Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru




Oleh: Annis Miskiyyah
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mercusuarumat.com. Bagaikan lingkaran setan, sulit untuk dihentikan siklus kekerasan seksual yang terjadi. Semakin hari, korban semakin bertambah. Berbagai solusi pragmatis coba diusulkan termasuk jadi salah satu RUU yang akan disahkan DPR menjadi UU dan segera berlaku.

Dilansir mediaindonesia.com bahwa berdasarkan catatan Komnas Perempuan, peristiwa kekerasan seksual tergolong tinggi. Selama 2017, terjadi 5.785 kasus dan sebagian besar pelakunya merupakan orang terdekat korban seperti anggota keluarga dan tetangga.(www.mediaindonesia.com, 03/02/2019).

Fakta di atas memberikan gambaran bahwa tahun 2017 sudah sangat banyak korban kekerasan seksual, apalagi sekarang. Fenomena gunung es kembali berlaku karena fakta di lapangan diperkirakan korban lebih banyak.

Agenda Liberalisasi Dilegalisasi

Komnas Perempuan mendesak DPR agar segera melegalkan sebuah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, karena adanya pasal-pasal kontroversial maka justru menuai pro dan kontra di tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini. Dari mulai penggunaan definisi 'kekerasan seksual' yang bisa saja disalahtafsirkan dan memang jadi perdebatan. Sampai muncul usulan, misalnya dari MUI, dengan dirubah namanya menjadi RUU Kejahatan Seksual atau RUU Kejahatan Asusila. Usulan perubahan nama ini, tidak disetujui oleh para pengusungnya.
Jika kita cermati, di pasal 1 ayat 1 dari definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Berangkat dari definisi ini, bisa ditafsirkan bahwa perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan, suka sama suka dan disetujui pelakunya, maka tidak termasuk perbuatan yang disanksi. Maka implikasi penerapannya di lapangan berarti yang dilakukan tanpa kekerasan akan dibebaskan, padahal perbuatan tersebut termasuk yang dilarang oleh aturan Islam.

Sementara itu, di pasal yang lain dibahas tentang adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang, agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Interpretasi dari pasal ini mengandung arti bahwa seseorang tanpa menikah bebas melakukan aktivitas seksual dengan siapapun yang bukan pasangan sahnya, asal suka sama suka. Sebaliknya, di lembaga pernikahan, akan menganggap bahwa tubuhnya hanya milik dan di bawah kendali pasangan sahnya. Bisa jadi, jika ada unsur paksaan dari pasangan sahnya maka akan dilaporkan dan dipidana. Demikian juga terhadap orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar terhadap perilaku seks menyimpang, akan juga dilaporkan telah melakukan 'kekerasan seksual'.
Jelas sekali, ada upaya untuk semakin mensekulerkan dan meliberalisasi negeri yang mayoritas muslim ini dengan masuk ke lembaga DPR agar dilegalisasi. Ditambah lagi, ada desakan dari berbagai pihak untuk segera melegalkannya sebagai peraturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Liberalisasi Rusak Perempuan dan Generasi

Liberalisasi atau kebebasan berperilaku tanpa legalisasi, sangat berdampak buruk kepada semua orang, termasuk perempuan dan generasi.  Apalagi jika liberalisasi ini dilegalisasi, maka akan semakin parah dampaknya. Adanya kebebasan bertingkah laku ini, menjadikan gaya hidup semaunya sendiri dengan memperturutkan hawa nafsu, bahkan mengklaim diri dan tubuhnya juga miliknya yang bisa digunakan, ditutup atau dibuka, dijual dan seterusnya. Sampai-sampai melakukan perbuatan seksualpun tanpa memperhatikan lagi halal dan haram. Maraklah pornoaksi dan pornografi, prostitusi, pelecehan hingga perkosaan.
Akhirnya, para perempuan dan juga generasi terjerumus pada pergaulan bebas, aborsi, perilaku kaum sodom, narkoba dan perbuatan-perbuatan asusila lainnya. Hal tersebut merupakan dampak dari kehidupan tidak mau diatur oleh peraturan agama dan menginginkan kebebasan bahkan aturannya juga diserahkan kepada manusia untuk membuatnya, kemudian diputuskan dan ditetapkan secara voting dengan suara terbanyak sebagai pemenang. Wajarlah jika aturan yang dihasilkan bisa jadi sarat kepentingan, menuai pro kontra, pragmatis bahkan justru menimbulkan persoalan baru sebagai implikasi dari penerapan aturan buatan manusia tersebut.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan membuang jauh sistem kehidupan yang sekuler liberal yang terbukti gagal melindungi perempuan dan generasi, kemudian memilih hidup diatur dengan Islam kaffah.

Islam Kaffah Selamatkan Perempuan dan Generasi

Islam merupakan agama yang telah memberikan hak membuat peraturan sebagai hak perogratif Allah SWT, maka semua aturan kehidupan dari yang terkecil dan terbesar harus mau diatur oleh-Nya.

Islam telah menjadikan kewajiban bagi perempuan sebagai ibu dan istri pengatur rumah tangganya, serta berbagai aturan lainnya sesuai fitrahnya sebagai perempuan. Juga Islam memberikan kewajiban mencari nafkah dan pemimpin umat kepada kaum laki-laki sebagai fitrahnya laki-laki. Rasulullah saw bahkan telah berwasiat kepada kaum laki-laki untuk menjadi yang terbaik diantara kaum laki-laki dengan cara paling baik dalam memperlakukan dan bergaul dengan istri mereka sendiri.

Pada saat yang sama, Islampun mengharuskan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah, dakwah, memandang dengan pandangan penuh penghormatan, menundukkan pandangan dari syahwat dan aurat, menutup aurat, larangan khalwat, larangan ikhtilat, larangan zina, diberi sanksi dan muamalah lainnya.

Bahkan Islam mewajibkan negara memberlakukan berbagai  aturan di atas. Negara juga berkewajiban untuk memberikan berbagai jaminan pendidikan, kesehatan, keamanan bagi setiap warga negaranya. Juga kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap warga negaranya. Sehingga perempuan tidak perlu banting tulang mencari nafkah apalagi menjual diri. Tidak diperbolehkan perempuan bekerja karena kecantikan atau daya tariknya dikarenakan akan merusak akhlak. Perempuan hanya boleh bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga ahli dari kalangan perempuan serta diberikan berbagai kemudahan agar tetap bisa menjalankan tugas utama sebagai ummu wa rabbatul bait.

Demikianlah, Islam memuliakan perempuan dan menjaga generasi. Semua telah terbukti, selama lebih dari 1300 tahun, sejak masa Rasulullah saw di Madinah hingga kekhalifahan sesudahnya.
Wallahu'alam bish shawab




Mercusuarumat.com. Bandung. Pergaulan bebas atau sering disebut Free Sexs mengancam generasi negeri ini. Ust Zeni, Pengasuh Majelis Ta'lim An nahdoh, Sumedang beberkan data Kebobrokan pergaulan bebas. Dalam orasinya dihadapan ribuan umat Islam Jawa Barat ia mengutip data dari BKKBN, yang menyatakan bahwa, 51% Remaja Jabodetabek pernah melakukan praktik perzinaan. 3,2 Juta Pemuda terlilit narkoba. Bahkan akibat pergaulan bebas, 2,4 Juta aborsi dilakukan di negeri ini, rata-rata per tahun, 800 ribu diantaranya remaja.




Selanjutnya, ia mengutip data dari Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa penyakit Aids terjadi sebanyak 201.770 Kasus, 48% pada rentan usia 20-27 tahun. Lebih gawatnya penularan HIV Aids diawali dengan pergaulan bebas/perzinaaan, sebanyak 49,3%.

Ia dalam orasi di depan Gedung Sate yang diselenggarakan oleh Komunitas Masyarakat Jawa Barat Peduli Negeri menyeru kepada seluruh masyarakat untuk sebenar-sebenarnya taqwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

"Telah nampak kerusakan di muka bumi, karena ulah tangan manusia, salah satunya bencana sosial disebabkan pergaulan bebas. Akhiri pergaulan bebas dengan terapkan hukum Allah secara total", terangnya. [IW]


Mercusuarumat.com. Bandung. Valentine Day, sebagaimana sering dirayakan oleh remaja negeri ini seringkali mengundang bencana sosial, semisal perzinaan. Banyak masyarakat melakukan Aksi penolakan perayaan ini. Kang Ipank Fathin, Tokoh pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat menuntut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat melarang keras peryaaan Valentine Day di wilayah Jawa Barat, Rabu (13/2) pada Aksi depan Gedung Sate.



Dalam orasinya dihadapan ribuan umat Islam jabar, lebih lanjut Ia mengatakan, Valentine Day adalah perayaan yang tidak lahir dari Islam. Bahkan jika dibiarkan perayaan ini dianggap menghancurkan peradaban generasi muda saat ini.

Ketua Yayasan Visi Generasi inipun mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyiapkan generasi-generasi muda yang memiliki kepribadian islam.

Aksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jawa Barat Peduli Negeri ini berisi penolakan faham liberalisme yang diterapkan di negeri Indonesia. [IW]




Mercusuarumat.com. Bandung. Advokat senior, HM. Rizal Fadillah, S.H., menilai saat ini ditemukan polarisasi politik di tingkat keumatan. Tidak bisa dielakan pertarungan ideologi selalu ada dalam kancah politik. Ia menjelaskan, umat semakin sadar akan identitas diri sebagai umat islam. “Tentu umat islam Indonesia secara keseluruhan harus semakin kuat persaudaraannya dan tak mudah dipecah belah. InsyaAllah umat islam jaya!”, terangnya saat memaparkan materi di Islamic Lawyer Forum, Ahad, (3/2).


Lebih lanjut ia menjelaskan, bentuk polarisasi yang dimaksud adalah pembagian umat yang pro terhadap syariat islam dengan mereka yang terang-terangan menentang syariat islam. ”Yang anti islam makin kuat, dan mereka berkolaborasi untuk menjauhkan islam dari kehidupan berpolitik, berekonomi dan bermasykarakat”, ujarnya.

Senada dengan Rizal, Kiagus Muhammad Choiri, S.H, Ketua Umum Koordinator Nasional Tim Pembela Ulama pun menilai polarisasi adalah cara barat dalam memecah belah umat islam indonesia. Ia kemudian mengutip perkataan Kiayi Ahmad Dahlan yang menyebutkan bahwa umat islam akan hancur oleh umat islamnya sendiri dan ini terjadi saat ini di indonesia. “Lihat bagaimana perkataan Said Aqil, Ketua Nahdathul Ulama (NU) yang mengatakan, Muadzin, Pengurus masjid dan sebagainya harus dari NU, Jika bukan dari Nu semuanya salah”, paparnya. Di akhir pemaparannya, Kiagus menasehati umat islam khususnya advokat muslim untuk tetap di jalan Allah. [IW]



Mercusuarumat.com. Bandung. Pemerintah dalam pandangan Kiagus Muhammad Choiri, S.H dinilai memecah belah persatuan. Selain itu, Advokat sekaligus Ketua Umum Koordinator Nasional Tim Pembela Ulama ini menilai pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam, simbol islam dan ulama. "Negara kita, negara hukum, namun hukum saat ini seperti pisau, tajam ke bawah namun tumpul ke atas", ucapnya saat menghadiri Islamic Lawyer Forum #1 "Peran Advokat Muslim dalam Membela Kepentingan Umat", Ahad, (3/2)

Lebih lanjut ia menjelaskan, banyak ulama yang bersebrangan dengan rezim saat ini dijerat pasal karet, UU ITE. Namun sebaliknya, banyak tokoh-tokoh yang pro pemerintah melontarkan ujaran kebencian yang mengandung sara terbebas dari undang-undang ini. "Lihat bagaimana penistaan agama yang dilakukan oleh Bu Sukmawati dan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Pak Victor Laiksodat. Sadis sekali mereka itu, tapi kemana penyeselesaiannya?", terangnya.

Memanggapi hal ini, Drs. H. Halim Husein, S.H, M.H., Hakim Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Bandung mengapresiasi peran advokat muslim dalam membela kepentingan umat. Ia mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Jawa Barat meggalang kekuatan sebagai advokat muslim demi menyelamatkan umat daripada hukum-hukum yang memang tidak berasal dari hukum yang mereka anut seusuai agama Islam. "InsyaAllah LBH Pelita Umat akan selalu berjaya mendampingi kepentingan umat dalam rangka menjaga persatuan umat", ucapnya.

Acara yang di selenggrakan oleh LBH Pelita Umat Korwil Jabar ini dihadiri oleh perwakilan advokat dari Peradi Kota Bandung (Perhimpunan Advokat Indonesia), LBH Muhammadiyah Kota Bandung, Biro Bantuan Hukum STHB (Sekolah Tinggi Hukum Bandung) dan advokat muslim dari LBH lainnya. [IW]



DEMOKRASI : BIANG KEROK PELACURAN
Dari Menjual Diri, Menjual Negara Hingga Menjual Agama

Oleh : Ahmad Sastra

Mercusuarumat.com. Beberapa hari ini, masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus pelacuran yang dilakukan oleh oknum artis. Beberapa artis telah dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Seperti biasa, bukan Indonesia kalo bukan pro kontra.

Banyak kecaman mengalir dari masyarakat akan peristiwa itu, apalagi saat dikabarkan tarif jual diri yang selangit. Namun tidak sedikit juga yang justru mendukungnya sebagai hak asasi manusia. Anehnya, yang pro pelacuran juga sering meneriakkan hingga berbusa mulutnya jargon : saya pancasila. Ironi Indonesia.

Sontak peristiwa ini membuat banyak yang kaget, dikarenakan tidak tahu sebelumnya tentang peristiwa itu. Wajar jika masyarakat kaget, karena praktek pelacuran memang biasa tersembunyi. Yang aneh adalah jika jika ada seorang pemimpin negara kaget melihat kondisi rakyatnya, berarti selama ini bukan kerja untuk rakyat, tapi mengabaikan rakyat.

Kata pelacur menurut wikipedia artinya pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dalam bahasa yang sederhana pelacuran adalah menjual diri dengan materi. Pelacuran jelas merupakan tindakan asusila dan tidak beradab.

Demokrasi yang bersifat antroposentrisme memiliki prinsip utama kebebasan dan HAM. Kedua prinsip demokrasi ini meniscayakan berbagai tindakan pelacuran. Bahkan dalam prinsip demokrasi seorang pelacur disebut sebagai pekerja seks komersial [psk] yang hak-haknya dilindungi. Itulah mengapa dalam sistem demokrasi, seorang pelacur tidak dijerat hukum.

Melacurkan diri adalah memperdagangkan tubuhnya dengan harga yang sedikit. Sebab fisik yang diberikan Allah harganya tak ternilai, jangankan 80 juta, jika tangan kita dipotong dan dibeli satu milyarpun tidak akan kita kasihnya. Namun mental pelacur sebaliknya, dia rela menjajakan dirinya hanya dengan harga yang sangat murah, yakni 80 juta, sungguh nista.

Tapi tidak hanya sampai disitu, pelacuran dalam demokrasi justru lebih bukan hanya menjual tubuh dengan harga sedikit, namun orang rela menjual harga diri negaranya dengan harga sedikit pula. Semisal orang yang sering teriak NKRI harga mati, tapi perilakunya justru sering menjual negara ini kepada asing.

Pelacur negara adalah mereka yang membiarkan SDA negara ini dikuasai asing melalui legeslasi yang berupa UU privatisasi. Mereka mendapatkan secuil materi, namun rela menjual negara ini dengan harga murah. Akibatnya rakyat tidak pernah merasakan kesejahteraan, meskipun negeri ini kaya raya akan SDA. Mereka yang mengkhianati rakyat adalah pelacur negara ini.

Lebih ironis lagi adalah mereka yang melacurkan diri dengan cara menjilat kekuasaan dan menjual agamanya. Islam mengenal istilah ulama su’ adalah mereka yang rela membuat fatwa atau mendukung rezim zolim demi mendapatkan materi yang sedikit. Demi harta dan tahta, dia rela menjilat penguasa dan menjual agamanya. Mereka lebih hina dibandingkan pelacur yang menjual badannya.

Allah telah mengancam dengan tegas atas manusia-manusia pelacur yang rela menjilat penguasa untuk mendapatkan harta dan kedudukan duniawi. Mereka begitu memuja penguasa sambil menfitnah muslim yang lain demi mencari muka di depan penguasa. Mereka mendatangi penguasa sambil membawa proposal fitnah kepada sesama saudaranya muslim. Betapa hinanya mereka, lebih hina dari pelacuran yang menjual badannya.

Perhatikan firman Allah berikut :

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. [QS Al Baqarah : 41]

……….karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. [QS Al Maidah : 44]

Dengan demikian, demokrasi dengan kebebasan dan HAM telah melahirkan bukan hanya pelacur badan namun juga pelacur negara dan bahkan pelacur agama. Ketiganya sangat dibenci oleh Islam dan mendapatkan siksa pedih jika tidak bertobat.

Konsep kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM ala demokrasi sesungguhnya adalah perkara yang menyelisihi sistem Islam. Secara akal pun, bila kebebasan ini menjadi acuan maka yang akan terjadi adalah disharmonisasi sosial dan kerusakan peradaban manusia. Sebab, konsep kebebasan yang dikehendaki demokrasi sangat absurd sehingga memastikan terjadinya benturan di antara kebebasan yang berkembang di masyarakat. Terlebih jika standar/tolak ukur untuk menilai baik dan buruk tidak sama antar anggota masyarakat.

Maka, bisa jadi melarang pelacuran oleh satu kelompok dianggap menghalangi kebebasan perempuan atau dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Padahal pendapat tersebut muncul karena tuntunan Islam. Oleh karena itu, mengukur keberhasilan demokrasi dengan indikator kebebasan sipil cenderung akan melahirkan konflik bahkan penentangan terhadap pelaksanaan ajaran Islam.

Sesungguhnya Islam memerintahkan agar setiap umatnya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Seluruh perbuatan manusia bahkan seluruh benda-benda yang digunakannya dan atau berhubungan dengan perbuatan manusia, hukum asalnya adalah terikat dengan hukum-hukum Islam. Keumuman ayat-ayat hukum menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah tersebut wajib hukumnya merujuk kepada Syariah, baik berkaitan dengan urusan individu, negara maupun agama.

Allah SWT berfirman : "Apa-apa yang diberikan/diperintahkan Rasul kepada-mu maka terimalah/laksankanlah, dan apa yang dila-rangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al-Hasyr [59] : 7). "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muham-mad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan,..." (QS. An-Nisaa' [4] : 65)

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (QS. Asy-Syuura [42] : 10). "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul(Nya) (Sunnahnya)." (QS. An-Nisaa' [4] : 59). "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. Al-Ahzab [33] : 36).

Oleh karena itu segeralah umat Islam meninggalkan ideologi transnasional demokrasi yang pondasi utamanya adalah sekulerisme, dimana agama diabaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, umat Islam harus segera kembali kepada sistem Islam yang berdasarkan Al Qur’an dan Al hadist yang akan mampu menjaga individu, kehidupan dan alam semesta ini.

Islam dengan kekuatan syariahnya, akan menjadikan manusia yang mulia perilakunya, kehidupan yang penuh keadaban dan kemajuan serta akan menjadi penjaga bagi alam semesta agar tetap harmonis dalam kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan dan keberkahan di dunia maupun di akherat.

Ayo tunggu apa lagi, buang demokrasi yang melahirkan pelacuran dan tegaknya Islam yang melahirkan peradaban mulia.

[Ahmad Sastra, Kota Hujan,15/01/19 : 17.30 WIB]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget