Sungguh Terlalu, Pak Jokowi

Bdg.News -- Kenaikan STNK dan BPKB pada awal tahun 2017 merupakan berita yang benar benar hangat. Bagaimana tidak, kenaikan harga pengurusan STNK dan BPKB mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berikut Kutipan dari CNN Indonesia.

Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia akan menerapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serentak secara nasional mulai 6 Januari 2017.

 Untuk pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, dengan disahkan Peraturan baru ini maka akan berbayar Rp25 ribu untuk roda dua dan empat, dan Rp50 ribu bagi roda empat atau lebih.

 Pengurusan dan penerbitan BPKB mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Roda dua dan roda tiga yang sebelumnya ditarif sebesar Rp80 ribu, kini diwajibkan membayar Rp225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu.

 Selain itu, biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu, dan Roda empat atau lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu.

 tarif Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan untuk roda dua atau roda tiga dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu, dan roda empat atau lebih dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu. 

(www.cnnindonesia.com)

Ternyata tidak hanya itu, harga BBM dan Listrik Pun Naik, berikut kutipan dari beberapa media nasional.

PT Pertamina kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp300 untuk jenis Pertamax Series, Pertalite, dan Dexlite. (www.rakyatku.com)

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA mulai 1 Januari 2017.

Kenaikan tarif dilakukan setiap dua bulan sekali yakni 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017. Dengan skenario tersebut, maka secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga mampu 900 VA akan mengalami kenaikan dari Rp 605 menjadi Rp 791 per 1 Januari 2017, Rp 1.034 mulai 1 Maret 2017, dan Rp 1.352/kWh per 1 Mei 2017.(www.merdeka.com)

yang lebih parah lagi ialah tidak adanya kompromi dari pihak eksekutif dengan rakyat indonesia. Rakyat seakan akan boneka yang harus tunduk patuh pada perintah majikannya. Slogan yang dibangga bangga kan oleh para pengemban demokrasi, yaitu "Dari, Oleh dan Untuk Rakyat" seakan akan hanyalah bualan semata. Karena pada faktanya demokrasi hanya menguntungkan para pemilik modal yang telah membiayai para penguasa untuk duduk di bangku kekuasaan. Setelah itu mereka gunakan kekuasaan mereka untuk memuluskan para pengusaha (pemilik modal) untuk mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki di negeri ini.

[Muhammad Randy]