Bdg.News. Bandung- Puluhan
mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan gelar aksi damai di
depan Gedung Sate Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 12/01/17, bertajuk "Kado Pahit Awal Tahun 2017, Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar
Listrik (TDL), Pajak, dan Sembako Naik, Bukti Rezim Jokowi JK - Pengkhianat".
Massa
yang hadir dalam aksi tersebut merupakan gabungan dari beberapa kampus di Kota
Bandung dan Cimahi. Sengatan terik matahari pagi membuat para orator semakin
lantang menyampaikan aspirasinya.
Dalam
orasinya Indra Lesmana memaparkan beberapa dampak dari kenaikan Bahan Bakar
Minyak (BBM). "Di awal tahun 2017, rakyat kembali disambut dengan kenaikan
harga kebutuhan pokok seperti harga beras, gula, bahkan cabai yang meroket
mencapat Rp. 100 ribu hingga Rp. 200 ribu /Kg," papar indra.
Di tengah
terhimpitnya perekonomian rakyat pemerintah justru menghadiahi rakyatnya dengan
kenyataan pahit dengan kenaikan BBM dan tarif pengurusan STNK dan BPKB yang
mulai berlaku sejak 6 Januari 2017. Bahkan kata Indra, pemerintah tak puas
hanya menaikan BBM, biaya pengurusan STNK, dan BPKB, pemerintah juga nyatanya
menaikan Tarif Dasar Listrik per 3 bulan, dan mencabut subsidi listrik yang
berdaya 900 Volt Ampere (VA).
"Di
tengah kondisi rakyat yang terhimpit, pemerintah memberikan kado pahit awal
tahun yakni kenaikan tarif pengurusan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor yang
meningkat hingga tiga kali lipat, tak cukup puas, pemerintah juga menaikkan
harga Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkala per 3 bulan di tahun ini, begitu
juga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi diawal tahun dan berencana menaikkan
harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun nanti," papar Indra, selaku ketua Gema Pembebasan Kota Bandung dengan
wajah yang berapi-api mengekspresikan kemarahan dalam orasinya.
Diakhir
Indra membacakan 4 poin pernyataan sikap atas keterpurukan negeri ini.
"Untuk itu, kami Gerakan Mahasiswa Pembebasan, di awal tahun 2017 ini,
kembali mengingatkan rezim Jokowi - JK sembari menyatakan sikap kami atas
keterpurukan yang terjadi di negeri ini" pungkas Indra.
Berikut
empat poin pernyataan sikap Gema Pembebasan Kota Bandung:
1.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif pajak, pencabutan subsidi Tarif
Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta defisit anggaran negara
yang membuat kondisi rakyat melarat dan negara sekarat adalah dikarenakan
selama dua tahun kepemimpinan Jokowi – JK, kebijakan yang diterapkan adalah
kebijakan yang pro terhadap kapital asing dan aseng, hal ini menunjukkan rezim
penguasa saat ini tak berbeda jauh dengan rezim sebelumnya, yakni rezim neolib
yang berlindung dibalik citra “wong cilik”.
2.
Paket kebijakan liberal tersebut tertuang dalam kebijakan impor pangan dan
tenaga kerja asing, perjanjian penambahan hutang luar negeri, serta penjualan
dan perpanjangan perjanjian penguasaan aset-aset strategis kepada korporasi
asing. Walhasil, indonesia semakin terjerat jebakan hutang yang tak
berkesudahan sembari harus merelakan sumber Daya Alam (SDA) ndonesia
terus-menerus dikuasai korporasi asing, rakyat pun terasing di negeri
sendiri.
3.
Paket kebijakan liberal yang diterapkan oleh rezim neolib Jokowi - JK
membuktikan bahwa selain rezim neolib ini telah nyata mengkhianati rakyat,
negeri ini juga telah dikangkangi oleh Ideologi Kapitalisme - Liberal melalui mekanisme
politik busuk demokrasi yang belindung dibalik simbol – simbol keramat ideologi
dan undang – undang kenegaraan.
4.
Menyeru kepada seluruh elemen rakyat dan mahasiswa untuk mengganti ideologi
kapitalisme dan sistem demokrasi dengan syariah dan sistem khilafah. Karena
hanya dengan syarianegeri yang telah salah urus ini dapat terselamatkan dari
cengkeraman ideologi kufur dan penjajahan asing dan aseng [GP Kota Bandung]
