Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru



Oleh : Ahmad Sastra

Mercusuarumat.com. Demokrasi dan tipu daya adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan. Pemilu demokrasi sulit didapatkan kejujuran. Ibarat kardus, ideologi demokrasi mudah jebol dan rusak, apalagi saat musim hujan seperti sekarang 😊.

Winston Churchil menyatakan, “Democracy is worst possible form of government” (demokrasi kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerinthan). Abraham Lincoln “Democracy is government of the people, by people, by people, and for people”.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara.

Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara.

Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya.

Oleh Barat istilah politik didefiniskan menjadi upaya untuk meraih kekuasaan semata. Karena itu Montesquieu dari Perancis dan John Locke dari Inggris membagi kekuasaan demokrasi menjadi tiga level, pertama kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.

Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.

Ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.

Pada perkembangannya, demokrasi dimaknai variatif karena sangat bersifat interpretative subyektif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai negara demokratis, meskipun nilai yang dianutnya/praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip dasar demokrasi.

Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi parlementer.

Multiinterpretasi ini sesungguhnya menunjukkan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri.

Interpretasi subyektif terhadap postulat demokrasi menguatkan indikator adanya self destructive atau dengan kata lain konsep demokrasi telah membawa cacat sejak lahir.

Apalagi jika ditambahkan dengan definisi politik yang sangat pragmatis yakni upaya untuk meraih kekuasaan semata.

Demokrasi mengandung absurditas yang berpotensi menimbulkan malapetaka peradaban karena keropos dan penuh tipu daya. Sebab secara genetik demokrasi itu destruktif.

Dengan demikian politik demokrasi adalah sebuah katarsitas atas nafsu kekuasaan tanpa berpijak kepada nilai-nilai moral dan etika agama. Manusia memang secara genetik memiliki nafsu untuk berkuasa.

Definisi demokrasi yang diajukan oleh Abraham Lincoln meniscayakan adanya pengabaian nilai-nilai spiritual dalam praktek berpolitik. Bahkan orang gila pun diberi hak pilih sama nilainya dengan seorang profesor. Democrazy !!.

Seluruh pemikiran tentang demokrasi dikuasai oleh subyektivitas manusia tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini dipertegas oleh begawan demokrasi Sokrates yang mengatakan bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu yang mampu mengatur dirinya sendiri (antroposentrisme).

Jika demikian, maka demokrasi secara genealogis adalah ateis dalam arti meniadakan peran Tuhan dalam merumuskan segala sesuatu tentang pengaturan manusia, kehidupan dan alam semesta. Demokrasi melarang Tuhan mengurus negara.

Secara lebih radikal, ideologi impor demokrasi bisa dimaknai sebagai antropomorpisme dalam arti menjadikan manusia sebagai tuhan yang berhak menciptakan hukum dan aturan.

Maka tidak mengherankan jika dalam demokrasi dikenal adagium suara rakyat suara tuhan. Adagium ini bermakna bahwa tuhannya demokrasi adalah manusia.

Karena Tuhan dianggap tak memiliki peran sedikitpun dalam konsep dan praktek demokrasi, maka nilai-nilai moral tidak berlaku sama sekali. Itulah sebabnya orang-orang yang berkarakter curang, bohong, koruptif, penuh tipu daya, manipulatif yang akan bisa bertengger diatas kursi-kursi kekuasaan demokrasi.

Orang-orang baik yang mencoba ingin mengubah nasib hidupnya dengan masuk ke pusaran busuk demokrasi justru seringkali dianggap aneh dan terpinggirkan.

Bahkan banyak orang-orang baik oleh pusaran busuk demokrasi dijebak dan dipaksa untuk menjadi orang jahat.

Dalam sistem demokrasi setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kekuasaan, tanpa ada standar moralitas tertentu.

Akibatnya sistem ini telah berubah menjadi ajang akrobat politik dan sandiwara (dramaturgi) bagi hasrat kekuasaan orang-orang yang mampu membeli suara rakyat.

Mereka tidak merasa takut, karena mayoritas pelaku demokrasipun melakukan money politic yang sama demi pertarungan meraih singgasana kekuasaan.

Politik transaksional inilah yang kemudian mengkibatkan munculnya praktek korupsi sebagai cara untuk menutupi biaya politik ketika kampanye. Dari sinilah politik demokrasi menjelma menjadi politik kleptokrasi.

Celakanya, saat disatu sisi, masyarakat kecil hampir tidak diperhatikan oleh sistem politik yang sarat dengan ketidakadilan ini, namun disisi lain, masyarakat dipaksa untuk terus ikut andil mensukseskan pesta pemilu yang justru tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Jika rakyat melakukan perlawanan dengan tidak mau ikut pemilu, maka rakyat akan dibully dan dianggap bukan sebagai warga negara yang baik.

Inilah ironi demokrasi yang hampir tak ada ujung pangkalnya, sementara rakyat tetap tak beranjak dari nasibnya yang memilukan.

Jika demikian, maka sistem demokrasi sebagai ajang pelampiasan syahwat kekuasaan tanpa landasan etika dan moral inilah yang meniscayakan berbagai bentuk kampanye hitam dan tipu daya. Standar halal dan haram tidak dijadikan patokan oleh demokrasi, kecuali menang dan berkuasa, apapun caranya.

Ujung dari kekuasaan demokrasi adalah materialisme. Dengan demikian demokrasi dan kampanye hitam tipu daya adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan.

Ideologi demokrasi hanyalah seonggok kardus yang jebol dan rapuh serta hanya berisi pepesan kosong.

[Ahmad Sastra, Kota Hujan,16/12/18 : 08.50 WIB]



Oleh : El-Fata Abdurrahman

Tidak ada satu pun kejahatan yang pernah dilakukan oleh HTI. Tapi, musuh-musuh muslimin senantiasa memfitnah dan memonsterisasi HTI. Para anggota HTI tidak pernah terlibat korupsi, menjual aset negara bahkan tidak pernah melakukan aksi separatis seperti OPM dan GAM.

Dibubarkannya HTI tanpa ada alasan yang jelas. TIDAK ADA putusan pengadilan yang menyatakan bahwa HTI merupakan organisasi terlarang. Dicabutnya BHP HTI merupakan tindakan sewenang-wenang rezim tanpa ada satu aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh HTI.

Tuduhan Anti-Pancasila, Anti-NKRI, hanyalah fitnahan yang tidak terbukti. Adapun mendakwahkan Khilafah, seharusnya dilindungi oleh negara karena Khilafah adalah ajaran Islam. Dimana Islam adalah agama yang diakui di negeri ini.

Disaat Indonesia dicekik oleh utang luar negeri yang menggunung, SDA banyak yang dikangkangi asing, perekonomian yang memburuk, korupsi yang semakin menjadi-jadi, degradasi moal yang semakin parah. HTI hadir untuk menawarkan solusi yang paling mendasar, yakni penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan untuk selamatkan negeri.

Jalan perjuangan HTI hanyalah dengan dakwah, HTI hanya menawarkan solusi tanpa memaksa, HTI hanya berkata-kata dan takkan mengangkat senjata. Lalu dimana bukti yang nyata HTI akan merusak keutuhan bangsa?

Yang jelas merusak keutuhan bangsa adalah OPM, yang jelas menyengsarakan rakyat adalah koruptor dan penguasa yang menjadi pelayan asing, yang jelas memecah belah bangsa adalah mereka yang menistakan agama dan menghinakan ajaran islam.

Para perusak negeri ini malah meneriaki HTI sebagai ancaman keutuhan negeri. Padahal, mereka sendiri yang merusak dan memperkeruh suasana damai di negara ini. Justu, HTI ingin menyelamatkan negara ini dan HTI takkan pernah rela sejengkal tanah indonesia lepas dan memisahkan diri.[]




DIDUGA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) MELAKUKAN STIGMATISASI DAN DOKTRINASI TERHADAP MAHASISWA TERKAIT ORGANISASI DAKWAH ISLAM, HTI.

Oleh : Chandra Purna Irawan,SH.,MH.
(Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT)

Berdasarkan surat No.137/SUD/B2/PAN.SEMINAR/Eks/BPO.SENAT FPIPS/XII/2018 dan poster yang beredar di Media sosial diduga diterbitkan oleh BPO SENAT MAHASISWA FPIPS dan diduga surat No. 12094/UN40.R4/TU/2018 yang ditandatangani a.n wakil rektor bidang riset, kemitraan dan usaha Universitas Indonesia ( UPI ) menyelenggarakan seminar dengan tajuk " Bahaya HTI Terhadap Keutuhan NKRI ", diselenggarakan hari Kamis ( 13 Desember 2018) jam 08.00 di Auditorium FPMIPA UPI.



Kampus adalah lembaga sivitas akademika, tempat mendiskusikan berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang. Agar memiliki keseimbangan dan keadilan maka penyelenggara seharusnya menghadirkan pihak HTI sebagai pihak yang dituduh, agar terciptanya keadilan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik organisasi dakwah Islam seperti HTI. Sebagaimana diatur didalam pasal 310 KUHP Jo. 311 KUHP tentang pencemaran dan fitnah.

Sebaiknya kampus mengedepankan dialog dan argumentasi intelektual, adil dan berimbang, memberikan wawasan mahasiswa dengan berbagai literasi termasuk dari pihak yang sedang dijadikan atau difitnah. Tidak elok menghadirkan pihak yang sudah dikeluarkan dari HTI, lalu diundang untuk menyampaikan HTI.

Seperti suami istri yang sedang bercerai, lalu salah satu diantaranya diundang untuk menceritakan dan menjelaskan mantan pasangan nya, besar kemungkinan ia akan menjelekkan jelekan mantan pasangan nya.

Jika hal itu dilakukan sama saja sedang membangun narasi jahat, dan seolah-olah memaksa pendengar untuk mempercayai atau dengan kata lain melakukan stigmatisasi dan doktrinisasi. Semestinya hal itu tabu dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Membangun narasi atau melakukan fitnah terhadap HTI berbahaya bagi NKRI, itu perbuatan yang tidak layak disebut sebagai kaum intelektual. Semestinya civitas akademika merujuk pada sumber primer nya yaitu kitab atau buku yang diterbitkan resmi. Sebagai wujud kaum intelektual yang memiliki literasi tinggi, kecuali sebaliknya.

Di dalam riset saja yang menjadi rujukan utama adalah sumber primer, jika tidak ada sumber primer bagaimana mungkin penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait HTI, HTI adalah organisasi dakwah yang mengajak anak bangsa agar menjadi manusia bertaqwa dan berakhlak.

HTI hanya mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah, khilafah adalah ajaran Islam yang ada penjelasan didalam Al Qur'an, As-sunah dan dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang dikenal Khilafah Rasyidah. Khilafah adalah pemersatu umat Islam, khilafah selamatkan negeri yaitu menyelamatkan Indonesia agar menjadi negeri yang berkah dan bermartabat atau 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur'. Lantas kenapa dituduh berbahaya bagi NKRI?!.

HTI tidak pernah mencuri kekayaan negara, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah memberontak.HTI tidak pernah melakukan kudeta dan pemberontakan.

HTI murni berdakwah dengan pendekatan pemikiran, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Methode dakwah HTI adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Semua materi dakwah yang disampaikan murni ajaran Islam dan tidak ada satupun yang menyimpang darinya.

Tidak ada satupun jiwa yang meninggal karena menjadi korban dakwah HTI atau fasilitas publik yang rusak akibat dakwah HTI. Berbeda dengan PKI yang terbukti membunuh para pahlawan revolusi dan terbukti melakukan kudeta.

HTI BUKAN ORMAS TERLARANG. Bahwa Putusan PTUN Jakarta hanya menguatkan status pencabutan BHP HTI, tidak ada amar putusan PTUN Jakarta yang menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, termasuk tidak ada amar putusan yang menetapkan ajaran Islam yaitu Khilafah sebagai ajaran atau paham yang dilarang.

Berbeda kasus dengan HTI, contoh faktual organisasi yang dibubarkan, dinyatakan terlarang dan paham yang diemban juga dinyatakan sebagai paham terlarang, yakni kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbukti telah memberontak kepada negara.

Melalui TAP MPRS NO. XXV/1966, didalamnya tegas menyebutkan tiga hal. Pertama, pernyataan pembubaran PKI. Kedua, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ketiga, pernyataan pelarangan paham atau ideologi yang diemban PKI yakni marxisme/leninisme, atheisme, komunisme.

Wallahu alam bishawab

Jakarta, 13 Desember 2018.



Mercusuarumat.com. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, FPIPS UPI, hari ini akan menyelenggarakan seminar dengan tema "Bahaya HTI Terhadap Keutuhan NKRI". Banyak pihak yang mempertanyakan objektivitas penyelenggara, karena tidak mendatangkan pembicara dari pihak tertuduh, Hizbut Tahrir Indonesia.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat (LBH Pelita Umat), Ketua Korwil LBH PELITA UMAT Jawa Barat, Agus Gandara,SH.,MH. Atas nama lembaga, Ia berharap pihak penyelenggara mengedepankan dialog dan argumentasi intelektual, adil dan berimbang. Jika tidak, menurut Ia dikhawatirkan diduga berpotensi akan memunculkan perlawanan dari kaum intelektual yang didukung organisasi massa, sehingga khawatir terjadinya kemarahan masif yang diduga berpotensi terjadinya kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Ia juga dalam press releasenya, Rabu (12/12), Ia menekankan bahwa kampus adalah lembaga sivitas akademika, tempat mendiskusikan berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang. "Agar memiliki keseimbangan dan keadilan maka penyelenggara wajib menghadirkan pihak HTI sebagai pihak yang dituduh, agar terciptanya keadilan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik organisasi dakwah Islam seperti HTI", terangnya. [IW]



Mercusuarumat.com. Senat Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (FPIPS UPI), hari ini, Kamis, 13 Desember 2018 hendak melangsungkan seminar bertajuk "Bahaya HTI Terhadap Keutuhan NKRI". Ada Beberapa catatan kritis yang hendak penulis sampaikan:



Pertama, sebagai lembaga pendidikan tinggi, universitas adalah tempat bertukar pikiran secara ilmiah. Di kampus pemikiran dari berbagai sudut pandang dapat didiskusikan secara bertanggung jawab, adil dan bijaksana. Penyelenggara dinilai lalai dalam menjunjung prinsip ini, justru penyelenggara terindikasi dengan sengaja mengatur arah seminar untuk mendiskreditkan Hizbut Tahrir Indonesia. Hal ini didasarkan dari tokoh pembicara yang didatangkan oleh penyelenggara. Penyelenggara tidak mendatangkan pembicara dari pihak HTI, padahal dengan jelas konten yang diseminarkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Dikhawatirkan arah seminar menjerumus pada fitnah, caci dan hoaks, yang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab, adil dan bijaksana.

Lewat judul seminar yang persuasi dan provokasi, penyelenggara terindikasi menggiring opini mencitra burukan HTI. HTI sebagaimana pengamatan penulis hingga detik ini tidak pernah terindikasi membahayakan Indonesia. Tidak ada berita yang menjelaskan HTI melakukan bom bunuh diri, tidak pernah ada pemberontakan HTI untuk melepaskan diri dari NKRI, juga tidak ada fakta yang menggambarkan HTI punya rencana mengkudeta negeri ini. HTI pun bukan organisasi terlarang yang terang-terang dibubarkan pemerintah. Tidak seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dengan jelas telah dibubarkan pemerintah dan dilarang untuk menyebarkan fahammnya, karena mereka dengan terang-terangan membunuh para pahlawan dan memberontak pemerintah yang sah, Indonesia.

Selanjutnya, sebagai fakultas yang fokus pada bidang sosial, seharusnya konten seminar berkaiatan dengan fakta sosial yang sedang terjadi di Indonesia yang kemudian bisa dikaitkan dengan pembelajaran mahasiswa atau sering dikenal dengan model pembelajaran kontekstual. Penyelenggara dinilai tidak utuh mencerna fakta. Detik ini yang nyata-nyata menbahayakan NKRI adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan HTI!

OPM, dengan segala syarat telah jelas masuk kategori organisasi yang membahayakan NKRI. OPM secara fakta telah membunuh puluhan warga Indonesia, OPM terbukti ingin memisahkan diri dengan Indonesia dan OPM telah jelas mempunyai senjata dan pasukan militer untuk menjalankan visinya. Sedangkan HTI, hanya organisasi dakwah yang menjalankan visinya tanpa kekerasan. HTI berdakwah sesuai ajaran Islam. Salah satu ajaran Islam yang mereka dakwahkan adalah khilafah.

Terakhir, wahai penyelenggara, Apakah khilafah, yang anda maksud membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? [IW]



Mercusuarumat.com. Namanya Jaenudin, "Nabi baru" yang heboh di dunia milenia. Setiap sabdanya apik direalisasikan ribuan bahkan jutaan pengikutnya. Entah bagaimana, sudah diingatkan oleh umat lainnya bahwa Jaenudin bukan Nabi tetap saja banyak umat terhipnosis doktrin sesatnya.

Pernah suatu saat ia bersabda akan menindak habis pelaku persekusi, "Negeri ini akan jadi peradaban barbar jika main hakim sendiri" sabdanya. Betul saja, pengikutnya dengan santun mengerjakan titah mulianya.
Ia babat habis mereka yang hendak "main hakim sendiri". Dengan berpakaian ala tentara mereka melahap habis hak berbicara umat lain untuk ingatkan kesesatan sabdanya.

Jaenudin, bukan Nabi namamya jika Ia tak punya mukjizat bak nabi lainnya. Hebat benar mukjizatnya, ia pandai beretorika sampai-sampai media di negerinya tunduk pada titahnya. Pernah suatu saat, jaenudin berkeliling mengontrol para pengikutnya, setiap sisi kehidupannya tak luput dari penilaian positif awak media. Dengan mukjizatnya media bertekuk lutut dihadapannya.

Bukan hanya ini, mukjizat selanjutnya, Ia punya perlindungan ekstra spektakuler luar biasa. Hukum di negerinya tak mempan hadapi Ia dan para pengikutnya. Pernah suatu waktu pengikutnya terlihat asyik menghina umat lainnya. Bahkan hujatan, fitnah dan sebar berita bohong juga sering dilakukan pengikutnya. Tapi penegak hukum negerinya tak berani hukum mereka, karena apa? Karena mereka punya perlindungan ekstra spektakuler luar biasa.

Fenomena Nabi palsu sudah ada saat Nabi Muhammad Saw masih hidup, bodohnya sampai detik ini ada saja pengikut Nabi palsu yang jelas-jelas salahnya. Padahal telah jelas, Nabi Muhammad Saw adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Swt. Lewat firman-Nya Allah Swt beberkan cara hidup mulia agar selamat dunia dan akhirat sana.

Jenudin. Anda akan sirna dengan sendirinya. Hakikatnya Rasulullah Muhammad Saw adalah Nabi akhir zaman sesungguhnya.

Wallahu'alam
[IW]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget