Demokrasi, Wong Cilik dan Ilusi Perubahan



Oleh : Mas Ahmad Sastra

Demokrasi dengan sistem multipartai peserta pemilu adalah sistem politik yang sangat mahal. Hampir seluruh aktivitas partai membutuhkan uang, baik prapemilu maupun pasca pemilu. Sokongan dana orang ketiga dalam alam demokrasi adalah sebuah keniscayaan.

Tanpa dana, maka partai bisa binasa. Dulu saya adalah anggota sebuah partai politik, sekarang memilih pensiun dini. Saya begitu merasakan nuansa money politic dalam sistem demokrasi ini. Orang yang tak memiliki banyak uang, hanya akan menjadi penonton.

Karena itu politik demokrasi seringkali terjadi kasus money politic. Artinya dalam politik demokrasi terjadi transaksi-transaksi politik dengan menggunakan uang sebagai media utama. Deal-deal politik tak ubahnya seperti adu perjudian. Politik pragmatis transaksional adalah frase yang paling tepat untuk melabeli politik sistem demokrasi.

Orang ketiga dalam percaturan politik di Indonesia biasanya karena faktor ideologis dan faktor kapitalis. Demokrasi yang selama ini menjadi mazhab politik di Indonesia lebih terlihat sebagai arena pertaruhan kaum kapitalis untuk mendapatkan proyek-proyek dibandingkan afiliasinya terhadap kesejahteraan rakyat banyak.

Frase wong cilik hanya ada dalam angan peserta pemilu disaat pencalonan dan kampanye partai-partai. Dengan modus pembagian sembako, uang tunai dan sekedar kaos oblong sering menjadi alat transaksional atau grativitakasi kelas teri bagi wong cilik. Disertai janji-janji kemakmuran, perubahan dan kesejahteraan, wong cilik mengalami euforia psikologis saat pemilu tiba.

Benarkah demokrasi yang notabene adalah pertarungan politik kaum kapitalis akan memberikan dampak perubahan kesejahteraan bagi wong cilik. Buktinya sejak orde baru hingga hari ini, setiap kali sehabis pemilu dan terpilih para pemimpion negeri dan wakil rakyat, justru wong cilik kena getahnya.

Pasca pemilu, wong cilik justru dihadapkan dengan berbagai kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar mereka. Saya sendiri sebagai wong cilik merasakan seluruh rezim di negeri ini, selain rezim orde lama.

Kadang ada canda di kalangan masyarakat bawah bahwa dalam demokrasi orang-orang baik tidak akan bisa menjadi pemimpin, karena tidak memiliki modal yang cukup untuk memasuki arena pertarungan politik sistem demokrasi ini. Mungkin candaan ini ada benarnya juga.

Tanpa sokongan dana dari para pengusaha, nyaris partai-partai di Indonesia tak mampu mempertahankan eksistensinya. Tak mengherankan jika para anggota dewan atau pejabat negara di dominasi oleh penguasa atau kaum berduit.

Meski orang baik, namun jika tak berduit, rasanya mustahil mendapatkan jabatan di negeri ini. Kekuatan kapital inilah yang pada akhirnya melahirkan praktek politik pragmatis dan transaksional, sekaligus menghilangkan esensi kekuasaan sebagai amanah. Pasca pemilu yang menjadi perbincangan adalah proyek-proyek, bukan kesejahteraan rakyat kecil, bukan.

Politik demokrasi memang menghajatkan biaya yang sangat tinggi. Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah, harus terlebih dulu memberikan kontribusi dana bagi partai pengusungnya. Yang membedakan antar partai hanya namanya saja.

Jika demikian, maka tidak ada partai yang benar-benar independen dan sepenuhnya berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Faktanya, rezim terus berganti, namun nasib rakyat tak kunjung sejahtera. Pergantian rezim justru semakin menjerumuskan rakyat dalam kubangan kemiskinan, dan semakin membuat para kapitalis semakin kaya raya. Meminjam bahasa bang Haji Rhoma, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

Preposisi ini tak mungkin terbantahkan. Bukan saja karena partai-partai yang bergandeng tangan dengan pengusaha, namun sistem demokrasi di Indonesia memaksakan demikian. Jebakan sistem politik demokrasi inilah yang terus menjadi blunder bagi perpolitikan di Indonesia. Faktanya wong cilik tak pernah mendapatkan hasil apapun dari percaturan politik lima tahunan, kecuali hanya pepesan kosong.

Frase wong cilik dan rakyat jelata hanya dijadikan sebagai jargon kampanye untuk mendapat simpati rakyat kecil yang suaranya mayoritas. Ini dapat dimaklumi, karena kemenangan demokrasi ditandai oleh suara terbanyak yang didapatkan. Target suara terbanyak untuk meraih kekuasaan inilah yang seringkali menjerat politisi pada praktek-praktek tidak sehat.

Jika demikian, maka wong cilik dalam jangka panjang akan semakin apatis dan akan merasa dikhianati karena hanya dijadikan sebagai komoditas politik sesaat. Sebab masyarakat sekarang lebih memiliki pemahaman yang relatif lebih baik terkait dengan pergulatan politik kaum elit. Wong cilik memberikan respons berdasarkan apa yang mereka rasakan sehari-hari pasca pemilu.

Demokrasi yang sejatinya adalah pertarungan kaum elit politik yang didukung oleh kapital kaum pengusaha telah lama dirasakan masyarakat kecil sebagai politik tipu-tipu. Ongkos politik yang terlalu tinggi menjadikan para elit setelah berkuasa abai terhadap fakta kehidupan masyarakat yang mereka pimpin. Mereka fokus untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan.

Postulat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentu masih sebatas mimpi rakyat Indonesia, jika politik demokrasi transaksional masih terus berlangsung. Tulisan ini adalah semata-mata perasaan saya sebagai rakyat kecil. Semestinya dengan kekayaan alam Indonesia yang super kaya bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Bukankah generasi yang sekolah hari ini adalah calon-calon penerus kepemimpinan bangsa ini. Bukankah seorang ayah akan membiayai biaya sekolah anaknya dengan harapan kelak akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin. Begitupun soal kesehatan dan keamanan. Orang tua yang baik akan selalu memikirkan kemajuan dan kesejahteraan anak-anaknya.

Pemimpin suatu negeri adalah ibarat orang tua terhadap rakyat jelata. Rakyat tak bisa banyak berbuat jika tak dibantu oleh kebijakan pemerintah yang membela mereka. Sebaliknya jika rakyat jelata disia-siakan, maka doa-doa rakyat yang terzolimi akan dikabul oleh Allah. Jangan sampai pemimpin negeri ini benci kepada rakyatnya dan rakyatnyapun benci kepada pemimpinnya.

Kesimpulannya bisa ditebak sendiri, apakah politik demokrasi akan memberikan dampak perubahan bagi kesejahteraan wong cilik, atau malah menambah kesengsaraan ?. Monggo silahkan direnungkan sendiri. [AhmadSastra,KotaHujan,27/02/18 : 09.40 WIB].
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget