PILKADA & KORUPSI




Oleh: Nasrudin Joha

Demokrasi dan korupsi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa korupsi, selain aneh juga tidak mungkin menjajakan mata uang demokrasi jika tanpa sisi korupsi (tidak laku).

Sebab, segala hal yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan dalam demokrasi tidak pernak lepas dari biaya politik. Biaya politik yang tinggi, tidak mungkin dapat tertutupi dengan kompensasi gaji. Yang paling lazim, bahkan ini sudah menjadi hukum kausalitas, untuk menutupi atau mengembalikan biaya politik dalam demokrasi, satu-satunya jalan yang paling logis adalah dengan korupsi.

Belum lama ini, Wakil Ketua Hanura DPD Jawa Barat Farouk Sunge, mengungkap bahwa ia menghitung sendiri jumlah uang yang diberikan Calon Kepala Daerah (Cakada) kepada partainya untuk memperoleh surat sakti rekomendasi pencalonan. (Mata Najwa, 21/02/2018).

Saking seringnya menghitung uang, Farouk mengklaim mampu mengestimasi jumlah uang berdasarkan besaran wadah. Satu Doz Indomie biasanya berisi satu miliar.

Meski menerima uang, Farouk enggan menyebutnya dengan mahar. Sumbangan sukarela, sebutnya. Sumbangan ini menjadi syarat keluarnya surat rekomendasi partai, bahkan dibeberapa kasus uang sumbangan partai dibayarkan dengan sistem DP. Mirip KPR rumah.

Boleh saja politisi menyebut pengeluaran anggaran untuk suksesi politik dengan sebutan sumbangan, mahar, uang pelicin, uang sogok, jatah preman, uang koordinasi, uang kadeudeuh, uang jalan, uang bensin, uang rokok, atau sebutan lain yang lebih nyaman.

Tetapi semua politisi demokrasi tidak bisa mangkir, bahwa demokrasi membutuhkan biaya tinggi dan untuk mengembalikan biaya itu tidak ada jalan lain selain melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses dan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahasa langsungnya Korupsi.

Wajar saja, kemudian pejabat yang terpilih memperdagangkan wewenang dan kekuasaanya. Produk yang diperdagangkan bisa berupa Perijinan, peraturan yang menguntungkan pihak tertentu, pengesampingan peraturan pada perusahaan atau orang tertentu, bahkan sampai langsung meminta "JAPREM" atau jatah preman kepada pejabat bawahan untuk kirim setoran, baik setoran untuk pejabat terpilih dan juga setoran ke partai.

Partai yang mendapat mahar juga tidak menikmati semua, karena harus Alokasi untuk saksi, atribut partai, timses, dan tetek bengek lainnya. Maka selain mahar politik, partai juga mengincar posisi politik untuk menempatkan kadernya. Jika di pusat posisi direksi atau komisaris BUMN atau Dirjen, jika di daerah BUMD dan kadis-kadis menjadi incaran.

Selanjutnya patron partai ini yang mengirim setoran untuk mengisi pundi-pundi partai. Dari sana, distribusi uang ada yang ke kantong pribadi, ada untuk organisasi, ada juga untuk dicadangkan guna kepentingan Alokasi kebutuhan tertentu.

Ini bahasan bagi yang menang. Bagaimana jika calon kepala daerah kalah ? Dia tidak memiliki kesempatan memperdagangkan wewenang dan kekuasaan. Yang beruntung, dia masih bisa membangun hubungan sinergi patron - klen dengan pejabat terpilih, untuk mencari kemaslahatan politik. Kompensasi posisi tertentu, atau kadang masih bisa menempatkan kaki tangan politiknya, baik melalui perusahaan yang dikelolanya atau melalui kader partainya. Ini masih beruntung, kalah tapi aktivis partai yang masih memiliki kuasa Partai.

Akan halnya bukan orang partai yang diusung partai, kemudian kalah. Tamat riwayatnya. Bahkan ada yang berujung di rumah sakit Jiwa. Kalau tidak, diantaranya ada yang jadi tuna wisma.

Semua harta dan perbendaharaan dijual untuk menutupi Hutang, ada juga yang lari menghindar agar tidak dituntut bayar Hutang, dan cerita lain yang berujung tragis. Artinya, baik menang atau kalah semua ujungnya kerusakan.

Rumus demokrasi: pemilihan ➡ uang ➡ kekuasaan ➡ korupsi ➡ uang ➡pemilihan ➡ kekuasaan ➡ korupsi......dan seterusnya sampai sakratul maut, sampai ajal menjemput.

Rumus diatas tidak hanya berlaku untuk Pilkada, rumus ini juga berlaku untuk pileg dan Pilpres. Jadi, tidak ada yang gratis dalam demokrasi.

Jika Anda terlibat dalam pemilu, Pilpres atau yang terdekat Pilkada, berarti Anda memberi Andil seseorang untuk korupsi atau menjadi gila. Anda tinggal pilih, mau menjadikan suara Anda memenangkan calon tertentu untuk kemudian korupsi atau mengalahkan calon tertentu kemudian menjadi gila.

Itulah konsekuensi pemilihan dalam demokrasi, menjadikan orang gila atau korup. Jika sudah demikian Anda masih memaksakan diri untuk ikut agenda coblos coblosan? Kalau saya ogah ah, jizay banget.

Selain jorok dan menjijikkan, demokrasi juga dijadikan sarana untuk menerapkan hukum nafsu, hukum yang di istimbath dari akal, bukan hukum yang digali dan di istimbath dari Quran dan Sunnah. Di akherat kelak, pertanggungjawabannya berat banget, kamu ga akan kuat, udah tinggalin aja demokrasi. []

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget