Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru




Mercusuarumat.com -                            Oleh: Ummu Hafidzah
Penulis di Komunitas Rindu Surga


Bulan Ramadhan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bulan suci Ramadhan adalah bulan dimana kemuliaan dan keberkahan sangat melimpah pada bulan ini. Bulan untuk memperbanyak ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bulan Ramadhan 2021 pun tidak lama lagi segera tiba.

Untuk itu, dilansir dari Pikiran Rakyat (24/3/2021), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan, selama bulan Ramadan 2021 siaran televisi diperketat. Lembaga penyiaran diminta untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), hedonistik, mistik/horor/supranatural, praktik hipnotis atau sejenisnya.

KPI juga mengimbau untuk tidak menampilkan muatan yang mengeksploitasi konflik dan/atau privasi seseorang, bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. 

Hal itu termuat dalam salah satu panduan lembaga penyiaran dalam bersiaran pada saat Ramadhan 2021. Panduan itu termaktub dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan.

Langkah ini patut kita apresiasi, sebagai upaya KPI melakukan pengawasan dan kontrol terhadap media selama Ramadan. Untuk sementara Umat Islam selama bulan Ramadhan tidak disuguhi tontonan yang tidak bermutu dan penuh kemaksiatan yang bisa mengganggu kekhusyuan shaum.

Namun sangat disayangkan pelarangan tayangan dan tontonan yang bertentangan dengan nilai Islam  hanya dilakukan saat Ramadan saja. Padahal bulan bulan lainpun seharusnya diberlakukan hal yang sama. Ini menunjukkan betapa negeri ini masih berpegang pada sekulerisme, memisahkan agama dalam kehidupan, dimana pada saat tertentu saja aturan Islam dipakai, tidak terus menerus dan hanya sebagian kecil saja.

Ketakwaan seorang muslim haruslah terus terpelihara, tidak hanya dibulan suci Ramadhan saja, sementara godaan yang massif dari berbagai tayangan dan tontonan di media masa semakin marak diluar Ramadhan. Sebulan takwa, setelah hari raya kembali ke perbuatan semula. 

Tujuan Ramadan adalah takwa. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, takwa adalah menaati Allah Swt. dan tidak bermaksiat kepada-Nya. Senantiasa mengingat Allah Swt. serta bersyukur kepada-Nya tanpa ada pengingkaran (kufur) di dalamnya. Begitu pentingnya takwa, Al-Qur’an menyebutnya sebanyak 259 kali dengan beragam makna.

Takwa bisa dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pemahaman syar’i atas kewajiban mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, yang diwujudkan secara praktis (‘amali) di dalam kehidupan. 

Selain menjadi hikmah puasa yang mesti diraih oleh setiap individu Muslim, takwa juga harus terwujud di dalam keluarga dan masyarakat. Kunci mewujudkan ketakwaan individu, keluarga maupun masyarakat tidak lain dengan menerapkan syariah Islam secara formal dan menyeluruh (kaffah).

Penerapan syariah Islam secara secara formal dan menyeluruh menjadi kunci mewujudkan keimanan dan ketakwaan penduduk negeri. Penduduk negeri yang beriman dan bertakwa adalah mereka yang secara bersama-sama melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Mereka secara bersama-sama menjadikan hukum-hukum Allah, yakni syariah Islam, untuk mengatur kehidupan mereka.

Dalam pandangan Islam, penerapan syariah secara formal dan menyeluruh jelas memerlukan institusi negara. Negaralah pihak yang menerapkan syariah secara formal dan menyeluruh di bawah pimpinan seorang imam atau khalifah yang dibaiat oleh umat. Keberadaan imam/khalifah yang dibaiat oleh umat ini merupakan perkara wajib berdasarkan sabda. Rasulullaah  ﷺ :
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
Siapa saja yang mati, sementara di lehernya tidak ada baiat (kepada Khalifah/Imam), maka matinya adalah mati jahiliah (HR Muslim).

Karena termasuk kewajiban yang paling agung dan paling penting, maka aktivitas dakwah dan perjuangan untuk mewujudkan seorang imam/khalifah yang dibaiat oleh umat, yakni menegakkan Khilafah, harusnya masuk dalam daftar amal paling utama yang harus dilakukan olah kaum Muslim pada bulan Ramadhan agar sukses Ramadhan benar-benar bisa diraih. Wallahua’lam bishawwab


mercusuarumat.com - Pencabutan Lampiran Perpres Miras yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sejatinya bukan berarti miras tak boleh beredar. Faktanya, ada perpres lain yang masih memayungi izin industri miras di tanah air.

Terkait hal ini, Arim Nasim, Ekonom Islam, menyebut bahwa hal ini wajar dalam sistem kapitalis. Bahkan, harapan ada pelarangan total hanyalah mimpi.

“Jangan mimpi ada pelarangan total dalam sistem ekonomi kapitalis,” katanya kepada Rayah TV pada (3/3).
Hal tersebut karena secara teori, kebijakan ekonomi dalam sistem kapitalis sangat bergantung pada teori prinsipnya mengenai nilai barang dan jasa. Selama suatu barang atau jasa itu ada nilai manfaatnya, selama itu pula keduanya niscaya beredar.

“Tidak peduli halal dan haram, selama individu yang membutuhkan, maka barang dan jasa akanada dan dilegalkan negara,” tambahnya.

Bahkan, menurut Arim, sistem kapitalisme juga tak akan peduli dengan dampak sosial yang timbul akibat beredarnya produk seperti miras.

“Tidak akan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Walaupun miras merusak, jika masih ada individu membutuhkan, maka akan tetap ada,”lanjutnya.

Oleh karena itu, ia menyebut hanya ada satu solusi untuk menghentikan peredaran miras, yakni dengan mengganti sistem kapitalis menjadi sistem yang Islami dan sesuai syariah.


mercusuarumat.com- Meskipun menuai apresiasi, namun langkah Presiden Jokowi yang berpidato mencabut Lampiran Perpres Miras masih menyisakkan problem.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Rayah TV, Profesor Suteki, Pakar Hukum UNDIP menyinggung ketidakcermatan pemerintah dalam menerbitkan aturan.

Sebelum menerbitkan, pemerintah mestinya secara serius mempertimbangkan banyak hal agar tak menimbulkan protes.

“Mestinya pemerintah mengkaji dulu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sebelum menerbitkan aturan,” jelasnya.

Apalagi, menurutnya, tak sedikit bagian dari pemerintahan yang tergolong tokoh Islam dan ulama.
“Mendengarkan wakilnya yang ulama, wantimpres juga ada ulama,” tambahnya.

Saking herannya dengan apa yang terjadi, ia bahkan menduga ada ketidakcermatan yang fatal.
“Mungkin tidak baca apa yang ditanda tangan. Menunjukan ketidakcermatan,” katanya lagi.


mercusuarumat.com - Keharaman Miras sudah sangat jelas dalam Islam. Atas alasan ini pula banyak pihak yang memprotes Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang diterbitkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Namun sebenarnya, menurut Pakar Ekonomi, Arim Nasim, pelegalan miras juga terbukti bisa merugikan negara secara ekonomi. Jadi, menurutnya, dalih kepentingan ekonomi dalam perpres tersebut salah besar.

“Menurut penelitian, di Amerika Serikat dan negara negara lainnya, dampak dari peredaran miras adalah bertambahnya beban keuangan negara sebagai dampak pengunaan,” katanya dalam diskusi yang diselnggarakan Rayah TV pada (3/3).

Menurut Arim, ada banyak dampak sosial yang lebih besar ketimbang keuntungan dari pajak yang diharapkan dari investasi pemodal miras.

“Negara mendapatkan beban yang ditumbulkan lebih besar dari pajak,” tambahnya.

Selain negara, kerugian dari peredaran miras juga berdampak bagi masyarakat secara luas. “Rakyat dirugikan, rusak moralnya,” paparnya.

Menurutnya, hanya ada satu pihak saja yang diuntungkan dari peredaran miras, yakni Kapitalis.
“Yang untung hanya kapitalis, yang membuka usaha miras,” pungkasnya.

mercusuarumat.com - Baru baru ini, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan akan mencabut lampiran Perpres mengenai izin invetasi minuman keras pada (2/3). Hal tersebut dilakukan presiden setelah mendapatkan protes dari berbagai pihak.

Namun, menurut Pakar Hukum, Profesor Suteki, apa yang presiden lakukan masih jauh dari cukup. Ia meningatkan hal lain yang mestinya presiden lakukan. Salah satunya dengan segera menerbitkan Perpres baru.
“Pencabutan perpres tidak sekedar pidato, tapi juga perpres baru,” katanya.

Ia menyatakan, selama belum ada Perpres yang merevisi, maka ungkapan pencabutan itu jadi tak bermakna.
Selain itu, Ia juga mengingatkan bahwa pencabutan lampiran perpres miras itu tak serta merta meniadakan industri miras di Indonesia.

“Kita masih punya perpres masa SBY tentang pengendalian dan pengawasan minol, investasi industri miras lama masih diwadahi,” tambahnya.

Selama masih ada aturan tersebut, maka peredaran miras akan masih berkembang meski masuk dalam usaha sektor tertutup.

“Selama pabrik berizin, gak mungkin di otak atik,” katanya.

Padahal, pemerintah mestinya lebih mengedapankan persoalan keselamatan rakyat ketimbang ekonomi.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, mestinya kepentingan ekonomi di nomor duakan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan betapa korban jiwa dan kekacauan yang ditimbulkan miras tak sedikit. Termasuk di 4 wilayah yang disinggung dalam Perpres miras.**

Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Mercusuarumat.com - Oleh: Listyani
Ibu Rumah Tangga dan Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga

Pemerintah kembali menaikkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp627,9 triliun. Kenaikan anggaran PEN ini diketahui telah naik sebanyak 4 kali sejak awal tahun 2021. (1). 4 Januari 2021, anggaran PEN naik menjadi Rp 403,9 triliun. (2). 26 Januari 2021 menjadi Rp 533,09 triliun. (3). 3 Februari 2021 naik lagi menjadi Rp 619 triliun. (4). 5 Februari 2021 menjadi Rp 627,9 triliun.

Artinya PEN telah mengalami peningkatan sebanyak 55,4% dari pertama kali dicetuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, anggaran bertambah cukup besar karena pemerintah mendukung bidang kesehatan tahun ini. 
Dilansir dari CNN Indonesia (7/2/2021), berikut perincian anggaran PEN 2021 terbaru. (1) kesehatan. Alokasi anggaran akan mencapai Rp133,07 triliun. Angka ini naik dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp63,51 triliun. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP. (2) perlindungan sosial. Alokasi anggaran program ini akan mencapai Rp148,66 triliun, namun pagunya masih kalah dibanding PEN 2020 mencapai Rp220,39 triliun. (3) Dukungan UMKM dan Koperasi. 

Alokasi anggaran tahun ini akan tembus Rp157,57 triliun, meski tak sebesar tahun lalu mencapai Rp173,17 triliun. (4) Insentif Usaha dan Pajak. Alokasi untuk insentif usaha dan pajak sebesar Rp47,27 triliun, susut dari sebelumnya Rp56,12 triliun pada PEN 2020. (5). Program Prioritas. Alokasi  program ini meningkat dua kali lipat dari Rp66,59 triliun pada PEN 2020 menjadi Rp141,36 triliun pada tahun ini. Dana dialokasikan untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya seluruh kementerian/lembaga, kawasan industri, hingga program prioritas lainnya.

Pemerintah menaikan anggaran untuk mendukung bidang kesehatan. Namun apakah tujuan ini akhirnya bisa menurunkan kasus Covid-19? Bagaimana strategi pemerintah menangani pandemi di tahun 2021 yang masih saja membayangi dan belum tau kapan akan benar-benar berakhir?

Pertanyaan ini menjadi tolak ukur sejauh mana efektivitas anggaran bagi pemerintah yang gemar berutang dan memajaki rakyat untuk menambah devisa.

Anggaran Bertumpu pada Pajak dan Utang
Dengan bertambahnya anggaran pada tahun 2021, pembiayaan anggaran negara masih bertumpu pada pajak dan utang. Kementerian Keuangan menyebutkan, pembiayaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021  mencapai Rp1.006,4 triliun.

Masih lekat dalam ingatan bagaimana gencarnya pemerintah mencari pendapatan melalui pajak, seperti tarikan pajak pulsa dan token listrik yang berlaku tahun ini. Hampir semua barang yang kita konsumsi dikenai tarif pajak. Itu berarti kenaikan anggaran negara berimbas pula pada pertambahan tarikan pajak dan pembiayaan utang negara.

Raden Pardede, Tim Asisten Menko Perekonomian dalam diskusi virtual yang bertajuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional, pada Desember 2020 pernah mengatakan utang pemerintah membengkak, penerimaan negara anjlok, sementara belanja negara melonjak.

“Mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun akan datang (bisa bayar utang). Pemerintah harus tarik pajak lebih banyak lagi supaya bisa menutup akibat utang yang naik akibat dari program PEN ini,” kata dia.
Inilah konsekuensi menjadikan pajak dan utang sebagai sumber pendapatan negara. Pajak ditarik untuk menutupi kekurangan kas negara. Utang diambil untuk biayai pembangunan. Sementara kekayaan alam negeri ini justru dijual kepada asing.

Prioritas Anggaran Dimasa Pandemi?
Anggaran kesehatan memang mengalami kenaikan, namun anggaran untuk sektor lainnya juga sangat besar. Pemerintah masih menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp414 triliun. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah masih saja berambisi menggencarkan pembangunan infrastruktur. Namun infrastruktur mana yang dimaksud?

Jika pembangunan infrastruktur diperuntukkan bagi sistem kesehatan dan pendidikan, tentu masyarakat tidak keberatan. Namun, jika infrastruktur yang dimaksud dalam rangka menggenjot investasi, pasti beda cerita. Pasalnya, pemerintahan saat ini memang dikenal sebagai pemerintahan yang sangat welcome dengan investasi dan utang luar negeri, terutama di sektor industri dan pariwisata.
Terlebih perhatian pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 juga terkesan setengah hati. Kebijakan tarik ulur dalam menangani pandemi mengakibatkan kasus positif Covid-19 di Indonesia tak kunjung mereda. Justru berulang kali memecahkan rekor baru.

Kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga makin longgar. Semua itu bermula dari penanganan yang tidak tepat. Meski anggaran terus bertambah, apakah berimplikasi pada angka penurunan Covid-19? 

Berbicara penanganan, tidak hanya membutuhkan ketegasan pemimpin dalam mengambil kebijakan, tapi juga efektivitas pengelolaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak ada ruang bagi mereka yang berniat korupsi.  Karena nyatanya dilapangan masih saja anggaran yang telah dibuat tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan masalah baru ditengah-tengah masyarakat yang sudah begitu rupa permasalahannya.

Anggaran Negara di Sistem Islam
Setiap negara pasti memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tidak terkecuali  dalam sistem pemerintahan Islam. Negara Khilafah memiliki mekanisme pengelolaan anggaran negara. Bedanya, APBN negara Khilafah tidak dibuat tiap tahun.

APBN Khilafah tidak membutuhkan pembahasan dengan Majelis Umat. Khalifah memiliki hak tabanni dalam menyusun APBN negara. APBN yang telah disusun kepala negara (khalifah) dengan sendirinya akan menjadi UU yang harus dijalankan seluruh aparatur pemerintahan.

Adapun mengenai pos-pos anggaran, negara Khilafah memiliki institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya untuk kaum muslim yang berhak menerimanya yaitu Baitulmal.

Baitulmal terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama, berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam Baitulmal, dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Bagian kedua, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.

Di dalam Baitulmal, terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Pertama, bagian fai’ dan kharaj yang meliputi ghanimah, anfal, fai’, khunus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dharibah (pajak).
Kedua, kepemilikan umum meliputi minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Bagian harta kepemilikan umum dibuat tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.

Ketiga, sedekah yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan; zakat pertanian dan buah-buahan; zakat unta, sapi, dan kambing. Untuk pos zakat juga dibuatkan tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.

Untuk pemasukan negara, khilafah memiliki berbagai jenis harta yang bisa dikelola untuk membelanjakannya sesuai koridor syariat. Bagian pembelanjaan ini dilakukan Baitulmal.
Merujuk kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pengeluaran atau penggunaan harta Baitulmal ditetapkan berdasarkan enam kaidah. Kaidah tersebut didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta.

Pertama, harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitulmal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para mustahik tadi gugur.

Kedua, harta yang diberikan Baitulmal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta untuk keperluan jihad. Untuk semua keperluan ini, penafkahannya tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta tersebut di Baitulmal hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada.
Ketiga, mengenai harta yang diberikan Baitulmal sebagai suatu pengganti atau kompensasi (badal/ujrah). Yaitu, harta yang menjadi hak orang-orang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya.

Keempat, harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya yang dianggap urgen (penting atau mendesak).

Disebut urgen karena umat akan mengalami penderitaan atau mudarat jika sarana-sarana itu tidak ada. Penafkahan Baitulmal  untuk keperluan ini juga tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta.
Kelima, pemberian harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat urgen. Misalnya, pembuatan jalan alternatif setelah ada jalan yang lain, membuka rumah sakit baru sementara keberadaan rumah sakit yang lama telah cukup memadai, dan sebagainya.

Penafkahan negara untuk keperluan ini ditentukan oleh ketersediaan harta dalam Baitulmal. Apabila tidak tersedia, penafkahan tersebut menjadi gugur, dan kaum muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini.

Keenam, harta yang disalurkan Baitulmal karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain sebagainya. Untuk kondisi ini, ada-tidaknya harta di Baitulmal tidak menggugurkan ataupun menangguhkan penafkahannya.

Prinsip pengeluaran Baitulmal ini akan berjalan manakala negara benar-benar menerapkan syariat Islam secara kafah. Pengelolaan anggaran negara juga tidak akan bertumpu pada pajak dan utang seperti halnya negara demokrasi.

Negara Khilafah tidak akan kekurangan sumber pendapatan karena sudah memiliki berbagai mekanisme dalam menghidupi rakyat dan negaranya.
 “Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (TQS. Surat Az-Zumar Ayat 54).
 “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (TQS. Surat al-Mâ`idah Ayat 50).

Wallahua'lam bishawab


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget