Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru

Foto: Kompas (ilustrasi)

Mercusuarumat.com - Oleh : Umi Fahsa
(Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Kasus mafia tanah kembali marak.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai tak melaksanakan perintah Presiden Jokowi agar memberantas mafia tanah, padahal sejak tahun 2018 sudah dibentuk tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI, sebagai tindak lanjut MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI. Di lapangan, faktanya tak maksimal, kasus mafia tanah masih saja terjadi. Seperti dirasakan oleh Artis Nirina Zubir, yang menjadi korban mafia tanah sebesar Rp. 17 miliar. Selain artis dan pejabat, masyarakat mulai dari kelas bawah sampai pelaku usaha pun tak luput dari jeratan mafia tanah (neraca co.id, 18/11/2021). 

Tidak tanggung-tanggung, mafia tanah juga menyasar tanah milik TNI AL. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Laksamana Muda Nazali Lempo mengungkap mafia tanah yang mengklaim tanah seluas 32 hektar milik TNI AL.  Klaim ini berujung Putusan PK di Mahkamah Agung yang memenangkan para ahli waris Soemardjo (penggugat), meskipun kemenangan ini tak bisa dilanjutkan dengan eksekusi pengosongan lahan, karena di lahan itu berdiri Mako Pusat Polisi Militer Angkatan Laut hingga saat ini. Kemenangan ini terasa janggal karena dokumen yang digunakan jelas-jelas telah dinyatakan palsu oleh Labkrim Puslabfor Bareskrim Polri. "Setelah dicek, kok ada gross akte dua. Kami laporkan ke Bareskrim, setelah diselidiki Puslabfor Mabes Polri ternyata yang punya TNI AL itu identik. Jadi, bahasa hukumnya punya kami tuh asli, tapi punya dia tidak identik, tidak asli," katanya (Viva.co.id, 11/11/2021).

Kasus lainnya sebagaimana diberitakan oleh neraca co.id tanggal 18/11/2021, adalah lahan bersertifikat hak milik yang sah atas nama Tonny Permana, tiba-tiba tanahnya dihancurkan begitu saja, diserobot dan telah dirusak oleh pengembang properti besar di kawasan Jakarta Utara. SHM miliknya telah dijual ke masyarakat secara sewenang-wenang, yang diklaim oknum dengan menggunakan girik yang diduga palsu, tidak jelas asal-usulnya. 

Kasus mafia tanah memang sangat meresahkan dan mengganggu harta kepemilikan pihak tertentu. Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika mendorong DPR untuk memanggil Menteri ATR/Kepala BPN dan Kapolri supaya melakukan evaluasi terkait perkembangan perkara pertanahan, menyelesaikan konflik agraria yang menyebabkan masalah mafia tanah yang berkepanjangan.  Dia menduga adanya permainan orang dalam, yang menyebabkan banyaknya sertifikat ganda beredar di masyarakat, sehingga mendesak Polri dan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan bersih-bersih struktur di tubuh dua lembaga negara itu. Menurutnya  ada banyak faktor yang menyebabkan sindikat mafia tanah masih bertahan. Pertama, tak ada transparansi terkait administrasi. Lalu, keterbukaan informasi tentang pertanahan. Tertutupnya informasi terkait pertanahan ini membuat mafia tanah bisa bekerja dengan leluasa. Hal ini membuat sulitnya pembuktian terkait karena minimnya data pertanahan.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR dan Anggota Panja Mafia Tanah, Guspardi Gaus. Dia menyebutkan, praktik mafia tanah tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam, oknum yang memback up, karena tidak mungkin mafia ini bisa berjalan dan berhasil tanpa akses orang dalam. Panja Mafia Tanah sendiri mengaku akan fokus membasmi mafia tanah dan mendorong Kementerian ATR/BPN melakukan pembersihan pegawai yang menjadi mafia tanah, memprosesnya  sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Fakta-fakta yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa sistem kapitalis merupakan penyebab konflik agraria yang berkepanjangan ini. Dilansir dari CNN pada 2 Juni 2021, Kementerian ATR/BPN mencatat kasus yang terindikasi sebagai mafia tanah di Indonesia selama kurun 2018-2021 mencapai 242 kasus. 
Pada sistem kapitalis ini, negara sangat lemah perannya,  tidak lebih sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan saja, sehingga negara sulit untuk berbuat banyak. Diperparah dengan mental sebagian aparatnya yang tidak mempedulikan halal haram, sehingga tidak mempedulikan hak pemilik tanah yang sah, mau merekayasa berbagai dokumen demi memperoleh keuntungan yang menggiurkan. Negara seolah-olah berkejaran dengan kasus mafia yang semakin banyak dan menggurita. Demikianlah kondisi negara ketika di bawah kendali kapitalisme.

Kondisi ini akan berbeda bila seluruh aturan diatur dengan menggunakan sistem Islam. Islam mengatur seluruh urusan manusia, termasuk masalah tanah. Tanah yang merupakan bagian dari segala sesuatu kepunyaan Allah SWT, sehingga pengurusan dan pengaturannya harus mengikuti syariat Islam yang telah Allah SWT tetapkan. Dalam Islam, kepemilikan atau penguasaan tanah didasarkan pada produktivitas tanah. Diantara sebab kepemilikan tanah yang diatur oleh Islam adalah soal menghidupkan tanah mati atau ihya’ul amwat. Sabda Rasulullah SAW : “Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (HR Bukhari). 

Negara juga akan mengambil alih secara paksa lahan-lahan pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun, lalu memberikan kepada orang yang mampu mengelolanya. Pemilik lahan yang malas dan tidak mampu mengolah lahannya maka akan hilang kepemilikannya setelah tiga tahun. Sabda Rasulullah saw : “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR Bukhari). Adanya ketetapan tersebut menyebabkan potensi sengketa lahan bisa dihindari. Di sini jelas, masalah kepemilikan tanah adalah untuk produksi bukan semata kepemilikan, sehingga  kemampuan produksinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan tanah tersebut. 

Selain mengatur masalah kepemilikan tanah, Islam mengatur pula  pejabat yang layak untuk menjalankan pemerintahan dan administrasi. Rasulullah saw  selaku kepala negara, saat akan mengangkat pejabat yang akan dikirim di suatu wilayah akan memilih yang dipandang paling mampu dalam jabatan yang akan diembannya, amanah serta kuat keimanannya. Diriwayatkan bahwa beliau bertanya kepada calon pejabatnya tentang tata cara yang akan mereka jalani dalam mengatur pemerintahan.

Selain pejabatnya yang takwa dan amanah, sistem Islam menanamkan ketakwaan individu anggota masyarakatnya. Ada perintah untuk beramar ma’ruf nahi munkar, sehingga masyarakat akan diliputi suasana takwa, tidak serakah  dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Mereka mengetahui bahwa melanggar hak atas tanah akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT kelak. Rasulullah memperingatkan umatnya melalui sabdanya : “Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis tanah.” (HR Bukhari dan Muslim).
Demikianlah Islam mengatur urusan pertanahan. Dengan demikian permasalahan mafia tanah yang menggurita negeri ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan melakukan upaya transparansi data-data pertanahan serta melakukan pembersihan pegawai yang menjadi mafia tanah saja, namun perlu upaya menyeluruh terkait bagaimana menetapkan hak atas tanah, menetapkan sistem administrasi yang baik dan menciptakan masyarakat Islam yang melahirkan individu warga hingga pejabat negara yang amanah dan bertakwa. Wallahua'lam

Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 (ilustrasi)
Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

Mercusuarumat.com - oleh Umi Fasha (Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Pemerintah sudah menurunkan harga acuan tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia turun menjadi Rp Rp 275.000 (Jawa-Bali) dan Rp 300.000 (luar Jawa-Bali). Namun penurunan harga ini memberatkan  para pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan karena ada biaya yang harus dikeluarkan seperti penyediaan alat reagen, tenaga kesehatan, pemeliharaan alat, sampai hitungan keuntungan perusahaan (CNBC,27/20/2021).

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia, Randy H Teguh meminta pemerintah agar pihaknya dilibatkan dalam penentuan harga tes PCR untuk keberlangsungan layanan kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dia menyatakan bahwa rumah sakit, klinik dan laboratorium posisinya terdesak untuk tetap melakukan pelayanan meskipun “buntung”, karena bila tidak melakukan pelayanan, akan ditutup. (Kumparan, 13/11/2021). 
Senada dengan pernyataan Randy,  pengusaha laboratorium  Dyah Anggraeni yang merupakan CEO Cito Clinical Laboratory. mengatakan berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya dengan harga reagen open system sebesar Rp 96.000, harga PCR seharusnya di atas Rp 300.000.

Kapitalisme Menyerahkan Sebagian Tanggung Jawab Kesehatan pada Swasta
Dalam sistem kapitalisme, negara memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada para kapitalis (para pemilik modal) untuk meraup keuntungan di sektor kesehatan.  Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, tidak bertanggungjawab secara penuh pada urusan kesehatan rakyatnya. Dengan demikian tidaklah heran urusan kesehatan dan nyawa manusia dijadikan sebagai komoditi bisnis oleh pihak swasta, berbagai layanan kesehatan banyak dilakukan oleh pihak swasta. 

Para pelaku usaha kesehatan berlomba-lomba memberikan berbagai pelayanan kesehatan, terlebih di saat pandemi mendera negeri ini, sehingga berbagai layanan kesehatan swasta seperti layanan PCR bermunculan, bahkan melayani melalui drive trough dan juga sampai melayani ke rumah-rumah warga yang memerlukan layanan PCR.

Dalam sistem kapitalisme memang lumrah bila negara berlepas tanggung jawab dalam layanan kesehatan, dan malah memberikan akses kepada pihak swasta untuk menjalankan layanan kesehatan. Hal ini sudah barang tentu akan mengakibatkan terjadinya komersialisasi layanan kesehatan oleh para pelaku kesehatan swasta. Pihak swasta jelas tidak ingin dirugikan, sehingga bila pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dirasa terlalu murah, maka mereka akan menuntut kenaikan harga. Dampaknya sudah jelas, rakyatlah yang akan dirugikan, karena mereka harus menanggung biaya kesehatan yang tidak murah. Dengan demikian tidaklah heran, layanan kesehatan yang berharga mahal hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki uang. Rakyat kebanyakan yang kurang mampu secara finansial tidak dapat memenuhi layanan kesehatan seperti test PCR ini secara mandiri.

Sistem Pemerintahan Islam Menyediakan Layanan Kesehatan Prima
Pelayanan negara di bidang kesehatan dalam sistem Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalisme. Dalam Islam, layanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara, hal ini sebagaimana hadits Rasulullah saw  : “Pemimpin negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari). Dengan demikian maka pemimpin negara akan menyediakan layanan kesehatan dan juga pengobatan bagi seluruh rakyatnya, bahkan secara gratis. Layanan kesehatan akan dijadikan salah satu prioritas utama untuk dipenuhi, sehingga seluruh rakyatnya dapat mengakses secara mudah. Pada saat negara menghadapi pandemi, maka berbagai layanan kesehatan akan segera disediakan oleh negara sehingga tidak sulit diperoleh rakyat yang membutuhkannya dan tidak akan terjadi komersialisasi kesehatan. 

Negara akan menyediakan dana yang cukup untuk dapat menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya terhadap layanan kesehatan. Dana tersebut dapat diambil dari Baitulmal yang berasal dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariat, diantaranya dari hasil pengelolaan kekayaan umum seperti hasil hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dsb. atau pajak darurat dari orang kaya sebagai dana untuk menjamin kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan. Dalam Islam, sektor kesehatan tidak menjadi ajang komersialisasi swasta. Negara memberikan pelayanan kesehatan yang prima secara gratis dan berkualitas bagi masyarakat. 

Fenomena yang saat ini terjadi di negeri ini menyadarkan kita semua, betapa buruknya layanan kesehatan pada sistem kapitalisme terhadap rakyatnya. Rakyat dibiarkan menjadi objek komersialisasi layanan kesehatan oleh para pelaku usaha kesehatan swasta. Sudah saatnya kaum muslimin kembali kepada sistem Islam yang membawa kebaikan dan keberkahan. Wallahua'lam


Mercusuarumat.com - MISS QUEEN: KAMPANYE LGBT, NEGARA MISKIN PROTEKSI

Oleh : Seli Septiani (Aktivis Dakwah Remaja, Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Kampanye LGBT saat ini terus digulirkan, upaya penyebaran ide dan kampanye tersebut salah satunya disebarkan melalui sebuah kontes kecantikan yang diperuntukkan bagi para transgender, yaitu pada acara Miss Queen Indonesia 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2021 di Bali. Salah satu trasngender yang bernama Millen Cyrus berhasil terpilih menjadi pemenang di ajang kontes Miss Queen tersebut, atas kemenangannya itu dirinya pun berhak mengikuti kontes Miss International Queen 2021 di Thailand.

Millen Cyrus, trasngender yang berusia 22 tahun itu nyatanya mendapatkan banyak komentar negatif terkait keterpilihannya di ajang Miss Queen Indonesia tersebut. Banyak yang menilai bahwa dirinya tak layak menang, lantaran jawaban yang ia berikan saat mendapat pertanyaan di ajang Miss Queen dianggap tak berbobot. Namun, di sisi lain, nyatanya tak sedikit pula warganet yang justru memberi dukungan positif, bahkan mendukung penuh pemenang ajang tersebut untuk tampil di ajang sejenis tingkat global. Hal ini terjadi karena masifnya penyebaran ide LGBT di tengah-tengah masyarakat membuat masyarakat akhirnya mulai 'toleran' terhadap perilaku rusak tersebut."Tinggal matengin catwalk and cas cis cus English,  sering-sering nonton qna pageant yaaaa Millen. I know kamu akan berjuang buat kita semua Indonesia bangga ofcourse with hard work and determination," tulis warganet. "Kawal Millen sampe Miss international Queen ke Thailand," ujar warganet lainnya.  (Viva/1/10/2021).

Perlu kita pahami,bawa penyebaran ide dan kampanye LGBT yang semakin bebas dan tersebar luas ini terjadi akibat adanya liberalisme yang menguasai dunia, serta diabaikannya aturan agama dalam kehidupan bernegara. Hal ini akhirnya membuat manusia hanya menggunakan akal dan perasaannya semata dalam membuat aturan kehidupan.

NEGARA MISKIN PROTEKSI
Terselenggaranya acara ini membuktikan bagaimana abainya negara dalam menyikapi kerusakan yang terjadi di masyarakat saat ini. Negara telah melakukan pembiaran dengan tidak menutup pintu penyebaran ide dan perilaku LGBT, sebabnya karena negara mengadopsi kebebasan dan HAM Liberal.
Sebagai kaum muslimin, kita harus sadar bahwa hal tersebut tentunya akan sangat merusak kaum muslimin serta mengakibatkan umat akhirnya jauh dari hukum dan aturan Allah SWT. Kerusakan inipun tentu saja akan membuat manusia akhirnya terjatuh pada martabat terendah bahkan lebih rendah dari binatang.

ISLAM SOLUSI TUNTAS MASALAH LGBT
Dalam Islam perbuatan LGBT adalah perbuatan haram yang amat dibenci Allah SWT. Pelakunya akan dilaknat dan mendapat sanksi sesuai syariat Islam. Rasul SAW bersabda, “Dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual).” (HR at-Tirmidzi dan Ahmad dari Ibnu Abbas).
Masalah LGBT adalah masalah sistemis, dan tentunya dibutuhkan pula solusi yang sistemis. 

Disinilah, peran negara menjadi sangat penting. Negara harus mengganti sistem ideologi kapitalisme yang diadopsinya saat ini. Sebab, LGBT adalah buah liberalisme yang dihasilkan oleh ideologi kapitalisme. Sebagai gantinya, Negara seharusnya mengadopsi sistem ideologi Islam yang akan menerapkan syariat Islam secara sempurna, syariat yang berasal dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia. Selanjutnya Negara akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut : 

Pertama, Negara menanamkan iman dan takwa kepada seluruh anggota masyarakat agar menjauhi semua perilaku menyimpang dan maksiat. Negara juga menanamkan dan memahamkan nilai-nilai norma, moral, budaya, pemikiran dan sistem Islam dengan melalui semua sistem, terutama sistem pendidikan baik formal maupun non formal dengan beragam institusi, saluran dan sarana. Dengan begitu, rakyat akan memiliki kendali internal yang menghalanginya dari perilaku LGBT. Rakyat bisa menyaring informasi, pemikiran dan budaya yang merusak. Rakyat tidak didominasi oleh sikap hedonis serta mengutamakan kepuasan hawa nafsu. 

Kedua, Negara akan menyetop penyebaran segala bentuk pornografi dan pornoaksi baik yang dilakukan sesama jenis maupun berbeda jenis. Negara akan menyensor semua media yang mengajarkan dan menyebarkan pemikiran dan budaya rusak semisal LGBT. Masyarakat akan diajarkan bagaimana menyalurkan gharizah nau’ dengan benar, yaitu dengan pernikahan syar’i. Negara pun akan memudahkan dan memfasilitasi siapapun yang ingin menikah dengan pernikahan syar’i. 

Ketiga, Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, sehingga tidak akan ada pelaku LGBT yang menjadikan alasan ekonomi (karena miskin, lapar, kekurangan dll) untuk melegalkan perilaku menyimpangnya. 

Keempat, Jika masih ada yang melakukan perilaku LGBT ini, maka sistem ‘uqubat (sanksi) Islam akan menjadi benteng yang bisa melindungi masyarakat dari semua itu. Hal itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku kriminal dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Di dalam Kitabnya Fiqh Sunnah jilid 9, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseksual dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman berat. 

Hanya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan. Dalam hal ini dijumpai tiga pendapat. 

Pendapat pertama menyatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak. Pendapat ini berdasarkan pada pendapat para shahabat Rasulullah Saw, Nashir, Qashim bin Ibrahim dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat). Pelaku harus dibunuh berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan liwath (sebagaimana yang dilakukan kaum Luth), maka bunuhlah ke dua pasangan liwath tersebut” (HR Al Khamsah kecual Nasa’i). Liwath atau sodomi, yaitu senggama melalui dubur atau anus. Para shahabat Rasulullah Saw berbeda pendapat tentang cara membunuh pelakunya. Menurut Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhuma, pelakunya harus dibunuh dengan pedang. Setelah itu dibakar dengan api, mengingat besarnya dosa yang dilakukan.  
Sedangkan Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhuma berpendapat bahwa pelakunya dijatuhi benda benda keras sampai mati. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelakunya dijatuhkan dari atas bangunan paling tinggi. Al Baghawi menceritakan dari Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishak, mengatakan pelakunya harus dirajam. Hukum serupa juga diceritakan oleh Tirmidzi dari Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishak (Sayyid Sabiq, Fqih Sunnah jilid 9). 

Pendapat kedua menyatakan bahwa pelaku dikenai had zina. Menurut Sa’id bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Tsauri, Auza’i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa pelakunya dikenai had sebagaimana had zina. Jika pelakunya masih perjaka maka dikenai had dera dan dibuang. Sedangkan jika pelakunya sudah menikah maka dijatuhi hukum rajam.

Dan terakhir, pendapat ketiga, pelakunya mendapat sanksi berat, tapi tidak seperti zina karena perbuatan tersebut bukanlah hakekat zina. Disampaikan oleh Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 9) adanya hukuman (sanksi) yang demikian berat kepada para pelaku liwath, maka akan membuat siapapun berpikir berkali-kali untuk melakukan hal tersebut. 

Disamping Negara yang berperan besar dalam pemberantasan LGBT, Islam juga menetapkan tugas kepada kaum muslimin secara umum untuk menjalankan syariat Islam di keluarganya masing-masing. Para orang tua harus terus berusaha membentengi anak anak mereka dari perilaku LGBT dengan penanaman akidah dan pembelajaran syariat Islam di keluarga. Islam juga memerintahkan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pemberantasan LGBT ini dengan cara ikut terlibat secara aktif dalam dakwah, melakukan amar makruf nahi mungkar ke masyarakat yang ada di sekitarnya agar taat kepada perintah juga larangan Allah dan Rasul-Nya. 

Ketika terjadi kemungkaran (pelanggaran hukum syariat) oleh para pelaku LGBT ini, maka semua anggota masyarakat harus berusaha mencegah, mengingatkan, menegurnya bahkan ikut memberi sanksi sosial, tidak mendiamkannya. Negara yang sanggup melakukan semua tugas dan tanggung jawab tersebut tak lain adalah Negara Khilafah, yang menyandarkan halal dan haram seluruh perbuatan kepada hukum syara, bukan kepada akal atau hawa nafsu manusia. Perilaku LGBT akan bisa dicegah dan dihentikan hanya oleh Khilafah. Di dalam naungan Khilafah, umat akan dibangun ketakwaannya, diawasi perilakunya oleh masyarakat agar tetap terjaga, dan dijatuhi sanksi oleh negara bagi mereka yang melanggarnya sesuai syariah Islam. Maka, Islam akan mewujud sebagaimana yang telah Allah tetapkan yaitu sebagai rahmatan lil ‘alamin. Wallahua'lam bishawwab

Foto: detikcom

Mercusuarumat.com - PROBLEMA GURU HONORER, POTRET BURUKNYA
 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

oleh : Listiyani, S, Si. (Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah gelar yang disematkan kepada guru pada sistem saat ini. Guru disebut pahlawan, karena mereka memiliki peran yang sangat penting yaitu mendidik generasi penerus bangsa. Di tangan merekalah kualitas dan masa depan generasi ini dipertaruhkan. Ungkapan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini menjadi begitu nyata terutama pada guru honorer. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam sistem saat ini, untuk profesi guru terdapat “kelas”, ada istilah guru PNS dan juga ada guru honorer, yang identik dengan minimnya jasa yang mereka peroleh.  Padahal aktivitas guru honorer dalam mengajarkan ilmu kepada anak didik tidak berbeda dengan guru lain yang berstatus PNS (pegawai negeri sipil).

Polemik terkait kesejahteraan guru honorer, sejatinya bukanlah bahasan yang dirasakan baru “kemarin”. Kesenjangan kesejahteraan yang dialami oleh guru honorer ini telah berlangsung begitu lama. Untuk menghadapi persoalan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun apakah ini benar-benar kebijkan yang solutif?

Untuk dapat menjadi PPPK tersebut, guru honorer harus mengikuti seleksi, namun dengan mekanisme yang dianggap memudahkan, karena pada seleksi tersebut tidak ada batasan usia dan tidak juga dibatasi oleh lamanya pengabdian. Namun ternyata banyak guru honorer yang menangis dan merasa kecewa karena terbebani dengan soal yang sulit dan tingginya passing grade yang ditetapkan. Kemudahan pun ternyata menjadi hal yang dipertanyakan, terutama bagi guru honorer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi, dengan kompetensi pas-pasan, mereka dihadapkan dengan persaingan yang tidak seimbang. Para guru senior harus bersaing dengan guru yang fresh graduate atau memiliki kompetensi lebih. Seleksi PPPK yang dianggap sebagai solusi dari polemik yang berkepanjangan ini dianggap tidak solutif, bahkan menuai problem baru hingga beredar surat terbuka untuk Mendikbudristek agar meringankan dan memberi kemudahan bagi guru honorer. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho berpendapat "Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung, bukan melalui proses seleksi tapi dilihat masa pengabdiannya para guru itu."(sindonews.com).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio tersebut ideal dalam pemenuhan layanan belajar. Namun bila ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Mayoritas guru berstatus honorer, yaitu sebanyak 62,2 persen, sedangkan guru yang berstatus PNS sebanyak 47,8 persen yaitu baru 1.607.480  guru.

Pengangkatan guru honorer melalui program PPPK sejatinya menegaskan buruknya sistem hari ini dalam menyediakan layanan pendidikan bagi rakyat. Padahal sejatinya, pendidikan adalah hak dasar dari setiap warga negara. Keberadaan seorang guru begitu penting, sehingga sudah seharusnya hak-haknya dijamin oleh negara, salah satunya adalah dengan mendapatkan kesejahteraan berupa gaji yang layak. Namun, apakah masih ada harapan bagi para guru honorer untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya? Jika mengingat bahwa polemik ini telah terjadi pada masa yang begitu lama,  nampaknya sulit untuk bisa berharap. Mekanisme yang dibuat saat ini ternyata hanyalah berbuah kekecewaan. 

Lantas apakah ada dalam sejarah, profesi seorang guru begitu dihargai sehingga guru mendapatkan jaminan atas hak-haknya secara layak? Imam Jalaluddin as-Suyuthi menuliskan dalam Lubab al-hadits, bahwa pahala memuliakan guru tak lain adalah surga. Disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda. “Barangsiapa memuliakan orang berilmu (guru), maka sesungguhnya ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di surga”.  

Dalam sejarah,  saat  Islam dijadikan sebagai landasan dalam sebuah negara sehingga seluruh aspek kehidupan diatur oleh hukum Islam, akan didapati bahwa profesi guru sangatlah mulia. Khalifah Umar bin Khathab memuliakan profesi guru, sehingga guru-guru yang mengajar anak-anak di Madinah digaji sebanyak 15 dinar, jika dikonversikan dengan harga emas bisa setara dengan Rp. 51 juta. Gaji ini beliau ambil dari Baitul Mal. Tidak hanya itu, sistem Islam pun telah terbukti melahirkan para cendekiawan, para ilmuwan luar biasa yang nama dan karyanya dikenal hingga saat ini. Sebut saja, Imam Syafi’i. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kecerdasannya begitu luar biasa, bukan hanya dalam hal fiqih saja tapi beliau pun menguasai berbagai bahasa, dan keilmuan lainnya. 
Terselenggaranya sistem pendidikan ditentukan oleh kebijakan politik ekonomi. Ketika kacamata kapitalisme yang digunakan maka pasti akan mengarah kepada paradigma yang terjadi saat ini, guru yang sangat diperlukan untuk mendidik generasi penerus bangsa kurang dihargai kesejahteraannya, serta mekanisme untuk meningkatkan status mereka menjadi guru PPPK yang diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraanya dibuat dengan mekanisme yang menyulitkan mereka. Walhasil harapan untuk meraih kesejahteraan bagi banyak guru honorer hanyalah tinggal impian.  Hal ini sangat berbeda dalam sistem Islam, visi pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk generasi ber-syakhshiyah Islam serta memberi kemaslahatan bagi umat manusia, dengan demikian profesi guru yang merupakan profesi sangat mulia akan sangat dihargai dan tentu saja akan diperhatikan kesejahteraannya. Sudah saatnya sistem Islam yang baik ini diterapkan kembali. Berharap kepada sistem kapitalis hanyalah akan memperpanjang peradaban kapitalisme dan sekulerisme yang rusak dan merusak ini, serta tidak akan dapat mensejahterakan rakyatnya.

Wallahua'lam bisshawwab

Ilustrasi: Google


Mercusuarumat.com -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons pertanyaan soal rencana pemerintah yang mengusulkan sembako, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan masuk golongan barang kena pajak, serta jasa kena pajak. 

"Kalau kita bicara tentang pajak pendidikan dan lain lain, Indonesia ini sudah sedemikian sangat diverse-nya," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Senin, 21 Juni 2021.

Pada belanja pendidikan di APBN, kata dia yang sebanyak Rp 550 triliun, pemerintah berikan kepada hampir semua sekolah, baik sekolah negeri, agama, hingga madrasah. Juga untuk guru tidak hanya guru ASN, ada ASND dan juga swasta yang dapat sertifikat.

Menurut Sri Mulyani, belanja yang begitu besar tersebut di satu sisi mengharuskan rakyat siapapun dan apapun kedudukan kondisi ekonominya, bisa mendapatkan pendidikan. Hal itu merupakan efek tujuan pemerataan.

Hal itu, kata dia, yang nanti akan disampaikan dalam pembahasan dengan DPR bersama-sama. "Ini kan republik milik semua. Dengan berbagai macam perbedaan yang begitu beragam, namun kebijakan fiskal, pajak, belanja dan pembiayaan itu harus mengemukakan aspek keadilan," kata Sri Mulyani.
Adapun revisi UU KUP segera dibahas dalam rapat paripurna yang rencananya digelar pada Selasa, 22 Juni mendatang, untuk diteruskan ke komisi teknis. RUU in sudah disampaikan ke DPR dan nanti akan dibacakan dulu di paripurna, dan kemudian dibahas. (Sumber. TEMPO.co)

Di dalam sistem Kapitalisme sekular seperti saat ini, berbagai macam pungutan (pajak) justru menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan, malah makin ditambah. Padahal, di sisi lain, negara tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Di dalam al-Quran telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang haq. Firman Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian (TQS an-Nisa’ [4]: 29)

Dalam ayat ini terkandung pemahaman bahwa harta sesama manusia boleh diambil dan dimanfaatkan jika pemiliknya ridha dan tentu harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam, seperti melalui jual-beli, hibah, sedekah, dan sebagainya.

Terkait dengan QS an-Nisa’ ayat 29 di atas, As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan, “Allah SWT telah melarang hamba-hamba-Nya yang Mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup ghashab (perampasan), pencurian serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang tercela.” (Tafsir as-Sa’di, hlm. 300).

Ghashab bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dsb adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah SWT dengan firman-Nya (yang artinya): memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.

Melakukan berbagai pungutan/pajak terhadap rakyat adalah kebiasaan para raja, kaisar dan para pemimpin di luar Islam. Dulu para raja biasa memungut pajak dan upeti dari rakyat mereka. Ada pajak atas emas, hewan ternak, juga budak. Pada era modern, negara-negara yang menganut ideologi kapitalis juga memungut pajak dari rakyat dengan lebih banyak lagi jenisnya; pajak kendaraan, rumah, tanah, dll. Sekarang direncanakan pula ada pungutan/pajak atas sembako, sekolah bahkan pajak dari para ibu yang melahirkan. Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam.

Inilah realita kehidupan umat hari ini. Mereka dihadapkan pada kondisi hajat hidup yang ditelantarkan, sementara beban hidup semakin berat. Bahkan penguasa justru menambah berat beban kehidupan mereka dengan berbagai pungutan/pajak.

Berbeda dengan para khalifah yang menjalankan syariah Islam, mereka berusaha sekuat tenaga melayani kebutuhan rakyat dan meringankan beban mereka. Pasalnya, mereka paham bahwa jabatan dan kekuasaan semestinya dijalankan untuk melayani rakyat sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
Dalam sistem ekonomi selain Islam, pajak dan berbagai pungutan memang menjadi salah satu urat nadi pendapatan negara. Seorang ahli pemerintahan Barat, Arthur Vanderbilt, mengatakan, “Pajak adalah urat nadi (lifeblood) pemerintah.” Sebab itulah dalam sistem ekonomi mereka, berbagai pungutan/pajak digencarkan. Bahkan warga miskin juga dikejar berbagai pungutan/pajak.

Berbeda dengan Islam. Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Islam telah menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara bukan pajak. Pasalnya, Kas Negara atau Baitul Mal dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) memiliki sumber pemasukan yang tetap seperti zakat, jizyah, kharaj, ‘usyr, harta kepemilikan umum (seperti tambang migas dan mineral), anfal, ghanimah, fai, khumus, infak dan sedekah, dsb. Sumber pemasukan ini amat besar dan mampu mencukupi kebutuhan umat. Tak perlu ada pungutan batil di luar ketentuan syariah.

Memang adakalanya negara dibolehkan untuk memberlakukan pajak (dharibah). Namun demikian, konsep dan pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem pajak hari ini. Pajak (dharibah) dalam Islam hanya diberlakukan saat negara benar-benar krisis keuangan, sementara negara tentu membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka. Misalnya untuk keperluan jihad fi sabilillah, membayar gaji (pegawai, tentara, juga biaya hidup pejabat), memenuhi kebutuhan fakir miskin, juga penanganan bencana alam dan wabah.
Pungutan itu bersifat temporer. Bukan pemasukan rutin dan permanen. Apalagi menjadi sumber pendapatan utama negara. Ketika krisis sudah terlewati dan Kas Negara (Baitul Mal) telah aman, maka pungutan itu akan dihentikan. Jadi pajak (dharibah) dalam Islam bukan merupakan pendapatan rutin dan utama negara seperti dalam sistem kapitalisme.

Obyek pajak dalam Islam pun berbeda. Pungutan ini tidak diambil dari semua warga negara. Non-Muslim (ahludz-dzimmah) tidak dikenai pajak. Mereka hanya dikenai jizyah yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pajak dalam Islam hanya dibebankan atas warga Muslim yang kaya saja. Sabda Nabi saw.:
Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang kaya (HR al-Bukhari).

Dengan aturan seperti ini, keadilan akan tercipta. Kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara. Mereka tidak dipersulit dengan berbagai pungutan.

Berkebalikan dengan hari ini, banyak orang kaya menikmati berbagai fasilitas kemudahan hidup dari negara semisal pengampunan pajak (tax amnesty). Sebaliknya, rakyat kebanyakan kian ditekan dan diburu hartanya.

Apakah para pemimpin itu tidak takut dengan doa keburukan yang dipanjatkan Baginda Nabi saw. untuk para penguasa yang zalim, yang mempersulit kehidupan rakyatnya:
 Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia (HR Muslim).  Wallahua'lam

Ss Video cnbcindonesia


Mercusuarumat.com

Oleh: Ummu Hafidzah
Penulis di Komusnitas Rindu Surga

Tidak bisa dipungkiri penunjukan komisaris BUMN saat ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Bahwasanya penunjukkan Komisaris BUMN ini dinilai bukan berdasar kompetensi menegaskan pengelolaan negara dan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi untuk keuntungan pihak tertentu. Jabatan professional ini pun dinilai diberikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai balas budi.

Benarkah demikian?

Melihat sejumlah fakta berikut bisa jadi yang melatarbelakangi reaksi tersebut. Dilansir dari cnnIndonesia (29/05/2021), sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah dan pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.
Pengangkatan Abdee dilakukan oleh Erick melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5) kemarin. Abdee adalah salah satu personel Slank, Band yang memang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Nama Budiman Sudjatmiko yang dulu aktif di DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pun tak kehilangan jatah. Dia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Said Aqil merupakan salah satu ulama kharismatik yang cukup dikenal luas di kalangan masyarakat muslim, khususnya warga NU. Di bawah kepemimpinannya, PBNU tak segan menunjukan dukungannya untuk Jokowi.

Nama nama diatas barulah beberapa nama dari sekian nama yang diangkat menjadi komisaris dan bukan kebetulan kalau mereka adalah pendukung Jokowi di awal awal pencalonannya dulu sebagai Presiden.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. Bukhori lantas menyinggung orang yang selama ini berada di balik pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap mendapat posisi. Dia menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah. (detik, 29/5/2021)

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan Kementerian BUMN semestinya menjelaskan alasan di balik penunjukan musikus Abdi Negara Nurdin sebagai anggota komisaris PT Telkom. Hal itu dia tekankan agar peristiwa ini tidak menjadi polemik tajam di masyarakat, yang menurutnya apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor 02 tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, Lina menyebut ada dua syarat penting. Yaitu, anggota dewan komisaris harus memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, serta memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahanya. (bbc.com, 31/5/2021)
Sementara itu, menurut WAKIL Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpendapat penunjukan pejabat direksi hingga komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kental dengan nuansa balas budi ketimbang kompetisi. Anwar menegaskan seharusnya komisaris perusahaan BUMN harus diduduki oleh orang yang kredibel dan kompeten sesuai bidangnya. Hal ini menurutnya agar mendorong perusahaan-perusahaan BUMN bisa meningkatkan kualitasnya kedepan. (mediaindonesia, 30 Mei 2021)

Staf ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga menolak anggapan yang menyebut penunjukan Abdee 'Slank' sebagai 'balas jasa' atas perannya sebagai relawan capres Joko Widodo dalam dua kali pilpres. Apabila didasari 'balas jasa', menurut Arya, pemerintah akan menunjuknya untuk duduk di jabatan tertentu di pemerintahan, "jauh-jauh hari" sebelumnya. Kementerian BUMN, demikian Arya, menunjuk Abdee sebagai komisaris PT Telkom, karena dia dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman pada apa yang disebutnya sebagai aspek "digital konten". (bbc.com, 31/5/2021)

Jelaslah fakta diatas bahwasanya terlepas apapun itu yang melatarbelakangi pengangkatan para Komisaris yang notabene memang dekat dengan penguasa akan menimbulkan polemik, terlebih lagi dipertanyakan kompentensi dari para Komisaris tersebut apakah sungguh sungguh memiliki kemampuan yang cakap dibidangnya itu. Ini tentu harus melalui serangkaian uji kompetensi sehingga barulah bisa dicalonkan, dan harus melalui uji seleksi dengan persaingan yang sehat dengan calon calon lainnya.

Kriteria Pejabat Negara Ideal dalam Islam
Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, kekuasaan itu memiliki dua pilar utama; kekuatan (al-quwwah) dan amanah (al-amanah). Yang dimaksud dengan al-quwwah (kekuatan) di sini adalah kapabilitas dalam semua urusan. Kuat dalam urusan peperangan misalnya, (wilayah al-harb) terefleksi dalam bentuk keberanian hati, keahlian dalam mengatur perang dan strategi perang, serta keahlian dalam menggunakan alat-alat perang. Kuat dalam urusan pemerintahan terwujud pada kapasitas ilmu dan keadilan, serta kemampuan dalam menerapkan hukum-hukum syariah. Adapun amanah, direfleksikan pada takut kepada Allah SWT, tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga murah, dan tidak pernah gentar terhadap manusia. (Imam Ibnu Taimiyah, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah, 1/6-7, 9).
Senada dengan Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa seorang pejabat negara harus memiliki tiga kriteria penting; al-quwwah (kekuatan); at-taqwa (ketakwaan); dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat). 

Saat ini dimana Sistem Kapitalisme diterapkan, apakah kriteria diatas ada pada setiap pejabat negara? Sedangkan pemilihannya saja sudah menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat.
 
Akuntabilitas Pejabat Negara 
Ditinjau dari aspek akuntabilitas, seluruh penguasa dan pejabat yang ada di dalam Daulah Khilafah Islamiyah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab di sini bukan semata-mata tanggung jawab yang berkenaan dengan aspek-aspek profesionalitas atau legal formal belaka, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban yang bersifat ruhiah. Sebab, jabatan adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawaban tidak hanya di depan orang yang mendelegasikannya, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Tatkala Umar bin Abdul Aziz ra. diangkat menjadi Amirul Mukminin, beliau menyita dan menyerahkan kepada baitulmal semua harta benda, tanah garapan, dan harta-harta milik umum yang diambil dan dikuasai para penguasa Bani Ummayah dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sebelum melakukan semua itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. memulai dari dirinya sendiri.
Beliau ra. melepaskan hak atas semua kekayaan, kepemilikan, hewan tunggangan (kendaraan), perkakas rumah tangga, dan semua minyak wangi simpanannya. Semuanya dijual dengan harga 23.000 dinar, atau setara dengan 4,25 gram emas X 23.000 = 97.750 gram emas, dan diserahkan kepada baitulmal. Jika harga 1 gram emas = Rp. 200.000, 00, maka total kekayaan beliau ra. yang diserahkan kepada baitulmal adalah Rp19,550 miliar (Hulyat al-Awliyâ’, V/253).

Abdullah bin Umar ra., putra Umar bin al-Khaththab ra., pernah melaporkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. memerintahkan pencatatan kekayaan para kepala daerah (wali), di antaranya adalah Saad bin Abi Waqqash ra. Jika ada kelebihan kekayaan, beliau memerintahkan untuk membagi dua; separuh untuk pejabat tersebut dan sisanya diserahkan ke baitulmal. (As-Suyuthi, Târikh al-Khulafâ’, hlm. 132).

Khatimah
Di dalam Islam, kekuasaan untuk mengangkat kepala negara (khalifah) ada di tangan rakyat melalui baiat. Hanya saja, khalifah diangkat bukan untuk menjalankan kehendak dan kedaulatan rakyat, tetapi kehendak dan kedaulatan Allah SWT. Dengan kata lain, pejabat Daulah Islamiyah diangkat untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Allah, bukan untuk menjalankan hukum buatan rakyat. Pasalnya, kekuasaan tertinggi membuat hukum bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan Allah SWT. Allah SWT adalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan hukum bagi rakyat.

Atas dasar itu, hubungan antara penguasa dan rakyat di dalam sistem pemerintahan Islam tidak sama dengan pola hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem pemerintahan otoriter maupun sistem pemerintahan demokrasi. Di dalam sistem demokrasi tingkat tinggi, mekanisme pengangkatan kepala negara (presiden dan wakil presiden) dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pejabat-pejabat negara lain adakalanya dipilih dan diangkat oleh presiden atau oleh lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Di dalam Islam, pejabat negara yang diangkat oleh rakyat secara langsung adalah Khalifah dan anggota Majelis Umat. Pejabat lain seperti mu’âwin khalifah, wali, amil, qadhi, amirul jihad, dan sebagainya, seluruhnya dipilih dan diangkat oleh Khalifah atau orang yang diberi kewenangan oleh Khalifah berdasarkan ketetapan syariah Islam.

Mekanisme pemerintahan seperti ini tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menutup peluang lahirnya diktatorianisme dan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Sebab, baik rakyat maupun penguasa tidak diberi hak untuk membuat hukum yang lazim digunakan untuk memaksa orang lain. Jika kekuasaan membuat hukum ada di tangan manusia, tentu akan terjadi pemaksaan kehendak sebagian orang atas sebagian yang lain. Lahirlah penindasan terhadap orang lain dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

Bahkan, jika kita mengamati praktik pembuatan kebijakan di negara demokrasi, tampak jelas bahwa banyak kebijakan yang justru tidak berpihak kepada rakyat dan bahkan ditentang oleh rakyatnya sendiri. Lalu siapakah sebenarnya yang paling berdaulat di negera-negara demokrasi? Yang jelas bukan rakyat, tetapi penguasa yang menjadi antek para pemilik modal. (Dilansir dari MuslimahNews.com dengan sedikit editan)

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget