February 2018



Oleh : Mas Ahmad Sastra

Demokrasi dengan sistem multipartai peserta pemilu adalah sistem politik yang sangat mahal. Hampir seluruh aktivitas partai membutuhkan uang, baik prapemilu maupun pasca pemilu. Sokongan dana orang ketiga dalam alam demokrasi adalah sebuah keniscayaan.

Tanpa dana, maka partai bisa binasa. Dulu saya adalah anggota sebuah partai politik, sekarang memilih pensiun dini. Saya begitu merasakan nuansa money politic dalam sistem demokrasi ini. Orang yang tak memiliki banyak uang, hanya akan menjadi penonton.

Karena itu politik demokrasi seringkali terjadi kasus money politic. Artinya dalam politik demokrasi terjadi transaksi-transaksi politik dengan menggunakan uang sebagai media utama. Deal-deal politik tak ubahnya seperti adu perjudian. Politik pragmatis transaksional adalah frase yang paling tepat untuk melabeli politik sistem demokrasi.

Orang ketiga dalam percaturan politik di Indonesia biasanya karena faktor ideologis dan faktor kapitalis. Demokrasi yang selama ini menjadi mazhab politik di Indonesia lebih terlihat sebagai arena pertaruhan kaum kapitalis untuk mendapatkan proyek-proyek dibandingkan afiliasinya terhadap kesejahteraan rakyat banyak.

Frase wong cilik hanya ada dalam angan peserta pemilu disaat pencalonan dan kampanye partai-partai. Dengan modus pembagian sembako, uang tunai dan sekedar kaos oblong sering menjadi alat transaksional atau grativitakasi kelas teri bagi wong cilik. Disertai janji-janji kemakmuran, perubahan dan kesejahteraan, wong cilik mengalami euforia psikologis saat pemilu tiba.

Benarkah demokrasi yang notabene adalah pertarungan politik kaum kapitalis akan memberikan dampak perubahan kesejahteraan bagi wong cilik. Buktinya sejak orde baru hingga hari ini, setiap kali sehabis pemilu dan terpilih para pemimpion negeri dan wakil rakyat, justru wong cilik kena getahnya.

Pasca pemilu, wong cilik justru dihadapkan dengan berbagai kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar mereka. Saya sendiri sebagai wong cilik merasakan seluruh rezim di negeri ini, selain rezim orde lama.

Kadang ada canda di kalangan masyarakat bawah bahwa dalam demokrasi orang-orang baik tidak akan bisa menjadi pemimpin, karena tidak memiliki modal yang cukup untuk memasuki arena pertarungan politik sistem demokrasi ini. Mungkin candaan ini ada benarnya juga.

Tanpa sokongan dana dari para pengusaha, nyaris partai-partai di Indonesia tak mampu mempertahankan eksistensinya. Tak mengherankan jika para anggota dewan atau pejabat negara di dominasi oleh penguasa atau kaum berduit.

Meski orang baik, namun jika tak berduit, rasanya mustahil mendapatkan jabatan di negeri ini. Kekuatan kapital inilah yang pada akhirnya melahirkan praktek politik pragmatis dan transaksional, sekaligus menghilangkan esensi kekuasaan sebagai amanah. Pasca pemilu yang menjadi perbincangan adalah proyek-proyek, bukan kesejahteraan rakyat kecil, bukan.

Politik demokrasi memang menghajatkan biaya yang sangat tinggi. Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah, harus terlebih dulu memberikan kontribusi dana bagi partai pengusungnya. Yang membedakan antar partai hanya namanya saja.

Jika demikian, maka tidak ada partai yang benar-benar independen dan sepenuhnya berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Faktanya, rezim terus berganti, namun nasib rakyat tak kunjung sejahtera. Pergantian rezim justru semakin menjerumuskan rakyat dalam kubangan kemiskinan, dan semakin membuat para kapitalis semakin kaya raya. Meminjam bahasa bang Haji Rhoma, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

Preposisi ini tak mungkin terbantahkan. Bukan saja karena partai-partai yang bergandeng tangan dengan pengusaha, namun sistem demokrasi di Indonesia memaksakan demikian. Jebakan sistem politik demokrasi inilah yang terus menjadi blunder bagi perpolitikan di Indonesia. Faktanya wong cilik tak pernah mendapatkan hasil apapun dari percaturan politik lima tahunan, kecuali hanya pepesan kosong.

Frase wong cilik dan rakyat jelata hanya dijadikan sebagai jargon kampanye untuk mendapat simpati rakyat kecil yang suaranya mayoritas. Ini dapat dimaklumi, karena kemenangan demokrasi ditandai oleh suara terbanyak yang didapatkan. Target suara terbanyak untuk meraih kekuasaan inilah yang seringkali menjerat politisi pada praktek-praktek tidak sehat.

Jika demikian, maka wong cilik dalam jangka panjang akan semakin apatis dan akan merasa dikhianati karena hanya dijadikan sebagai komoditas politik sesaat. Sebab masyarakat sekarang lebih memiliki pemahaman yang relatif lebih baik terkait dengan pergulatan politik kaum elit. Wong cilik memberikan respons berdasarkan apa yang mereka rasakan sehari-hari pasca pemilu.

Demokrasi yang sejatinya adalah pertarungan kaum elit politik yang didukung oleh kapital kaum pengusaha telah lama dirasakan masyarakat kecil sebagai politik tipu-tipu. Ongkos politik yang terlalu tinggi menjadikan para elit setelah berkuasa abai terhadap fakta kehidupan masyarakat yang mereka pimpin. Mereka fokus untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan.

Postulat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentu masih sebatas mimpi rakyat Indonesia, jika politik demokrasi transaksional masih terus berlangsung. Tulisan ini adalah semata-mata perasaan saya sebagai rakyat kecil. Semestinya dengan kekayaan alam Indonesia yang super kaya bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Bukankah generasi yang sekolah hari ini adalah calon-calon penerus kepemimpinan bangsa ini. Bukankah seorang ayah akan membiayai biaya sekolah anaknya dengan harapan kelak akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin. Begitupun soal kesehatan dan keamanan. Orang tua yang baik akan selalu memikirkan kemajuan dan kesejahteraan anak-anaknya.

Pemimpin suatu negeri adalah ibarat orang tua terhadap rakyat jelata. Rakyat tak bisa banyak berbuat jika tak dibantu oleh kebijakan pemerintah yang membela mereka. Sebaliknya jika rakyat jelata disia-siakan, maka doa-doa rakyat yang terzolimi akan dikabul oleh Allah. Jangan sampai pemimpin negeri ini benci kepada rakyatnya dan rakyatnyapun benci kepada pemimpinnya.

Kesimpulannya bisa ditebak sendiri, apakah politik demokrasi akan memberikan dampak perubahan bagi kesejahteraan wong cilik, atau malah menambah kesengsaraan ?. Monggo silahkan direnungkan sendiri. [AhmadSastra,KotaHujan,27/02/18 : 09.40 WIB].

, ,

Oleh: Nasrudin Joha

Sulit untuk menghindari praduga publik, bahwa ada intervensi kekuasaan dibalik tidak lolosnya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai peserta Pemilu. diluar konteks substansi, rasanya mustahil jika PBB tidak lolos verifikasi perpartaian, sementara partai Garuda yang berasal dari unsur "Antah Barantah" ternyata bisa diloloskan.

Partai Garuda yang tidak diketahui secara jelas track recordnya, tidak diketahui dari rahim mana ia dilahirkan, justru lolos ferifikasi. Boleh saja ada dalih, sepanjang persyaratan dipenuhi partai apapun bisa ikut pemilu.

Namun, melihat pola kekuasaan yang telah masuk ke berbagai lini sendi bernegara, sulit untuk menerima ketidaklulusan PBB mengikuti ferifikasi kepartaian merupakan murni peristiwa administrasi. Yang lebih rajih, PBB tidak lolos disebabkan adanya intervensi kekuasaan.

Jika dibandingkan dengan PSI misalnya, tentulah PBB lebih memiliki akar politik baik di pusat maupun di daerah, apalagi PBB bukanlah partai pendatang baru. PBB adalah partai politik yang dipandang Pelanjut perjuangan Masyumi, yang telah beberapa kali pula mengikuti Pemilu.

Nampaknya PBB agak perlu berkeringat untuk bisa melakukan upaya hukum atas keputusan KPU di PTUN. Hanya saja, yang menjadi soal adalah soal waktu. Proses hukum yang panjang, akan membuat PBB kehilangan banyak waktu untuk menyongsong pemilu dan Pilkada di tahun 2018 dan 2019.

Meski satu sisi PBB layak marah kepada KPU, namun disisi lain PBB sebenarnya bisa berbesar hati atas hikmah dari keputusan ini. Artinya, resistensi KPU terhadap PBB -yang diduga kuat adanya keterlibatan tangan kekuasaan- menunjukan betapa posisi PBB sangat diperhitungkan oleh penguasa.

Terlebih lagi, pasca khianatnya partai Islam dan partai berbasis masa Islam dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta, termasuk bangunan kemitraan koalisi pelangi pada beberapa Pilkada, menjadikan umat memiliki harapan besar untuk melabuhkan pilihan politik pada PBB.

Dugaan penulis, prediksi perolehan suara untuk PBB bisa melebihi suara Partai HANURA dan boleh jadi bisa mengungguli suara PPP.

Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan bagi partai Islam atau partai berbasis masa Islam lain. Posisi politik PBB, bisa menyebabkan konsituen mereka bermigrasi dan mengalihkan dukungan politiknya untuk kemudian menambatkannya pilihannya pada PBB.

Pada titik tertentu itulah "Partai-partai Islam dan partai berbasis masa Islam" ikut tersenyum melihat kegagalan PBB. Putusan KPU ini, membuat mereka sedikit lega karena potensi migrasi konsituen tidak terjadi dengan gagalnya PBB menjadi partai peserta Pemilu. Sampai disini, umat bisa memahami betapa jahatnya politik sekuler itu.

Akan halnya keputusan KPU, tentu saja hal ini bisa ditafsirkan sebagai satu keputusan musykil. Keputusan yang membuat siapapun yang berakal akan berontak dan langsung mengeluarkan ujaran dakwaan, KPU main kayu. KPU main pukul, main hantam duluan, urusan pengadilan belakangan.

Nampaknya teori pembubaran HTI juga dipraktikkan oleh penguasa dalam konteks penghalangan PBB untuk maju dalam kontestasi pemilu. PBB dipaksa "Diganjal" oleh keputusan KPU, sebelum masuk pada pertarungan politik sesungguhnya.

Sampai disini, umat bisa memahami betapa orang-orang kafir dan munafik tidak pernah memberikan jalan sedikitpun bagi umat Islam untuk menguasai Pemerintahan. Umat harus terus bersabar diposisi politik yang selalu terdzalimi. Akankah umat terus diam dan mengalah? [].




Oleh: Nasrudin Joha

Micek (Jawa: memicingkan mata) adalah kondisi dimana seseorang yang dianugerahi indera penglihatan tidak memfungsikannya secara normal. Pandangannya melihat, tapi retinanya tidak mampu meneruskan realitas kerusakan ke dalam otak sehingga tidak muncul pemahaman yang menimbulkan rasa dan perasaan, berupa sedih, prihatin, simpati atau empati.

Dalam bahasa lain, micek bisa juga diartikan mikire cekak (berfikir pendek, pendek akal). Maksudnya adalah seseorang yang berfikir praktis pragmatis, tidak mau pusing, berfikir jangka pendek, tidak punya visi, hanya mengindera yang ada didepan mata dan tak mampu menjangkau hakekat dan realitas masa depan.

MBUDEK dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana indera pendengar (telinga) tidak difungsikan meskipun secara medis tidak mengalami kelainan. Yang ada adalah kelainan jiwa, dimana suara-suara kepedihan umat, jeritan tangis dan pilu yang dialami umat, meskipun berjarak hanya 3 cm dari kuping, namun dikesampingkan seolah kuping telah pekak (tuli).

Adapun ndablek, lebih parah lagi. Ndablek adalah akumulasi Kedunguan bukan sebab tuli dan/atau buta, tetapi mentulikan telinga dan membutakan mata, sehingga seseorang yang Ndablek dalam bertindak menggunakan kaidah "POKOK'E". Ia tidak mempedulikan realitas yang di indera atau suara-suara bising yang mengkritiknya.

Ia terus berjalan diatas altar kedunguan, tanpa memperhatikan kanan kiri, tidak juga mempedulikan kritik dan masukan.

Pemimpin micek, Mbudeg dan Ndableg adalah pemimpin yang telah mentulikan telinga, membutakan mata, dan berjalan diatas kedunguan dalam menjalankan kekuasaan, tidak mau menerima ketik dan saran, tidak pula memiliki langkah dalam berpijak, ia berdiri tegak diatas jargon "POKOKE" dan "SAK KAREPE DEWE".

Itulah pemimpin era Now. Rezim Now. Rezim baik yang di eksekutif maupun di legislatif, telah koor menjadi pemimpin micek, mbudeg dan ndbleg. Bahkan, Ndableg kuadrat!

Rezim represif anti Islam ini tidak lagi peduli dengan suara-suara kritik umat Islam, ia terus berjalan diatas kedunguan dan kesombongannya. Teriakan dan seruan umat tidak lagi dipedulikan, setiap kebijakan dan keputusan berdiri tegak diatas argumen "POKOK'E & SAK KAREPE DEWE".

Umat merintih atas kebaikan BBM, rezim berdalih kenaikan sudah tepat berdasarkan harga internasional. Weleh-weleh, ini pemimpin diadakan untuk melayani umat atau internasional? Berkhidmat untuk kemaslahatan umat atau untuk asing ? Menjadi pelayan umat atau mau jadi pedagang ?

Jika ada kenaikan internasional, segera dinaikan, jika ada penurunan harga internasional, mingkem. Ini yang disebut argumen Gathuk Mathuk asal Keperhuk.

Rakyatnya ditimpa bencana, banjir, gempa, saudara muslim di Ghouta di bantai, eeee pemimpinnya malah asik cengengesan nonton Dilan? Dilanda gila nampaknya! Dilanda stress nampaknya! Dilanda kerusakan hati dan moral, tidak ada simpati apalagi empati, memalukan !

Rakyatnya sibuk mengadu nasib untuk mencari pekerjaan, pemimpinnya malah sibuk carikan pekerjaan untuk warga negara lain. Rakyatnya panen, pemimpinnya malah impor beras dari negara lain. Rakyatnya yang petani garam kesulitan harga garam, pemimpinya malah impor garam, Lha ini pemimpin umat atau pemimpin asing ? Mereka ini melayani umat atau melayani asing ?

Dakwah amar makruf nahi munkar, dibubarkan. Giliran narkoba ber ton ton masuk, cuma jadi tontonan !Padahal, kerusakan akibat narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Luar biasa !

Kalau pemimpinnya sudah SAK KAREPE DEWE, jangan salahkan jika umat juga menggunakan logika SAK KAREPE DEWE.

Karena itu wahai umat, mari bersama bergandengan tangan untuk membuat arus perubahan, bersatu dalam perjuangan penegakan syariat Islam dengan serius dan sungguh-sungyuh memperjuangkan tegaknya Khilafah.

Ini adalah satu-satunya jalan perubahan, setelah berbagai jalan mengalami kebuntuan, dan satu-satunya jalan perubahan yang mendapat jaminan pertolongan dan ridlo dari Allah SWT. Takbir ! [].



Oleh: Arief B. Iskandar

Tragedi Ghouta di Suriah hanyalah repetisi (pengulangan) dari ratusan bahkan ribuan tragedi yang menimpa umat Islam di seluruh dunia.

Belum kering darah Aleppo, kini darah mengucur deras dari ribuan umat, khususnya bayi2 yang tak berdosa, di Ghouta, Suriah. Mereka dibombardir oleh ribuan bom yang dijatuhkan rezim kejam dan bengis Bashar Assad yang didukung penuh oleh koalisi jahat Rusia dan Amerika.

Jelas, Ghouta (juga Aleppo), bukan tragedi pertamabahkan mungkin bukan yang terakhiryang menimpa umat Islam. Sebelum ini, bahkan hingga kini masih sedang berlangsung, adalah tragedi pembantaian umat Islam di Myanmar (Burma). Tragedi lainnya juga masih akan terus dialami oleh kaum Muslim di Xinjiang, Cina; Kashmir, India; di Afrika, Irak, Pakistan, Afganistan dan tentu di Palestina yang telah sekian puluh tahun menderita dijajah Israel yang didukung Amerika dan Eropa.

Dengan seabreg penderitaan umat di berbagai belahan dunia itu, khususnya yang dialami kaum Muslim di Suriah saat ini, kita patut bertanya: siapa yang membela? Tidak ada. Apakah PBB? Tidak. Apakah para penguasa Arab dan Muslim? Adakah dari para penguasa Arab dan Muslim itu yang berani menjadi "lelaki" meski cuma sehari saja? Juga tidak. Mereka tak ubahnya banci, tak punya keberanian sedikit pun; kecuali sekadar mengutuk. Itu pun sekadar kedok untuk menutupi sikap pengecut mereka. Lebih dari itu tidak dilakukan, seperti mengerahkan pasukan militer untuk menghentikan serangan brutal Rusia dan rezim Bassar Assad, sang penjagal Muslim Suriah. Padahal jelas Suriah bertetangga dengan Turki, Saudi, dan negara-negara Arab lainnya.

Sekitar dua tahun lalu Saudi memang menggagas pembentukan aliansi militer yang melibatkan 34 negara Muslim. Namun, kiprahnya tak terdengar sedikit pun saat kaum Muslim Myanmar dan kaum Muslim Suriah dibantai seperti saat ini. Mengapa? Karena sejak awal aliansi ini dibentuk dalam rangka menangkal “terorisme” dalam makna yang dikehendaki Amerika dan Barat, bukan untuk menghabisi teroris sejati semacam Bassar Assad, Zionis Yahudi atau gembong teroris Amerika dan Rusia.

Sebagaimana biasa, lembaga internasional seperti PPB, juga para penguasa Arab dan Muslim, sejauh ini hanya pandai mengecam dan mengutuk. Sebagian lagi—seperti penguasa negeri ini—diam seribu bahasa, bahkan menjalin hubungan kerjasama dengan Iran, yang notabene salah satu alat Amerika yang juga berperan dalam pembantaian kaum Muslim di Suriah.

Umat Butuh Khilafah

Dengan semua tragedi yang menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia ini, umat makin membutuhkan Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mengapa? Sebabnya, kata Rasulullah saw.:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
Imam (Khalifah) itu laksana perisai; kaum Muslim diperangi (oleh kaum kafir) di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya (HR Muslim).

Apa yang disabdakan Rasulullah saw. di atas dibuktikan dalam sejarah antara lain oleh Khalifah Al-Mu’tashim Billah yang sukses menaklukkan Kota Amuriyah, kota terpenting bagi imperium Romawi saat itu, selain Konstantinopel.

Al-Qalqasyandi dalam kitabnya, Ma’atsir al-Inafah, menjelaskan salah satu sebab penaklukan kota itu pada tanggal 17 Ramadhan 223 H. Diceritakan bahwa penguasa Amuriyah, salah seorang raja Romawi, telah menawan wanita mulia keturunan Fathimah ra. Wanita itu disiksa dan dinistakan hingga berteriak dan menjerit meminta pertolongan.

Menurut Ibn Khalikan dalam Wafyah al-A’yan, juga Ibn al-Atsir dalam al-Kamil fi at-Tarikh, saat berita penawanan wanita mulia itu sampai ke telinga Khalifah Al-Mu’tashim Billah, saat itu sang Khalifah sedang berada di atas tempat tidurnya. Ia segera bangkit dari tempat tidurnya seraya berkata, “Aku segera memenuhi panggilanmu!”

Tidak berpikir lama, Khalifah Al-Mu’tashim Billah segera mengerahkan sekaligus memimpin sendiri puluhan ribu pasukan kaum Muslim menuju Kota Amuriyah. Terjadilah peperangan sengit. Kota Amuriyah pun berhasil ditaklukkan. Pasukan Romawi bisa dilumpuhkan. Sekitar 30 ributentaranya terbunuh dan 30 ribu lainnya ditawan oleh pasukan kaum Muslim. Sang Khalifah pun berhasil membebaskan wanita mulia tersebut. Sang Khalifah lalu berkata di hadapannya, “Jadilah engkau saksi untukku di depan kakekmu (Nabi Muhammad saw.), bahwa aku telah datang untuk membebaskan kamu.”

Semoga Allah SWT merahmati Al-Mu’tashim Billah.

Bagaimana dengan para penguasa Arab dan Muslim? Sekali lagi: Adakah di antara mereka yang berani menjadi "lelaki" meski hanya sehari saja? Tidak ada. Mereka semua tetap memilih menjadi banci!

Alhasil, sekali lagi, umat memang butuh Khilafah, juga seorang khalifah seperti Al-Mu'tashim Billah.

Semoga saja umat Islam di seluruh dunia segera memiliki memiliki Khilafah, juga pemimpin pemberani yang mengayomi seperti Khalifah Al-Mu’tashim Billah yang akan menaklukkan Amerika, Eropa, Rusia dan Cina; menyatukan berbagai negeri Islam; menjaga kehormatan kaum Muslim; dan menolong kaum tertindas.

Insya Allah, masa yang mulia itu akan segera tiba karena memang telah di-nubuwwah-kan oleh Rasulullah saw.:

ثُمّ تَكُوْنُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
Kemudian akan datang kembali masa Khilafah yang mengikuti metode kenabian (HR Ahmad). []

Padang, 26/2/2018
10.30 WIB


Oleh: Nasrudin Joha


Kembali, Rezim Dzalim mengeluarkan kebijakan Tiran. Tanpa mufakat, secara sepihak harga BBM dinaikan. Agar terlihat tidak sadis, kenaikan BBM berlindung pada frasa "Penyesuaian Harga".

Bahasa manis penyesuaian harga tetap saja tidak mengurangi rasa sakit dan derita yang dialami umat. Soal yang menjadi bencana bukan saja sebatas naiknya harga BBM, tanpa mufakat biaya transport juga akan ikut naik, harga sembako ikut-ikutan naik, harga harga produk barang dan jasa langsung atau tidak langsung ikut akan ikutan naik, sementara itu ?

Penghasilan umat tidak ikutan naik, gaji pegawai dan PNS tidak ikut naik, UMR dan upah tambahan tidak ikut naik, bahkan tanpa mufakat bisa saja PHK menjadi kenyataan, sebelumnya PHK hanya sebatas hantu yang menebar teror dan ancaman.

BBM naik, rakyat makin terjepit. Rakyat tidak mampu menghukum pasar, rakyat tidak bisa menghukum Pertamina, rakyat tidak bisa membeli BBM di Warung Lombok (baca: cabe), takuat tidak bisa nempur (baca: beli) BBM ke Warung pecel, tidak bisa isi BBM di WC umum.

Semua wajib ke SPBU, semua wajib membeli produk Pertamina, semua wajib tunduk pada "Hukum Besi Harga" yang telah disepuh Pertamina. Tidak akan ada yang menghukum Pertamina sehingga demand berkurang, yang karenanya harga BBM bisa turun sebab kelebihan suplai.

Pertamina menjadi algojo yang bisa secara sepihak menetapkan harga tanpa ada yang mengontrol. DPR yg seyogyanya menjadi lembaga kontrol, memiliki hak budgeting, telah melepas kuasanya dan Pertamina bisa bertindak sendiri dengan dalih untuk dan atas nama harga keekonomian, menaikan harga BBM sesukanya.

Rakyat pun diam seribu bahasa. Tidak ada antri kendaraan di SPBU menjelang pengumuman, tidak ada demo mahasiswa menentang rencana kenaikan BBM, tidak ada pengumuman kenaikan harga BBM seperti sidang Isbat menjelang Idul fitri atau Idul Adha. Tidak ada media ceriwis yang menumpahkan ujaran pengamat bengis yang mengkritik kebijakan tidak populis. Semua menjadi mayat mayat hidup, diam seribu bahasa. Kenaikan BBM seperti kentut, tanpa woro-woro langsung menumpahkan bau tak sedap.

Dewan yang mulia, lebih menjaga Marwahnya ketimbang nasib umat. Sibuk mengamandemen UU MD3 ketimbang mengevaluasi kendali harga, mengontrol Pertamina, agar berfikir untuk hajat rakyat, bukan berfikir sepihak untuk daulat kepentingan dan asas manfaat.

Wahai umat, sedih nian nasib dikau ? Semua partai saat ini berjibaku untuk pemilu dan Pilkada, tak satupu partai yang hirau atas penderitaan dan kesengsaraanmu.

Duhai umat, perih nian nasib dikau ? Ditengah ujaran pejabat yang tidak puas akan gaji, meminta berbagai fasilitas dan sarana penunjang, ditengah kegemilangan dan keberlimpahan. Engkau menjerit sendiri dan hanya mampu memaki.

Wahai umat, engkau telah terlalu letih, terlalu lama berjalan tertatih tanpa terpapar, menyusuri sesaknya jalan kehidupan tanpa pemandu dan pelayan. Penguasa yang harusnya melayanimu, justru dzalim terhadapmu.

Duhai umat, penguasa hanya ingin mendulang citra, bisa saja BBM kelak diturunkan, menjelang pemilu dan pemilihan Presiden. Lantas engkau dijadikan bahan agitasi, dijadikan raja pada ajang pemilu dan Pilkada, untuk selanjutnya menderita karena ulah durjana.

Kaum pendurja, politisi busuk, penguasa dzalim. Oh, lengkap sudah penderitaanmu wahai umat, bilakah pertolongan itu datang? [].


Bdg.news - Bertepatan pada 25 Februari 2018 Forum Ulama dan Tokoh Mengadakan Mudzakarah Ulama dengan Pemateri Ust. Basyir. Beliau memaparkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

Siapakah ulama itu? 
Wainnal Ulama warosatul Anbiya - ulama pewaris para Nabi...  ( HR.  Abu Dawud) 

Imam Hasan Al Basri; 
Orang Alim adalah orang yg takut kepada Ar rohman,  ....ulama yaitu hamba yg takut hanya kepada Allah. Konsisten berpegang Teguh pada syariah Islam 
..mempertahankan kemurnian islam dan membela kepentingan kaum Muslim.  

Lewat para ulama- ajaran islam sampai kepada kita kaum muslim.  

E.g Cut Nyak Dien dan lainnya. Ust.  Abu Bakar Basyir,  dan Habib Rizieq Syihab. 

Ada 2 hal yg ditimpakan :
1.Menyasar para Ulama- agar takut 
2. Menyasar ajaran Islam- takut menyampaikan ajaran Islam

Imam Al Ghozali
1. Ulama yg membinasakan diri dan orang lain;  orang yg mencari dunia dan rakus thd dunia
2. Ulama yg membahagiakan diri dab orang lain;  mengajak jalan akhirat
3. Ulama yg membinasakan dirinya dan membahagiakan orang lain ( Ihya Ulumuddin). 

Ulama di Indonesia
1. Melakukan perlawanan dengan semangt jihad fii sabilillah terhadap idiologi kapitalisme yg diwakili oleh VOC Belanda dan idiologi komunis yg diwakili PKI
2. Melakukan upaya terus menerus untuk menegakkan syariat islam dalam negara ( sebelum dan pasca kemerdekaan) - penghapusan piagam Jakarta. Quran dan sunnah - secara kaffah. 
3. Melakukan dakwah dan pembinaan umat berbasis pesantren dan mesjid.  

Abad 17 - kaum sekuler mambawa paham paham sekulerisme dan Demokrasi- di bawa oleh penjajah. 

Perbandingan ulama dalam sistem Islam dan Demokrasi

Ulama dalam sistem Islam

1. Kedudukan ulama disegani penguasa dan umat menjadikan ulama sebagai rujukan dalam memutuskan kebijakan urusan umat 
Ulama penasihat kepada kholifah
2. Ama ma ruf dan nahi munkar kepada penguasa sehingga kebijakanntdk mendzholimi umat
3. Ulama menyampaikan dakwah islam kepada masyarakat dengan leluasa. 

Khalifah Harun ar Rasyid datang di majelis Imam Malik mendengarkan pembacaan al Muwattha.  
Saat itu imam malik menegur kholifah agar tidak bersandar saat di majelisnya - dan kholifah menurutinya. 

Harun Ar Rosyid memberikan uang 1000 dirham ( 1.3 Milyar kepada Ar Rabi) 

Pada masa Khilafan Islam
1. Munculnya banyak ulama e.g Imam syafii,  ( imam Mahzab) 
2. Imam Bukhari- muslim ( Imam Hadist) 
3. Lahirnya universitas islam;  al Azhar,  damaskus,  baghdad
4. Imam Nawawi,  Asy Syaukani. 

Pada masa Daulah khilafah - para umat islam masih menyandarkan pendapatnya pada para ulama dan Islam. 

Imam al mawardi ( Al Ahkam As sulthoniyah) dan Al Faro ( Al Ahkam As Sulthoniyah)  dua kitab ini susunannya sama; 480 H - susunan pemerintahan Islam,  
hidup pada lemahnya kekuatan daulah khilafah Bany Fatimiyah dsb. 

Ulama dalam sistem demokrasi; 
1. Penguasa meninggalkan ulama dalam proses penetapan kebijakan negara
2. Membatasi peran ulama dalam melakukan amar maruf dan nahi munkar dengan mengeluarkan UU dan Perppu
3. Sebagaian ulama ( ulama dunia/ fajir)  di pakai untuk melegalitasi kepentingan Penguasa. 

Ulama menjadi Hina bila tunduk kepada Penguasa Jahil. 
( imam al mawardi) 

Kesimpulan: 
Khilafah tegak peran ulama di muliakan. 
Tapi sebaliknya saat ini ulama di hinakan dan di tinggalkan. 

Khilafah adalah ajaran Islam. 
Imam An Nawawi As Syafii.. Wajib mengangkat khilafah bukan dengan akal. 
Kaum muslim merapatkan barisan dan menjaga ajaran Islam,  menjaga ulama .

Rep.  Abj


Bdg.news - Bertepatan pada sabtu, 24 Februari 2018, Forum Ulama dan Tokoh mengadakan Mudzakarah Ulama di Subang. Acara ini dihadiri oleh para ulama dan tokoh sekitar Kab. Bandung. Acara ini mengangkat tema Stop Penyiksaan dan Ancaman pada para Ulama dan Ustadz. Acara ini merupakan respon atas beberapa kejadian yang terjadi akhir akhir ini, yaitu terkait Penyiksaan bahkan hingga pembunuhan para ulama oleh Orang Gila. 

Ust. Basyir Abu Hany selaku pembicara memaparkan beberapa realita yang terjadi akhir akhir ini. Beliau menjelaskan bahwasanya ulama memiliki peran yang sangat besar kepada Umat. Ulama juga merupakan para pewaris nabi, yang dari lisan mereka-lah umat mengenal agama Islam. Sehingga beliau mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi umat untuk menjaga keselamatan para ulama.


Bdg.news -Seorang pemuda berinisial TT (30 tahun) warga Jalan Nusa Indah, Desa/Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, diamankan polisi lantaran diduga membuat keributan di Masjid Istiqomah, Jalan Taman Citarum, Kota Bandung, Sabtu (24/2) sekitar pukul 18.30 WIB. Aksi pemuda pengangguran tersebut terjadi saat jamaah baru selesai melaksanakan shalat magrib.

"Dia (TT) tiba-tiba teriak-teriak di dalam masjid. Kemudian dia diamankan namun melawan,"kata saksi Ramadansyah (23) kepada para wartawan di lokasi kejadian.

Karena melawan dan terus membuat kegaduhan, kata Ramadansyah, satpam dibantu jamaah masjid mengamankan pelaku yang mengenakan kaos lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna putih tersebut. Setelah diamankan di ruangan satpam, polisi tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian.

Pemuda bertato pembuat kegaduhan tersebut kemudian diamankan ke Polsek Bandung Weta. untuk prosea selanjutnya. "Pelaku langsung dibawa oleh polisi," kata saksi.

Kepada para wartawan di Mapolsek Bandung Wetan, pelaku yang tak memiliki pekerjaan ini mengaku baru tiba di Kota Bandung. Ia berangkat dari Sumedang menumpang angkutan umum.

Setelah turun di Ujungberung pelaku yang kehabisan ongkos kemudian berjalan kaki hingga sampai ke Masjid Istiqomah. Ia hendak istirahat karena kelelahan setelah berjalan cukup jauh.

Saat hendak tidur di dalam masjid, ia ditegur pengurus masjid dan kemudian marah-marah hingga membuat keributan. "Saya ditegur dan melawan karena emosi," aku dia.

Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Hendro Pandowo, kepada para wartawan di Polsek Bandung Wetan mengatakan, pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan. Saat kejadian pelaku tak terpengaruh minuman keras. "Setelah kita periksa dia tidak mengalami gangguan jiwa. Dia juga tidak dalam pengaruh minuman keras. Tak ditemukan senjata tajam saat kita periksa," ujar dia.


Bdg.News - PT Pertamina (Pertamina) kembali melakukan penyesuaian harga untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga baru ini mulai berlaku pada 24 Februari 2018.

Melansir website Pertamina, Minggu (25/2/2018), harga BBM yang naik Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara untuk Pertalite, Premium dan Solar tak berubah.

Untuk harga Pertamax per liternya di wilayah Jakarta naik dari Rp 8.600 menjadi Rp 8.900. Sementara Pertamax Turbo naik dari Rp 9.600 menjadi Rp 10.100.
Lalu untuk harga Pertamina Dex naik dari sebelumnya Rp 9.250 per liter menjadi Rp 10.000. Sedangkan untuk Dexlite naik dari sebelumnya RP 7.500 menjadi Rp 8.100.

Tak hanya di Jakarta, Pertamax cs juga naik di beberapa daerah. Untuk wilayah Sumatera harga Pertamax dan Pertamax Turbo rata-rata lebih mahal Rp 100.

Untuk Indonesia bagian timur harga Petamax jauh lebih mahal, bahkan di Papua Barat mencapai Rp 11.550.



Oleh: Nasrudin Joha

Mungkin akan ada banyak yang mengklaim judul tulisan ini tendensius, tidak objektif dan cenderung mendeskreditkan Pemerintahan Jokowi. Tetapi perlu penulis sampaikan, telah ada putusan organisasi amnesti internasional yang menyebut Perppu Ormas sebagai dalih kapitalisasi kebencian berdasarkan radikalisme untuk membubarkan HTI.

Memang organisasi HAM yang bermarkas di London itu tidak menyebut spesifik HTI, tetapi faktanya HTI yang dijadikan tumbal pemerintahan Jokowi dengan mengkapitalisasi sentimen kebencian atas "Radikalisme" menggunakan Golok Perppu.

Pasca pembubaran itu, kapitalisasi radikalisme diintensifkan dengan melakukan berbagai tindakan yang lebih parah lagi. Pelanggaran HAM tingkat pertama diikuti pelanggaran HAM selanjutnya.

Pelanggaran HAM pertama adalah melakukan pembubaran ormas Islam tanpa prosedur pengadilan. Tentu, tindakan ini bertentangan dengan konstitusi atas pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Pasca pencabutan status BHP HTI, pelanggaran HAM selanjutnya adalah adanya perburuan (persekusi) kepada individu-individu baik di jajaran ASN, akademisi dan mahasiswa dengan dalih asosiasi HTI. Semua orang dituduh bersalah, hanya karena dianggap berafiliasi dengan HTI.

Sampai sampai muncul kesimpulan serampangan, setiap elemen anggota masyarakat yang mengkritik kebijakan penguasa yang dzalim dipandang sebagai "Kroni HTI".

Padahal keberadaan HTI tidak pernah merugikan keuangan negara, aktivis HTI tidak ada yang tersangkut kasus hukum dalam berdakwah, aktivitas HTI justru membina masyarakat dengan dakwah murni pemikiran, tanpa kekerasan tanpa fisik.

Tidak pernah ada kabar kader HTI kena OTT KPK. Tidak ada cerita anggota HTI menjadi korban Narkoba. Tidak ada info yang menyebut HTI menjual aset negara ke asing, menumpuk Hutang hingga 4000 T, HTI membiarkan TKA China masuk ke dalam negeri. Dll.

Tidak pula ada berita yang menyebut HTI memalak pejabat, meminta bantuan negara untuk operasional dakwahnya, tidak pula pernah mengedarkan kotak keliling untuk menghimpun dana publik. Baik di Masjid maupun di Mushola atau dari rumah ke rumah.

Satu-satunya yang dianggap 'kesalahan' adalah Khilafah. Khilafah selalu yang dijadikan dalih pembubaran, dalih radikalisme, anti Pancasila, bertentangan dengan UUD 45, dan sederet deklamasi koplak yang membosankan.

Padahal, Khilafah adalah ajaran Islam, Khilafah adalah bagian dari umat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Khilafah milik seluruh umat, bukan milik HTI.

Bahkan, dengan dalih radikalisme, rezim terus mengintensifkan kriminalisasi kepada Islam, simbol dan ajarannya.

Padahal jika mau jujur, justru umat sangat jengah dan bosan dengan keangkuhan rezim yang tutup mata dan tutup telinga atas penderitaan yang dialami umat.

Umat justru mangkel (baca: jengkel) dengan kelakuan partai politik yang kadernya banyak kesandung kasus korupsi. Umat juga sudah emoh dengan kelakuan pejabat yang sering menyalahgunakan kekuasaannya.

Mestinya rezim ini berterima kasih kepada HTI. Masih ada elemen umat yang mengingatkan dan memberikan nasihat kebajikan. Bukan sebaliknya, mengintensifkan kebencian dengan menggerakan seluruh kuasa dan organ negara untuk meningkatkan pendzaliman.

Wahai rezim, bertaubatlah. Ingat ! Ajal kekuasaanmu sudah ada didepan mata. [].



Bdg.news. jakarta. Saksi ahli yang dihadirkan pihak eks Hizbut Tahrir Indonesia, dalam sidang lanjutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (22/2), yakni Prof KH Didin Hafidhuddin MA mengatakan, HTI berdakwah secara umum. Dalam melakukan aktivitasnya, HTI menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya.

"Sejauh yang saya ketahui, dalam melakukan aktivitasnya, HTI menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. Aktivitas-aktivitasnya tidak keluar dari makna dakwah secara umum," kata Didin saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan pihak eks HTI di PTUN, Jakarta.

Didin yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu menyampaikan, secara umum dakwah adalah kegiatan mulia dan sangat penting bagi tegaknya ajaran Islam. Dia memandang, wujud kegiatan dakwah HTI bersifat umum antara lain dakwah tulisan melalui website dan buletin, dakwah lisan melalui ceramah, lalu dakwah perbuatan dengan membantu langsung korban bencana, misalnya saat tsunami Aceh 2004 dan gempa di Yogyakarta 2006.

Didin menyatakan, khilafah juga merupakan bagian dari ajaran Islam, di mana menyerukan khilafah adalah kegiatan dakwah. Oleh karena itu Didin menyimpulkan bahwa aktivitas HTI adalah aktivitas dakwah Islam, dengan demikian HTI adalah organisasi dakwah Islam.

Terpisah juru bicara eks HTI Ismail Yusanto menilai bahwa dalam pemaparannya di persidangan, saksi KH Didin menunjukkan bahwa pembubaran HTI adalah hal yang keliru. Sebab, HTI adalah kelompok atau organisasi dakwah.

"Beliau menyatakan HTI kelompok dakwah, menyebarkan agama Islam, da menyerukan khilafah adalah bagian dari kegiatan dakwah," kata Ismail seusai persidangan. Ismail menekankan, pembubaran HTI selaku organisasi dakwah akan menghambat dakwah itu sendiri dan akan dilaknat oleh Allah.

Sementara itu kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM I Wayan Sudirta menegaskan makna khilafah yang dipercaya oleh HTI tidak dapat disandingkan dengan NKRI. Sebab dalam makna khilafah yang diyakini HTI, tidak ada pemimpin seorang wanita, sehingga menjadikan tatanan kehidupan menjadi diskriminatif.

"Khilafah yang disampaikan ahli tidak sama dengan khilafah dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Islam yang menjadi referensi HTI," kata I Wayan seusai pesidangan.

I Wayan menekankan bahwa HTI menyandingkan makna khilafah sesuai dengan konsep yang ada dalam buku-buku karangan Taqiyuddin an Nabhani, yang menjadi referensi bagi HTI. "Menurut HTI khilafah adalah kewajiban, sedangkan makna khilafah menurut ahli adalah sesuatu yang dapat didiskusikan dan menerima pluralisme," jelas I Wayan.

Adapun dalam persidangan tersebut pihak Kemenkumham selaku tergugat batal menghadirkan saksi. Rencananya saksi tergugat baru akan dihadirkan dalam sidang lanjutan Kamis (29/2) pekan depan.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. Dalam persidangan ini HTI menggugat keputusan Kemenkumham tersebut.


Bdg.news. Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PUPR PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tapera maka akan dilakukan pembentukan BP Tapera pada akhir Maret 2018. BP Tapera sendiri, ditargetkan rampung pembentukannya tahun ini. Hanya saja untuk penarikan iuran sekira 3% belum akan dilakukan.

"Ini mungkin rapat yang kedua ya, yang pertama di Borobudur. Ini untuk melihat progres Taperanya kita harus membentuk, saya udah bikin LPP, BP Tapera, kemudian Perpres Taperanya juga akan ditandangan Presiden," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam pembentukan BP Tapera, di dalamnya ada peleburan Badan Pertimbanga Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri). Kedua lembaga negara ini, nantinya akan berada di bawah BP Tapera.

"Tanggal 23 Maret itu Bapertarum sudah, tujuannya pada hasil rapat yang kedua bulan yang lalu, Bu Menkeu sudah sampaikan yang penting kita harus bentuk kredibilitas Tapera dulu, tidak langsung berlaku untuk semua," tuturnya.

Pasalnya, pekerja sekarang sudah punya beban yang harus dibayar seperti Tunjangan Hari Tua dan lainnya. Jika BP Tapera ada maka iuran yang mesti dibayarkan PNS dan non-PNS sekitar 3%, terdiri dari 2,5% untuk pekerja, 0,5% pemberi kerja.

"Kalau itu dibebankan sekarang kan orang belum tahu apa BB Tapera, sehingga kita akan membentuk kredibilitas dulu, Bapertarum dan Asabri dilebur dulu menjadi BP tapera," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, penarikan iuran Tapera bisa dilakukan satu sampai dua tahun usai badan pengelola ini terbentuk. Untuk saat ini, pemerintah harus memperlihatkan kredibelitas BP Tapera.

"Kredibelitas baru kita ajak pekerja dan umum, baru bisa mengikuti Tapera. Tapi yang sekarang ini mungkin sampai Maret nanti karena Bapertarum sudah harus dilebur, itu kita ikutkan Bapertarum dan Asabri dulu," tuturnya.

Sekadar informasi, selain Tapera pemerintah melalui Kementerian Agama berencana memfasilitasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berzakat melalui pemotongan penghasilannya. Saat ini, Kementerian Agama tengah mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari gaji dan tunjangan yang beragama muslim.



Bdg.news. Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) bisa mempermudah izin yang diberikan kepada seluruh investor yang ingin menanamkan atau memperlias usahanya di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif berupa kemudahan perpajakan.

"Saya minta dikalkulasi insentif apa yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowanceyang lebih menarik sebagai investasi dan saya minta ini segera dilakukan kalkulasi bersama-sama dan seluruh kementerian terkait," kata Jokowi dalam rapat terbatas di kantornya, Selasa (20/2).

Skema insentif pajak sebenarnya telah dimiliki pemerintah. Sayangnya berdasrkan sejumlah lapora skema ini pemanfaatannya masih sangat rendah sehingga perlu dievaluasi. Insentif lain dalam paket kebijakan yang telah disodorkan pemerintah nyatanya belum maksimal dijalankan dan harus terus dikawal pelaksanannya di lapangan. Sebab paket kebijakan ini akan menjadi langkah baik dalam perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Jokowi mengatakan, dalam kunjungannya ke sejumlah negara di Asia Selatan seperti India, Afghanistan, dan Sri Langka dia melihat negara-negara ini juga melakukan hal serupa seperti Indonesia dalam mempermudah arus investasi. Bahkan kebijakan yang diambil sangat progresif dan atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan-kemudahan investasi di negaranya masing-masing. Mereka pun menawarkan skema insentif yang menggiurkan yang diberikan kepada investor.

"Artinya, jika kita kita tidak melakukan perbaikan, inovasi, dalam pelayanan perizinan, juga memangkas regulasi yang menghambat, maka kita akan semakin ditinggal. Saya melihat beberapa kementerian sudah memangkas regulasi yang menghambat dan saya minta langkah ini diteruskan dan dilanjutkan sampai ke daerah," kata Jokowi. 

Dia pun telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian terkait program single submission. Program ini jika dijalankan mulai awal Maret maka bisa mempercepat segala proses perizinan yang ada.



Oleh: Nasrudin Joha


Aduhai, Amboi betapa besar nian hasrat hati, mengunduh buah keberkahan diatas ladang kebajikan. Tentu saja, dari bibit kebenaran hakiki yang berasal dari Illahi Rabbi.

Kebajikan ladang kesahajaan, telah ditanam bibit busuk yang berbuah kerusakan. Benih sosialisme komunisme menebar buah anarki, benih kapitalisme demokrasi menebar buah tirani.

Umat negeri ini, dalam tempo dan waktu yang panjang, telah dibuai mimpi kesejahteraan demokrasi, telah ditipu oleh hujatan kesetaraan komunisme,

Umat hanya dijadikan objek penderita, dari berahi politik atas eksperimen ideologi. Soekarno mengadopsi sosialisme yang menghasilkan anarki, komunisme membantai atas dalih hukum materialisme sejarah, dialektika kelas yang mereka mimpikan sampai pada masyarakat tanpa kelas,

Soeharto mengadaptasi kapitalisme liberalisme, menjadikan negeri dipenuhi tirani. Tetap saja kesejahteraan jauh panggang dari api, olgarki kekuasaan menggurita di seluruh penjuru dan pelosok negeri, miris ! Koalisi (baca: nepotisme) kekuasaan telah menjadi kangker yang mengalir diseluruh sendi dan pembuluh darah negeri,

Hari ini, neo liberalisme, demokrasi liberal dipaksakan diterapkan kepada umat yang mayoritas muslim. Hasilnya? Kedzaliman, ketertindasan, tirani, ketidakadilan, pemaksaan kehendak, penguasaan aset umat oleh segelintir orang, pemerasan keringat umat dengan pajak yang memberatkan, predikat terorisme kepada umat, penyerangan masjid mushola, penyerangan dan penganiayaan pada ulama, kiyai dan ustadz, dan seabrek kerusakan lainnya ?

Aduhai kalian yang masih memiliki akal, aduhai kalian yang memiliki keyakinan atas iman, apakah hukum Jahiliah yang akan kalian tegakan ? Dan hukum siapakah yang lebih adil dari hukumnya Allah ?

Umat ini butuh kembali, kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kembali pada kepemimpina Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah Khilafah: bukan kerajaan, bukan kekaisaran, bukan monarki konstitusi bukan pula Republik demokrasi.

Karena itu wahai umat, tebar lah benih syariat, pagarilah penubuhan Khilafah, jagalah agama Anda sebagaimana Anda menjaga istri, anak-anak dan keluarga Anda. Tuhan Anda telah mengabarkan, bahwa kebaikan dan kesejahteraan, hanya bisa wujud atas izin dan ridlo-Nya, yakni dengan menerapkan syariat Islam dalam bingkai Negara Khilafah.


Bdg.news - YLKI sindir pemerintah bangun infrastruktur kejar setoran dan mengabaikan keselamatan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata dikerjakan seperti sopir angkot (angkutan kota). Pembangunannya mengejar setoran dan mengabaikan keselamatan.

"Ya, seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Selasa (20/2).

Penegasan tersebut terkait dengan robohnya "bekisting pierhead" Tol Becakayu di dekat Pintu Tol Becakayu itu sehingga mengakibatkan tujuh orang mengalami luka dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit UKI, Selasa pagi sekitar pukul 03.00 WIB. Menurut Tulus, kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur yang terjadi secara beruntun, dengan puluhan korban melayang, membuktikan hal itu.

"Kecelakaan konstruksi terjadi sebagai terbukti karena kegagalan konstruksi (construction failure). Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten," katanya.

Oleh karena itu, kata Tulus, pihaknya !menyampaikan kritik keras dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan forensik "engineering". Hak itu untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.

"Tim investigasi dimaksud sangat mendesak untuk mengaudit ulang terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan," katanya.

Tulus juga menegaskan, jangan sampai proyek infrastruktur tersebut mengalami kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen. "Kita bisa bayangkan, korban masal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen," kata Tulus.

Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km.




Oleh: Nasrudin Joha

Demokrasi dan korupsi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa korupsi, selain aneh juga tidak mungkin menjajakan mata uang demokrasi jika tanpa sisi korupsi (tidak laku).

Sebab, segala hal yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan dalam demokrasi tidak pernak lepas dari biaya politik. Biaya politik yang tinggi, tidak mungkin dapat tertutupi dengan kompensasi gaji. Yang paling lazim, bahkan ini sudah menjadi hukum kausalitas, untuk menutupi atau mengembalikan biaya politik dalam demokrasi, satu-satunya jalan yang paling logis adalah dengan korupsi.

Belum lama ini, Wakil Ketua Hanura DPD Jawa Barat Farouk Sunge, mengungkap bahwa ia menghitung sendiri jumlah uang yang diberikan Calon Kepala Daerah (Cakada) kepada partainya untuk memperoleh surat sakti rekomendasi pencalonan. (Mata Najwa, 21/02/2018).

Saking seringnya menghitung uang, Farouk mengklaim mampu mengestimasi jumlah uang berdasarkan besaran wadah. Satu Doz Indomie biasanya berisi satu miliar.

Meski menerima uang, Farouk enggan menyebutnya dengan mahar. Sumbangan sukarela, sebutnya. Sumbangan ini menjadi syarat keluarnya surat rekomendasi partai, bahkan dibeberapa kasus uang sumbangan partai dibayarkan dengan sistem DP. Mirip KPR rumah.

Boleh saja politisi menyebut pengeluaran anggaran untuk suksesi politik dengan sebutan sumbangan, mahar, uang pelicin, uang sogok, jatah preman, uang koordinasi, uang kadeudeuh, uang jalan, uang bensin, uang rokok, atau sebutan lain yang lebih nyaman.

Tetapi semua politisi demokrasi tidak bisa mangkir, bahwa demokrasi membutuhkan biaya tinggi dan untuk mengembalikan biaya itu tidak ada jalan lain selain melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses dan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahasa langsungnya Korupsi.

Wajar saja, kemudian pejabat yang terpilih memperdagangkan wewenang dan kekuasaanya. Produk yang diperdagangkan bisa berupa Perijinan, peraturan yang menguntungkan pihak tertentu, pengesampingan peraturan pada perusahaan atau orang tertentu, bahkan sampai langsung meminta "JAPREM" atau jatah preman kepada pejabat bawahan untuk kirim setoran, baik setoran untuk pejabat terpilih dan juga setoran ke partai.

Partai yang mendapat mahar juga tidak menikmati semua, karena harus Alokasi untuk saksi, atribut partai, timses, dan tetek bengek lainnya. Maka selain mahar politik, partai juga mengincar posisi politik untuk menempatkan kadernya. Jika di pusat posisi direksi atau komisaris BUMN atau Dirjen, jika di daerah BUMD dan kadis-kadis menjadi incaran.

Selanjutnya patron partai ini yang mengirim setoran untuk mengisi pundi-pundi partai. Dari sana, distribusi uang ada yang ke kantong pribadi, ada untuk organisasi, ada juga untuk dicadangkan guna kepentingan Alokasi kebutuhan tertentu.

Ini bahasan bagi yang menang. Bagaimana jika calon kepala daerah kalah ? Dia tidak memiliki kesempatan memperdagangkan wewenang dan kekuasaan. Yang beruntung, dia masih bisa membangun hubungan sinergi patron - klen dengan pejabat terpilih, untuk mencari kemaslahatan politik. Kompensasi posisi tertentu, atau kadang masih bisa menempatkan kaki tangan politiknya, baik melalui perusahaan yang dikelolanya atau melalui kader partainya. Ini masih beruntung, kalah tapi aktivis partai yang masih memiliki kuasa Partai.

Akan halnya bukan orang partai yang diusung partai, kemudian kalah. Tamat riwayatnya. Bahkan ada yang berujung di rumah sakit Jiwa. Kalau tidak, diantaranya ada yang jadi tuna wisma.

Semua harta dan perbendaharaan dijual untuk menutupi Hutang, ada juga yang lari menghindar agar tidak dituntut bayar Hutang, dan cerita lain yang berujung tragis. Artinya, baik menang atau kalah semua ujungnya kerusakan.

Rumus demokrasi: pemilihan ➡ uang ➡ kekuasaan ➡ korupsi ➡ uang ➡pemilihan ➡ kekuasaan ➡ korupsi......dan seterusnya sampai sakratul maut, sampai ajal menjemput.

Rumus diatas tidak hanya berlaku untuk Pilkada, rumus ini juga berlaku untuk pileg dan Pilpres. Jadi, tidak ada yang gratis dalam demokrasi.

Jika Anda terlibat dalam pemilu, Pilpres atau yang terdekat Pilkada, berarti Anda memberi Andil seseorang untuk korupsi atau menjadi gila. Anda tinggal pilih, mau menjadikan suara Anda memenangkan calon tertentu untuk kemudian korupsi atau mengalahkan calon tertentu kemudian menjadi gila.

Itulah konsekuensi pemilihan dalam demokrasi, menjadikan orang gila atau korup. Jika sudah demikian Anda masih memaksakan diri untuk ikut agenda coblos coblosan? Kalau saya ogah ah, jizay banget.

Selain jorok dan menjijikkan, demokrasi juga dijadikan sarana untuk menerapkan hukum nafsu, hukum yang di istimbath dari akal, bukan hukum yang digali dan di istimbath dari Quran dan Sunnah. Di akherat kelak, pertanggungjawabannya berat banget, kamu ga akan kuat, udah tinggalin aja demokrasi. []



Bdg.news.Banjar. Menyikapi penganiayaan dan pembunuhan terhadap beberapa ulama, lebih dari 50 tokoh dan ulama Kota Banjar berkumpul pada agenda Ijtima Ulama yang diadakan pada hari Selasa malam (20/2/2018) di Rumah Tahfidz Ar-Rahman, Kota Banjar.

Pengasuh Rumah Tahfidz Ar-Rahman Kota Banjar, Ustadz Zaenal Arifin S.Sos.I, M.Pd. menyampaikan bahwa kejadian penganiayaan dan pembunuhan terhadap ulama, tidak hanya membahayakan kepada ulama itu sendiri, tetapi juga akan berdampak kepada umat yang membutuhkan peran ulama. “Ulama itu estafet penerus Nabi, aset umat Islam yang mesti dijaga, sehingga umat ini menjadi cerdas, umat ini menjadi sadar untuk terikat terhadap Islam” ucapnya.

Ustadz Husen Al-Banjari, pengasuh Pondok Al-Mabda mengatakan bahwa kejadian penganiayaan terhadap para ulama harus disikapi lebih serius baik oleh masyarakat maupun pemerintah dibanding kejadian serupa yang menimpa selain terhadap ulama, karena kedudukan ulama yang tinggi.

“Karena posisi ulama dalam pandangan Islam lebih tinggi dari pemerintah. Ulama memiliki derajat yang lebih tinggi daripada penguasa” terangnya.

Sementara itu Ketua Persaudaraan Alumni 212 Kota Banjar, Ustadz Ir.Ibnu Aziz Fathoni, M,Pd, menemukan beberapa hal yang janggal pada kejadian ini seperti para pelaku penganiayaan selalu divonis sebagai orang gila, padahal menurut teori medis orang gila itu tidak memiliki pola.

Di sisi lain kejadian seperti ini justru harus membuat ulama bangkit. “Ulama tidak boleh diam, tidak boleh takut kecuali takut kepada Allah, kejadian ini harus membuat ulama menjadi bangkit” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh K.H Encim Gani. Ia mengajak para ulama untuk tetap berjuang dan tidak terpengaruh oleh penganiayaan terhadap para ulama yang telah terjadi. “Mari kita terus berjuang membela Islam. Jangan takut diteror, jangan takut dipukul oleh linggis,” tegas tokoh Persis Banjarsari ini.

Sedangkan ulama asal Purwadadi, K.H Mamun Iskandar mengungkapkan bahwa kejadian yang menimpa ulama ini adalah tanda akan munculnya satu kekuasaan yang diharapkan oleh umat Islam, yakni Khilafah.

Tokoh Tarekat Naqsyabandiyah, Ustadz Endang Ruhiyat, S.Ag, mengingatkan para Ulama yang hadir agar waspada supaya kejadian serupa tidak terjadi di Kota Banjar. Beliau juga mengingatkan bahwa persatuan diantara umat Islam harus terjalin agar masalah ini terselesaikan.

Selanjutnya, Ustadz Tasudin, Pengasuh Majelis Taklim Nurul Islah Langensari mengatakan bahwa kejadian ini justru membuat persatuan umat Islam semakin kuat.

“Dengan kejadian ini hikmahnya justru semakin menguatkan ukhuwah umat Islam. Ketika mereka membuat makar agar umat Islam menjadi takut, ulama tiarap tidak lagi menggelorakan semangat syariat Islam kepada umatnya, justru makar ini akan berbalik menjadi buah simalakama bagi mereka. Mereka akan melihat kebangkitan umat Islam,” tegasnya.


PERNYATAAN SIKAP
TOLAK LGBT, TOLAK IDE KEBEBASAN DAN HAM
SELAMATKAN GENERASI DENGAN SYARIAH

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sedang menjadi sorotan masyarakat. Pada bulan Mei 2017 masyarakat dihebohkan dengan adanya kegiatan pesta seks kaum gay yang melibatkan 51 orang di salah satu ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebelumnya lagi pada tahun 2015 muncul perayaan perkawinan sejenis di Boyolali, Jawa Tengah dan yang paling akhir adalah munculnya pesta kaum homoseks yang melibatkan lima pria di sebuah vila kawasan Cipanas Cianjur pada hari sabtu 13 Januari 2018. Respon pun muncul dari berbagai kalangan baik yang pro dan kontra mengenai penyimpangan seksual tersebut. Kalangan yang menolak LGBT menyatakan bahwa penolakan dan pelarangan LGBT sangat diperlukan untuk menyelamatkan moral dan generasi bangsa yang sedang berada dalam ambang kehancuran. Sementara kaum pendukung LGBT berdalih atas nama HAM dan kebebasan individu.

LGBT merupakan penyimpangan seksual. Tidak ada bukti secara ilmiah yang menyatakan bahwa LGBT merupakan fenomena dari faktor gen. Tidak dapat juga dibuktikan bahwa LGBT ditentukan oleh faktor keturunan. Murni bahwa LGBT adalah penyimpangan orientasi seksual yang tidak boleh dibiarkan apalagi dikampanyekan untuk berkembang di tengah masyarakat. LGBT berkembang di Indonesia dikarenakan adanya ide kebebasan dan HAM yang menjadi dasar baik bagi pelaku LGBT maupun bagi para pendukung LGBT. Atas nama kebebasan individu dan HAM, LGBT diperjuangkan untuk bisa diterima secara legal di negeri ini.

Ide kebebasan dan HAM adalah ide derivasi dari sekulerisme, yakni keyakinan dan paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Melalui ide kebebasan dan HAM semua tindakan rusak manusia menjadi berkembang dan diterima di tengah masyarakat, termasuk aktivitas LGBT. Padahal ide ini tidak akan membawa kemajuan di tengah masyarakat sebagaimana yang dipromosikan Barat. Ide ini bahkan adalah jalan yang akan menghancurkan masyarakat, khususnya kaum muslimin. Kehancuran peradaban Barat yang berdiri di atas ide kebebasan dan HAM sungguh bisa disaksikan secara jelas serta harus diambil sebagai sebuah pelajaran. Di balik canggihnya teknologi Barat terdapat masyarakat yang telah kehilangan moral dan masyarakat yang menghadapi ancaman hilangnya generasi masa depan. Sungguh hal ini tidak boleh terjadi di tengah kaum muslimin.

Melihat kondisi ini, kami, Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat menyatakan:
1.Menolak dengan tegas aktivitas dan kampanye LGBT.
2.LGBT adalah penyimpangan seksual yang bertentangan dengan Syariat Islam, membahayakan kesehatan, merusak moral dan mengancam kelangsungan generasi.
3.Menyeru kepada berbagai komponen di tengah masyarakat baik penguasa, tokoh agama, tokoh pendidik, media hingga pemuda dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam melawan dan menangkal LGBT
4.Menyeru kepada seluruh kaum muslimin di negeri ini untuk meninggalkan ide kebebasan dan HAM yang didiktekan Barat untuk menjadi dalih aktivitas dan kampanye LGBT.
5.Menyeru kepada kaum muslimin untuk kembali kepada Syariat Islam untuk mengatur semua sendi kehidupan agar terwujud rahmatan lil alamin.

Akhirnya, semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan setiap kewajiban yang telah Allah tetapkan dengan segera menegakkan sistem kehidupan Islam yang menjaga kita dari kemaksiatan dan kehancuran.

Wassalam.
Bandung, 09 Februari 2018
Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat


Mashun Sofyan
Koordinator FPMI
Contact Person : 0857 0792 0001

Bdg.news - Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2017 relatif terkendali. ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2017 tercatat USD352,2 miliar atau tumbuh 10,1% (yoy). Mengacu kurs Rupiah Rp13.500 per USD, maka utang luar negeri Indonesia Rp4.752 triliun.

"Perkembangan ULN ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya," jelas Bank Indonesia (BI) dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2018).

Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2017 terbilang aman. ULN tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1% dari total ULN dan pada akhir triwulan IV 2017 tumbuh 8,5% (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 20,7% (yoy).Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV 2017 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 77,0%.

Pertumbuhan ULN pada sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor LGA meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2017. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"BI memandang perkembangan ULN pada triwulan IV 2017 masih terkendali. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2017 tercatat stabil di kisaran 34%. Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di kisaran 13%," jelas BI.

Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara peers. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi


Bdg.News - Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kemudahan izin kerja bagi tenaga kerja asing (TKA) ahli. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta para pembantunya untuk memudahkan jalur investasi, jalur ekspor hingga TKA ahli ke Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rencana Perpres tersebut masih dibahas sampai saat ini. Sejumlah komponen yang masih perlu dikaji kembali antara lain mengenai izin tinggal dan rekomendasi kerja dari kementerian dan lembaga terkait.

"Jadi untuk tenaga kerja asing, kami sebenarnya cenderung akan ada Perpres untuk itu," papar Darmin ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (13/2).

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan instansinya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menghilangkan tahap rekomendasi izin TKA sehingga prosesnya bisa menjadi lebih cepat.

Yang jadi pertanyaan kita, bagaiman nasib wrga negara yg blm memiliki pekerjaan??. Hingga skrng aja tenaga kerja teknis asal tiongkok bertebaran bak musim jamur.



Bdg.news - Bertepatan pada Jumat, 16 februari 2017, Akun Instgram @kemenkumhamri meng-upload beberapa infografis terkait HTI (HIzbut Tahrir Indonesia). Pesan dalam bebarapa infografis tersebut adalah terkait alasan pembubaran Hizbut Tahrir. Terdapat empat infografis yaitu, pembubaran HTI adalah perkara hukum, Bahaya HTI, 20 Negara menolak Hizbut Tahrir, dan Indonesia Beragam.

Sementara itu Jubir HTI, Ust.Ismail Yusanto membantah terkait pemberitaan tersebut, "Apa kesalahan HTI harus dibubarkan ?, sampai hari ini tidak terjawab, artinya HTI tidak salah. Sejumlah poin poin yang ditulis di IG KEMENKUMHAM, itu adalah tuduhan. Itu seperti orang dituduh korupsi, belum tentu dia korupsi. Sampai ada keputusan dia melakukan korupsi… Postingan IG ini berupaya untuk mendeskriditkan Hizbut Tahrir." 

"jadi ini jelas adalah Framing Jahat yang dilakukan oleh penguasa yang bertidak dzalim terhadap rakyatnya sendiri," Ujarnya.


Menanggapi hal ini banyak netizen yang berkomentar diantaranya beberapa netizen yang menasihati akun KEMENKUMHAM RI.

 
@nouraima_humaira

Semoga segera diberikan hidayah agar bisa memahami Islam yang kaffah itu seperti apa. Insya Allah..Aamiin… Yuk Ngaji!!! Kalau hidup bukan untuk berdakwah (menyerukan agama Allah yaitu Islam) terus hidupnya antum antum untuk apa ? @kemenkumhamri


@lathifah111113
Alhamdulillah @kemenkumhamri membuat postingan begini, jadi bisa lihat langsung suara hati nurani masyarakat berpihak kemana. Sekaligus memperlihatkan kepada akun akun semacam ini bahwa masyarakat kita bukanlah orang orang bodoh yang gampang termakan opini. Sepihak tanpa bukti yang konkrit. Masyarakat kita adalah mereka merea yang mengerti arti beriman kepada Allah swt bukan tunduk pada hukum atau aturan buatan manusia Allahu akbar…




@fandi_al_amiin

Semua kita pasti mati pak, ingat, hari kiamat dan hari yaumul hisab itu pasti, gunakan sisa waktumu dan kekuasaanmu untuk menolong Agama Allah, jangan sebaliknya, rugi dunia akhirat.

@iwandy_ibn_nazir
Rezim Diktator anti Islam lagi mabok kebanyakan masuk angina @kemenkumhamri segera bertobat jika admin islam jika kafir semoga Allah swt beri hidayah @kemenkumhamri fitnah Hizbut Tahrir Indonesia.




















Bdg.news - Melalui lisan ulama kita bisa menyakini kebenaran Islam. Namun pada hari ini ulama yang dimuliakan oleh Alloh SWT dan Rosululloh SAW sedang mengalami kriminalisasi bahkan penganiyaan. Siapa yang harus membela? Kita tidak bisa berharap kepada siapa-siapa, karena fakta sekarang aparat dan hukum sangat tidak berpihak kepada umat Islam. Kita kaum muslimin yang harus melakukan pembelaan kepada ulama yang merupakan warosatul anbiya. Ini disampaikan oleh Ust. Asep Soedrajat, S.Sos (Pengasuh Majelis Cinta Rosululloh) dalam kajian Majelis Cinta Rosululloh di Mesjid Al-Hikmah Kopo (19/02/2018). 

Hari ini Islam selalu dihinakan, hari ini Islam selalu dipojokan, padahal Islam merupakan Dien yang mulia. Hal ini terjadi karena Dien Islam yang mulia ini tidak diterapkan secara sempurna. 
Sebagai bentuk membela ulama yang harus kita lakukan adalah dengan mengembalikan kemuliaan Islam, agar Dien ini menjadi sempurna dengan menerapkan Islam secara kafah di seluruh  aspek kehidupan. maka dampaknya Islam dan para ulama akan terjaga kemuliaannya. 

Ketakutan musuh musuh Islam pada saat ini karena umat Islam mulai bangkit dan membela agamanya. Maka dibuat upaya kriminalisasi dan penganiyaan terhadap ulama agar umat Islam takut dan tidak menyuarakan kebenaran. Maka pada saat ini Ulama dan Umat Islam harus terus maju dan tidak perlu takut untuk tetap menyuarakan kebenaran. Kita harus sadar bahwa ini merupakan Makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam pada hari ini harus bersama sama ulama maju terus untuk memperjuangkan Islam sebagai Dien yang mulia ini untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, inilah pembelaan kita terhadap ulama pada saat ini. Maka umat Islam saat ini harus memperjuangkan sistem politik dalam rangka mengangkat pemimpin untuk menerapkan Islam. (m.s).


Bdg.news - Bandung, pesantren hidayatullah, Dilatar belakangi dengan maraknya kriminalisasi ulama diberbagai daerah di indonesia Forum ulama dan tokoh kota Bandung mengadakan Forum Ijtima Ulama dengan mengangkat tema Peran Ulama dalam menjaga Islam, ahad (18/2/18) bertempat di pondok pesantren Hidayatullah Bandung.

Hadir sebagai pembicara Hakim Senior Pengadilan tinggi agama Buya Halim Husein,SH., MH, serta Dosen Senior Sejarah Peradaban Islam UIN Bandung Drs. Moeflih Hasbullah, M.A.

Ketua Forum Ulama dan Tokoh kota Bandung Furqonuddin membandingkan perlakuan ulama dalam system Islam dan demokrasi. Menurutnya dalam system pemerintahan Islam, peran Ulama sangat penting dan dihormati, hal itu pernah ditunjukkan oleh khalifah harun arrasyid yang saat itu datang dan mempelajari islam kepada imam malik. Berbeda perlakuan dalam system demokrasi, peran ulama hanya didekati saat berlangsungnya pemilihan umum, setelah pemilu berakhir, para ulama ditinggalkan. 

Furqon pun mencontohkan peran ulama seperti seorang yang membantu mobil yang mogok untuk kembali jalan. Setelah jalan, maka ulama (sang pendorong-red) pun ditinggalkan.

"Kita lihat saja, ketika ulama sudah tidak dibutuhkan lagi mereka akan dibiarkan, bukan saja dibiarkan, para ulama dikekang dengan berbagai aturan penguasa" tegasnya.

Pemerintah yang akan  membatasi dan mengawasi materi khutbah disetiap masjid adalah contoh kongkrit ulama dikekang.

"Kita lihat sekarang, materi khutbah pun diawasi, penceramahpun dipersekusi" tambahnya
Dosen Senior Sejarah Peradaban Islam Moeflich Hasbullah, M.A mendefinisikan ulama itu adalah sekelompok manusia yang ktitis dan tegas terhadap suatu kebenaran. moeflich pun menegaskan merdekanya Indonesia tidak terlepas dari peran ulama.

"Ulama saat itu sangat berperan dalam memerdekakan Indonesia saat dijajah" tegasnya.

Hakim senior Pengadilan Agama Buya Halim Husein menegaskan, Islam hari ini tersesat dikarenakan tidak adanya pemimpin (kholifah-red). Halim pun menambahkan jika pemimpin sekarang jika perbuatannya (kebijakannya-red) tidak sesuai dengan Islam maka, jangan diikuti.

Selain itu, perwakilan pondok pesantren Hidayatullah ust Arifin al hafidz dalam sambutannya berpesan agar para ulama dan tokoh untuk bersatu padu terhadap gempuran pemikiran asing yang sangat berbahaya.

"Kita harus bersatu padu dalam menghadapi gempuran pemikiran asing"  tutupnya.

Pengurus DKM Asy-Syifa Bandung Drs. Unang Hermawan mengharapkan peran ulama hari ini bisa lebih peka terhadap persoalan yang ada dimasyarakat.

Acara yang dihadiri oleh 50 tokoh dan ulama se-Bandung ini mendapatkan apresiasi lebih dari pengurus pesantren Hidayatullah. Dan berharap agar acara seperti ini terus berlanjut. (AH)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget