.

Sudah terbukti dalam sejarah, bahwasanya Rasulullah saw dan Khalifah Umar bin Al Khathab mampu menuntaskan wabah pada zamannya dengan tetap berpegang teguh pada Al Quran dan As Sunnah. Mereka mencontohkan untuk memecahkan masalah satu persatu dari sesuai dengan urgensitasnya.

Adapun pemulihan ekonomi juga bisa dimaksimalkan dengan pengembangan sumber daya alam dan manusia yang tidak melulu harus bersumber dari kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, menyikapi pembelanjaran dari lonjakan kasus Covid-19 di India. Ada baiknya sebagai negara dengan mayoritas muslim, kita kembali kepada langkah-langkah dan aturan Islam yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada lagi kebijakan kontroversial yang berpotensi menciptakan lonjakan kasus Covid-19.

Wallahua'lam bish shawab




Mercusuarumat.com -                            Oleh: Ummu Hafidzah
Penulis di Komunitas Rindu Surga


Bulan Ramadhan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bulan suci Ramadhan adalah bulan dimana kemuliaan dan keberkahan sangat melimpah pada bulan ini. Bulan untuk memperbanyak ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bulan Ramadhan 2021 pun tidak lama lagi segera tiba.

Untuk itu, dilansir dari Pikiran Rakyat (24/3/2021), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan, selama bulan Ramadan 2021 siaran televisi diperketat. Lembaga penyiaran diminta untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), hedonistik, mistik/horor/supranatural, praktik hipnotis atau sejenisnya.

KPI juga mengimbau untuk tidak menampilkan muatan yang mengeksploitasi konflik dan/atau privasi seseorang, bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. 

Hal itu termuat dalam salah satu panduan lembaga penyiaran dalam bersiaran pada saat Ramadhan 2021. Panduan itu termaktub dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan.

Langkah ini patut kita apresiasi, sebagai upaya KPI melakukan pengawasan dan kontrol terhadap media selama Ramadan. Untuk sementara Umat Islam selama bulan Ramadhan tidak disuguhi tontonan yang tidak bermutu dan penuh kemaksiatan yang bisa mengganggu kekhusyuan shaum.

Namun sangat disayangkan pelarangan tayangan dan tontonan yang bertentangan dengan nilai Islam  hanya dilakukan saat Ramadan saja. Padahal bulan bulan lainpun seharusnya diberlakukan hal yang sama. Ini menunjukkan betapa negeri ini masih berpegang pada sekulerisme, memisahkan agama dalam kehidupan, dimana pada saat tertentu saja aturan Islam dipakai, tidak terus menerus dan hanya sebagian kecil saja.

Ketakwaan seorang muslim haruslah terus terpelihara, tidak hanya dibulan suci Ramadhan saja, sementara godaan yang massif dari berbagai tayangan dan tontonan di media masa semakin marak diluar Ramadhan. Sebulan takwa, setelah hari raya kembali ke perbuatan semula. 

Tujuan Ramadan adalah takwa. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, takwa adalah menaati Allah Swt. dan tidak bermaksiat kepada-Nya. Senantiasa mengingat Allah Swt. serta bersyukur kepada-Nya tanpa ada pengingkaran (kufur) di dalamnya. Begitu pentingnya takwa, Al-Qur’an menyebutnya sebanyak 259 kali dengan beragam makna.

Takwa bisa dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pemahaman syar’i atas kewajiban mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, yang diwujudkan secara praktis (‘amali) di dalam kehidupan. 

Selain menjadi hikmah puasa yang mesti diraih oleh setiap individu Muslim, takwa juga harus terwujud di dalam keluarga dan masyarakat. Kunci mewujudkan ketakwaan individu, keluarga maupun masyarakat tidak lain dengan menerapkan syariah Islam secara formal dan menyeluruh (kaffah).

Penerapan syariah Islam secara secara formal dan menyeluruh menjadi kunci mewujudkan keimanan dan ketakwaan penduduk negeri. Penduduk negeri yang beriman dan bertakwa adalah mereka yang secara bersama-sama melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Mereka secara bersama-sama menjadikan hukum-hukum Allah, yakni syariah Islam, untuk mengatur kehidupan mereka.

Dalam pandangan Islam, penerapan syariah secara formal dan menyeluruh jelas memerlukan institusi negara. Negaralah pihak yang menerapkan syariah secara formal dan menyeluruh di bawah pimpinan seorang imam atau khalifah yang dibaiat oleh umat. Keberadaan imam/khalifah yang dibaiat oleh umat ini merupakan perkara wajib berdasarkan sabda. Rasulullaah  ﷺ :
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
Siapa saja yang mati, sementara di lehernya tidak ada baiat (kepada Khalifah/Imam), maka matinya adalah mati jahiliah (HR Muslim).

Karena termasuk kewajiban yang paling agung dan paling penting, maka aktivitas dakwah dan perjuangan untuk mewujudkan seorang imam/khalifah yang dibaiat oleh umat, yakni menegakkan Khilafah, harusnya masuk dalam daftar amal paling utama yang harus dilakukan olah kaum Muslim pada bulan Ramadhan agar sukses Ramadhan benar-benar bisa diraih. Wallahua’lam bishawwab

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget