Soal Demokrasi, Pengurus HTI Kota Bandung: Jawaban kang Emil Tidak Mendidik

Soal Demokrasi, Pengurus HTI Kota Bandung: Jawaban kang Emil Tidak Mendidik

Bdg.News, Bandung. Di media sosial, ramai diperbincangkan jawaban Ridwan Kamil (akrab disapa Emil) soal demokrasi saat merespon pernyataan salah seorang netizen. Walikota Bandung melalui akun twitternya tengah berbicara soal bahaya penerapan demokrasi jika masyarakat tidak siap. Seorang netizen berujar, “maka dr itu, jangan ikut demokrasi, karena bukan hukum islam, bertentangan dengan agama”. Emil membalas dengan mengatakan, “makanya tipe kamu pindah negara saja. Karena negeri ini kesepakatannya adalah demokrasi. Nuhun.” Pernyataan tersebut kemudian di-capture dan mendapat respon yang beragam. Berikut ini wawancara dengan salah satu pengurus HTI Kota Bandung, Yuana Ryan Tresna, dimana HTI dikenal sebagai kelompok yang anti demokrasi:

Ustadz, apakah menyimak cuitan kang Emil di akun twitternya soal demokrasi?

Sejujurnya awalnya saya tidak tahu karena akhir-akhir ini jarang buka twitter, tapi kemudian capture cuitan tersebut menyebar begitu cepat di media sosial, dan akhirnya saya tahu dan ikut mengamati.

Bagaimana menurut ustadz dengan jawaban tersebut, mengingat mendapat respon negatif juga dari sebagian netizen, khususnya kalangan aktivis Islam?

Ya cukup disesalkan. Kang Emil itu pintar, tapi khusus untuk jawaban ini kurang cerdas, jawaban yang tidak mendidik. Mengapa? Karena logika semacam itu mudah sekali dibalas sebagaimana rangkaian dalam perdebatan di twitter tersebut. Jika tidak sepakat demokrasi dipersilahkan meninggalkan Indonesia, bagaimana dengan logika yang sama, jika tidak sepakat hukum Allah maka dipersilahkan meninggalkan bumi Allah Swt. Menurut saya, harusnya jawabannya tidak begitu, tidak boleh paranoid dengan isu agama dan negara. Usaha menjauhkan agama dari lingkaran kekuasaan adalah ciri pemikiran sekular.

Tapi kan benar kalau demokrasi itu sudah jadi kesepakatan di negeri ini?

Ada beberapa hal yang kita bisa jelaskan: Pertama, dasar negara ini bukan demokrasi. Silahkan Anda rujuk pada pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945, apakah disebutkan demokrasi? Kedua, negeri ini sejak awal kemerdekaannya mengakui prinsip ketuhanan, bahkan dalam Piagam Jakarta-sebelum dihapus- jelas bahwa syariat Islam menjadi aturan yang mengikat umatnya. Negeri ini juga merdeka oleh darah para mujahid yang mereka itu dari kalangan ulama dan para santri. Di Pembukaan UUD 1945 bahkan diakui, “Atas berkat rahmat Allah...” dst. Ketiga, meski demikian memang negeri ini pada praktiknya dijalankan dengan sistem demokrasi yang berasaskan sekularisme. Hemat saya, ini problemnya. Atas dasar kesepakatan siapa? Wakil rakyat? Rakyat yang mana? Bukankah wajah demokrasi juga berbeda-beda sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi? Sekularisme sebenarnya cocok diterapkan di Barat ketika memang agama tidak mengatur sistem kehidupan seperti masalah pemerintahan. Di dalam Islam, sekularisme harus ditolak, karena Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap, dimana relasi/hubungan agama-negara adalah harmonis, bagai dua sisi mata uang. Begitulah Imam al-Ghazali berujar. Adanya agama adalah untuk menjadi pondasi negara, dan adanya negara sebagai institusi penyelenggara hukum agama (Islam). Keempat, jika sebuah sistem hukum dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya tujuan bernegara, maka demokrasi gagal mewujudkan itu. Demokrasi pada nyatanya adalah pemerintahan yang tunduk pada modal (bukan mayoritas rakyat), karena berdemokrasi itu mahal. Maka pada konteks inilah kepentingan penguasa dan pengusaha menjadi selaras. Akibatnya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, kesejahteraan rakyat masih sangat jauh. Kesenjangan makin lebar. Belum lagi kekayaan negeri ini juga tidak dinikmati oleh pemilik sah negeri ini. Jadi jika demokrasi tidak bisa mewujudkan tujuan bernegara, untuk apa masih bersikeras mempertahankan sistem demokrasi. Mari kita berpikir dengan kepala dingin, dan berpikir out the box, bahkan without the box.

Jadi Islam juga bicara masalah politik?

Ya jelas sekali. Tentu saja. Secara lebih spesifik  pengertian politik di dalam Islam didiskripsikan di dalam kitab Mu'jam Lughah al-Fuqaha' dengan, "Pemeliharaan terhadap urusan umat baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan syariah Islam".

Pertanyaannya, mengapa muncul fenomena yang mencoba memisahkan Islam dengan politik, dan  Islam 'dikarangkeng' dengan hanya sebatas ibadah mahdhah dan moral? Ini  bukan hal baru. Latar belakangnya? Paling tidak ada dua hal. Pertama, propaganda sekularisasi yang dilakukan oleh Barat di dunia Islam baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui ghazwul fikri (serangan pemikiran) yang diikuti dengan ghazwul 'askari (serangan militer) dan ghazwu as-siyasi (serangan politik). Harapannya? Tentu agar umat Islam memperlakukan Islam layaknya mereka memperlakukan agama Kristen. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mengupayakan hal itu. Kongkritnya mereka mengupayakan secara sangat sistematis dan sophisticated untuk menjauhkan kaum muslim dengan Islam, dengan cara menjauhkan mereka dengan sumber Islam, yakni Al-qur'an dan As-sunnah.  Kedua, karena tiadanya gambaran yang clear tentang Islam, khususnya sistem pemerintahan dan sistem ekonomi. Malah bisa dikatakan  bahwa gambaran sistem pemerintahan, serta sistem ekonomi dalam Islam tersebut telah lama lenyap dari benak sebagian besar kaum Muslim. Mengapa? Ini erat kaitannya dengan proses kajian terhadap Islam yang berlangsung selama ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan 'keterlibatan' langsung Barat dalam menyusun kurikulum pendidikan agama yang berlaku di sekolah maupun di perguruan tinggi di negeri-negeri Islam.

Mengapa HTI menentang demokrasi?

Dasarnya akidah dan hukum syariah Islam. Tapi jangan salah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Jangan sampai kita membicarakan satu istilah yang sama untuk merujuk pada fakta yang berbeda, atau masing-masing punya gambaran fakta yang berbeda. Ini akan sangat fatal. Demokrasi itu bukan soal keterbukaan, pemilihan pemimpin dan musyawarah. Mari kita kembalikan pada definisi asalnya bahwa demokrasi –menurut Abraham Lincoln- adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dari sini bahwa ada dua esensi demokrasi: kedaulatan dan kekuasaan rakyat. Yang jadi soal adalah kedaulatan –meski aspek kekuasaan juga memiliki beberapa perbedaan pokok antara kekuasaan dalam Islam dengan demokrasi.  Kedaulatan rakyat artinya menjadikan rakyat (manusia/kumpulan manusia) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membuat hukum. Inilah masalahnya. Persoalannya terletak pada akidah. Islam menempatkan otoritas pembuat hukum adalah pada Sang Pembuat Hukum yakni Allah Swt. Selain itu, demokrasi juga memiliki prinsip kebebasan, baik kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan maupun bertingkah-laku. Prinsip kebebasan ini juga bertentangan secara diametral dengan syariah Islam.

Tapi kan umat belum siap dengan syariah Islam?

Apa tolok ukurnya sehingga dikatakan belum siap? Harus ada indikator yang jelas. Dan kalau memang belum siap berarti harus disiapkan, bukan malah ditakut-takuti. Kan kang Emil juga dalam ungkapannya mengatakan terkait bahaya penerapan demokrasi jika masyarakat tidak siap. Hari ini terlepas siap atau tidak, tetap saja demokrasi dipaksakan.

Jadi bagaimana menyuarakan suatu gagasan padahal hari ini kesepakatan negeri kita bukan syariah Islam?

Apakah tidak boleh atau tertutup untuk kita mengajukan konsensus baru? Saya kira ini masalah kehendak. Kehendak umat. Jika umat dan para tokohnya sepakat dengan kehendak baru, maka itulah konsensus baru. Negara Indonesia juga kan berkembang dari masa ke masa, dari pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Sudah mencoba berbagai sistem kenegaraan. Jadi kalau bicara sistem negara ya rileks saja tidak usah terlalu tegang, toh sebenarnya tidak ada yang final. Ini soal konsensus saja. Dan kalau soal konsensus adalah bicara tawaran kehendak tadi itu. Dakwah itu bukan pemaksaan kehendak, tapi ikhtiar menawarkan kehendak, agar menjadi kehendak bersama. Apakah kalau punya kehendak lain salah? Tentu saja tidak. Faktanya kan para “penjaja” kehendak (da’i) tadi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Bicara saja kan tidak dilarang toh. Inilah esensi dakwah.

Jadi pesan ustadz ke Pak Ridwan Kamil?

Kang Emil ini adalah aset umat. Harus menjadi representasi umat. Membangun negara/kota harus kembali merujuk pada akidah yang beliau anut dan akar akidah rakyatnya. Terlebih kita mayoritas muslim, maka pondasinya harus akidah Islam. Kalau ada suara-suara yang menginginkan Islam seharusnya didukung. Kalaupun ternyata tidak, tetap harus diberi ruang, jangan paranoid dengan politik Islam.  

Dengan definisi politik seperti yang tadi (pengurusan umat dengan cara Islam), maka fokus aktifitas politik adalah ri'ayah (pengaturan/pegurusan) yang dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat, dan  kontrol terhadap pengurusan tersebut. Subyek pertama adalah penguasa, dan yang kedua adalah masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 104.

Terakhir, paparan singkat ini sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi kita untuk menegaskan kembali bahwa politik di dalam Islam adalah hal yang ma'lumun min al-din bi al-dharurah (perkara yang diketahu merupakan bagian penting dari agama). Banyak nash baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang menegaskan hal yang sama. Dalam surah al-Nahl ayat 89, ditegaskan,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Ibn Mas'ud ra menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya,  "Sungguh Dia (Allah) telah menjelaskan untuk kita semua ilmu dan semua hal". Ayat ini menegaskan bahwa Allah melalui al-Qur'an telah menjelaskan semua hal, tentu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

[] Tris