December 2016




BDG.NEWS, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkinerja jeblok sepanjang 2016. Bukan tanpa alasan, DPR lebih banyak menyuguhkan drama ketimbang hasil kerja nyata yang telah menjadi tugasnya.

Tiga tugas pokok DPR yaitu pengawasan, keuangan, dan legislasi, seperti tidak diperhatikan. DPR lebih sibuk mengurus dirinya sendiri, atau yang menyangkut dengan kepentingan mereka daripada membuktikan kinerja.

Jangan terlalu jauh berharap melihat kinerja DPR soal pengawasan dan budgeting, fungsi utama membuat undang-undang pun tidak berjalan baik, jika enggan disebut jeblok. DPR lebih ramai membuat 'sinteron' yang bermula sejak kasus 'papa minta saham' di akhir 2015 yang membuat Ketua DPR Setya Novanto mundur, 16 Desember 2015 yang digantikan Ade Komaruddin pada 11 Januari 2016.

Sejak itu situasi politik semakin liar. Hingga akhirnya Setya terpilih menjadi Ketua Umum Golkar pada Mei 2016 dankembali menggusur Ade sebagai Ketua DPR pada 22 Desember 2016. Ini menjadi catatan sejarah Indonesia, baik era Orde Baru maupun Reformasi.

Pucuk pimpinan DPR yang 'bermasalah' berimbas pada kinerja legislasi. Bayangakan saja, dari 50 target RUU yang seharusnya disahkan menjadi UU, DPR hanya menyelesaikan sembilan UU saja hingga Oktober 2016 dan satu UU menjelang habis masa kerja di akhir tahun.

Dengan total 10 UU dari 11 komisi di parlemen, rata-rata UU tidak mencapai satu di setiap komisi. Bayangkan selama satu tahun, DPR tidak bisa mencapai setidaknya satu komisi menghasilkan satu produk legislasi, itu jika dipukul rata.

Namun jika diukur secara objektif, kinerja terbaik di tahun ini adalah Komisi XI dengan mengesahkan dua UU. Sementara Komisi I, II, IV, V, VIII masing-masing hanya mampu menyelesaikan pembahasan satu RUU.

Ironisnya, kinerja paling buruk terjadi di Komisi III, VI, VII, IX, dan X. Lima komisi itu tidak menuntaskan pembahasan satu RUU pun.

Padahal kesepakatan awal, setiap tahun pansus di masing-masing komisi menargetkan tiga RUU disahkan menjadi UU.

Dari data yang dikumpulkan CNNIndonesia.com, Badan Legislasi DPR menghasilkan sembilan UU sepanjang masa persidangan I tahun sidang 2016-2017. Dari sembilan UU tersebut, tiga di antaranya merupakan usul DPR, yaitu RUU tentang Tebungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, serta RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Ada pula UU yang merupakan usul pemerintah, seperti RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPSK).

Di periode ini, DPR juga mengesahkan sejumlah UU lainnya, yaitu dari RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

DPR menghasilkan empat UU lain, yaitu dari RUU tentang Pengampunan Pajak, RUU tentang Paten, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Apakah dikatakan buruk jika kita hanya menghasilkan sembilan UU, tetapi mampu memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat? Hal ini penting agar kita tidak terjebak pada retorika judul yang ada," ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Sagtas beberapa waktu lalu.

Komentar Supratman memamng ada benarnya, tapi lebih dominan bernada pembelaan, agar DPR disebut berkinerja kurang baik, ketimbang disebut buruk alias jeblok.

Egoisme Parlemen

Kinerja parlemen dikatakan buruk meski dalam satu bidang legislasi saja, karena hal itulah yang menjadi pokok utama kerja DPR. Tenaga DPR terkuras oleh drama yang menyangkut kepentingan, seperti pergantian Ketua DPR yang berkelindan dengan dualisme Partai Golkar.

Dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut mewarnai 2016, yang saling sikut untuk mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Arus utama politik 2016 lebih banyak bersumber dari eksekutif, yang seharusnya menjadi lecutan DPR agar lebih memaksimalkan kinerja. DPR secara lembaga nyaris tidak memberikan taji apapun dalam pembuktian kerja mereka, malah kehadiran DPR lebih didominasi langkah individu anggota parlemen untuk berada dalam arus utama politik dalam negeri.

Sepanjang 2016, selain kasus pergantian Setya oleh Ade dan kembali digantikan Setya di akhir tahun, pusaran politik ada di tangan pemerintah. Sebut saja pergantian Kapolri pada 15 Juni 2016 oleh yang dijabat Tito Karnavian.

Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle Kabinet Kerja jilid II pada 27 Juli yang merombak posisi 12 menteri dan satu kepala badan. Perombakan kabinet jilid II menuai pro kontra baik dari kalangan politikus maupun masyarakat umum.

Reshuffle dianggap sebagai bagi-bagi porsi kepada sejumlah partai politik.

Skandal kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar, yang akhirnya diberhentikan presiden pada pada 15 Agustus karena mendapat tekanan dari publik.

Terakhir dan masih terus bergulir adalah kontroversi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu tentang Surat Al-Maidah 51 meyeretnya ke ranah hukum dengamn dugaan penistaan agama.

Meski pada 10 Oktober Ahok telah meminta maaf, demonstrasi besar-besaran tetap terjadi sampai tiga kali. Ahok, ditetapkan tersangka dan kini kasusnya sudah mulai disidangkan.

Bukan menjadi arus utama politik 2016 seharusnya menjadi alasan bagi DPR memacu kinerjanya.

Sibuk mengomentari (baca: fungsi pengawasan) dinamika politik dan hukum di Indonesia, bukan berarti fungsi legislasi menjadi kendor, karena keduanya adalah tugas DPR yang harus berjalan bersama-sama.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon 'sibuk' ikut dalam Aksi Bela Islam jilid pertama pada 4 November 2016 yang menuai pro kontra. Ade Koomaruddin selaku Ketua DPR saat itu, sibuk mengamankan posisi agar tidak tergantikan kembali oleh Setya, meskipun gagal mempertahankannya.

DPR tak lagi menjadi pusat perhatian, yang seharusnya membuat mereka bekerja lebih maksimal saat jauh dari sorotan publik.(CNNIndonesia)

Editor : Hadi Rasyidi




BDG.NEWS, Bandung- Nanti malam, jam 00.00 wib, manusia diseluruh dunia akan merayakan pergantian tahun baru 2017. Dari dulu sampai sekarang, seolah perayaan tahun baru masehi ini sudah menjadi kebiasaan yang lumrah dan wajib dilaksanakan. Tentu untuk non Muslim, mungkin tidak masalah. Tetapi sebagai umat Islam sebenarnya harus mengetahui, bagaimana perayaan tahun baruan nanti malam berdasarkan pandangan Islam ? karena standar perbuatan umat Islam hanya dua saja, yaitu halal, haram, wajib, sunah, makruh atau mubah. Oleh karena itu, berikut Ustadz menjawab hukum merayakan tahun baru masehi menurut pandangan Islam.  


Tanya:

Ustadz, bolehkah seorang muslim ikut merayakan tahun baru?


Jawab :

Perayaan tahun baru Masehi (new year’s day, al ihtifal bi rasi as sanah) bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nashrani. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru yang awalnya diresmikan Kaisar Romawi Julius Caesar (tahun 46 SM), diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi Katolik, yaitu Paus Gregorius XII tahun 1582. Penetapan ini kemudian diadopsi oleh hampir seluruh negara Eropa Barat yang Kristen sebelum mereka mengadopsi kalender Gregorian tahun 1752. (www.en.wikipedia.org; www.history.com)

Bentuk perayaannya di Barat bermacam-macam, baik berupa ibadah seperti layanan ibadah di gereja (church servives), maupun aktivitas non-ibadah, seperti parade/karnaval, menikmati berbagai hiburan (entertaintment), berolahraga seperti hockey es dan American football(rugby), menikmati makanan tradisional, berkumpul dengan keluarga (family time), dan lain-lain. (www.en.wikipedia.org).

Berdasarkan manath (fakta hukum) tersebut, haram hukumnya seorang muslim ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Dalil keharamannya ada 2 (dua); Pertama, dalil umum yang mengharamkan kaum muslimin menyerupai kaum kafir (tasyabbuh bi al kuffaar). Kedua, dalil khusus yang mengharamkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir (tasyabbuh bi al kuffaar fi a’yaadihim).

Dalil umum yang mengharamkan menyerupai kaum kafir antara lain firman Allah SWT (artinya) : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) ‘Raa’ina’ tetapi katakanlah ‘Unzhurna’ dan ‘dengarlah’. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.” (QS Al Baqarah : 104). Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah SWT telah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam ucapan dan perbuatan mereka. Karena orang Yahudi menggumamkan kata‘ru’uunah’ (bodoh sekali) sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW seakan-akan mereka mengucapkan ‘raa’ina’(perhatikanlah kami). (Tafsir Ibnu Katsir, 1/149).

Ayat-ayat yang semakna ini banyak, antara lain QS Al Baqarah : 120, QS Al Baqarah : 145; QS Ali ‘Imran : 156, QS Al Hasyr : 19; QS Al Jatsiyah : 18-19; dll (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 12/7; Wail Zhawahiri Salamah, At Tasyabbuh Qawa’iduhu wa Dhawabituhu, hlm. 4-7;Mazhahir At Tasyabbuh bil Kuffar fi Al ‘Ashr Al Hadits, hlm. 28-34).

Dalil umum lainnya sabda Rasulullah SAW, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR Ahmad, 5/20; Abu Dawud no 403). Imam Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan sanad hadits ini hasan. (Fathul Bari, 10/271).

Hadits tersebut telah mengharamkan umat Islam menyerupai kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka (fi khasha`ishihim), seperti aqidah dan ibadah mereka, hari raya mereka, pakaian khas mereka, cara hidup mereka, dll. (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 12/7; Ali bin Ibrahim ‘Ajjin, Mukhalafatul Kuffar fi As Sunnah An Nabawiyyah, hlm. 22-23).

Selain dalil umum, terdapat dalil khusus yang mengharamkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir. Dari Anas RA, dia berkata,”Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, sedang mereka (umat Islam) mempunyai dua hari yang mereka gunakan untuk bermain-main. Rasulullah SAW bertanya,’Apakah dua hari ini?’ Mereka menjawab,’Dahulu kami bermain-main pada dua hari itu pada masa Jahiliyyah.’ Rasulullah SAW bersabda,’Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.” (HR Abu Dawud, no 1134). Hadits ini dengan jelas telah melarang kaum muslimin untuk merayakan hari raya kaum kafir. (Ali bin Ibrahim ‘Ajjin, Mukhalafatul Kuffar fi As Sunnah An Nabawiyyah, hlm. 173).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, haram hukumnya seorang muslim merayakan tahun baru, misalnya dengan meniup terompet, menyalakan kembang api, menunggu detik-detik pergantian tahun, memberi ucapan selamat tahun baru, makan-makan, dan sebagainya. Semuanya haram karena termasuk menyerupai kaum kafir (tasyabbuh bi al kuffaar) yang telah diharamkan Islam.Wallahu a’lam.[]   KH. M Shiddiq Al Jawi

Editor : Hadi Rasyidi



BDG.NEWS, Bandung - Selama tahun 2016, jumlah pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat meningkat sekitar 26,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Bandung menempatkan posisi pertama dalam pengungkapan jenis kejahatan tersebut.

"Tahun 2015 ada 2.692 kasus, sedangkan 2016 3.394 kasus. Dengan demikian ada kenaikan sekitar 26,07 persen. Kasus dominan masih jenis ganja dan sabu," ujar Direktur Narkoba Polda Jawa Barat Asep Jaenal, di Mapolda Jawa Barat, Jumat 30 Desember 2016.

Dia menuturkan, peningkatan jumlah pengungkapan kasus narkoba ini sejalan dengan bertambah jumlah tersangka yang diamankan. Tahun 2015, tercatat 3.257 tersangka yang diringkus terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tahun 2016, pangkatnya meningkat sekitar 22 persen menjadi 3.985 tersangka.

Untuk barang bukti yang diamankan, tahun 2015 ganja 282 kilogram, tahun 2016 408,648 kilogram. Narkoba jenis sabu pada tahun 2015 sebanyak 519 gram, sedangkan tahun 2016 sebanyak 14.101 gram. Narkoba jenis ekstasi 684 butir pada tahun 2015, naik pada tahun 2016 menjadi 1.613 butir. Minuman beralkohol ilegal yang disita tahun 2015 sebanyak 66.180 botol menjadi 33.057 botol pada tahun 2016.

Dilihat dari wilayah hukum terjadinya pengungkapan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dia menuturkan, Polrestabes Bandung menempatkan posisi tertinggi, diikuti Kabupaten Bandung da Polres Bogor. "Ini dipengaruhi situasi perkotaan, banyak konsumen di daerah ini, banyak pusat perekonomian, pusat bisnis dan hiburan," katanya.

Berkaitan dengan masih adanya pengungkapan jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas, dia menambahkan, antisipasi masih terus dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. "Antisipasinya kita melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kanwil Kemenkumham, kerja sama dengan BNN untuk melaksanakan kegiatan, terutama yang bersifat preemtif dan preventif," kata Asep. (PR)

Editor : Hadi Rasyidi


oleh: Irena Handono (Pakar Kristologi)
Sejarah Terompet dan Topi Kerucut Tahun Baru
Siapa yang tak kepincut dengan bersahut-sahutan meniup terompet tepat pada pergantian tahun? Seru, memang, Apalagi buat anak-anak muda jaman sekarang. Tapi ingat, meniup terompet pada malam peringatan Tahun Baru rupanya merupakan salah satu bentuk tasyabbuh yang tidak disadari.
Meniup terompet pada tahun baru merupakan budaya masyarakat Yahudi untuk menyambut datangnya Rosh Hasanah atau tahun baru Taurat, yang jatuh pada bulan ketujuh atau tanggal 1 bulan Tishri dalam kalender Ibrani purba.
“Katakanlah kepada orang-orang Isra’el, begini: Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai (terompet), yakni hari pertemuan kudus” (Imamat 23:24)
Dan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam sama sekali tidak menyukainya. Mengapa? Sebab, membunyikan terompet adalah perilaku orang-orang Yahudi.
Dari Abu ‘Umair bin Anas dari bibinya yang termasuk shahabiyah anshar, “Nabi memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang untuk shalat berjamaah. Ada beberapa orang yang memberikan usulan. Yang pertama mengatakan, ‘Kibarkanlah bendera ketika waktu shalat tiba. Jika orang-orang melihat ada bendera yang berkibar maka mereka akan saling memberi tahukan tibanya waktu shalat’. Namun Nabi tidak menyetujuinya. Orang kedua mengusulkan agar memakai terompet. Nabi pun tidak setuju, beliau bersabda, ‘Membunyikan terompet adalah perilaku orang-orang Yahudi.’ Orang ketiga mengusulkan agar memakai lonceng. Nabi berkomentar, ‘Itu adalah perilaku Nasrani.’ Setelah kejadian tersebut, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi pun pulang.” (HR. Abu Daud, no.498 dan Al-Baihaqi, no.1704).
Topi Kerucut di Balik Sejarah Kelam Inkuisisi Spanyol
Dahulu, pada masa Raja Ferdinand dan Ratu Isabela berkuasa di Andalusia -- ketika kaum muslimin dibantai – keduanya memberi jaminan hidup kepada orang Islam dengan satu syarat, yakni keluar dari Islam.
Maka untuk membedakan mana yang sudah murtad dan mana yang belum adalah ketika seorang muslim menggunakan baju seragam dan topi berbentuk kerucut dengan nama Sambenito (ada pula yang menyebut Sanbenito). Jadi, Sambenito adalah sebuah tanda berupa pakaian khusus untuk membedakan mana yang sudah di-converso (murtad).
Saat itu umat Islam di Andalusia dibantai, kecuali yang memakai Sambenito. Itu sama artinya dengan bersedia mengikuti agama Ratu Isabela. Topi ala Sambenito itulah sebagai simbol orang Islam yang sudah murtad. Topi itu digunakan saat keluar rumah, termasuk ketika ke pasar. Dengan menggunakan sanbenito, mereka aman dan tidak dibunuh.
Setelah pembantaian selesai, agenda Ratu Isabela selanjutnya adalah mengejar muslim yang lari dan bersembunyi ke Amerika Selatan. Orang Islam yang tertangkap lalu diseret ke lembaga inkuisi (penyiksaan). Adapun orang pertama yang ditunjuk Ferdinand dan Isabela untuk melaksanakan inkuisi adalah Torquemada. Ia adalah Jenderal Yahudi yang dikenal sebagai pembantai umat Islam Andalusia.
Bukan hanya orang Islam saja yang diseret ke lembaga inkuisisi, tapi juga orang Yahudi yang menolak murtad. Di tanah lapang, mereka kemudian ada yang dibakar hidup-hidup, ada pula yang disiksa dengan kayu yang diruncingkan dan ditusuk dari bagian (maaf) duburnya. Penyiksaan lainnya ada yang dipatahkan kakinya. Kekejaman inkuisisi itu memang hendak membuat mati seseorang dengan secara perlahan, bahkan sambil tersenyum. Sadis!
Tanpa disadari, topi kerucut yang bernama Sambenito ini sudah menjamur ke berbagai perayaan, termasuk ulang tahun. Maka, orang tua yang merayakan anaknya ulang tahun dan disertai topi kerucut seraya mendoakan anaknya menjadi anak yang sholeh-sholehah, justru mereka membuat pengumuman resmi bahwa anaknya telah murtad.
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Al Isra:36)

Orasi yang disampaikan oleh Firmansyah, selaku Ketua Gema Pembebasan Jawa Barat

Bdg.News. Bandung, - Dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowidodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) Indonesia makin terjajah, Gema Pembebasan Jawa Barat mengadakan Aksi Damai di bandung, Jumat, 30/12/16.

Aksi bertajuk "Refleksi Akhir Tahun 2016: Indonesia Dalam Persekongkolan Jahat Kapitalisme Asing dan Aseng, Bebaskan Dengan Ideologi Islam" ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di kota Bandung dan Cimahi.

Sebelum berorasi depan Gedung Sate, peserta melakukan long March, dari Jalan Gelap Nyawang Bandung (dekat mesjid Salman ITB) melewati kampus Unikom, Unpad Dipati Ukur Bandung hingga depan Gedung Sate.

Ketua Gema Pembebasan Jawa Barat, Firmansyah mengatakan dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi - JK Indonesia bukanya makin membaik akan tetapi makin rumit dan tercengkram oleh kapitalisme Asing dan Aseng.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, Indonesia bukan makin baik, tapi makin terjajah oleh para kapitalis Asing dan Aseng," kata Firmansyah.
"Genap dua tahun telah berselang Rezim Jokowi-JK semakin memperumit keadaan masyarakat dalam berbagai segmen kehidupan. Alih-alih mengadakan perubahan dengan semangat blusukan dan citarasa merakyat, justru Rezim ini lebih buas dengan mengencangkan hegemoni kapitalisme untuk tertancap diatas tanah Indonesia. Betapa tidak, corak ini sangat jelas tatkala 13 kebijakan ekonomi yang digaungkan oleh Jokowi menghimpun aturan main kapitalis dan menabrak konstitusi dan tidak berpihak kepada rakyat, seperti UU Migas, UU Mineba, UU PMA, UU BUMN dll. Belum lagi persekongkolan jahat antara penguasa dan pengusaha besar melahirkan payung Tax Amnesty yang menjamin penggelembungan harta dikalangan mereka tanpa takut harus membangkang terhadap kewajiban membayar pajak," lanjut Firmansyah dalam orasinya.

"Problem itu tidak berhenti, Anggaran sebesar 20% dari APBN rupanya tidak mampu membenahi problem yang ada, Pendidikan terkooptasi dan keluar dari batas negara sehingga menjadi bagian integral dari kerangka global kapitalisme, hal itu ditunjukan dengan persetujuan WTO melalui GATS untuk mengakui aspek potensial dalam hal jasa untuk diliberalisasikan, itulah sektor pendidikan. Tidak terkecuali WB (Bank Dunia) yang menjadi salah satu kaki tangan AS mengendalikan sektor ini dengan beberapa formula: (1) Differensiasi pendidikan tinggi, (2) Differensiasi pendanaan, (3) Pendefinisian ulang peran pemerintah dan (4) Pembuatan kebijakan berkonsentrasi pada kualitas, performa dan persamaan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kebijakan kontra produktif dalam mengetaskan problem migas yakni dengan penghapusan subsidi BBM sehingga harga diserahkan kepada mekanisme pasar" tambah Firmansyah.

Dari segi hukum Firmansyah menilai, kepemimpinan Jokowi - JK sangat lemah, bukannya membasmi koruptor malah pelemahan KPK semakin terlihat.
"Kebuntuan dalam bidang hukum tak bisa dielakan lagi, Rezim Jokowi-JK tidak ada sikap tegas dalam menuntaskan berbagai konflik yang ada, bahkan dalam tataran kekuasaan sekalipun sebagaimana konflik KPK-Polri. Justru alih-alih menegakan hukum, meminimalisir koruptor tapi upaya pelumpuhan terhadap KPK terus dilakukan. Belum lagi beberapa kasus besar yang dibiarkan begitu saja semisal kasus sumber waras, reklamasi Jakarta dan centuri bahkan BLBI yang tidak tersentuh sama sekali. Dari rentetan problem ini tampak jelas, bahwa Rezim Jokowi-JK tengah dalam pusaran dan persekongkolan Kapitalisme Barat AS melalui berbagai serabut kakinya dalam mencekik rakyat Indonesia," Tegasnya.

Menurut Firmansyah, seharusnya Rezim Jokowi - JK menyadari bahwa negara Cina kini bertranformasi menjadi negara kapitalis yang senang memberangus kekayaan yang ada di Indonesia layaknya Amerika terhadap Indonesia.
"Semestinya Rezim Jokowi-JK menyadari bahwa sesungguhnya Cina kini telah bertransformasi menjadi negara kapitalis yang dengan tamak memberangus kekayaan yang ada di Indonesia, sebagaimana AS dan negara sekutunya. Dalih kedekatan secara historis tidaklah pantas untuk menjadi alat pembenaran kerjasama antara Cina dan Indonesia, karena Cina baik dalam keadaan komunis maupun kapitalis sama-sama membahayakan negeri ini dan akan menjadikan negeri ini sebagai negeri yang miskin," Paparnya.

Menyikapi beberapa persoalan tersebut Firmansyah, selaku  Ketua Gema Pembebasan Jawa Barat memberikan Pernyataan Sikap sebagai berikut:
1.Menentang segala bentuk intervensi Asing dan Aseng, sehingga menyebabkan kekisruhan politik dan carut-marutnya kebijakan ekonomi, ditambah mentalitas terjajah dari ketundukan pemerintah kepada korporasi asing yang datang berhamburan dalam wujud utang dan investasi,

2.Menggugat kepemimpinan Jokowi-JK yang tidak mampu mengetaskan berbagai problem bidang kehidupan, justru malah memperburuk keadaan dengan memberikan “karpet merah” bagi kapitalisme Aseng (Cina) untuk berkolaborasi dengan kapitalisme Asing (AS), 

3.Menggugat sistem demokrasi yang dengannya menghancurkan tatanan kehidupan berbasis pada empat pilar kebebasan sehingga memicu pengendalian politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan dilakukan oleh para kapitalis dan memperalatnya demi mengakumulasikan kekayaan dan kepentingan dirinya sendiri, 

4 Dengan memahami bahwa demokrasi adalah jalan bagi para penjajah untuk melakukan penguasaan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan SDA melimpah, maka harus membuang sistem ini karena pada hakikatnya telah menentang kedaulatan di tangan Allah SWT dan merampas kekuasaan di tangan Umat, 

5.Menyadari bahwa berbagai solusi penyelesaian tidak akan pernah bisa terealisasi tanpa adanya institusi pelaksana, maka tiada lain jalan satu-satunya, mutlak adanya upaya untuk menerapkan syariah dan menegakkan Khilafah di negeri ini untuk menerapkan solusi komprehensif dari Ideologi Islam secara total dalam berbagai aspek kehidupan.

Editor: Irfan


Peserta Aksi membentangkan spanduk bertuliskan "Refleksi Akhir Tahun 2016: Indonesia Dalam Persekongkolan Jahat Kapitalisme Asing dan Aseng, Bebaskan Dengan Ideologi Islam"





BDG.NEWS, Purwakarta - Tol Cipularang KM 66 dari arah Jakarta menuju Bandung di tutup total dan dialihkan ke arah Cikampek/Jalan Tol Cipali. Berdasarkan rilis yang diterima dari PT Jasa Marga mengungkapkan bahwa pada Rabu 28 Desember 2016 pagi, telah terjadi kepadatan di KM 78-KM 84, Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi).

Pengalihan dilakukan untuk mengurangi kepadatan sekitar Jatiluhur, Purwakarta. Penutupan sudah diberlakukan sejak pukul 6.07 WIB. Lalu lintas di KM 66 dari arah Jalan Tol Jakarta ke arah Cipularang untuk sementara ini ditutup total. Pengalihan kendaraan pun dilakukan menuju arah Tol Cipali.

Penutupan dilakukan untuk mengurangi beban antrean di Tol Cipularang arah ke Bandung. Serta saat ini sedang berlangsung tahap perbaikan Jembatan Cisomang di kilometer 100,8 ruas Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi).

Pengguna jalan dari arah Jakarta diimbau untuk keluar di Gerbang Tol Cikampek, lalu belok kanan, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalan arteri Sadang-Purwakarta. 

Opsi lain adalah pengguna jalan bisa melalui Jalan Tol Cipali, keluar di Gerbang Tol Subang. Lalu melanjutkan perjalanan melalui jalan arteri Subang-Ciater-Lembang-Bandung. Atau bisa melalui jalur alternatif Jonggol/Puncak/Subang.

Pihak Jasa Marga juga mengimbau agar pengguna jalan bisa mengantisipasi perjalanan melalui informasi kondisi lalu lintas yang bisa didapatkan melalui:

Jasa Marga Traffic Information Center (14080)
Twitter @PTJASAMARGA
Live Streaming www.jasamargalive.com
Aplikasi Mobile: JMCARe.

Sumber : Pikiran Rakyat


Oleh : H. Luthfi H.

أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن حاتم الأصم يقول: "من أصبح وهو مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلب في رضا الله: أولها الثقة بالله, ثم التوكل, ثم الإخلاص, ثم المعرفة، والأشياء كلها تتم بالمعرفة". فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب - الجزء الثامن

Al Hafidz Abu Naim dalam "Hilyatul Auliya" dari Hatim al Asham menyatakan: "Barangsiapa yang istiqamah berada dalam empat hal, maka ia akan mendapat ridho' Allah SWT. Yakni tsiqah kepada Allah, Tawakkal, Ikhlas, dan Ma'firat. Dan segala sesuatunya akan sempurna dengan ma'rifat kepada Allah SWT." (Fashal Khitab, Zuhud, Raqaaiq dan Adab", Juz 2). 

Pertama, Tsiqah (percaya) kepada Allah artinya membenarkan apa-apa yang diperintah, dikabarkan, dan dijanjikan Allah kepada kita. Karena sesungguhnya Allah SWT adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik penepat janji, dan Dia tidak pernah menyalahi akan janjinya. Firman Allah: 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّـهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّـهِ قِيلًا

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, mereka akan Kami masukkan ke dalam surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah?" (An Nisa 122).

Demikian pula firman-Nya dalam Surat Az Zumar 20. 

(لَـٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

"Tetapi orang-orang yang bertakwa terhadap Tuhan-nya bagi mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan mengingkari janjinya". 

اللهم اجعلنا من الذين اتقوا ربهم وعملوا الصالحات ... آمين يا رب العالمين!!

"Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan beramal sholeh amin ya Rabbal alamin".

Kedua, Tawakkal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah adalah sesuatu yang dituntut selain kita melakukan usaha sebagai sebuah kausalitas. Tawakkal bukan sikap pasrah. Tawakkal merupakan sikap hati, keimanan, bahwa hanya Allah SWT satu-satunya Dzat yang layak dijadikan sandaran, dan penentu atas segala keberhasilan. Firman Allah SWT.

(وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ).
"Dan hanya kepada Allah kalian bertawakkal, jika kalian orang-orang yang beriman" (Al Maidah 23)

اللهم اجعلنا ممن يتوكلون عليك حق توكله ... آمين يا رب العالمين!! 

"Ya Allah, jadikanlah kami diantra orang-orang yang bertawakal kepada-Mu dengan sebenar-benar tawakal, Amin ya Rabbal 'alamin".

Ketiga, Ikhlas. Sikap ikhlas ini dituntut dalam segala perkataan, perbuatan, dakwah dan serangkaian amal ibadah lainnya. Hanya kepada Allah lah segala perkataan dan berbuatan kita persembahkan. Firman Allah SWT. 

(فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ). 

"Maka beribadahlah kalian kepada Allah dengan penuh keikhlasan, baginya agama ini, walaupun orang-orang kafir membenci" (Ghaafir: 14)

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

"Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dengan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat" (Al Bayyinah 5). 

اللهم اجعلنا ممن يعبدون الله مخلصين له الدين ... آمين يا رب العالمين!!

"Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan agama yang lurus. Amin ya Rabbal alamin."

Keempat, Ma'rifat kepada Allah. Yakni ilmu pengetahuan yang meniadakan kebodohan. Siapa saja yang memiliki pengetahuan akan berbeda dengan orang yang bodoh. Siapa yang mengetahui tidak seperti orang yang tidak mengetahui. 

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)

"Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahhui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanyalah orang yang berfikir (berakal) yang akan mengambil pelajaran" (Az Zumar 9)

Sungguh suatu kebenaran bahwa tidak sama antara orang-orang tidak mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Seorang ulama memiliki kedudukan istimewa dan tinggi di sisi Allah. Allah akan meninggikan derajat mereka di surga nanti. Firman Allah. 

(يَرْفَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ). 

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah terhadap segala yang kalian kerjakan Maha Mengetahui" (Al Mujadalah 11)

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحعلنا وإياكم من الذين آمنوا ومن الذين أوتوا العلم فيرفعهم درجات ... إنه ولي ذلك والقادر عليه... آمين يا رب العالمين!!

"Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung, Pengatur 'Arys yang Mulia, untuk menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk orang-orang yang diberikan ilmu sehingga mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sesungguhnya hanya Allah pelindung kita dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal alamin".



Oleh: Hafidz Abdurrahman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “terorisme” diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Pelakunya disebut teroris, yaitu orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, cet. IV, 1995, 1048).
Jika kita menggunakan definisi ini, maka masalah terorisme ini bisa dipetakan menjadi dua: Pertama, tindakan kekerasan yang melanggar hak orang lain, yang menyebabkan hilangnya harta, nyawa dan kehormatan. Kedua, kekacauan, instabilitas politik dan keamanan.
Terorisme: Crime Again Humanity
Sebagai agama dan ideologi yang lengkap dan sempurna, Islam telah memberikan solusi yang jelas dan tegas terhadap kedua poin di atas. Tindakan teror, baik secara verbal maupun fisik, sama-sama diharamkan oleh Islam. Nabi menyatakan, “Siapa saja yang meneror orang Islam demi mendapatkan ridha penguasa, maka dia akan diseret pada Hari Kiamat bersamanya.” (Lihat, as-Suyuthi, Jami’ al-Masanid wa al-Marasil, VII/44). Teror yang dimasuk di sini bisa berbentuk verbal maupun fisik. Demikian juga hadits Nabi, “Siapa yang menghunus pedang terhadap seorang Muslim, maka benar-benar telah menumpahkan darahnya.” (Lihat, as-Syaibani, Syarah as-Sair al-Kabir, I/6). Kedua hadits ini jelas mengharamkan tindakan teror. Karena itu, tindakan ini dianggap pelanggaran syar’i (mukhalafah syar’iyyah), dan merupakan bentuk krimininal (jarimah).
Dalam Islam, setiap pelanggaran ada sanksinya, sesuai dengan bentuk dan kadarnya. Jika tindakan teror yang dilakukannya menyebabkan hilangnya nyawa orang banyak, maka menurut mazhab Hanafi, orang tersebut harus dibunuh, tidak perlu membayar diyat. Namun, menurut Imam as-Syafii, itu belum cukup. Selain harus dibunuh, dia diwajibkan membayar diyat kepada seluruh keluarga korban. Alasannya, karena nyawa yang dia renggut lebih dari satu. Jika di-qishash, maka nyawanya hanya berlaku untuk satu korban, sementara korban yang lain belum mendapat bagian. Karena itu, dia wajib membayar diyat, agar defisit qishash tersebut bisa ditutup (Lihat, as-Sarakhsi, al-Mabsuth, III/99).
Namun, jika tindakan teror yang dilakukan tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi hanya menimbulkan hilangnya anggota badan, maka Islam menetapkan diyat untuk masing-masing. Dengan ketentuan: (1) Jika anggota badan tersebut hanya mempunyai satu organ, maka jika organ tersebut terluka, wajib dibayar 100 unta; (2) Jika terdiri dari dua organ, dan yang terluka hanya salah satu, seperti telinga sebelah kiri, maka wajib dibayar 50 unta; (3) Jika terdiri dari sepuluh bagian, seperti jari, maka setiap jari wajib dibayar 10 unta. Diyat ini berlaku, jika organ tersebut hilang. Namun, jika hanya terluka, dan luka tersebut luka dalam, maka diyat yang harus dibayar adalah sepertiga (Lihat, al-Maliki, Nidzam al-‘Uqubat).
Demikian juga terkait dengan harta yang dirusak, dan kehormatan wanita yang direnggut, semuanya ada balasannya. Semuanya ini telah dirinci dan dibahas oleh para fuqaha, dan banyak kita temukan rinciannya di dalam kitab-kitab fiqih mereka. Inilah ketentuan Islam terkait dengan teror yang mengakibatkan hilangnya nyawa, harta dan kehormatan, dilihat dari aspek tindakan kriminalnya.
Terorisme: Ancaman Keamanan
Dampak yang diinginkan oleh aksi teror, sebenarnya bukan hanya menghilangkan nyawa, harta dan kehormatan, tetapi untuk mengganggu keamanan dan menciptakan kengerian di tengah-tengah masyarakat. Aksi teror ini termasuk dalam kategori kegiatan yang bisa mengancam keamanan, meski bukan satu-satunya. Sebab, masih ada kegiatan lain yang bisa mengancam keamanan.
Sebut saja, murtad dari Islam, bughat (memberontak) baik disertai aksi perusakan, pembakaran, sabotase dan pendudukan pos-pos vital di dalam negara, disertai dengan serangan terhadap kepemilikan individu, umum dan negara, atau memisahkankan diri dari negara dengan mengangkat senjata dan melakukan perang terhadap negara. Selain itu, termasuk aktivitas yang mengancam keamanan adalah perompakan, pembajakan, merampok harta dan menghilangkan nyawa pemiliknya. Juga serangan terhadap harta orang awam, baik dengan mencuri, merampok maupun korupsi; serangan terhadap jiwa mereka, baik dengan memukul, melukai maupun membunuh, serta serangan terhadap kehormatan mereka, baik dengan pembunuhan karakter, tuduhan berzina maupun menzinai. Selain aktivitas yang jelas-jelas mengancam keamanan tadi, ada aktivitas lain yang dilakukan oleh Ahl Raib, Muslim maupun non-Muslim yang bekerja sama dengan negara kafir harbi untuk menghancurkan negara Islam. Ini juga termasuk aktivitas yang bisa mengancam keamanan negara.
Terhadap masing-masing aktivitas tersebut, Islam telah menetapkan hukum yang jelas dan tegas. Orang murtad, termasuk mereka yang mengemban dan menyebarkan paham sesat, baik dengan embel-embel Islam maupun tidak, jika sebelumnya Muslim, maka dia diminta bertaubat, dan diberi waktu tiga hari. Jika dalam waktu tersebut tidak bertaubat, maka dia harus dibunuh. Terhadap bughat (memberontak) baik disertai aksi perusakan, pembakaran, sabotase dan pendudukan pos-pos vital di dalam negara, disertai dengan serangan terhadap kepemilikan individu, umum dan negara, namun tidak mengangkat senjata, maka mereka harus dihentikan oleh polisi. Jika polisi tidak mampu, maka bisa meminta bantuan tentara. Namun, jika mereka mengangkat senjata dan melancarkan perang, maka mereka harus diperangi. Dalam hal ini, selain polisi, tentara bisa dilibatkan, hingga mereka berhasil dilumpuhkan. Namun, sebelumnya, mereka harus diminta untuk kembali, meletakkan senjata dan taat kepada negara. Jika tidak bersedia, baru diperangi.
Terhadap perompakan, pembajakan, merampok harta dan menghilangkan nyawa pemiliknya, mereka harus diberantas oleh kepolisian untuk dihabisi, karena perang melawan mereka bukan perang untuk memberi pelajaran, tetapi untuk membasmi. Mereka bisa dibunuh, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, disalib dan dibuang ke luar kota. Ada yang cukup dipotong tangan dan kaki secara menyilang, tidak dibunuh. Atau, ada yang hanya dibuang, tidak dipotong tangan dan kakinya, dan tidak dibunuh. Semuanya sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.
Demikian juga serangan terhadap harta orang awam, baik dengan mencuri, merampok maupun korupsi; serangan terhadap jiwa mereka, baik dengan memukul, melukai maupun membunuh, serta serangan terhadap kehormatan mereka, baik dengan pembunuhan karakter, tuduhan berzina maupun mezinai, maka negara bisa mengawasi, mengontrol dan menghukum mereka dengan menerapkan hukum-hukum peradilan yang terkait.
Semuanya ini dilakukan berdasarkan bukti, dan tidak boleh ada sanksi apapun yang dijatuhkan kepada mereka hanya karena “diduga”. Sebab, prinsip pengadilan dalam Islam adalah, al-ashl bara’tu ad-dzimmah (asas praduga tidak bersalah). Islam membolehkan dilakukannya penangkapan, jika ada indikasi kuat yang mengarah kepada pelaku, agar bisa ditanya. Meski begitu, dengan tegas Islam mengharamkan penyiksaan, teror dan sejenisnya terhadap orang yang diduga atau dituduh sebagai pelaku. Islam mengharamkan aktivitas spionase terhadap mereka, termasuk menyadap telpon, email dan sebagainya.
Namun, larangan spionase tersebut dikecualikan terhadap Ahl Raib. Meski boleh jadi mereka adalah Muslim, tetapi karena keterkaitan mereka dengan orang Kafir Harbi fi’lan, dan kebolehan untuk memata-matainya, maka hal yang sama juga berlaku terhadap Ahl Raib ini. Meski demikian, kebolehan tersebut dibatasi dengan dua syarat: Pertama, jika Departemen Perang dan Keamanan Dalam Negeri menyatakan, bahwa hasil pengawasannya membuktikan mereka terlibat dengan negara kafir harbi fi’lanKedua, hasil pengawasan tersebut kemudian diserahkan kepada Qadhi Hisbah, dan Qadhi Hisbah menyatakan bahwa aktivitas mereka bisa membahayakan Islam dan kaum Muslim. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka negara melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri bisa memata-matai mereka. Namun, jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak boleh.
Dengan cara seperti itu, negara akan bisa menyelesaikan masalah terorisme dari akar-akarnya. Solusi yang dibangun berdasarkan fakta kejahatan yang memang benar-benar telah dilakukan oleh pelakunya, bukan sekedar dugaan, apalagi rekayasa demi kepentingan politik penguasa komprador dan majikannya. Wallahu a’lam.




Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy
Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ dan Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

Akhir-akhir ini ada perspektif publik yang berubah dalam menyikapi terorisme. Bila sebelumnya selalu mengamini setiap nalar yang dibangun state, akhir-akhir ini publik mencoba menggugat nalar tersebut. Gugatan publik sangat rasional. Pertama, anggaran pemberantasan teroris termasuk cukup besar. Tahun 2014 saja sebesar Rp 44 triliun. Pada APBNP 2016, Densus 88 mendapat tambahan dana Rp 1,9 triliun.

Kedua, terlalu seringnya kepolisian melanggar hak asasi manusia atas mereka yang diduga teroris. Main tembak dan bunuh tanpa melalui proses mengadilan seakan menjadi kelaziman dalam penanganan kasus atas terduga teroris. Dari data yang sempat beredar di media, sedikitnya ada 121 terduga teroris tewas tanpa lewat proses hukum. Ketiga, hampir setiap kasus "bom teroris" menyisakan kejanggalan yang mengundang kritik atau setidaknya tanda tanya publik.
Misalnya, terlalu seringnya ditemukan kartu identitas, KTP, atau paspor. Anehnya, selalu saja dalam KTP atau paspor itu tertulis beragama Islam. Seolah ingin membangun nalar bahwa teroris pasti Muslim. Modus ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dalam pemberantasan terorisme global. Saat terjadi "bom Paris", ditemukan paspor yang masih dalam kondisi utuh tanpa rusak sedikit pun.
Padahal, semua benda di sekelilingnya hancur dan hangus berantakan. Secara nalar, rasanya tak mungkin ada teroris jihadis yang mau identitasnya diketahui. Dalam kasus "bom ricecooker" juga ditemukan KTP. Janggalnya, dalam KTP tersebut terlihat foto pelaku perempuan tak mengenakan jilbab. Kalau pelakunya teroris jihadis, rasanya tak mungkin mau membiarkan auratnya terbuka meski hanya di KTP.
Gugatan publik ini sebenarnya sudah mulai terasa saat mencuat kasus Siyono yang meninggal secara tidak wajar di tangan Densus 88. Kasus ini mendapat gugatan banyak pihak. Muhammadiyah sampai menurunkan tim forensik mengusut kematian Siyono. Hasilnya, kematian Siyono diyakini tidak wajar, ditemukan banyak tanda kekerasan pada tubuhnya dari kepala hingga kaki. Tim forensik tidak menemukan adanya perlawanan dari Siyono seperti hasil pemeriksaan Densus 88.
Selain kejanggalan yang kerap terjadi, juga patut dipertanyakan adalah nalar state dalam pemberantasan terorisme. Ada dua nalar yang tak logis yang terus dikampanyekan ke masyarakat. Pertama, pelaku teroris adalah penganut radikalisme, fundamentalisme, dan ekstremisme. Mereka hendak mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau khilafah, memandang demokrasi sebagai sistem kufur.
Mereka juga menyebut pemerintah sebagai tagut. Kalau nalar yang dibangun demikian, mestinya sasaran teroris adalah simbol-simbol state dan perlawanannya bersifat vertikal, bukan horizontal. Tapi, kita tengok, korban "bom teroris" selama ini sama sekali tak menggambarkan perlawanan vertikal, tak menggambarkan cara kerja teroris yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam, menganggap pemimpin sebagai tagut.
Sebab, yang menjadi sasaran adalah orang yang tengah rekreasi di Bali. Masjid, mushala, gereja, hotel, dan mal menjadi sasaran. Bahkan, belum lama ini anak-anak di Samarinda juga menjadi korban. Kerja pelaku "bom teroris" ini tentu tak nyambung dengan nalar state dan patut dipertanyakan. Apakah benar kerja teroris jihadis itu menghendaki berdirinya negara Islam, menerapkan khilafah, menganggap pemerintah sebagai tagut.
Atau, ini sekadar propaganda murahan berkedok terorisme dengan target menyudutkan Islam, sebagaimana kerap dilakukan kalangan Islamofobia yang bertebaran di mana-mana, termasuk di Istana, jajaran kepolisian, dan militer. Kerja-kerja teroris model ini sebenarnya masih menggunakan model lama. Setidaknya ada dua model yang sama. Pertama, dari sisi pelaku selalu disematkan kepada orang Islam atau kelompok yang identik dengan Islam.
Kedua, sasaran korban peledakan bom selalu ruang publik, bukan institusi vital milik negara. Publik tentu ingat pembajakan pesawat Garuda di Don Muang Thailand, 1981. Sekadar diketahui, yang dituduh membajak adalah apa yang oleh pihak militer saat itu sebagai Komando Jihad. Hebat benar teroris Muslim Indonesia pada 1981 sudah bisa membajak pesawat. Ini yang saya sebut cara murahan untuk menyematkan baju teroris pada Islam.
Contoh lainnya kasus peledakan BCA di Pecenongan, Jakarta Pusat, 1984, yang menjadi tertuduh adalah AM Fatwa, mantan menteri perindustrian M Sanusi, dan HR Darsono. Menurut pengakuan pelaku peledakan, peledakan BCA disebutnya sebagai pelampiasan atas tragedi Tanjung Priok 1983 yang menewaskan ratusan, bahkan ada yang menyebut ribuan umat Islam.
Masih ingat pula peledakan Candi Borobudur 1985? Yang dituduh sebagai pelaku peledakan, selain Komando Jihad, juga Husein Ali al-Habsyi, ulama tua yang (mohon maaf) matanya sudah tidak bisa melihat. Husein divonis seumur hidup. Nalar sehat mana yang bisa memercayai bahwa ulama buta dituduh terlibat peledakan Candi Borobudur. Modusnya nyaris tak berbeda jauh dengan "bom teroris" yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kedua, nalar state yang menyebut teroris alumni Afghanistan, Poso, Moro, Alqaidah, dan alumni HAMAS serta anggota ISIS. Dengan nalar ini, seakan state ingin membangun perspektif bahwa teroris di Indonesia itu jihadis, sadis, berkemampuan merakit bom dari yang low sampai high explosive. Nalar ini juga tidak logis. Kalau teroris yang menyeramkan dan berasal dari alumni dengan beragam medan pertempuran ini benar adanya di Indonesia, maka tak perlu ada Aksi 411 dan Aksi 212.
Bukannya dua aksi tersebut merupakan bentuk lunak dari kemarahan umat Islam terhadap Ahok dan aparat hukum yang lembek dan lelet dalam memproses kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok? Kalau teroris jihadis itu ada, maka Ahok, termasuk pejabat-pejabat yang diduga "melindungi" Ahok, sudah lama "dilenyapkan". Tentu—sebagaimana nalar state--bukan hal sulit bagi teroris jihadis untuk melakukannya. Ahok juga tak akan mungkin punya keberanian kampanye ke mana-mana. Pasti alumni itu akan menjadikan Ahok sebagai "target".
Percayalah, sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara paling toleran dan damai daripada negara lainnya yang memiliki tingkat heterogenitas sama. Karena itu, tidak perlu dikembangkan dan "dikampanyekan" Indonesia sebagai negara intoleran, yang tak menghargai kemajemukan. Apalagi, kalau kampanye ini dilakukan sekadar untuk mendapatkan "proyek terorisme" ataupun menebar kebencian terhadap Islam. Kalau niatnya hanya sebatas ini, percayalah, meski digelontorkan dana dengan jumlah tak terhingga, pasti akan mengalami kegagalan. Wamakaru wamakarallah, Wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam.





Bdg.News. Banjar- "Derita Aleppo adalah derita kita, karena kita disatukan oleh aqidah yang sama yaitu aqidah Islam," tegas aktivis HTI Kota Banjar, Ustadz Ilman Ginanjar pada agenda Tabligh Akbar Solidaritas Untuk Aleppo, pada Sabtu, (24/12/2016) di Mesjid Agung Kota Banjar.

Dihadapan ratusan hadirin ia menyampaikan bahwa setelah Khilafah runtuh umat Islam tidak memiliki pelindung, tidak bisa saling menguatkan, padahal seharusnya umat Islam itu bagaikan satu tubuh.

Orator lain, Ustadz Aan Alamsyah mengatakan bahwa peduli terhadap saudara di Syam yang tengah dibombardir oleh rezim Bassar Assad adalah salah satu bukti cinta kepada Nabi Muhammad Saw. "Kalau kita diam saja, maka pengakuan cintanya perlu dikoreksi," tegasnya.

Disisi lain tokoh HASMI Kota Banjar ini melihat bahwa kejadian di Aleppo ini bisa jadi adalah awal perjuangan umat Islam, awal kemenangan umat Islam.

Tokoh intelektual Kota Banjar Asep Purwanto, MM. membedah Syiah Nusyairah yang merupakan aliran rezim Bassar Assad, sang pembantai rakyat Suriah, rakyatnya sendiri. Syiah Nusyairah adalah aliran ekstrim Syiah yang berlandaskan aqidah yang rusak.

Ulama Banjar, Ustadz Badar Ismail, S.HI mengungkapkan bahwa pembantaian umat Islam di Aleppo, Rohingnya, Iraq, dan Palestina tidak akan terjadi jika umat Islam bersatu. "Hanya dengan kekuatan Khilafah yang bisa menyatukan umat Islam, karena itu merupakan perisai," tegasnya.

Mantan Wakil Walikota Banjar Ahmad Dimyati, S.IP. menyebutkan bahwa kejadian di Aleppo terjadi karena memang sistem saat ini yang mendukung. "Syariah dan Khilafah kelihatannya perlu dipikirkan kembali oleh pemimpin bangsa dimanapun yang sudah tersekat-sekat. Karena memang setelah disekat-sekat, ketika Aleppo dihajar habis, kita tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.

Ustadz Amas dari MIUMI mengajak hadirin untuk mengeluarkan infaq terbaik bagi saudara-saudara kita di Aleppo. Ia pun mengingatkan siapa saja yang tak acuh terhadap Aleppo termasuk para pemimpin maka mata hatinya telah buta. "Siapapun yang tidak merasa terajak hatinya dengan hal ini (tragedi Aleppo), sesungguhnya bukan matanya yang buta tetapi mata hatinya yang buta," terangnya.

Aktivis HTI Kota Banjar Ustadz Tasudin, S.Pd memaparkan beberapa solusi bagi muslim di Aleppo. Yang pertama adalah doa yang merupakan senjata kaum muslim. Solusi kedua dengan memberi bantuan materi. Lalu solusi yang ketiga adalah dengan menyeru kepada para pemimpin negeri-negeri muslim untuk mengirimkan pasukannya guna memerangi persengkokolan para pembantai itu.

"Solusi final adalah tegaknya Khilafah. Dengan tidak ada yang berani melecehkan, menistakan, membasmi kaum muslim. Orang-orang kafir akan segan terhadap kaum muslim. Umat muslim akan mengayomi seluruh manusia dan menerapkan Islam rahmatan lil 'alamin," tegasnya.

Acara yang dihadiri ratusan warga Kota Banjar dan sekitarnya berjalan lancar. Peserta yang berasal dari berbagai latar belakang seperti ulama, politikus, tokoh intelektual, pengurus ormas, hingga masyakarat biasa hingga remaja mengikuti acara dengan seksama hingga akhir. Dalam acara tersebut juga ditayangkan video yang menggambarkan keadaan muslim di Aleppo, Suriah.

Editor: Irfan


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget