Mercusuarumat.com | Cahaya Peradaban Islam

Terbaru



Oleh: Nasrudin Joha

"Darul Islam adalahnegeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada Islam. Darul kufur adalah negeri yang didalamnya diterapkan aturan kufur dan atau keamanannya berdasarkan selain Islam."

Tuan-tuan yang terhormat,

Coba baca ulang kutipan rancangan pasal konstitusi diatas. Disana jelas, ukuran negara Islam itu bukan agama warga negaranya. Ukuran negara itu disebut negara Islam (Darul Islam) berpulang pada 2 (dua) hal saja, dan ini kumulatif.

Pertama, negara Islam adalah negara yang menerapkan Islam, secara kaffah. Tidak ada hukum lain yang diterapkan kecuali hukum Islam. Negara, menegakan Islam dalam mengatur urusan dalam negeri dan interaksi dengan negara dan bangsa di dunia. Tidak disebut negara Islam, jika didalam negara tersebut masih menerapkan hukum selain hukum Islam, meski hudud ditegakkan.

Kedua, negara Islam adalah negara yang keamanannya mandiri ditangan kaum muslimin, bukan atas sokongan Amerika, perlindungan PBB, atau atas prakarsa pakta pertanahan militer kufar. Keamanan negara Islam, murni ditangan militer kaum muslimin.

Sementara itu, negeri Islam didefinisikan sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, meskipun negeri tersebut tidak menerapkan Islam secara kaffah, keamanannya tidak pula independen ditangan kaum muslimin. Alhasil, negara Islam tidak menjadikan status agama warga negaranya sebagai ukuran, tetapi status sistem dan keamanan sistem yang hanya ada pada Islam.

Dengan demikian, negara Islam tidak wajib warga negaranya homogen beragama Islam. Negara Islam didalamnya terdapat warga negara dengan agama heterogen (banyak agama), sebagaimana daulah Islam pertama yang dipimpin Rasulullah. Di periode daulah Islam pertama, Rasulullah memimpin rakyat yang heterogen. Ada muslim, kaum Yahudi, Nasrani bahkan para penyembah berhala (musyrik).

Dengan realitas negara sebagaimana disebutkan diatas, maka jelaslah negara Islam adalah negara yang nyaman bagi seluruh pemeluk agama sepanjang mereka tunduk dan patuh diatur dengan syariat Islam. Negara demikian, adalah negara yang didirikan Rasulullah SAW yang selanjutnya diwariskan kepada para sahabat, Ridwanullah Ajma'in.

Tuan-tuan yang terhormat,

Kembali kepada fatsal awal, kiranya dapat dipahami bahwa negara Islam adalah negara yang realistis, pernah ada, pernah menguasai dan mensejahterakan dunia, dan dalam waktu dekat akan hadir kembali mengulanginya.

Keliru besar, jika saat ini ada beberapa kerajaan yang menerapkan sebagian syariat Islam dianggap Negara Islam. Keliru juga, jika ada beberapa negara Republik yang mayoritas penduduknya Islam dianggap negara Islam.

Negara Islam adalah negara Khilafah, yakni negara yang dipimpin seorang Khalifah, negara yang menerapkan Islam secara kaffah dan keamanannya murni dibawah kendali kaum muslimin.

Negara itu saat ini memang belum ada, tapi dulu pernah ada dan menguasai dunia, menyatukan kaum muslimin, dan menebarkan kebajikan bagi dunia.

Negara itu, saat ini, dalam waktu sebentar lagi akan hadir dihadapan Anda, di periode Anda. Karenanya, saksikanlah detik-detik kembalinya daulah Khilafah Ar Rasyidah yang telah dijanjikan. []..




Majalengka – Sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah, belasan Pemuda Majalengka yang tegabung dalam Komunitas Santri Kalong pada siang ini (8/7) melakukan aksi senyap (diam-diam), tutup mulut dan dorong sepeda motor. Aksi tersebut dilakukan di dekat salah satu SPBU yang berada di Kota Majalengka.


Perwakilan dari Komunitas Santri Kalong Vedi Sumantri mengatakan aksi senyap (diam-diam), tutup mulut dan dorong sepeda motor ini merupakan sebuah aksi damai yang bertujuan menegur Pemerintah supaya ketika akan menentukan kebijakan kasih tahu rakyatnya dulu jangan sembarangan saja, misalnya saja ketika Pemerintah menaikan harga BBM Pemerintah rasanya diam-diam saja, tahu-tahu kita selaku rakyat BBM sudah naik.


“Ketika Pemerintah menentukan kebijakan seharusnya Pro terhadap rakyat. Saat ini rakyat sudah hidup dalam kesusahan, jangan membebani rakyat lagi dengan berbagai macam kebijakan lainnya” tegas dirinya.


Vedi menambahakan solusi dalam pengaturan Sumber Daya Alam di Negeri ini supaya harga BBM turun dan rakyatnya makmur maka terapkannlah aturan Sang Pencipta Allah SWT (Hukum Allah/Syariat Islam), beda dengan kondisi saat ini ketika Negeri kita menerapkan Kapitalisme sumber daya Alam banyak dikeruk dan diuasai oleh pihak Asing, keuntungannya juga buat asing, rakyat kita sendiri hanya gigit jari saja. Namun ketika diterapkann aturan Allah, Sumber daya alam ini akan dikelola oleh Negara dan hasilnya untuk kemakmuran rakyat.


Aksi senyap tersebut berjalan damai tanpa ada kata-kata dari peserta aksi. Mereka membawa poster dengan berbagai sindirian terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat serta menutup mulut mereka dengan lakban berwarna merah. Masyarakat yang melihat jalannya aksi tersebut mendukung, memberikan semangat dan mengacungi jempol atas aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Komunitas Santri Kalong ini. (Indra Subana)



Oleh : Nasrudin Joha

Tuan tuan, kami ingin menggenapi proposal kakek buyut kami, yang saat itu terpaksa berkompromi dengan membuat redaksi "Kewajiban penerapan syariat Islam bagi pemeluknya". Namun, semangat kami tetap sama dengan mereka, bahkan lebih membuncah dan membahana. Kami inginkan syariat Islam mengatur negeri ini.

Tuan, syariat Islam itu rahmat bagi seluruh penjuru alam, bukan hanya bagi pemeluknya. Syariah Islam itu mengatur orang-orang kafir, baik ahludz dzimah atau kafir harbi. Bagi yang tunduk pada kekuasaan Islam, baik dia Kristen, Yahudi, atau penyembah berhala seperti Hindu dan Budha, semuanya mendapat perlindungan dari Islam.

Bagi yang belum memeluk Islam, Islam menyeru kepada mereka dengan dakwah. Jika diterima itu baik bagi mereka, jika ditolak akan dilihat terlebih dahulu. Jika penolakan dengan Ihsan, bukan dengan kekerasan maka dibiarkan. Karena tidak ada pemaksaan untuk berakidah pada Islam.

Jika penolakan itu justru dari penguasa, mereka menghalangi rakyatnya yang ingin memeluk akidah Islam, mereka memerangi juru dakwah Islam, maka negara Khilafah akan menggunakan mekanisme jihad untuk membebaskannya. Jihad ini dijalankan untuk membebaskan rakyat yang ingin memeluk akidah Islam, namun terhalangi oleh kekufuran dan kezaliman penguasanya.

Bagi yang tunduk dan menjadi ahludz dzimah, mereka semua harus tunduk pada syariat Islam, mendapat hak sebagai warga negara Islam berupa perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara daulah Islam.

Mereka diberi kewajiban membayar jizyah, tanah mereka yang dibebaskan dengan perang diberi tanggungan kharaj. Semua, tetap dalam satu naungan daulah Islam (Khilafah) yang menerapkan konstitusi syariah. Dalam daulah Khilafah, baik muslim atau ahludz dzimah terhadap mereka semuanya dalam urusan publik diberlakukan hukum Islam, bukan hukum yang lain.

Adapun khusus untuk ahludz dzimah dalam urusan ibadah, makanan dan minuman, konstitusi daulah Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadah, melaksanakan pernikahan, mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai keyakinannya. Tidak ada paksaan dalam Islam.

Ahludz dzimah dalam urusan publik tunduk pada syariat Islam. Mereka yang mencuri juga dipotong tangan. Mereka yang berzina juga dirajam. Mereka yang berjudi juga di ta'jier. Mereka yang melanggar UU Khilafah juga mendapat sanksi dari Khalifah.

Adapun pelayanan negara, tidak dikhususkan hanya kepada warga negara yang beragama Islam tetapi untuk keseluruhannya. Ahludz dzimah berhak atas jaminan sandang, pangan dan papan secara mutlak bahkan individu per individu. Ahludz dzimah secara kolektif juga berhak atas jaminan pendidikan, kesehatan dan keamanan dari daulah Khilafah. Semua aturan negara diadopsi hanya dari syariat Islam.

Karenanya, dalam proposal konstitusi Madinah Abad ini, didalam asas utama pasalnya tertera kalimat :

"Aqidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut struktur dan urusan negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan aqidah Islam. Aqidah Islam sekaligus merupakan asas Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan yang bersumber dari syariat Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari aqidah Islam."

Karenanya, tidak akan ada satupun, baik sebagian atau keseluruhannya, konstitusi, UU, dan berbagai produk kebijakan negara yang bertentangan dengan syariat Islam. Negara, benar-benar menjalankan dua fungsi utamanya:

Pertama, menerapkan syariat Islam secara kaffah. Termasuk didalamnya mepemberian pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada segenap rakyat untuk memenuhi seluruh hajat dan kebutuhannya. Tanpa pandang bulu.

Kedua, mengemban misi dakwah Islam keseluruh penjuru alam untuk merealisir visi "pembebasan". Yakni, membebaskan seluruh umat manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju menghamba hanya kepada Allah SWT semata.

Karenanya tuan-tuan, pertimbangkanlah proposal kami ini. Proposal konstitusi Madinah abad ini. Konstitusi yang menegaskan syariat Islam diterapkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. []..



Oleh: Nasrudin Joha

Bismillah,

Baiklah tuan-tuan,
Kami hendak mengajak tuan, untuk mengulang diskusi pada Juli 1959, untuk mengokohkan pilihan asas bernegara yang bervisi pada kebahagiaan yang hakiki. Tuan-tuan telah saksikan, bagaimana karut marut negeri ini, dibawah kendali ideologi kapitalisme sekuler.

Tuan, ideologi kapitalisme ini yang telah merusak dan mengancam negeri ini, ideologi ini yang sebenarnya menguasai seluruh hajat hidup rakyat, yang mengangkangi seluruh bumi air dan setiap kekayaan yang terkandung didalamnya. Tuan telah saksikan, penguasa di negeri ini hakekatnya juga tak berkuasa. Rakyat di negeri ini hakekatnya juga tak berdaulat.

Tuan, ideologi kapitalisme-lah yang berkuasa dan berdaulat, terhadap rakyat juga terhadap penguasa. Bahkan, seluruh isi perut bumi, serta apa tersebar diatasnya, hingga kolong langit yang menaungi negeri ini, ada pada genggaman kapitalisme global.

Jika demikian, untuk mempertahankan kolonialisme, kapitalisme tidak perlu alasan banyak, jika ingin mengerat dan membubarkan negeri ini menjadi serpihan-serpihan kecil, agar mereka lebih bisa mencengkeram dan menguasai lebih dalam. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, bagaimana Uni Soviet yang besar, mampu di pecah oleh konspirasi barat kapitalis hingga hanya tersisa Rusia.

Bahkan, pada 1924 kapitalisme global melalui Inggris sebagai pemimpin ideologi kapitalis kala itu, mampu menginjeksikan racun Sekulerisme di tubuh daulah Khilafah Turki Utsmani, menikamnya dari dalam dengan mengutus Mustafa Kemal laknatullah untuk mengakhiri nyawa daulah tanpa meninggalkan sisa. Adidaya Islam dan adidaya sosialis, pernah ditumbangkan ideologi kapitalisme global. Lantas, apa sulitnya mereka melakukan hal yang sama terhadap negeri ini ?

Saat ini, terjadi pertarungan ide untuk memberikan kemaslahatan bagi negeri ini dimasa depan. Semua, berikhtiar untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Tuan, sebagai seorang muslim sebagaimana tuan, tentu kami mengajukan tawaran Islam untuk memperbaiki negeri ini, bukan opsi lain. Kami, menawarkan Islam secara sempurna yang mampu melayani semua umat dan srmua agama. Telah kami lengkapi apa yang belum terpenuhi, yang dahulu pernah diajukan oleh kakek buyut kami dalam proposal piagam Jakarta.

Kami adalah cucu-cucu pengusung piagam Jakarta, kami memiliki cita-cita sama yang menginginkan Islam mengatur kehidupan sebagaimana kakek buyut kami. Karenanya, kami telah melengkapi proposal kakek buyut kami dalam piagam Jakarta, dengan merekonstruksi ulang piagam Madinah pada periode daulah Nabi.

Tuan, kami tawarkan konstitusi piagam Madinah, yang menjiwai pelaksanaan tata kelola negara sebagaimana dipraktikkan Nabi SAW. Kami, telah kumpulkan seluruh substansi piagam Madinah, dengan menggenapkan praktik bernegara yang dilakukan oleh para Khalifah pengganti Nabi, sebagai rancangan konstitusi untuk menyelamatkan negeri ini.

Tuan-tuan dapat membaca, mengkritik, mengamati lebih dalam, rancangan konstitusi Khilafah yang kami tawarkan, yang kami teladani dari penghulu Nabi, junjungan kami Muhammad SAW, yang telah merancang konstitusi Madinah.

Rancangan konstitusi Khilafah ini, hanya diadopsi dan di istimbath dari dalil Syar'i berupa Al Quran, As Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan Qiyas syar'i. Tidak ada satupun, rancangan konstitusi pasal yang bertentangan dengannya, baik sebagian maupun keseluruhannya.

Konstitusi dari kitab suci Al Quran dan Sunnah Nabi pernah diterapkan para pendahulu kami, kakek buyut kami para sahabat Ridwanullahu Ajmain, dalam daulah Khilafah. Konstitusi itu, telah nyata eksis lebih dari 13 abad, membebaskan seluruh umat dan bangsa dari ketertindasan, memberikan kesejahteraan dan rahmat tiada tara, menyatukan dunia, yang tak pernah bisa dilakukan oleh peradaban selain Islam, baik peradaban kapitalis maupun sosialis.

Kami, ingin menggenapkan bisyaroh Nabi kami -tentunya bersama tuan- untuk mengembalikan Khilafah Rasyidah yang kedua. Kemudian, bersama tuan-tuan kita menerapkan Islam, mengemban risalah Islam, melayani umat dan memberikan kesejahteraan pada dunia.

Karenanya wahai tuan, cobalah buka kembali lembaran piagam Madinah abad ini, coba bandingkan dengan rancangan konstitusi yang pernah ada dari dunia mana saja, dan bukalah pandangan tentang sangat realistisnya menerapkan syariah Islam secara kaffah.

Tidak ada pilihan lain, penguasa yang ada saat ini tidak pernah berfikir tentang hal ini, mereka hanya berebut sekerat tukang dunia yang tidak mengenyangkan. Jika tuan diam dan tidak segera memilih Islam, niscaya kapitalisme barat akan segera melumat negeri ini.

Namun tuan, tentu saja tidak mungkin berfikir mengambil ideologi sosialis yang telah menoreh sejarah kelam di negeri ini. Hanya Islam tuan, yang akan menyelematkan tuan, anak cucu tuan, generasi selanjutnya, negeri ini bahkan dunia.

Karenanya wahai tuan, pertimbangkanlah usulan kami ini.

Nusantara, 5 Juli 2018. [].



Oleh: Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami depresiasi sebesar 5,72% sejak awal tahun. Rupiah melemah terhadap mata uang Paman Sam hingga kini berada di level Rp 14.315.(detik.com).

Muncul pertanyaan apakah rupiah yang melemah atau dolar yang menguat? Masing-masing memiliki persepsi. Pemerintah dan Bank Indonesia menganggap persoalan ini sekadar dolar AS yang menguat. Namun ekonom menilai lebih kepada pelemahan rupiah. Pengamat Ekonomi dari Institute Development for Economics and Finance (Indef) Eko Listianto beranggapan rupiah yang melemah karena tidak semua negara mata uangnya melemah terhadap dolar AS.

Untuk mengatasi gejala terseoknya rupiah terhadap dolar, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 0,5% menjadi 5,25%. Cukupkah langkah ini diambil untuk mengatasi pelemahan rupiah yang terus terjadi sejak awal tahun 2018 ini?

Masalah Terbesar Ekonomi: Penerapan Kapitalisme
Persoalan melemahnya rupiah memang tidak terlepas dari besarnya pengaruh dolar AS sebagai nilai tukar yang merajai dunia internasional. Acuan dalam nilai tukar mata uang antar negara adalah dolar AS.

Ketidakstabilan rupiah juga dipengaruhi oleh ekonomi perbankan yang menjadi ciri khas dari ekonomi kapitalisme. Tatkala AS menaikkan suku bunga The Fed, hal itu berdampak pada pelemahan mata uang negara berkembang khususnya rupiah. Selain itu, perang dagang antara AS dan Tiongkok cukup membuat negara-negara lain ketar ketir.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), mengartikan kapitalisme sebagai sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Sistem ini medorong setiap individu terlibat dalam persaingan bebas dan memiliki hak atas kepemilikan apapun, termasuk industri, perdagangan, sumber daya alam dan lainnya. Jual-menjual kekayaan negara adalah hal biasa. Sebab, kapitalisme menganut kebebasan kepemilikan.

Untuk memahami bagaimana pelemahan rupiah terjadi maka hal itu tidak terlepas dari kesalahan asas ekonomi kapitalisme. Dikutip dari detik.com disebutkan beberapa permasalahan dalam Kapitalisme, yaitu:

1) Dalam Kapitalisme yang menjadi penopang ekonomi adalah sektor non riil, termasuk di dalamnya pasar saham, valas, obligasi, dan lainnya. Di mana pasar saham yang merupakan pasar judi dunia yang memang transaksi yang tidak jelas dan hanya menguntungkan para spekulan.

2) Standar keuangan berdasarkan dolar. Di mana uang kertas yang nilai intrinsik dan nominalnya berbeda dan mudah dipermainkan oleh para spekulan khususnya asing sehingga nilai uangnya fluktuatif.

3) Pemberlakuan sistem riba khususnya bunga bank sehingga banyak orang yang kredit dibebankan dengan bunga yang besar dan menguntungkan sebagian orang dengan tidak susah-susah bekerja. Sehingga secara implisit terjadi tindak kezaliman yaitu menzalimi sebagian pihak untuk keuntungan pihak tertentu.

4) Terjadi penumpukan (penimbunan) uang pada sebagian pihak sehingga pergerakan ekonomi tidak stabil.

5) Ketidakjelasan hak kepemilikan. Di mana dalam Kapitalisme setiap individu berhak untuk memiliki sumber daya termasuk sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Karena terjadi kesenjangan sosial yang abadi dan yang berhak menikmati hanya orang-orang yang bermodal (Kapitalis).


Sistem Ekonomi Islam sebagai Solusi Dasar

Jika kelemahan ekonomi kapitalisme sudah nampak nyata, sedangkan sosialisme juga sudah usang, maka perlu sebuah solusi alternatif yang mampu menjawab pemasalahan ekonomi saat ini. Persoalan melemahnya rupiah atas dola AS hanyalah sebagian dari masalah ekonomi yangd akibatkan penerapan kapitalisme.

Solusi alternatif yang mampu menjawab tantangan ekonomi di masa depan tidak lain adalah Islam. Mengapa harus Islam? Sebab, selama 13 abad memimpin dunia, Islam mampu memberikan kesejahteraan yang gagal diwujudkan oleh sistem kapitalisme. Inilah asas sistem ekonomi islam yang bertolakbelakang dengan kapitalisme:

1) Islam tidak mengenal sektor non riil tetapi pergerakan ekonomi ada pada sektor rill sehingga jelas transaksi dan perputaran uang.

2) Standar nilai uang berdasarkan emas dan perak yang memang memiliki nilai intrinsik dan nominalnya sama sehingga sangat jauh dari inflasi.

3) Tidak boleh terjadi penimbunan uang, tetapi harus berputar, sehingga ekonomi senantiasa bergerak dan kekayaan tidak hanya pada segelintir orang.

4) Tidak mengenal (mengharamkan) riba dan tidak ada saling menzalimi.

5) Kepemilikan yang jelas. Ada kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan

kepemilikan umum (rakyat) yaitu segala sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, kelompok, atau negara. Tetapi, dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kemakmuran rakyat, seperti barang tambang, hutan, laut, dan lain-lain.

Bila sudah tampak kebobrokan ekonomi kapitalis berbasis ribawi dan moneter, maka sudah saatnya umat islam berjuang menerapkan sistem islam yang mampu menjadi jawaban atas problematika yang membelit negeri ini. Baik muslim atau non muslim akan sejahtera di bawah penerapan islam yang mengemban misi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam.


Oleh: Nasrudin Joha

Tidak aneh, wajar, lumrah dan sangat biasa, jika seseorang pindah haluan, lompat pagar, menjadi kutu loncat, berubah keberpihakan dalam sistem demokrasi. Bahkan, menjadi penjilat dan Ngibulin pun, dianggap langkah politik yang realistis. Kenapa ? Karena demokrasi itu asasnya pragmatisme.

Seseorang akan konsisten selalu berjalan diatas kepentingan "kemaslahatan (baca: pragmatisme)". Pindah haluan, mengambil jalan memutar, atau pindah kapal sepanjang untuk merealisir 'kemaslahatan' dianggap sah dan legal dalam sistem demokrasi.

Meski, untuk meraih kemaslahatan itu orang harus jilat ludah, jadi mesin pengepel, menjadi tempe setelah paginya karib berwujud kedele, dan seterusnya. Illatnya maslahat. Jika ada maslahat maka kepentingan itu ada, jika tidak ada maslahat kepentingan itu hilang. Politik mengikuti kepentingan, ada dan tiadanya. Jika kepentingan ada dia ada, jika kepentingan tidak ada dia hilang.

Kepentingan dimaksud bisa jadi untuk meraih maslahat tertentu atau untuk menghindari mudharat tertentu. Baik maslahat politik, kekuasaan, dukungan, atau yang semisalnya. Baik kemudharatan dari tekanan politik, ancaman kasus, dibuli dan diasingkan, atau yang semisalnya.

Bagi yang sudah fasih tabiat politik dalam demokrasi, tidak akan heran kenapa TGB memberi dukungan kepada Jokowi dengan menyebut jokowi tdk cukup menjabat 5 tahun. Apalagi, dukungan ini meluncur setelah sebelumnya santer TGB dikabarkan dikejar kasus. Barter politik itu biasa, menukar ayam agar tak kehilangan bebek itu umum.

Yang kasihan itu para Fans Pentaklid Buta. Yang sibuk dukung ini itu untuk tahun ini tahun itu. Yang cekak pandangan dan pendek akal memahami demokrasi dan kepemimpinan. Yang melihat pemimpin sekedar beragama Islam, atau bahkan cukup hafal Qur'an, tetapi tidak mendalami sistem kepemimpinan apa yang diterapkan.

Dalam demokrasi itu yang berdaulat Sekulerisme, pragmatisme, bukan syariat Islam. Sia-sia saja Anda berjibaku mendukung penguasa Islam jika tidak menerapkan sistem Islam. Coba baca baik-baik kesimpulan dibawah ini, perhatikan tiap hurufnya :

Pertama, betapapun pemimpin terpilih itu Islam, rajin sholat, puasa sunnah, baca Qur'an, tetapi jika tidak menerapkan syariat Islam dalam mengatur negara, tetap konsisten menerapkan sekulerisme demokrasi, maka pemimpin model ini tetap dihukumi pemimpin zalim. Sebab, Allah SWT telah menetapkan barang siapa menerapkan hukum selain hukum Allah maka mereka terkategori zalim.

Kedua, betapapun pemimpin Islam dalam sistem sekuler ini memberi maslahat tetapi mudharatnya jauh lebih besar. Sebab, secuil kemaslahatan dunia yang dihasilkan pemimpin dalam sistem sekuler, itu tidak ada nilainya dibanding terlantarnya hukum Allah SWT.

Ketiga, bahaya pemimpin Islam dalam sistem sekuler justru meneguhkan kekuasaan sekuler, sistem mendapat legitimasi karena ditopang tokoh Islam. Alhasil, alih-alih menerapkan sistem Islam, pemimpin model ini justru akan melanggengkan sekulerisme demokrasi.

Keempat, pemimpin Islam dalam sistem sekuler akan menimbulkan berbagai kekecewaan, karena banyaknya pemimpin tidak konsisten, pragmatis. Hal ini, akan berbahaya bagi umat terhadap dua hal. Pertama, akan menjauhkan umat dari hakekat politik yang sebenarnya. Kedua, akan memberikan pembenaran pada perilaku politik pragmatis, munafik, culas, Isuk dele sore tempe.

Kelima, model penerapan Islam dalam bingkai sekulerisme demokrasi justru akan menjauhkan umat pada gambaran utuh penerapan Islam secara kaffah. Kanalisasi ini, juga akan menghambat arus kebangkitan Islam politik yang hakiki, yakni dengan tegaknya sistem Khilafah Ar Rasyidah yang kedua.

Kiranya, tulisan ini semoga bisa menggugah siapapun generasi umat, yang tersesat di belantara politik demokrasi. Semoga, putra terbaik umat segera sadar dan kembali ke pangkuan Islam, seraya mencampakkan sistem busuk demokrasi. [].

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget