July 2017



bdg.news.Jakarta. Ada yang berbeda dengan aksi bela Islam 287 hari ini, bertajuk Jihad Konstitusional tak hanya dihadiri oleh puluhan ribu ummat muslim, tapi dihadiri juga oleh Natalius Pagai, Komnas HAM, seorang non muslimpun berjuang untuk mencari keadilan.

Tidak hanya hadir, pagai pun diberi kehormatan berorasi ditengah kaum muslim. Dalam orasinya, pagai menyayangkan keputusan pemerintah telah mengesahkan Perppu yang telah nyata merugikan, bukan hanya ormas Islam, tetapi ormas lain diluar Islam juga akan terkena imbas dari Perppu ini.

Pegiat HAM yang mendadak populer di dunia maya inipun menyatakan, Perppu (tentang ormas, red) ini sangat berbahaya dan berorientasi pada pemerintah yang diktator otoriter.
"Saya ini adalah orang organisasi, semenjak kuliah saya aktif diberbagai organisasi. Dengan adanya Perppu ini, saya kira akan kembali kepada zaman diktator" tegasnya saat orasi di depan puluhan ribu massa peserta aksi jihad konstitusional, Jumat (28/07/2017) diluar gerbang Monas, Jakarta.

Hal ini dibenarkan oleh orator lain, dengan disahkannya Perppu no 2 tahun 2017 ini akan banyak ormas Islam yang akan dibubarkan. Muhammadiyah, Persis, FPI, Bahkan Banser pun akan dibubarkan pemerintah jika dianggap terindikasi tidak sejalan dengan penguasa.

Berdasarkan pantauan bdg.news, peserta aksi tidak hanya datang dari jakarta saja, tetapi dari luar daerah maupun pulau seperti aceh. Mereka rela datang lebih awal demi mengantisipasi sweeping aparat kepada peserta aksi.
"Kita sengaja datang lebih awal agar terhindar dari aksi sweeping aparat seperti aksi bela ulama tempo lalu" kata seorang peserta aksi yang tidak mau disebiut namanya.

Pengamanan ketat
Pantauan bdg.news aparat kepolisian melakukan prosedur keamanan tingkat tinggi, dimulai dari dipasangnya kawat berduri hingga pistol gas air mata yang sepertinya siap diluncurkan mengantisipasi keributan yang terjadi.
Berkat kesigapan dari koordinator aksi, berkali kali mengingatkan para peserta untuk tertib dan tidak ricuh selama aksi, berbuah hasil. Dimulai dari sholat Jumat berjamaah, pengibaran liwa rayah ukuran raksasa menjadi hal yang tidak terduga oleh jamaah dan peserta aksi. Pekikan takbir di masjid Istiqlal tidak terelakkan, pertama kali dalam sejarah, bendera tauhid ukuran besar terpampang gagah di masjid yang gagah.

Para peserta memasuki monas dengan tertib, dan mengikuti aksi hingga akhir orator menyampaikan orasinya, massa tetap tertib. Adi, salah seorang peserta aksi dari Bandung menuturkan umat islam itu tidak perlu diajarkan toleransi, tidak perlu diajari sopan santun, umat Islam sudah punya contoh mulia yang patut dicontoh dalam mengarungi kehidupan yang serba rusak ini.
"Ummat islam itu tertib, sangat toleran, jadi jangan ajari kami tentang toleransi, contoh nyata, di aksi 212 ummat muslim malah mengantarkan pasangan pengantin non muslim yang akan melangsungkan acara pernikahan, kalau umat muslim tidak toleran, maka acara sakral bagi pengantin tidak akan terselenggara" tegasnya.

Kami butuh FPI-HTI bukan PKI.
Ummat Islam nampaknya mulai sadar, kebangkitan Partai Terlarang, yang memiliki sejarah kelam di bumi pertiwi ini akan segera bangkit. Entah itu atas dukungan penguasa ataupun insiatif partai-partai yang menginginkan partai pembantai ulama dan para Jendral bangkit kembali.
Tanda-tandanya semakin tampak, baju berlogo palu arit, pernyataan lambang PKI itu adalah trend anak muda, dan sampai pernyataan membingungkan dari pemimpin ini "kalau ada PKI, gebuk saja" tapi fakta membuktikan, ust. Alfian tandjung dikurung karena menyebarkan bahaya PKI.
Ormas-ormas Islam yang konsen terhadap dakwah Islam, yang mengajak kepada kebaikan dengan diterapkannya syariah dalam berbangsa dan bernegara, menjadi korban pertama atas pengesahan perppu ormas.

Ismail Yusanto saat menyampaikan orasi
Ismail Yusanto, Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, dalam kesempatan orasniya menegaskan akan terus menempuh jalur hukum untuk menghilangkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Bersama Prof. yusril dan rekan advokat dan doa jutaan kaum muslim, semoga Perppu ini dicabut. (Adi)



Bdg.news. Jakarta. Perppu No 2 Tahun 2017 tentang keormasan dinilai akan mengancam dakwah Islam. Hal ini disampaikan oleh Ismail Yusanto, dalam orasinya di depan puluhan ribu peserta Aksi 287, Jakarta (28/7).


Selain itu, ia menilai Perppu ini akan membawa kepada rezim diktator. Ia mengajak seluruh peserta Aksi untuk menolak Perppu ini. "Maka dari itu kita tidak boleh mundur dalam menolak Perppu ini", ujar Ismail membakar semangat peserta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini bukan hanya ormas Hizbut Tahrir yang diberangus, ajaran Khilafah juga dilarang untuk disebarluaskan, bahkan orang yang terkait dengan Hizbut Tahrir juga akan mengalami persekusi.

"Inilah bahayanya perppu ini (No 2 Tahun 2017, red). bukan hanya ormasnya, tapi juga orangnya akan mengalami persekusi", tegas nya.

Diakhir orasinya, Ia mengajak seluruh peserta aksi untuk selalu berpegang teguh kepada syari'at islam dalam segala aspek kehidupan. "Kita telah berjanji untuk berjuang di jalan Allah lillahita'ala, memperjuangkan syari'at Islam agar tegak dalam segala kehidupan, baik dalam segi ekonomi, sosial maupun politik", ucapnya mengakhiri orasi. [IW]



Bdg.news. Jakarta. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menegaskan, tidak ada alasan bagi Mahkamah konstitusi (MK) untuk menyetujui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang keormasan.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi orator pada Aksi 287 menuntut pencabutan Perppu keormasan, Jum'at (28/7). Lebih lanjut ia memberikan alasan mengapa Perppu ini harus ditolak. "Secara prosedural, Perppu ini dinilai cacat. Artinya Perppu ini dibuat bukan karena ada kegentingan yang memaksa atau alasan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang", Ujarnya. Selain itu Perppu ini telah melanggar Hak Asasi Manusia dalam berserikat dan menyampaikan pendapat.

"Saya akan berjuang bersama umat islam untuk menolak Perppu ini. Bagi saya umat Islam sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan negeri ini", ucapnya mengakhiri. [IW]



Bdg.news. Jakarta. Sholat Jum'at di Mesjid Istiqlal hari ini, Jum'at (28/7) tidak seperti biasa. Panji Rasulullah (Al liwa dan ar roya, red) berukuran raksasa terbentang di atas lantai tiga. Selepas melaksanakan sholat Jum'at, beberapa peserta aksi 287 membentangkan Panji tersebut. Sebagaimana pantauan Bdg.news, ribuan peserta Aksi meneriakkan takbir mengiringi bentangan Panji tersebut. Tak hanya itu, tak sedikit mereka mengabadikan moment langka tersebut.

Diperkirakan ribuan peserta akan memadati aksi 287 bertajuk jihad konstitusi menuntut pencabutan perppu Pembubaran ormas. Peserta aksi dari berbagai ormas mengibarkan bendera ormas masing-masing.

Selain perwakilan dari berbagai ormas, di mesjid Istiqlal terbentang spanduk berukuran raksasa berlogo UI (Universitas Indonesia) bertuliskan "alumni dan mahasiswa bangkit untuk keadilan tolak Perppu fasis" [IW]


Bdg.news. Jakarta. Sejak dini hari peserta Aksi 287 dari berbagai ormas berdatangan ke Mesjid Istiqlal, Jakarta, Jum'at (28/7). Hingga berita ini dimuat diperkirakan ribuan peserta Aksi 287 telah memadati ruang utama Mesjid Istiqlal dan sebagian lainnya masih berada di pelataran halaman luar Mesjid.

Sebagaimana pantauan bdg.news di pelataran halaman luar mesjid, beberapa peserta Aksi 287 mengusung poster bertuliskan "PNS yang ngaji di HTI diuber, sedangkan anggota DPR yang jelas berkata "Aku bangga jadi anak PKI" bebas wara wiri #DuniaTerbalik", ada juga peserta Aksi yang mengusung poster bertuliskan "Indonesia butuh FPI dan HTI". Selain itu mereka membawa panji-panji Rasulullah (Al liwa dan ar roya, red), bendera Indonesia dan Palestina.

Terlihat banyak posko yang menyediakan makanan dan minuman gratis yang disediakan oleh berbagai ormas dan majelis ta'lim, salah satunya adalah majelis zikir adzikra dan Bang Japar (jawara dan pengacara) [IW]


Bdg.news. Jakarta. Aksi 287 bertajuk jihad konstitusi yang akan diselenggarakan siang ini, Jum'at (28/7) diperkirakan akan diikuti oleh jutaan orang. Sebagaimana pantauan Bdg.news semenjak dini hari, puluhan bis yang mengangkut peserta aksi 287 dari berbagai daerah sudah terparkir di parkiran utama mesjid Istiqlal, Jakarta.

Aksi yang digagas oleh presidium alumni 212 ini direncanakan akan diisi dengan rangkaian aktivitas longmarch dari mesjid Istiqlal ke Mahkamah konstitusi untuk menyampaikan tuntutan stop pembungkaman ormas dan cabut perppu Pembubaran ormas.

Seorang peserta aksi 287 dari Bandung mengaku mengikuti aksi ini untuk menuntut agar keadilan ditegakkan bagi setiap warga Indonesia. "Kita tak ingin Ketidakadilan terus dibiarkan begitu saja, kita ingin keadilan ditegakkan seadil-adilnya", ucapnya.

Hingga berita ini dimuat, ribuan peserta aksi 287 dari berbagai ormas sudah mulai memasuki mesjid Istiqlal menunggu adzan Jum'at berkumandang. [IW]



bdg.news. Bogor - Pasca pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sejumlah pemerintah di daerah mulai bereaksi. Salah satunya Kota Bogor, Jawa Barat. 

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pihaknya tengah melakukan kordinasi dengan pimpinan Muspida Kota Bogor untuk mengantisipasi pergerakan organisasi dakwah tersebut.

"Kalau sudah dibubarkan, berarti organisasi itu enggak boleh beraktivitas kembali, termasuk dakwah yang mengatasnamakan lembaga HTI," ujar Bima saat ditemui seusai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PN Bogor Kelas I B, di Jalan Pengadilan, Kota Bogor, Jumat (21/7), dilansir Rmol Jabar (Jawa Pos Grup).

Meskipun demikian, Bima pun memperbolehkan individu yang tergabung dalam organisasi HTI untuk melakukan dakwah asalkan tidak mengatasnamakan ormas HTI.

"Kalau dakwah yang dilakukan individu itu boleh, asalkan jangan mengatasnamakan lembaga HTI," tegas Bima.

Sikap tegas Bima dalam menanggapi persoalan ini, didasarkan pada dicabutnya status badan hukum organisasi masyarakat HTI yang dilakukan boleh Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan telah menyimpang dari paham Pancasila dan NKRI.
source. JawaPos.com



Bdg.news. Banten. Forum Ulama Aswaja (FUA) Banten, Senin (24/7) pagi, mendatangi gedung DPRD Banten di KP3B Palima. Puluhan ulama dari berbagai kabupaten dan kota se-Banten tersebut ingin mendatangi pimpinan atau anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, karena pimpinan dan anggota dewan tidak ada di tempat, mereka di terima Sekretaris Dewan Deni Heryawan di ruang kerjanya.

"Saya terima para kyai, ustadz untuk menyampaikan aspirasi. Ini rumah rakyat. Siapapun harus diterima," ujar Deni memulai diskusi.

Sebelumnya, setibanya di gedung dewan, puluhan ulama berkumpul di ruang lobi. Beberapa di antara mereka mencoba berkoordinasi dengan staf. Sekuriti gedung berupaya menjaga keadaan agar kondusif. Karena kaget dengan kehadiran ulama, sekuriti mencoba menghubungkan ke beberapa pihak.

Deni melanjutkan, para ulama yang datang dari berberapa tempat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya, sehingga pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan.

KH Fathoni, ulama asal Citangkil, Kota Cilegon, didaulat menjadi juru bicara. Selain mengurai tentang FUA Banten, KH Fathoni pun menyampaikan keresannya mengenai negara yang selalu kisruh. "Tarif listrik naik. Garam langka. Freeport diperpanjang. Utang numpuk. Ini semua membuat kami resah. Negara kok amburadul begini," tuturnya.

Selain itu, yg jadi titik berat aspirasi FUA Banten, lanjutnya, terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dimana, Perpu tersebut telah merampas hak Ormas Hizbut Tahrir Indonesia untuk melakukan dakwah. HTI dibubarkan.
"Bukan tidak mungkin ormas Islam lainnya juga dibubarkan. Ini bahaya. Islam jadi sasaran pemerintah. Bahaya besar ini," tegasnya.

Diakhir pertemuan, KH Khalwati dari Pontang, Kabupaten Serang menyampaikan pernyataan sikap FUA Banten. Yang isinya adalah menolak Perpu No 2 Tahun 2017 dan agar segera dibatalkan. "Perpu Ormas telah menjadikan Islam dikekang. Pemerintah sewenang-wenang dan represif. Karena itu, FUA Banten meminta segera cabut Perpu Ormas," tandasnya. Kyai kharismatik ini pun menegaskan, bersama puluhan ribu ulama, ustadz, santri se-Banten akan melihat perkembangan tentang Perpu Ormas. Jika tidak ada pencabutan, pihaknya akan terjun ke jalan untuk protes keras. "Mohon perhatikan hal ini," tuturnya. (*)



bdg.news,Yogjakarta - Setelah menelan korban pertama, Hizbut Tahrir Indonesia resmi secara sepihak tanpa proses pengadilan dan tanpa surat peringatan dibubarkan pemerintah. Pembubaran ini langsung diumumkan melalui keputusan mentri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.,01.08.2017 Tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU.00282.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Pembubaran secara sepihak ini tidak lantas membuat kegiatan dakwahnya terhenti, Gubernur DIY,  Sri Sultan HB X, menegaskan akan menjalankan perintah sesuai dengan perintah pemerintah. Namun dia mengaku tidak akan melarang kegiatan dakwah ormas HTI.

"Itu (pembubaran HTI) urusan pemerintah pusat. Kalau pusat melangkah ya kita laksanakan kewajiban sebagai pemerintah daerah," kata Sultan di Bangsal Kepatihan, Kamis (20/7). "Ya enggak ada toh (pelarangan kegiatan). Hanya membubarkan organisasinya saja," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, netizen ramai mendukung pernyataan Gubernur DIY.
"Moga yogya selalu dlm lindungan Allah n pemimpinnya dimuliakan penghuninya damai sllu dlm prtlongan Allah. Amin kicau akun izal_ardi

Begitupun dengan akun kang_osman menuturkan Barokallah...panjang umur sultan .. semoga Allah merahmati anda. Dengan berada dalam garis yang di ridhai .. tidak memusuhi-Nya.

"Jogja memang istimewa,istimewa kota nya istimewa orang nya" tulis koko_ekslusif

Akun salmafio menuliskan terbaeq pak (emot tanda jempol)

Batal bubar

Sementara itu, wakil ketua DPR Fadli Zon menilai menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) batal berlaku jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dibatalkan parlemen.

"Seharusnya begitu (HTI bisa kembali) karena konsideran pencabutan dari badan hukum berdasarkan Perppu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

Selain itu, menurut Fadli, dengan dibatalkannya Perppu, maka perlu ada aturan atau Undang-undang baru sebagai penggantinya, agar UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali berlaku.

Atas dasar itu maka tak ada dasar hukum bagi pembubaran HTI. Terlebih, proses pengajuan badan hukum oleh HTI ditempuh melalui jalur konstitusional dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Sebuah organisasi ketika ajukan satu proses untuk mendapatkan badan hukum, pasti melalui proses seleksi, pengecekan. Saya kira organisasi seperti HTI pasti sudah menempuh jalan itu," kata dia.

Dengan asumsi tersebut, Fadli menilai pencabutan badan hukum atau pembubaran HTI merupakan abuse of power atau tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah.

Fadli pun khawatir pembubaran HTI dapat merembet ke ormas lain dengan hanya berdasarkan subjektifitas pemerintah tanpa menempuh proses hukum terlebih dulu. (Adi)


Oleh : Tatang Hidayat *)

Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah. Negeri ini memiliki tambang emas terbaik di dunia, tambang batu bara terbesar di dunia, cadangan gas alam yang melimpah, hutan hujan tropis terbesar di dunia, kekayaan bawah laut yang melimpah luas, kesuburan tanah terbesar di dunia, dan memiliki beberapa kekayaan fauna atau binatang (ilmugeografi.com, 20/6/2016). Tetapi dengan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki negeri ini, tidak membuat masyarakatnya hidup sejahtera.

Bagaimana tidak, hari-hari yang dilalui, bertambah pula tangisan di bumi pertiwi. Negeri ini semakin terjajah. Berbagai  permasalahan lengkap sudah mewarnai bumi pertiwi. Kehidupan di negeri ini sedang mengalami krisis multidimensional, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan hukum. Sehingga mengakibatkan kemiskinan, bertambahnya pengangguran, tindak kriminal, kezaliman, kebodohan, kemorosotan moral, instabilitas moneter, penguasaan sumber daya alam negeri ini oleh kekuatan asing dan aseng melalui kaki tangannya para komprador, maraknya korupsi di seluruh sendi di seantero negeri, kerusakan lingkungan dan meningkatnya penyakit sosial hingga prustasi sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di negeri ini.

Begitu banyak solusi yang ditawarkan oleh berbagai kalangan untuk memperbaiki problematika yang ada di negeri ini, salah satunya solusi yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian di negeri ini. HTI sebagai kelompok dakwah yang menawarkan Islam sebagai solusi atas semua problematika kehidupan di Indonesia diduga merupakan ormas yang anti Pancasila, meskipun sampai saat ini tuduhan tersebut belum dapat dibuktikan di pengadilan.

Sebenarnya saya masih heran, mengapa HTI dituduh bertentangan dengan Pancasila? Karena, dari berbagai sumber yang saya dapatkan, justru aktivitas HTI paling lantang dalam menolak segala bentuk penjajahan dan kedzaliman yang menyebabkan penderitaan rakyat yang jelas-jelas penjajahan dan tindakan kedzaliman tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Apakah aktivitas HTI yang bertentangan dengan Pancasila seperti HTI menolak Papua lepas dari Indonesia (antarajatim.com, 16/12/2011), HTI menolak kenaikan harga BBM (tempo.co, 12/11/2014), HTI menolak kenaikan tarif dasar listrik (liputan6.com, 25/06/2010), HTI menolak asing kelola sumber daya alam Indonesia (poskotanews.com, 23/12/2015), HTI menolak LGBT (merdeka.com, 21/02/2016), HTI menolak liberalisasi migas (detik.com, 22/01/2012), solidaritas HTI terhadap muslim di Palestina, Suriah, Rohingya dll (detik.com, 01/03/2013), HTI menolak Komunis (hizbut-tahrir.or.id, 18/05/2016), HTI tolak negara penjajah Amerika (detik.com, 04/10/2013), HTI menolak pemerintah lepas tangan soal kesehatan (tribunnews.com, 21/11/2012), HTI serukan umat tentang persatuan (hizbut-tahrir.or.id, 19/08/2014), HTI menolak perdagangan bebas yang merugikan rakyat (hizbut-tahrir.or.id, 12/01/2010) dan masih banyak aktivitas lain yang dilakukan HTI dalam dakwah selama ini.

Jika HTI yang paling lantang menolak segala bentuk penjajahan di negeri ini disebut sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila, lantas seperti apakah sikap yang bisa disebut mengamalkan Pancasila? Atau siapakah orang yang paling Pancasilais? Apakah aktivitas pemerintah yang paling Pancasilais? Inikah aktivitas pemerintah yang sangat Pancasilais seperti pemerintah menaikan harga tarif dasar listrik (republika.co.id, 15/07/2017), pemerintah terus menerus membiarkan Freeport merampok emas Papua (sindonews.com, 16/10/2015), pemerintah yang menaikan harga BBM (tribunnews, 05/01/2017), melindungi LGBT (bbc.com, 19/10/2016), pemerintah terus berhutang riba sehingga hutang Indonesia diatas 4000 T (poskotanews.com, 21/07/2016), pemerintah menaikan harga pajak (eramuslim.com, 04/03/2016), dan pemerintah melunak kepada komunis (cnnindonesia.com, 12/05/2016).

Pemerintah ingin membubarkan HTI karena pemerintah menganggap Khilafah sebagai solusi yang selalu ditawarkan HTI untuk kebaikan negeri ini, sangat berbahaya dan akan mengganggu persatuan Indonesia. Alasan tersebut jelas mengada-ngada dan belum terbukti sampai saat ini, bahkan alasan tersebut jelas merupakan asumsi-asumsi yang jauh dari kenyataan. Karena, yang merusak dan menjajah negeri selama ini adalah bukan orang Islam maupun ajaran Islam. Tetapi asing dan aseng yang telah mengganggu persatuan dan merampok sumber daya alam di negeri ini melalui kaki tangannya para komprador.

Di sisi lain, Khilafah bukan ajaran HTI tetapi Khilafah adalah ajaran Islam. HTI akan ke-GR-an jika dikatakan Khilafah sebagai ajaran HTI, karena para ulama terdahulu telah membahas dalam berbagai kitabnya bahwa Khilafah adalah bagian dari Politik Islam. Kita bisa merujuk kepada buku Fiqh Islam karya ulama nusantara yakni H. Sulaiman Rasjid yang telah masyhur dikalangan sarjana muslim, di dalam buku tersebut dijelaskan bab Al-Khilafah yakni Khilafah adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam. Khilafah sebagai ajaran Islam pernah diajarkan dalam kurikulum Madrasarh Aliyah tahun 1994, begitupun sejarah Kekhilafahan Khulafaur Rasyidin diajarkan di pesantren-pesantren tradisional yang tercantum dalam kitab Khulasoh Nurul Yaqin.

Jika pemerintah membubarkan HTI yang dianggap karena ajaran Khilafah mengancam persatuan Indonesia, maka sungguh saya merasa sangat kecewa dan tersinggung. Karena, saya selaku mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya ada mata kuliah Fiqh Siyasah (Politik Islam), begitupun mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Sejarah Pendidikan Islam dan tentunya menjelaskan tentang kekhilafahan mulai zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayah, Bani Abbasiyah hingga Bani Utsmaniyyah. Jika pemerintah mengkriminalkan Khilafah sebagai ajaran Islam, otomatis orang yang menyampaikan tentang Khilafah akan dikriminalkan juga. Oleh karena itu, bagi para dosen patut berhati-hati ketika menyampaikan berkaitan dengan Khilafah.

Sebenarnya, Khilafah bukan ajaran HTI, tetapi Khilafah adalah ajaran Islam. Jika pemerintah mengkriminalkan ajaran Khilafah, maka jelas pemerintah telah mengkriminalisasi ajaran Islam, dan itu akan menimbulkan efek yang kurang baik khusunya dalam bidang pendidikan agama yang didalamnya menjelaskan Syariah Islam. Khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam yang tercantum dalam kitab-kitab Fiqh. Jika Syariah ditolak, apakah pemerintah berani menutup Fakultas-Fakultas Syariah yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ?

Setelah melihat aktivitas HTI yang paling lantang dalam menolak segala bentuk penjajahan asing dan aseng yang berkerja sama dengan para komprador sebagai pengkhianat bangsa yang menjual berbagai macam aset negara, sikap penguasa yang semakin menyengsarakan rakyat, yang merusak, mengancam dan memecah belah NKRI yang jelas-jelas sikap tersebut anti-Pancasila. Maka HTI memang pantas dibubarkan karena mengancam kepentingan berbagai asing dan aseng berikut para komprador yang telah menjajah negeri ini dengan jajahan gaya baru yakni melalui neo imperialisme dan neo liberalisme.

Di sisi lain, dibalik wacana pembubaran HTI dan ormas Islam lainnya, terindikasi ada pihak lain yang berada di belakang pemerintah, yakni orang-orang yang menganut paham liberal yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Jadi ketidaksukaan mereka terhadap Islam karena memang berbeda ideologi, yang anehnya mengapa ide Islam yang akan memberikan solusi di negeri ini dijegal, tetapi kenapa ide-ide sekulerisme, pluralisme dan liberalisme yang telah merusak negeri ini bahkan paham tersebut  sudah difatwakan haram oleh MUI mengapa dibiarkan. Wallahu ‘allam bi ash-shawab.

*) Ketua Badan Eksekutif, Korda Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Kota Bandung
  

#perppu pembubaran ormas #pembubaran hti#khilafah


Oleh: Mashari A. Hamzah

Dalam tulisan ini, saya sedang tidak ingin membahas tentang pembubaran HTI secara sepihak oleh penguasa otoriter boneka asing. Biarlah waktu yang menjawab, apakah dibubarkannya HTI akan membuat perjuangan tegaknya Khilafah mati atau justru lebih banyak lagi bermunculan umat Islam yang menggantikan HTI untuk melanjutkan perjuangan demi teganya Syari'ah dan Khilafah.

Biarkan pula waktu yang menjawab bagaimana masa depan #RezimRepresifAntiIslam nantinya. Apakah akan semakin jumawa dengan kekuasaan otoriternya, ataukah Allah akan hancur leburkan kekuasaan mereka sebagaimana Allah hancurkan orang-orang dzolim terdahulu yang menghalang-halangi dakwah.

Dalam tulisan ini saya ingin mengatakan bahwa HTI telah mengajarkan kepada kita semua tentang arti perjuangan yang sesungguhnya. Lewat aktivitas-aktivitas HTI yang selalu dengan ciri khasnya yang elegan, smart, damai dan cantik serta ide-idenya yang cemerlang kita jadi punya rule model, HTI inilah model pejuang yang excellent.

HTI mengajarkan tentang metode perjuangan yang patut ditiru oleh semua ormas dan siapa saja yang ingin berjuang bagi kebaikan negeri ini.

HTI mengajarkan bahwa dalam berjuang harus memiliki visi dan misi serta metode perjuangan yang benar, yang dalam bahasa HTI disebut dengan fikrah dan thariqah. Jika kita amati, HTI begitu konsisten dengan dakwahnya yang selalu mengajak umat Islam untuk menegakkan Syari'ah dan Khilafah yang merupakan bagian dari visi dan misinya untuk melanjutkan kehidupan Islam. HTI sadar bahwa satu-satunya cara umat Islam bisa kembali berjaya dalam kancah perpolitikan dunia adalah dengan kembali menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah. Begitu pula kita bisa melihat HTI begitu istiqomah dengan metode perjuangannya untuk melakukan dakwah pemikiran, diskusi intelektual dan dilakukan dengan cara-cara damai. Tak pernah kita lihat HTI melakukan kekerasan fisik. Bahkan ketika Tito 'keceplosan' sengaja membenturkan HTI dengan ormas lain ketika acara Mashiroh Panji Rasulullah (MaPaRa) beberapa waktu lalu, bahkan sampai ada yang mendapat kekerasan fisik, HTI tetap sabar dan tidak terprovokasi untuk membalas dengan kekerasan. Sebab, HTI selalu konsisten dengan metode dakwahnya.

Selain itu, HTI juga mengajarkan bahwa perjuangan tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan sesaat, seperti yang kita saksikan banyak parpol yang dengan mudahnya berkoalisi, lalu jadi oposisi, lalu berkoalisi dan beroposisi lagi berdasarkan kepentingan partai. Semangat mendemo kenaikan BBM dan TDL selagi belum berkuasa, tapi menjadi yang paling semangat menaikkan ketika berkuasa. Kenapa semua itu terjadi? Kepentingan. Bagi HTI, perjuangan harus dilandasi dengan dorongan keimanan dan semata-mata mencari ridho Allah SWT. Para anggotanya berjuang dengan ikhlas, tidak dibayar, bahkan rela berinfaq demi perjuangannya. Ini yang membuat HTI mampu bersuara lantang menyampaikan kebenaran, sebab tidak terikat dengan kepentingan apapun.

HTI juga mengajarkan kita untuk tetap santun dalam menyampaikan pendapat. Dalam setiap forum, di acara ILC kemarin misalnya, kita bisa menyaksikan karakter anggota HTI yang santun dan cerdas. Nampaknya HTI benar-benar mampu mengamalkan dakwah sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 125 ini, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Sungguh, karakter bawaan HTI jauh dari kata-kata kasar, melotot, tunjuk-tunjuk apalagi marah-marah. Duh, makin cinta dengan HTI.

Masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita contoh dari HTI dan para anggotanya. Sungguh sayang bila HTI menjadi korban kesewenang-wenangan penguasa hanya untuk melapiaskan syahwat segelintir kapitalis yang merasa terganggu dengan keberadaan HTI. Kita berdo'a semoga Allah memberikan kebaikan untuk negeri ini dan menegakkan Syari'ah dan Khilafah, meski tanpa kehadiran HTI. Aamiin ya Rabbal 'alamiin..

#SaveHTI
#SuratCintaUntukHTI
#LoveUHti
#WeAreHTI
#HTIDiHati
#HTIPejuangIslam
#Thanks4HTI



bdg.news- Jakarta, Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia lewat surat keputusan mentri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.,01.08.2017 Tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU.00282.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto kepada awak media dikantornya Crown Palace, Jalan Prof. Soepomo Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017) menyatakan pembubaran HTI oleh pemerintah adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kedzoliman secara nyata.
"Mencabut badan hukum HTI adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kedzoliman secara nyata" menurutnya, HTI selama ini tidak pernah mendapat surat teguran maupun sanksi dari pemerintah atas kegiatan yang selama ini dijalankan.
"Sampai detik ini, kami belum menerima surat peringatan dari pemerintah, jadi kami tidak tahu apa kesalahan kami" tegas Ismail
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kepada pihak yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, dipersilakan untuk menempuh jalur hukum
"Kita negara hukum. Kita beri ruang kepada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,"tegasnya usai peresmian Akademi Bela Negara (ABN) oleh Partai Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, minggu (16/7/2017).
Namun, pernyataan Presiden RI ke 7 ini tampaknya tidak digubris pemerintah, terutama oleh mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan langsung mengeluarkan surat keputusan Pembubaran.
Hizbut Tahrir tidak pernah diberi kesempatan melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya lewat jalur hukum.
"Dalam kasus ini, pemerintah telah menghilangkan proses peradilan, dimana ormas tidak bisa melakukan klarifikasi atau pembelaan diri". Ismail juga menambahkan, pemerintah telah melakukan double kesewenang-wenangan, yaitu dengan penerbitan Perppu Ormas no. 2 tahun 2017 dan mencabut badan hukum tanpa surat peringatan.
"Dengan mencabutnya badan hukum dan tidak memberikan surat peringatan kepada kami (Hizbut Tahrir.red) maka pemerintah telah melakukan double kesewenang-wenangan atau double kedzaliman" tutupnya. (Adi)


bdg.news,- bandung. Mengamati kericuhan pro dan kontra penerbitan Perppu no.2 tahun 2017 yang belum lama ini diumumkan oleh Menkumham Wiranto pada jumpa press ditempat kerjanya, Jakarta pusat (12/7/2017) silam. Membuat sebagian media massa bahkan lembaga pemerintahpun lakukan polling melalui akun twitter atas Perppu yang dianggap kontroversial.
Berdasarkan pengamatan bdg.news, polling yang dilontarkan kepada netizen, mayoritas netizen menolak atas pengesahan Perppu no.2 tahun 2017. Berikut hasil polling yang berhasil dihimpun bdg.news.
Tanggal 12 Juli 2017, DPR RI melalui akun twitternya @DPR_RI melayangkan pertanyaan "pemerintah telah menerbitkan Perppu No.2/2017 tentang Perubahan atas UU No.17//2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagaimana pendapatnya. Hasilnya 37% menyatakan setuju, 57% menyatakan tidak setuju, 4% menyatakan belum tepat, dan 2% tidak peduli. Dengan partisipasi 37.026 votes yang dilangsungkan selama 3 hari.
Tanggal 14 Juli 2017 media JPNN.com melalui akun twitternya @jpnncom melayangkan pertanyaan" Pemerintah telah menerbitkan Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), bagaimana pendapatmu?". Hasilnya 12% menyatakan setuju, dan 88% menyatakan Tidak Setuju. Dengan partisipasi 394 votes dilangsungkan 21 jam.
Tanggal 14 Juli 2017, acara salah satu TV swasta IndonesiaLawyerClub melalui akun twitternya @ILC_tvOnenews melayangkan polling kepada netizen "SETUJU ATAU TIDAK SETUJUKAH ANDA MENGENAI PERPPU ORMAS YANG BARU SAJA DIKELUARKAN PEMERINTAH? hasilnya 45% menyatakan setuju dan 55% tidak setuju. Dengan partisipasi 1.715 votes
Tanggal 12 Juli 2017, Harian Bernas pada akun twitternya @harianbernas menjajal opini netizen "Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu, untuk membubarkan Ormas Radkal .... Pendapat anda?" Dari 9.260 votes selama 6 hari, hasilkan 26% setuju dan 74% Tidak Setuju.
Tanggal 12 Juli 2017, situs berita BeritaSatu TV melalui akun twitternya @BeritaSatuTV melontarkan polling "Menurut anda,tepatkah langkah pemerintah membubarkan Ormas antipancasila dengan menerbitkan Perppu?" Hasilnya dari 5.657 votes 9% menyatakan tepat, 90% tidak tepat dan 1% menyatakan tidak tahu.
Masih dichannel yang serupa, BeritaSatu.com melalui akun tweeternya @Beritasatu "menurut Anda, tepatkah langkah pemerintah membubarkan ormas antipancasila dengan menerbitkan Perppu no. 2/2017?" dari 4.560 votes tertanggal 12 Juli 2017 hasilkan 26% tidak tepat, 73% tidak tepat dan 2% tidak tahu.
Akun @PolingYuk juga tidak lepas meramaikan polling Perppu Ormas "Hai tweeps! Setuju ga sih kalian dengan pemerintah yang menerbitkan #PerppuNo2Th2017 mengenai pembubaran ormas? Please RT ya #Perppu" dari 1.355 votes yang dihimpun sejak tanggal 16 Juli 2017 membuahkan 9% Setuju dan 91% Tidak Setuju.
Itulah beberapa polling yang berhasil dihimpun tim bdg.news. Jika demokrasi konsekwen dijalankan seharusnya dengan hasil polling yang beredar luas, pemerintah menghentikan dan mencabut Perppu No. 2 tahun 2017 yang sejatinya merugikan seluruh ormas yang ada. Jadi, atas alasan apa lagi, Pemerintah 'ngotot' atas pengesahan Perppu ormas?! (Adi)







Bdg.news. Bandung. Perwakilan FPMI bersama para aktivis mahasiswa lainnya menghadiri Forum Mahasiswa RRI Pro 2 Bandung 96 FM dengan tema "Pro Kontra Perppu Ormas" pada Senin (17/7/2017).

Mashun Sofyan dari Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) menyangkan akan lahirnya rezim diktator yang represif dan otoriter jika Perppu keormasan diterapkan. "Perppu tersebut berpotensi memberangus ormas-ormas Islam yang selama ini kritis pada Pemerintah dengan dalih tuduhan anti-Pancasila. Padahal di sisi lain kapitalisme dan neoliberalisme yang nyata-nyata diterapkan di Indonesia serta melahirkan banyak problem namun tidak pernah dipertanyakan oleh rezim apakah sesuai dengan pacasila atau tidak" tandasnya.

Beliau menambahkan "di pasal 61 Perpu menghapuskan proses pengadilan dalam Mekanisme pembubaran ormas, sehingga akan melahirkan kesewenang-wenangan, karena pemerintah akan bertindak sefihak dalam menilai, menindak dan menuduh ormas tanpa ada ruang bagi ormas untuk membela diri".

Para aktivis lainnya banyak yang mengkritisi Perppu Ormas terutama pada poin dihilangkannya mekanisme pengadilan dalam membubarkan ormas. Bahkan Aktivis KAMMI Bandung Fauzan Irfan mempertanyakan siapa otak dibalik pembuatan perppu tersebut "Ini yang buat Perppu tidak paham sejarah Indonesia, jangan-jangan otak dibalik pembuatan Perppu ini dari luar negeri" ujarnya.

Rifan Abdul Azis perwakilan BE BKLDK kota Bandung menyampaikan bahwa ramainya diskusi Perppu Ormas menjadi pengalihan Isu terkait hutang Indonesia yang sangat genting. "Bila kita melihat ramainya pemberitaan terkait Perppu Ormas maka kita juga bisa melihat tentang berita gentingnya hutang Indonesia yang sudah mencapai 3.600 Triliun, namun dengan maraknya pemberitaan Perppu isu tersebut jadi teralihkan" ungkapnya.

Fauzi Ihsan dari Mahasiswa STKS Bandung juga mengkhawatirkan akan dampak sosial yang buruk dimasyarakat efek dari Perpu keormasan ini. "Perpu ini menjadi tanda tanya karena fihak terduduh yakni ormas yang tidak pernah dibuktikan dalam pengadilan namun sudah diberikan stigma buruk dengan segala rupa, ini akan meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial negatif" tandasnya.

Hadir juga aktivis lainnya dari perwakilan GEMA Pembebasan Jabar Firmansyah yang mengatakan bahwa motivasi penerbitan Perppu tersebut lebih kepada kepentingan politik Rezim Jokowi. "Seperti yang kita tahu setelah kasus al-Maidah dan kekalahan Ahok rezim ini semakin nyeleneh. Ini karena banyak proyek rezim jokowi yang belum tuntas sedangkan kekuasaanya semakin berkurang dan waktu lengsernya juga tinggal sebentar lagi" pungkasnya. []


Bdg.news. Bandung. Pengurus BE BKLDK Kota Bandung bersama para aktivis mahasiswa lainnya menghadiri Forum Mahasiswa RRI Pro 2 Bandung 96 FM dengan tema "Pro Kontra Perppu Ormas" pada Senin (17/7/2017).

Rifan Abdul Azis selaku perwakilan BE BKLDK kota Bandung menyampaikan pandangannya bahwa ramainya diskusi Perppu Ormas menjadi pengalihan Isu terkait hutang Indonesia yang sangat genting. "Bila kita melihat ramainya pemberitaan terkait Perppu Ormas maka kita juga bisa melihat tentang berita gentingnya hutang Indonesia yang sudah mencapai 3.600 Triliun, namun dengan maraknya pemberitaan Perppu isu tersebut jadi teralihkan" ungkapnya.

Rifan menambahkan "Hutang Indonesia itu setiap tahun semakin naik bahkan untuk tahun ini Pemerintah berhutang untuk bayar hutang. DSR Indonesia juga setiap tahun mengalami kenaikan dan bila terus naik maka Indonesia bisa bankrut seperti Yunani. Itulah kegentingan yang harus diselesaikan pemerintah bukan isu ormas yang dituduh anti- Pancasila yang selama ini gencar dipropagandakan, itu karena bila bankrut negara bisa berhenti beroperasi dan akan banyak PNS yang dipecat seperti di yunani" katanya.

Para aktivis lainnya banyak yang mengkritisi Perppu Ormas terutama pada poin dihilangkannya mekanisme pengadilan dalam membubarkan ormas. Bahkan Aktivis KAMMI Bandung Fauzan Irfan mempertanyakan siapa otak dibalik pembuatan perppu tersebut "Ini yang buat Perppu tidak paham sejarah Indonesia, jangan-jangan otak dibalik pembuatan Perppu ini dari luar negeri" ujarnya.

Selain itu Mashun Sofyan dari Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) juga menyangkan akan lahirnya rezim diktator yang represif dan otoriter jika Perppu tersebut terapkan. "Perppu tersebut berpotensi memberangus ormas-ormas Islam yang selama ini kritis pada Pemerintah dengan dalih tuduhan anti-Pancasila. Padahal di sisi lain kapitalisme dan neoliberalisme yang nyata-nyata diterapkan di Indonesia serta melahirkan banyak problem namun tidak pernah dipertanyakan oleh rezim apakah sesuai dengan pacasila atau tidak" tandasnya.

Fauzi Ihsan dari Mahasiswa STKS Bandung juga mengkhawatirkan akan dampak sosial yang buruk dimasyarakat efek dari Perppu keormasan ini. "Perppu ini menjadi tanda tanya karena fihak terduduh yakni ormas yang tidak pernah dibuktikan dalam pengadilan namun sudah diberikan stigma buruk dengan segala rupa, ini akan meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial negatif" tandasnya.

Hadir juga aktivis lainnya dari perwakilan GEMA Pembebasan Jabar Firmansyah yang mengatakan bahwa motivasi penerbitan Perppu tersebut lebih kepada kepentingan politik Rezim Jokowi. "Seperti yang kita tahu setelah kasus al-Maidah dan kekalahan Ahok rezim ini semakin nyeleneh. Ini karena banyak proyek rezim jokowi yang belum tuntas sedangkan kekuasaanya semakin berkurang dan waktu lengsernya juga tinggal sebentar lagi" pungkasnya. []



Bdg.news. Bandung. Sempat ditolak di Sragen beberapa hari lalu, sore ini Senin (17/7) Ustadz Felix Siauw mengisi Tabligh Akbar di Masjid Baitul Amin, Ngruki, Grogol, Sukoharjo.

Acara ini sempat ditolak Banser karena dianggap menyebarkan pemikiran HTI. Panitia memutuskan tetap menggelar acara ini dengan berkoordinasi dengan polisi setempat.

Panitia juga meminta pengamanan Kepada KOKAM Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo. Sebagai rasa ukhuwah Islamiyyah, Ketua PDPM Sukoharjo, Eko Pujiatmoko memerintahkan KOKAM menyiapkan pasukannya untuk menjaga keamanan agar peserta bisa mengikuti kajian dengan tenang.

Tabligh Akbar ini bertemakan “Generasi Muda Kunci Masa depan Dunia” bersama Ustadz Felix Siauw. Alhamdulillah sampai akhir acara berjalan lancar aman dan damai. Sungguh indah ukhuwah otentik, meskipun beda pemahaman tetap menghargai. (sp/red)

Sumber: sangpencerah.id



Bdg.news. Bandung - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung pada Senin, (17/07/2017) menuntut Pemerintah untuk menghentikan pemberlakuan Perppu Ormas.

Koordinator aksi yakni Fauzi Ihsan menolak keras terbitnya Perppu tersebut.
“Alasan Pemerintah untuk terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 tidak bisa diterima karena bertentangan dengan fakta yang ada. UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas adalah peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Pemerintah seharusnya konsisten dalam menjalankan Undang-Undang, bukan justru menghindari dan ketika merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah Ormas lalu membuat peraturan baru sebagai jalan pintas dalam mencapai tujuannya” ungkapnya.

Orasi dilakukan di depan Gedung Sate dilakukan oleh berbagai perwakilan pemuda dan mahasiswa Islam. Andika Permadi dari mahasiswa ITB mendesak pemerintah untuk instropeksi atas kebijakan-kebijakan neoliberal yang menyengsarakan rakyat dan diskriminasi yang dilakukan terhadap Umat Islam.
“Kami mendesak pemerintah untuk instropeksi atas kebijakan-kebijakan neoliberal yang menyengsarakan rakyat dan diskriminasi yang dilakukan terhadap Umat Islam, justru hal tersebutlah yang menjadi pemecah-belah Indonesia bukan malah membubarkan Ormas Islam.

Mashun Sofyan dari BE BKLDK Jawa Barat ikut bergabung dalam aksi dan menyampaikan orasi. Pihaknya menilai Perppu Nomor 2 tahun 2017 mengandung sejumlah poin-poin yang akan membawa negeri ini kepada era rezim diktator dan otoriter.
“Ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus Ormas di pasal 82-a menunjukkan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan, sesuatu yang selama ini justru di tolak” katanya.
Firmansyah dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menambahkan, bahwa Perppu ini mengarah kepada rezim diktator.
“Proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran Ormas di pasal 61 dihapus. Hal ini membukan pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak ormas, tanpa ada ruang bagi ormas itu untuk membela diri” tandasnya.

Aksi ditutup dengan pernyataan sikap dari koordinator aksi yakni Fauzi Ihsan yang menyampaikan pernyataan sikap bahwa FPMI menolak tegas diberlakukannya Perppu Ormas.
“Publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif dan otoriter anti Islam. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menerima Perppu No 2 tahun 2017 karena merupakan instrumen Pemerintah untuk membungkam suara-suara kritis terhadap rezim berkuasa, terutama suara dari kalangan ulama dan kaum Muslimin secara keseluruhan” tandasnya. []


Bdg.news-Bandung. Aksi damai menolak Perppu no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh ribuan ulama, aktivis seni, pengusaha serta pelajar se-Jawa Barat, Sabtu (15/07/2017) di depan Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung berlangsung tertib.
Meskipun penjagaan ketat dilakukan pihak kepolisian, aksi menolak perppu no 2 tahun 2017 yang diduga akan mengembalikan zaman diktator kembali terjadi. Ini tak menyurutkan para orator membakar para peserta aksi untuk terus mendakwahkan ajaran Islam.

Perwakilan Paguyuban Artis Tobat Moekti Chandra dalam orasinya mengingatkan kepada penguasa dan aparat keamanan agar terus membela Islam, pasalnya aparat keamanan akan menjadi yang pertama berada di surga Allah atau sebaliknya.
"Anda sebagai aparat keamanan (polisi.red) akan menjadi yang pertama masuk surga-Nya kalau anda membela ulama, tapi sebaliknya, akan menjadi yang pertama dimasukkan dalam Neraka-Nya jika memusuhi ulama dan Islam" tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, presiden atas desakan berbagai kalangan berhasil menandatangani Perppu no 2 tahun 2017, dan diumumkan melalui Menkumham Wiranto pada jumpa press kantor kerjanya, Jakarta Pusat (12/7/2017).

Atas pemberlakuan tersebut, menuai banyak kontra dari masyarakat, khususnya para ulama. Jumat (7/7/2017) disalah satu masjid di Bandung, DPP HTI ust. Rakhmat S. Labib mengungkapkan, penerbitan perppu no 2 tahun 2017 ini bukan hanya menyasar pada ormas Hizbut Tahrir, tetapi juga akan memangsa ormas lain yang dianggap bertentangan dengan pancasila atau melakukan kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh aparat negara.
Seperti yang tertuang dalam pasal 59 no. 3 point D berbunyi melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai penafsiran, bisa saja point tersebut digunakan untuk membubarkan ormas FPI yang selama ini selalu merazia tempat-tempat kemaksiatan, atau membantu masyarakat menjaga wilayah rawan genk motor dengan melakukan sweeping malam hari. Atau bisa juga digunakan untuk meringkus kelompok ormas yang selalu membubarkan acara keagamaan.

Di lain kesempatan, Hizbut Tahrir DPD I Jawa Barat melakukan konfrensi press di kantornya Jl. jakarta no. 41. Kepada Wartawan Humas Hizbut Tahrir Jawa Barat Luthfi menegaskan, jika memang Hizbut Tahrir adalah ormas yang bertentangan dengan pancasila, maka silakan buktikan dengan mekanisme pengadilan.
"Jika Hizbut Tahrir dituduh sebagai ormas anti pancasila, maka silakan buktikan oleh pemerintah dengan mekanisme pengadilan."tegasnya.
(adi)


Bdg.News. Bandung. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Drs. Maman Abdurrachman menilai keberadaan Perppu Ormas mengakibatkan terulang kembali rezim diktator di masa lalu. “Kami tak ingin mengulangi kediktatoran masa lalu”, ujarnya saat menerima audiensi dari Forum Ukhuwah Tokoh dan Ulama Jawa Barat (Jabar).

Ia juga menilai kondisi saat ini tidak ada yang genting, sehingga dikeluakannya Perppu, merupakan kebijakan yang kurang tepat. Lebih lanjut ia mengatakan, andaikan terjadi masalah harusnya diselesaikan dengan bijaksana. “Tindakan ini sudah melewati wewenang undang-undang” ucapnya.

Perwakilan dari Forum Ukhuwah Tokoh dan Ulama Jabar, Ust Asep Soedrajat, memohon kepada DPRD Jabar untuk meminta kepada pemerintah membatalkan Perppu ini. Ia menilai keberadaan Perppu ini akan membawa kepada rezim diktator yang represif dan otoriter. Ia juga menilai dalam Peppu ini terdapat pasal karet yang berakibat munculnya tafsir tunggal penguasa untuk membubarkan ormas tertentu, tanpa melalui proses persidangan. Selain Asep, Perwakilan dari Forum Ukhuwah Tokoh dan Ulama JabarJabar lainnya, Ust Luthfi Affandi menilai, dengan dikeluarkannya Perppu ini akan terjadi kegoncangan di masyarakat, ini terbukti sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap Perppu ini.

Anggota Komisi V DPRD Jabar lainnya, KH.Chumaedi, SH menegaskan, kami akan segera tindak lanjuti usulan ini (pernyataan sikap Forum Ukhuwah Tokoh dan Ulama Jabar Jabar, red). “Nanti ba’da dzuhur akan kami adakan rapat bersama pemprov Jabar terkait usulan ini”, tegasnya. [IW]


SIARAN PERS KSPI, 14 JULI 2017

BURUH: TERBITKAN PERPPU PEMBUBARAN ORMAS, BUKTI PEMERINTAH GAGAL, PANIK, DAN PARANOID

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak terbitnya disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Sebab keberadaan Perppu ini mengancam kebebasan berserikat bagi masyarakat sipil. Tidak hanya itu, keberadaan Perppu ini juga dinilai bisa menjadi pintu masuk kembalinya rezim otoriter. Demikian disampaikanPresiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Lebih lanjut Said Iqbal menegaskan, bahwa keberadaan Perppu ini akan menghambat gerakan sipil – termasuk gerakan buruh -- dalam meperjuangan hak-haknya. Hal ini, karena, dengan adanya Perppu Ormas ini, Pemerintah akan dengan mudah bisa membubarkan Ormas yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan dan kemauan pemerintah. "Wewenang pemerintah untuk membubarkan ormas secara sepihak bertentangan dengan prinsip negara hukum," katanya.

Said Iqbal menilai, tidak menutup kemungkinan Pemerintah juga membubarkan serikat buruh tanpa melalui proses pengadilan. Lebih lanjut pria yang juga menjadi Governing Body ILO ini menegaskan, arogansi kekuasaan tercium sangat kuat dalam Perppu Ormas ini.

Sekedar mengingatkan, saat masih berupa RUU, KSPI dan buruh Indonesia sudah ikut mengawal pembahasan RUU Ormas. Saat itu buruh berpendapat, RUU Ormas kala itu menutup kebebasan masyarakat sipil karena yang mendapat represi adalah kelompok buruh dan rakyat adat, sebab bisa jadi setiap tuntutan mereka akan disebut sebagai ancaman keamanan nasional. Karena itulah, kata Said Iqbal, ketika kemudian diterbitkan Perppu Ormas yang berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan berekspresi, maka KSPI akan bergerak kembali.

KSPI mendukung upaya pemerintah memberantas paham radikalisme, terorisme, dan segala hal yang bertentangan dengan idiologi Pancasila. Tetapi tidak dengan menerbitkan Perppu Ormas. Karena tuduhan seperti itu harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan.

KSPI juga menilai bahwa keberadaan Perppu Ormas tidak tepat. “Pemerintah seperti kurang kerjaan dengan menerbitkan Perppu Ormas. Ditengah kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat akibat upah murah (dikarenakan terbitnya PP 78/2015), sehingga mengancam PHK besar-besaran di sektor ritel seperti 7-eleven dan Hypermart, dan tidak menutup kemungkinan potensi PHK pekerja ritel di Hero, Ramayana, hingga Giant,” jelas Said Iqbal.

Alih-alih mencari solusi penyelesaian, Pemerintah malah mengeluarkan Perppu Ormas yang tidak bermanfaat bagi masyarakat untuk saat ini. “Di tengah menumpuknya hutang pemerintah yang semakin menggunung dan kelesuan ekonomi, seharusnya pemerintah fokus pada masalah ini. Bukan malah melakukan pengalihan isu, dengan mengeluarkan Perppu Ormas.”

Sementara itu, banyaknya perusahaan yang melakukan PHK dan tidak membayar THR seperti PT Smelting di Gresik dan PT Freeport di Papua. Terkait kasus ini pun tidak ada penyelesaian oleh Menteri Ketenagakerjaan. Termasuk pengusiran terhadap TKI di Malaysia, dan mahalmya gas industri di sektor keramik yang berdampak pada PHK besar-besaran di industri keramik. “Seharusnya permasalahan inilah yang dikedepankan pemerintah, ketimbang mengeluarkan Perppu Ormas,” tegas Said Iqbal.

“Buruh dan rakyat kecil tidak butuh Perppu Ormas, yang dibutuhkan adalah jangan menaikan tarif listrik 900 Va, jangan menaikkan harga gas industri, jangan menaikkan harga BBM, cabut PP 78/2015 dan naikkan daya beli agar industri ritel tidak kolaps,” pungkasnya.

Lahirnya Perppu berkaitan dengan pembubaran ormas ini menjadi bukti jika pemerintahan Jokowi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemudian menjadi panik dan paranoid, takut dikritik oleh rakyatnya sendiri.

Terima kasih

Said Iqbal
Presiden FSPMI dan KSPI (0858 99934200)

CP: Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono (0811 1098828)


Disahkannya PERPU No.2 Tahun 2017 membuktikan Rezim Diktator, Represif dan Anti Islam.

Oleh : ArdhianaNH
(Kadiv Kajian dan Strategis Gema Pembebasan Kota Bandung)

Kondisi pollitik pasca kekalahan ahok menjadi gerbang awal pemerintah untuk membidik berbagai ormas yang mengkampanyekan "TOLAK PEMIMPIN KAFIR", jutaan umat islam yang tergabung dari berbagai komponen umat islam membuktikan bahwa potensi suara umat islam begitu besar dan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para antek kapitalis-sekuler, terganggunya mereka dengan suara umat islam / ormas islam menjadi alasan dikeluarkannya peraturan baru tersebut. Dengan disahkannya PERPU ORMAS untuk mengatur aktivitas ormas membuktikan bahwa pemerintah ini merasa terganggu dengan keberadaan ormas sehingga dituduh makar, mengancam, anti pancasila, anti NKRI , anti kebhinekaan serta berbagai tuduhan lain yang belum terbukti secara nyata.

Rezim ini mulai menunjukkan wajah aslinya dihadapan ormas islam / umat islam yang menyerukan penegakkan syari'ah dan khilafah, bahwa ajaran tersebut mengancam kekuasaan mereka dan kepentingan mereka, ini membuktikan rezim diktator, represif dan anti islam, menggunakan segala cara untuk menghancurkan gaungan dakwah penegakkan aturan islam dan membidik seluruh aktivitas dari ormas islam.

Upaya balas dendam dengan peristiwa politik terhadap ormas islam menunjukkan bahwa rezim ini sangat represif, tidak mau diganggu kepentingannya dan dibongkar kebusukkannya dalam mengelola negara. Tidak melakukan klarifikasi terhadap ormas yang dibidiknya menunjukkan rezim ini represif , tidak mau dikritik dengan syari'ah islam.

Politik balas dendam merupakan kekalahan intelektual pemerintah dengan ormas islam, membungkan suara umat islam merupakan kesalahan besar yang terjadi di negeri ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dari kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan.



Bdg.News.Bandung (14/7/2017) – Sekjen Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI), Fauzi Ihsan Jabir menyayangkan terjadi ketimpangan pada acara diskusi publik “Mengawal Negara: Perpu Versus Gerakan Anti Pancasila” di Centropunto cafe, Jalan Trunojoyo 58 Bandung, Kamis (13/7/2017) yang menghadirkan Dr. Indra Prawira (Dosen FH UNPAD), Dr. Muradi (Dir. PSPK UNPAD) dan Firman Manan, MA (Dosen FISIP UNPAD) sebagai pembicara.

Di agenda yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) UNPAD ini, Fauzi menuturkan kekecewaannya, "kami memandang diskusi ini menjadi suatu ketimpangan karena dalam tema tersebut menyebutkan adanya versus gerakan yang dinilai anti Pancasila. Maka seharusnya ada perwakilan dari gerakan yang dimaksud agar diskusi bukan menjadi ajang satu arah dan terkategori tuduhan kepada suatu gerakan tertentu yang dituduh anti pancasila. Jangan sampai diskusi ini untuk mengarahkan peserta kepada suatu pandangan tertentu." Tuturnya.

Meskipun dalam agenda tersebut terdapat kubu yang pro dan yang kontra terhadap perppu, Fauzi meminta kepada pihak PSPK Unpad untuk adil dalam suatu diskusi "Baiknya PSPK mengundang dan mendudukkan juga gerakan yang dituduhkan dalam tema. Agar yang dimaksud dapat menjelaskan kepada peserta, hingga forum lebih berwarna. Hal ini akan adil dan diskusi tidak meraba raba atau mengira-ngira siapa sebenarnya yang anti pancasila" Pungkasnya.

Dalam forum tersebut, Dr. Indra, selaku pakar hukum UNPAD mempertanyakan terkait kemunculan Perppu ini, karena dinilai tidak mendesak untuk dikeluarkan pemerintah. Menurutnya masih banyak hal mendesak lain yang seharusnya menjadi sorotan pemerintah, bukan malah mengeluarkan perppu yang kemudian menuai banyak penolakan di masyarakat.[]



Bdg.News.Bandung (13/7/2017) – Ketua Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Jawa Barat, Mashun Sofyan mempertanyakan untuk kepentingan siapa pemerintah mengeluarkan perpu keormasan. Mashun mengungkapkannya pada acara diskusi publik “Mengawal Negara: Perpu Versus Gerakan Anti Pancasila” di Centropunto cafe, Jalan Trunojoyo 58 Bandung, Kamis (13/7/2017) yang menghadirkan Dr. Indra Prawira (Dosen FH UNPAD), Dr. Muradi (Dir. PSPK UNPAD) dan Firman Manan, MA (Dosen FISIP UNPAD)sebagai pembicara.

"Ada kejanggalan saat perppu ini dikeluarkan dengan alasan kegentingan memaksa yang terjadi di indonesia. Maka kami menanyakan apakah tuduhan kegentingan benar adanya atau hanya tuduhan sepihak dari pemerintah, atau bahkan pemerintahlah sebagai sumber utama pembuat kegentingan" paparnya.

Mashun mengungkapkan, "pemerintah inkonsisten dengan menghapuskan jalur pembuktian dalam pengadilan kepada ormas yang dituduh 'radikal'. Jalan menempuh peradilan sebagaimna UU ormas no 17 tahun 2013 adalah agar pihak penuduh dan tertuduh bisa melakukan pembuktian secara adil. Sehingga pihak penuduh bisa mengutarakan tuduhannya dan pihak tertuduh dapat melakukan pembelaannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan".

Beliau menambahkan, "Khilafah yang merupakan ajaran Islam dan diperjuangkan banyak kelompok, yang diantaranya adalah HTI ini selalu dikambing hitamkan oleh rezim berkuasa sebagai sebagai paham yang bententangan dengan pancasila. Tentu ini juga jadi pertanyaan, apakah pemerintah mengkaji cita-cita HTI dengan objektif atau tidak? Apakah pemerintah serius dalam mencari solusi atas persoalan negeri atau tidak? Lantas paham neoliberalisme dan kapitalisme global saat ini yang begitu kuat mencengkram indonesia apakah tidak bertentangan dengan pancasila? Bukankan justru penjajahan gaya baru inilah dengan mengkakomodir kepentingan asing untuk mengeksploitasi SDA yang layak dianggap sebagai pihak yang melahirkan kegegentingan begitu rupa, sehingga perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah? Bukan justru mengkambinghitamkam kelompok kritis, konstruktif dan solutif seperti halnya gagasan-gagasan HTI. Kami khawatir posisi pemerintah saat inilah yang mewakili kapitalisme global, dengan melihat beberapa waktu lalu kontrak PT freeport segera diperpanjang sampai 2041, Hutang RI memuncak sampai 3.600 T, penjualan aset-aset negara ke asing dengan segala rupa masih terus digencarkan, subsidi BBM dicabut, Listrik naik".

“BKLDK senantiasa hadir di tengah-tengah umat untuk menjelaskan dan mencerdasakan mengenai problematika saat ini. Agar umat jelas dalam melihat permasalahan negeri ini dan melihat solusi dari kacamata Islam” Pungkasnya. []

Humas HTI Jabar
Bdg.News. Bandung. Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 dinilai akan membawa rezim ini kepada rezim otoriter. Humas HTI Jabar, Luthfi Afandi mengatakan, HTI menolak keras! (Perppu Ormas, red), karena Perppu ini tidak memiliki alasan dengan kegentingan yang memaksa. Hal ini ia sampaikan pada Konfrensi Pers (Konpers) “Menggugat Perppu Ormas, Menolak Rezim Represif” yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 Jabar, Jum’at (14/07). “Coba sebutkan apa kegentingan yang memaksa bagi negeri ini?” jelasnya. Lebih lanjut ia memberikan alasan mengapa perppu ini harus ditolak. Pertama, secara substantif, perppu ini akan membawa rezim ini kepada rezim otoriter, karena dihilangkannya proses pengadilan dalam mekanisme pembubran ormas, sebagaimana tertera pada pasal 61. Kedua, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet. Seperti yang tertera pada pasal 59-4, yang menyebutkan adanya faham lain yang dianggap bakal menganggu Pancasila. “Ini jelas pasal karet karena tafsiran pasal 59-4 ini akan sekehendak pemerintah” tegasnya.

Ketua HTI Jabar


Selain Luthfi, Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, Muhammad Ryan menegaskan, sampai saat ini, eksistensi HTI masih dalam posisi legal. Ia menepis opini yang menyebutkan HTI telah resmi dibubarkan.  Lebih lanjut. Ia beralasan hal ini harus ditegaskan karena di sebagian daerah ada yang melarang aktivitas dakwah HT. “Sangat disesalkan di sebagian daerah ada yang melarang aktivitas HTI, padahal ketua advokat pembela HTI, Prof. Yusril Ihza Mahendra, sudah menjelaskan tidak boleh ada yang melarang aktivitas dakwah HTI”, ucapnya.
DPP HTI

Saat ditanya, selain HTI siapa saja yang sudah mengatakan menolak perppu ini, Perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) HTI, Dede Tisna, memberikan keterangan sampai saat ini HTI masih melakukan komunikasi dengan organisasi masyarakat (ormas) lainnya. “kami sedang berkomunikasi dan membangun kesamaan opini di tengah-tengah ormas dan tokoh masyarakat” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini yang kami ketahui pemuda Persatuan Islam (Persis) sudah menyatakan penolakannya. Luthfi Affandi memberikan keterangan, selain pemuda Persis, lembaga Bantuan Hukum (LBH) seluruh Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD juga sudah penyatakan penolakannya. [IW]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget