Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru

mercusuarumat.com - Mengomentari pernyataan presiden soal banjir di Kalimantan Selatan diakibatkan curah hujan tinggi dan sungai meluap, Analis Politik Indonesia Justice Monitor, Luthfi Afandi, menganggap presiden level berpikirnya terlalu rendah. Hal itu disampaikannya dalam kanal Youtube Khilafah Channel pada (20/1) malam.

“Mestinya level berpikir setiap kepala negara itu tidak sesederhana itu, menyatakan banjir karena curah hujan tinggi dan luapan sungai,” jelasnya.

Bahkan ia menyebut, bahwa jawaban semacam itu mirip dengan jawaban anak sekolah dasar.

“Kalau dikatakan sekdedar curah hujan tinggi dan meluap sungai anak SD itu tau,” tambahnya.

Menurut Luthfi, pernyataan presiden seolah menutupi penyebab sebenarnya yakni deforestasi yang marak di Kalimantan. 

“Ada deforestasi kuat dan luar biasa. Alih fungsi hutan jadi pertambangan,” jelasnya.

Para pelaku penggundulan hutan itu menurutnya seolah-olah dilindungi pemerintah. Tidak diakui sebagai penyebab dari banjir karena memiliki kepentingan kuat pada sektor politik. 

“Ada kepentingan investor, pemilik modal, dan kapitalis. Kepentingan investor berhubungan erat dengan kepentingan politik elit di Indonesia. Pengusaha tambang butuh izin dan keamanan investasi, sementara elit politik membutuhkan modal besar untuk menduduki jabatan politik,” paparnya.

Untuk menguatkan kesimpulannya, Luthfi menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga pernah menyatakan bahwa 92 persen kepala daerah didanai oleh cukong.

mercusuarumat.com - Salah kelola negara. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Luthfi Afandi, Analis Politik dari Indonesia Justice Monitor pada (20/1) menanggai bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan.
Menurutnya, berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah menjadi penyebab banjir terjadi. Bukan semata karena curah hujan tinggi dan sungai meluap sebagaimana yang dinyatan Presiden Joko Widodo.

“Banjir ini disebabkan kebijakan pemerintah yang pro pada kapitalis. Akibat salah kelola negara. Karena didukung regulasi pemerintah, perusahaan tambang bebas melakukan eksploitasi, lahan jadi gundul, dan ketika hujan besar sulit diantisipasi,” ujar Luthfi.

Ia lantas membeberkan data tentang deforestasi yang mengubah fungsi banyak lahan di Kalimantan. Lahan-lahan yang semula hutan berubah menjadi lahan pertambangan dan sawit. Dengan berkurangnya fungsi hutan, banjir jadi sulit dibendung.

“Hutan itu memiliki fungsi sangat banyak, selain penghasil oksigen, juga membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan ketiadaan hutan, tidak ada yang menahan laju air,” jelasnya.

Ia juga menyangkan, pemerintah malah terkesan menutupi kenyataan ini. Menurutnya, ada indikasi bahwa pemerintah melindungi para pengusaha dan investor tambang di Kalimantan.

“Pernyataan presiden seolah menutupi penyebab utama banjir itu sendiri. Terkesan melindungi para investor dan pengusaha tambang di Kalimantan,” katanya.

Mercusuarumat.com. Dengan fakta-fakta standar ganda yang ada sebelumnya, isu terorisme yang ada dalam Perpres cenderung kental dengan permainan stigma. Demikian yang dinyatakan oleh Irfan Abu Naveed, Cendekiawan Muslim, pada (19/1) ketika mengomentari terbitnya Perpres tentang terorisme pada (15/1) lalu.

Ia mengacu pada bukti-bukti bahwa kasus kekerasan bermotif politik yang dilakukan oleh tertentu lainnya kerap kali tidak dikategorikan terorisme. Padahal efeknya lebih besar.

“Contohnya kasus separatism papua, ormas yang mempersekusi ormas lainnya, itu tidak,” jelasnya.

Selama ini, haluan dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan seputar terorisme kerap mengacu pada agenda WOT (War of Terorism) versi Barat. Padahal menurutnya, Barat sendiri kerap melakukan terror.

“Faktanya barat juga melakukan terror dengan desingan peluru, dengan bom, ke negeri-negeri muslim,” tambahnya.

Alih-alih mengurusi terorisme yang cenderung kental dengan nuanasa politis, pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki ketidakadilan yang ada. 

“Ketidakadilan adalah pangkal kebinasaan,” katanya.

Terkait hal ini, ada banyak bukti ketidakadilan yang menurut Irfan masih banyak terjadi di masyarakat.

“Faktanya saat ini umat Islam kesulitan dengan kemiskinan, dengan pandemi, dan sebagainya,”pungkasnya


BENCANA, DEFORESTASI DAN BLACK HOLE KAPITALISME
Oleh:
Indra Fajar Alamsyah
Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi)


Bencana banjir yang terhitung amat besar berbanding tahun-tahun sebelumnya di Kalimantan Selatan merupakan suatu sinyal adanya pemburukan lingkungan yang kian parah. Uniknya, tanggapan dari penanggung jawab nomor satu di negeri ini adalah sebuah komentar hampa yang seolah tak mampu meraba akar masalah. Bukti setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran, dengan ketinggian air mencapai 2-3 meter. Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menegaskan banjir tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. "Iya, lebih parah dari 2020 kemarin." ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2021). Pihak Walhi sendiri menegaskan komentar hampa penanggung jawab negara berupa alasan karena curah hujan tinggi langsung diluruskan oleh mereka. Walhi menyebut masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus adalah faktor utama dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Mereka menambahkan bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan dari beban izin konsesi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit.

Mari kita tambahkan fakta-faktanya, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hutan terbesar. Namun, kekayaan hutan di Indonesia setiap tahun grafiknya mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju deforestasi yang masih begitu tinggi. Deforestasi adalah situasi hilangnya tutupan hutan beserta segala aspeknya yang berdampak pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Dari data Forest Watch Indonesia, selama tahun 2000 sampai 2017, tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 161.676 kali luas Kota Bandung. Dan deforestasi yang paling parah di Indonesia salah satunya adalah terletak di Kalsel, yang fungsi hutan dirubah menjadi kebun sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar

Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai buruknya deforestasi terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan, dalam perspektif sempit saja kita bisa lihat dan rasakan langsung di Kalsel. Saya akan langsung kepada inti masalah deforestasi, yaitu karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Sejak jauh-jauh hari tepatnya pada tahun 1983 Ramachandra Guha menerbitkan sebuah komentar ilmiah berjudul “Colonialism, Capitalism and Deforestation” yang terbit di Journal of Social Scientist. Guha memberikan pandangan tajam mengenai hubungan antara sistem kapitalisme dan deforestasi yang tidak dapat dipisahkan, dimana pada akhirnya adalah bentuk kolonialisme/penjajahan yang sebenarnya tidak pernah pergi dari tempat dimana kapitalisme diterapkan. Para kapitalis yang bersembunyi dibalik kekuasaan atau mereka sendiri yang menjelma menjadi kekuasaan itu nyatanya adalah orang-orang yang melanggengkan penjajahan atas sumber daya alam (dalam konteks ini hutan) dengan membuat deforestasi masif yang merusak dan menghasilkan korban masyarakat.

Contoh kasus Indonesia adalah dengan landasan UU Mineral dan Batu Bara juga UU Cipta Kerja yang penuh potensi untuk melahirkan penjahat lingkungan kelas kakap. Dalam kasus Kalsel, Greenpeace Indonesia menyatakan aturan-aturan hukum itu terutama UU Cipta Kerja memberikan karpet merah bagi kelanggengan usaha tambang di Kalimantan Selatan. Greenpeace Indonesia juga membuka data dimana perusahaan milik saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Garilbaldi Thohir dan Bakrie Group diantara yang langsung mendapatkan ‘kenikmatan’ dari UU pro deforestasi. PT Adaro milik keluarga Erick Thohir (Menteri BUMN) itu memiliki konsesi tambang batu bara 31.380 hektar di Kalsel juga akan dengan sangat mudah melakukan perpanjangan izin tanpa harus melepaskan areanya saat ini, juga ada PT Arutmin yang sedang pesta pora karena baru mendapat perpanjangan kontrak untuk 10 tahun pada November 2020 lalu. Melalui UU Minerba, sambung dia, perusahaan tambang itu bisa kembali memperpanjang izin setelah 2030.

Itulah segelintir contoh bagaimana para pemodal yang berada dibalik kekuasaan atau sampai menduduki kekuasaan untuk memuluskan akumulasi kapital mereka tanpa peduli lingkungan. Teriakan selamatkan alam Indonesia dari keserakahan segelintir konglomerat ini semakin menggema, dari mulai desakan kepala negara untuk memanggil para penjahat lingkungan itu hingga gema pencabutan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, atau desakan mensegerakan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Energi Terbarukan, ini semua diteriakkan oleh para aktivis lingkungan dan publik. Pertanyaannya adalah kapan sinar terang itu akan datang? Padahal sejarah mencatat sejak masa kolonialisme Belanda hingga hari ini deforestasi dan perusakan alam pada umumnya terus naik dan semakin masif. Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (1602‒1769) Hutan pada masa ini merupakan domain susuhunan, bupati, dan VOC. Melalui kontrak dengan Susuhunan Pakubowono I pada tahun 1705, 1709, 1733, 1743 dan kontrak dengan Susuhunan Pakubowono II pada tahun 1760 semua daerah Kasunanan dilimpahkan haknya kepada Kompeni untuk semua daerah Kasunanan. Seluruh hutan menjadi ”Hutan Kompeni.” Apa bedanya dengan kini dimana hutan menjadi “Hutan Konglomerat”?

Disinilah titik poin kita untuk memikirkan mengapa sejak sebelum kemerdekaan hingga kini dikatakan negeri ini sudah merdeka puluhan tahun namun kondisi justru semakin parah dalam? Adalah terletak pada kesalahan sistemik dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme dari bentuk negara sekuler yang melahirkan fokus para konglomerat untuk berlomba melakukan akumulasi kapital. Japhy Wilson dan Manuel Bayón dalam riset mereka yang berjudul “Black Hole Capitalism” yang terbit tahun 2016 di Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action. Penelitian mereka menggunakan sebuah metafora yang luar biasa untuk ukuran sebuah jurnal akademis. Wilson dan Bayón menggambarkan sistem kapitalisme adalah sebuah black hole (lubang hitam), dimana pada istilah aslinya black hole adalah mengacu pada tempat di mana gravitasi memiliki daya tarik sangat kuat sehingga cahaya tidak bisa keluar yang dipopulerkan dalam proses Radiasi Hawking. Sedangkan dalam metafora yang dibuat oleh Wilson dan Bayón, black hole kapitalisme adalah dimana sistem kapitalisme akan menarik kuat semua hal yang ada di dunia, terutama kehidupan umat manusia dan kehidupan sosialnya pada lubang hitam dan melenyapkannya. Dari fenomena deforestasi dan kerusakan alam yang senantiasa melekat pada sistem kapitalisme kita semakin sadar dalam sekejap lagi jika dibiarkan kita semua akan ditarik oleh black hole itu. Sebuah pelajaran berharga, yaitu sistem kapitalisme dan berbagai kerusakan adalah satu kesatuan. Sehingga memperbaiki sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia terutama dalam penanganan lingkungan tidak akan pernah terjadi selama tidak mengganti sistem yang mengandung black hole ini.

Jika sistem Islam yang diterapkan, akan lain lagi alurnya. Dalam Islam hutan adalah termasuk bentuk kepemilikan umum yang haram diserahkan kepada individu/swasta, hal ini murni merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh Negara. Sehingga dengan tegas dari awal sudah menutup pintu konglomerat untuk masuk bermain di sektor ini. Konsekuensi dari haram adalah, jika kepala negara/pejabat terkait yang melanggar/berbuat keharaman dengan menyerahkan hutan kepada swasta dapat diberhentikan dengan segera. Berbeda dengan sistem saat ini dimana aturan-aturan hukum dapat dirubah tergantung kepentingan rezim yang berkuasa. Sebelum semua terlambat, kehancuran semakin menjadi, bencana alam akibat keserakahan semakin parah dan kehidupan sosial-ekonomi menuju kehancuran, sudah saatnya kita memindahkan cara dalam menjalani kehidupan hanya berdasarkan sistem hakiki yang penuh dengan kebaikan bagi manusia, yaitu sistem Islam. Wallahu a'lam bish-shawab


APBN 2021: JAUH DARI FOKUS AKHIRI PANDEMIK
Oleh: Indra Fajar Alamsyah

Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 956,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit fiskal ini mencapai 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak ekonom yang memperingatkan jika hal ini akan sangat berbahaya mengingat akan ancaman pemulihan ekonomi akibat dampak virus Corona (COVID-19) yang akan berlangsung lama. Namun di tengah kondisi serba berbahaya ini, pemerintah RI tampaknya masih tidak fokus menghentikan inti masalah. Terlihat jelas dari penetapan anggaran belanja infrastruktur yang melonjak tajam dari Rp281,2 triliun pada 2020 menjadi Rp414 triliun untuk 2021. Mengherankan, disaat seharusnya fokus pada sektor kesehatan, justru tetap nekat belanja untuk infrastruktur. Selain anggaran infrastruktur yang begitu besar, hal mengherankan lainnya adalah ketika disetujui anggaran jumbo untuk pertahanan, yang didalamnya ada kepolisian dan badan intelijen negara (BIN). Apabila dijumlahkan anggaran Pertahanan dan Polri, maka anggaran belanja pertahanan dan keamanan mencapai Rp303,8 triliun pada 2021. Khusus untuk BIN juga menjadi pertanyaan besar, sejak era Jokowi anggaran BIN terus melesat. Pada 2014 anggaran BIN hanya Rp1,8 triliun, tahun 2021 menjadi Rp9,2 triliun. Tentu publik bertanya dalam kondisi pandemik seperti ini pun, mengapa anggaran BIN terus meroket?

Berkebalikan, pemerintah menurunkan anggaran kesehatan dalam APBN 2021 dibanding 2020. Anggaran itu dipangkas dari Rp212,5 triliun di tahun 2020 menjadi Rp169,7 triliun pada 2021. Para ekonom membaca ini sebagai langkah menjauh dari arah untuk menghentikan pandemik COVID-19. Padahal, bagi negara-negara lain, tahun 2021 adalah tahun berbenah, dari kesalahan-kesalahan langkah pada tahun 2020. Daniel Béland dkk menerbitkan artikel ilmiah mereka berupa analisis perbandingan kebijakan publik yang terbit di Journal of Comparative Policy Analysis awal 2021. Mereka mengkritik habis-habisan tiga negara AS, Kanada dan Meksiko untuk tidak bermain-main lagi dengan anggaran belanja negara, dimana semua fokus harus diarahkan pada sektor public health demi penuntasan pandemik.
Untuk anggaran sektor infrastruktur yang terus berlanjut tidak bisa diganggu walau apapun yang terjadi, ekonom World Bank, Charles Kenny dalam risetnya di Journal of Development Studies, membeberkan fakta-fakta bahwa sektor infrastruktur adalah lahan paling basah untuk melakukan korupsi sekaligus paling berbelit untuk dilakukan audit di negara-negara berkembang. Sehingga wajar jika ada analisa bahwa para pemburu rente proyek masih begitu kuat dalam menentukan arah public policy di Indonesia, mereka tidak ingin berhenti walau publik sedang menderita karena pandemik. Untuk anggaran fantastis dalam kepolisian dan intelijen, banyak pengamat politik yang terus mengkhawatirkan kekuasaan semakin mengarah kepada dictatorship.

Sejarah mencatat pada tahun 1934 ada negara yang memberikan anggaran fantastis untuk kepolisian dan intelijen, Robert Gellately seorang profesor sejarah Eropa terkemuka dalam bukunya “Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazi Germany” menyebut negara itu adalah negara Jerman pada masa Hitler. Dengan anggaran besar untuk kepolisian (Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei & Sicherheitsdienst) dan intelijen (Gestapo & Sicherheitsdienst) itu Hitler merubah haluan negara kepada dictatorship with absolute power. Gellately juga menerangkan prioritas anggaran tinggi untuk kepolisian dan intelijen adalah salah satu ciri negara represif. Sehingga membaca APBN 2021 jumbo untuk sektor ini memberikan rasa keheranan sekaligus kekhawatiran publik Indonesia yang begitu besar.

Spekulasi publik adalah ketika pemerintah tidak menjadikan fokus pengentasan pandemik sebagai prioritas dan berakibat sangat buruk bagi publik, sedangkan publik hanya akan dibuat bungkam dengan anggaran besar ‘keamanan’. Hal ini hanya semakin menunjukkan betapa kesalahan langkah menjalankan negeri ini terus dipertontonkan. Sektor kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama nyatanya bukan pilihan untuk APBN 2021. Selain itu sebenarnya ada sektor lain yang sangat membutuhkan prioritas selain kesehatan, yaitu pendidikan. Dimana pembelajaran jarak jauh yang dijalankan memunculkan masalah dimana-mana, terutama dalam ketersediaan media pembelajaran. Masalah-masalah besar ini seperti tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur dan kepolisian jika mengacu APBN 2021.

Padahal sebelum Pilpres, kepemimpinan pada pemerintahan ini senantiasa dibanding-bandingkan dengan Umar Ibn Khattab ra. Yang dimana Umar ra. pada kasus krisis Ramadah tahun 18H, mengalokasikan anggaran negara untuk fokus menghadapi krisis akan wabah kelaparan dan menghentikan beberapa program yang dianggap strategis sebelumnya. Artinya sangat bertolak belakang dengan saat ini dimana APBN 2021 mayoritas dikeluarkan bukan untuk menangani masalah darurat yang ada. Sehingga sangat logis ketika banyak ahli dan pengamat yang menyerukan pemerintahan saat ini untuk berhenti dari blunder kebijakan yang akan menyengsarakan publik, dan mengakui telah gagal selama ini. Sehingga sisa-sisa harapan dari anggaran yang tersisa ini dapat dipergunakan dengan maksimal hanya untuk fokus mengakhiri pandemik COVID-19 di Indonesia, bukan terus semakin terpelosok dalam jurang karena kepentingan politik dan bisnis segelintir orang di lingkaran kekuasaan sedangkan publik hanya disuguhi kebijakan trial and error yang menyengsarakan. Wallahu a'lam bish-shawab.

mercusuarumat.com - 
PERPRES NO 7 TAHUN 2021 BERPOTENSI ABUSE OF POWER?

Oleh,
Chandra Purna Irawan SH MH
(Ketua LBH PELITA UMAT dan BHP KSHUMI/Komunitas Sarjana Hukum Indonesia)

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2021 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020 - 2024

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya menyampaikan pendapat hukum (legal Opini) sebagai berikut:

PERTAMA, Bahwa didalam Perpres tersebut tidak dijelaskan defenisi "ekstremisme", apa yang dimaksud "ekstremisme" karena apabila dibedah secara bahasa terdapat 2 (dua) kata yaitu "ekstrem" dan "isme". Sehingga harus didefinisikan secara konkrit dan memiliki batasan yang jelas paham apa yang dapat dikategorikan "ekstremisme". Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet/lentur,  tidak bisa diukur, dan penerapannya dikhawatirkan berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan ekstremisme. Hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya:

KEDUA, Bahwa ketiadaan defenisi yang jelas, terukur, dan objektif terkait paham/isme dan "ekstrem". Sehingga bagaimana memvalidasi kebenaran, yang kemudian dikhawatirkan membuat pemerintah berpotensi menjadi aktor tunggal yang dapat memonopoli kebenaran suatu defenisi. bahwa memonopoli kebenaran ini sama seperti yang terjadi di zaman abad kegelapan, dimana banyak ilmuwan, saintis, hingga filsuf yang dipenjarakan dan dibunuh karena menyuarakan pendapat dan pengetahuan yang berbeda. Galileo Galilei adalah salah satu contoh bagaimana seorang ilmuwan yang memiliki pendapat berbeda mengenai alam semesta, terpaksa dikurung oleh rezim kekuasaan yang "berselingkuh" dengan hukum sebagai alat legitimasi. Tentu saya sangat yakin bahwa Pemerintah tidak ada niat dan tidak berniat untuk melakukan hal demikian.

Wallahualam bishawab
IG @chandrapurnairawan

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget