March 2018


Oleh: Fajar

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, ia menuturkan: Rasulullah saw bersabda:

«مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»

"Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat untuknya."

Sahabatku Berobatlah... Berobatlah sesuai syariat.
Berobat bukan saja tindakan kuratif melainkan tindakan prefentif (pencegahan)...

Maka jagalah kesehatan dengan senantiasa Istiqomah dalam Ibadah (mengatasi penyakit hati dan ruhiyah), Membiasakan diri mengatur Pola Hidup yang sehat (Input Nustrisi yang seimbang, atur jam makan, Istirahatlah yang efektif [tidak mesti 8 jam, biasakan tidur siang], Olahraga teratur, Berjemur dipagi hari, Maksimalkan pengeluaran sisa metabolisme tubuh, dll).

Sahabatku, sungguh Islam menawarkan solusi dalam pengobatan
diantaranya:

1) RUQYAH

“Obati dia dengan kitab Allah”.
(HR. Ibnu Hibban).

“Dan kami turunkan dari Al Qur’an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
(TQS. Al Isra: 82).

"Al Qur’an itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang beriman.”
(TQS Fushilat: 44).

"Sebaik-baik pengobatan adalah (dengan) Al-Quran".
(H.R. Ibnu Majah).

"Jika Rasulullah SAW ada keluhan (sakit) maka malaikat Jibril meruqyah beliau SAW”.
(HR. Muslim).

"Lakukanlah Ruqyah untuknya (wanita itu) karena dia ada terkena gangguan (nazhoroh/’ain)".
(HR. Muttafaqun ‘alaih).

“Rasulullah SAW memerintahkan padaku (Aisyah) agar aku minta ruqyah dari pengaruh ‘ain.”
(HR. Muslim).

2) BEKAM

“Sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah berbekam”.
(Muttafaq ‘alaihi, HR. Bukhari no. 2280 dan HR. Muslim no. 2214).

“Kesembuhan itu ada dalam tiga hal, yaitu dalam minum madu, sayatan alat hijamah atau sundutan api. Namun aku melarang umatku melakukan sundutan.”
(HR. Al-Bukhari no. 5680).

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa berbekam … maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit.”
(Sunan Abu Dawud).

Rasulullah saw bersabda:
“Barang siapa berbekam di puncak kepala, maka akan menghilangkan 100 penyakit”.

“Hendaklah kalian semua melakukan pengobatan dengan bekam di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari 72 penyakit dan 5 penyakit gila, kusta, belang, dan sakit gigi”.
(HR. Thabrani).

Disebutkan oleh Abu Nu’aim di dalam kitab ath-Thibbun Nabawi, sebuah hadits marfu’:
“Kalian harus berbekam di jauzatil qamahduwah (rongga tengkuk), karena sesungguhnya ia dapat menyembuhkan dari 5 penyakit.”

Dari Salma, seorang pelayan Rasulullah SAW bercerita,
“Tidak seorang pun mengadukan rasa sakit di kepalanya kepada Rasulullah SAW melainkan beliau mengatakan: ‘berbekamlah’”.

‘Jika terjadi panas memuncak, maka netralkanlah dengan bekam sehingga tidak terjadi hipertensi pada salah seorang diantara kalian yang akan membunuhnya’.”
(diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, dari Anas RA secara marfu’, beliau mensyahihkannya yang diakui pula oleh adz-Dzahabi (IV/212)).

Dari Jabir ra,
"Rasulullah SAW melakukan pengobatan dengan hijamah (bekam) di bagian pundaknya karena daging yang terlanjur beliau makan".

Abu Ubaid menyebutkan dalam kitabnya Gharibul Hadits melalui sanad Abdurrahman bin Abi Laila:
“Rasulullah SAW melakukan bekam pada kepalanya dengan tanduk ketika disihir orang”.

“Bahwa Nabi SAW pernah berbekam ketika beliau tengah berihram di bagian punggung kaki beliau karena rasa sakit yang ada padanya.”
(Shahih Ibnu Khuzaimah, karya al-A’zhami IV/187).

“Nabi SAW pernah berbekam karena kakinya tersandung/terkilir.”
(Shahih Ibnu Khuzaimah).

“Bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan bekam pada pinggulnya karena penyakit pegal-pegal/capek yang dideritanya”.
(HR. An-Nasai, Ibnu Majah).

Al-Muqni’ RA, dia bercerita: “Aku tidak akan merasa sembuh sehingga aku berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
‘Sesungguhnya di dalamnya (bekam) terkandung kesembuhan’.”
(HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Ya’la, al-Hakim, al-Baihaqi).

3) HERBAL

a) Habatusaudah
"Gunakanlah habatussaudah karena sesungguhnya di dalamnya terdapat obat bagi semua penyakit kecuali as sam Aku (yakni`Aisyah radhiallahu ‘anha) bertanya: “Apakah as-samu itu?” Beliau menjawab: “Kematian.”
(HR. Al-Bukhari).

b) Minyak Zaitun
Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam RA. bahwa Nabi SAW bersabda,
“Zaitun dan waras (sejenis bunga) bermanfaat untuk mengobati radang selaput dada.”

c) Madu
"Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.”.
(TQS An-Nahl: 68-69).

d) Kurma
“Barangsiapa setiap pagi hari memakan kurma ‘Ajwah maka tidak akan membahayakan dirinya baik racun maupun sihir pada hari itu hingga malam hari”.
(HR. Bukhari).

e) Kismis
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Biasakanlah memakan kismis karena kismis dapat menghilangka kepahitan (empedu/cairan kuning), menghilangkan lender, menyehatkan badan, membaguskan rupa, menguatkan saraf dan menghilangkan letih”.

f) Bawang Putih
“Makanlah bawang putih dan jadikanlah ia obat karena dapat mengobati 70 penyakit.”
(HR Ad-Dhailami dinisbatkan kepada Ali ra).

g) Jahe
“Kalian harus berbekam dan mengkonsumsi jahe-jahean.”
(HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan an-Nasai)

h) Air Zam-zam
“Sebaik-baiknya air di muka bumi ialah air Zam-Zam. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit.”
[HR. Ibnu Abbas]

i) Susu
Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari hadits Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda:
“Ya Allah berilah keberkahan kepada kami di dalam minuman ini dan tambahilah kami dari susu, karena sesungguhnya aku tidaklah mengetahui apa yang bisa mencukupi dari makan dan minum kecuali susu".

j) Labu
“Biarkanlah mereka memakan labu, karena labu meragsang akal dan otak (HR Muslim)

Semoga Allah Senantiasa Muliakan kita dalam keadaan Sehat Maupun ketika Sakit. Tidak ada yang lebih indah dan mengundang Ke-Berkahan melainkan senantiasa taat diatur Syariat-Nya secara Kaffah. Rindu rasanya berjumpa berkumpul bersama di Jannah-Nya, Semoga kita diperkenankan merasakannya. Aamiin....

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi saw, beliau bersabda:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

Untuk setiap peyakit ada obatnya, dan jika obat itu mengenai penyakit, maka sembuh dengan izin Allah azza wa jalla...

Wallahu'alam...



Olah: Nasrudin Joha


Aneh memang politisi muslim di negeri ini. Agamanya Islam, identitasnya Islam, dia sahadat, sholat, juga zakat bahkan sampai naik haji. Tetapi dalam urusan politik kenapa menjadi dungu ? Dalam urusan mencari sosok teladan kenapa bermahzab kafir ?

Memang benar, pemimpin di negeri ini tidak berkualitas, tidak berkarakter, plin pelan, bodoh, plonga plongo. Tapi kok ya jadi ikut ikutan dungu memfigourkan pemimpin seperti Putin dan Lee Kwan Yew ?

Putin dan Lee itu kafir, Putin membantai muslim di Suriah dan beberapa negeri muslim yang lain. Lee menjadikan Islam dan Melayu minoritas di Singapura. Terus otaknya dimana mengidolakan mereka ?

Kalian ini benar Islam atau Islam KTP ? Kalian ini punya Rasul dan Sahabat, kok malah mengidolakan kafir ? Aneh ! Geger otak saya melihat kelakuan kalian.

Kalau pertimbangannya ingin pemimpin tegas dan amanah, merakyat, menguasai urusan pemerintahan, dicintai takyat dan disegani musuh, taat dan bermartabat, bukankah ada sosok Umar bin Khatab RA ?

Atau kalian malu mengidolakan Umar RA ? Terus kalian lebih bangga pada Putin yang menjagal saudara muslim kalian ? Atau lebih mengidolakan Lee yang hanya memimpin wilayah seupil ?

Lihatlah kekuasaan daulah Khilafah, disana terdapat banyak suku dan bangsa juga agama, berbagai corak dan bahasa, namun para Khalifah yang memerintah dengan hukum syariah mampu menyatukan dan mensejahterakan seluruh umat dengan wilayah yang sangat luas.

Para Khalifah telah mampu memberikan kesejahteraan terhadap seluruh umat dan bangsa, karena peran pelayanan bukan eksploitasi.

Putin memang dianggap pahlawan di negaranya, tapi dia menindas dan mengekploitasi negeri muslim. Sama saja Lee, ia telah menjadikan Singapura surga untuk kalangan tertentu.

Hadeh, politisi di negeri ini aneh aneh. Norak. Pikirannya sempit, kurang baca. Punya problem akut atas corak idola dan kepemimpinan.

Jadi wajar saja jika negeri ini terus rusak, lah wong politisinya pada sesat fikir. Berfikir tentang idealita saja ngaco, apalagi menerapkan idealita pada ruang aktual.

Bermimpi saja buruk, apalagi menjalani kenyataan. Sepertinya politisi di negeri ini kurang piknik. Ya, ini buah dari Sekulerisme demokrasi.

Sekulerisme bukan hanya mencabut hukum Islam dari urusan bernegara, Sekulerisme demokrasi juga telah menjauhkan sosok pemimpin Islam sebagai teladan dan panutan.

Mata para politisi dan hatinya dijejali oleh teori demokrasi, jauh dari syariat Islam. Sosok yang dibanggakan juga pejuang demokrasi, bukan pejuang Islam.

Sekarang saya tegaskan, idola saya Rasulullah SAW, Abu Bakar Asy Sidik, Umar Bin Khatab, Usman bin Affan, Ali Karomallahu Wajhah, Umar Bin Abdul Azis, Sholahudin Al Ayyubi, Muhammad al Fatih. Hayo siapa yang mau ikut dibarisan saya ?

Kalau tidak mau sebaris dengan saya, Silahkan bersama Marx, Plato, Montesque, Aristoteles, Putin, Lee, Donal Trump. Silahkan idolakan mereka !

Tetapi ingat ! Semua kelak akan dikumpulkan dengan yang diidolakan. Saya mengidolakan Nabi, karenanya saya berdoa agar kelak diakherat berkumpul bersama nabi dan para sahabat.

Sedangkan kalian, jika tetap mencintai orang kafir, menjadikan mereka idola dan teladan, ya Silahkan saja jika kelak kalian di akherat berkumpul dengan mereka. [].



Oleh: KH. Rokhmat S. Labib, M.E.I.

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)

”Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku dzalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang dzalim” (TQS al-Nur [4]: 48-50).

Ayat ini memberitahukn di antara ciri orang-orang munifk. Menurut ayat ini, sikap dasar kaum Munafik itu adalah menolak syariah. Ini dengan jelas dapat dipahami dari ayat ini:

إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang
Ketika diajak untuk berhukum dengan hukum ALlah Swt dan rasul-Nya mereka berpaling. Mereka menolak.

Jika suatu saat mereka terlihat bersedia tunduk terhadap keputusan syariah, bukan berarti mereka telah berubah sikap. Namun ketundukan mereka disebabkan karena kesuaian mereka dengan keputusan syariah. Sikap itu dideskripsikan dalam ayat selanjutnya. Allah Swt berfirman:

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Tetapi jika keputusan itu untuk [kemaslahatan] mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh
Kata لَهُمُ الْحَقُّ berarti hak buat mereka. Sementara kata مُذْعِنِينَ, menurut al-Thabari berarti tunduk kepada hukumnya, membenarkannya, dan tanpa tanpa paksaan. Al-Zujjaj, sebagaimana dikutip al-Syaukani, mengartikannya sebagai bersegera untuk taat.

Dengan demikian, frasa ini memberikan makna: apabila seruan kepada syariah itu menguntungkan mereka, maka mereka bersedia tunduk datang kepada Rasulullah saw atau keputusan syariah.

Sebaliknya, demikian kata Ibnu Katsir, jika keputusan itu merugikan mereka, maka mereka segera berpaling dan mengajak kepada selain yang haq dan bertahkim kepada selain Rasulullah saw. Hal itu disebabkan karena ketundukan mereka tidak didasarkan kepada keyakinan bahwa keputusan syariah itu benar, namun karena kesesuaannya dengan hawa nafsu mereka. Sehingga jika keputusannya bertabrakan dengan hawa nafsunya, mereka menolak dan berpaling kepada yang lain.
Jelaslah bahwa menolak syariah merupakan sikap dasar kaum Munafik. Kalaupun mereka mau menerima, sikapnya amat diskriminatif. Ada hukum-hukum yang diterima, dan ada yang ditolak. Penetapan atasnya ditentukan oleh selera hawa nafsu dan kepentingannya.

Jika cocok dengan selera hawa nafsu dan kepentingannya, mereka bersedia mengambilnya. Sebaliknya, jika bertentangan dengan selera dan kepentingannya, sudah pasti akan ditinggalkan. Bahkan, tak menutup kemungkinan mereka mencerca dan menistakannya.

Sikap tersebut jelas berbeda dengan sikap kaum Mukmin. Kaum Mukmin tidak pernah menolak syariah, apa pun keputusannya. Apakah menguntungkan diri mereka atau tidak, mereka tetap tunduk dan patuh terhadapnya. Bagi mereka, ketetapan syariah pasti benar dan wajib diterima. Sikap itu digembarkan dalam firman Allah Swt:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan; ”Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (TQS al-Nur [24]: 51).

Hatinya Sakit, Ragu, atau Dzalim

Penolakan mereka terhadap syariah itu muncul bukan tanpa sebab. Sikap itu disebabkan karena dalam hati mereka terdapat penyakit.

Allah Swt berfirman:
أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

Apakah itu [karena] dalam hati mereka ada penyakit?).
Sebagaimana dinyatakan al-Baghawi, istifhâm atau kalimat tanya dalam ayat ini mengandung makna mengandung celaan terhadap mereka. Artinya, dalam hati mereka benar-benar terjangkit penyakit.

Menurut al-Razi, penyakit di dalam hati mereka itu adalah kemunafikan. Keberadaan penyakit dalam hati kaum Munafik ini juga dikemukakan dalam beberapa ayat, seperti dalam firman Allah Swt:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta (QS al-Baqarah [2]: 10.).

Atau disebabkan oleh faktor lainnya:
أَمِ ارْتَابُوا

_Atau [karena] mereka ragu-ragu?_
Termasuk menjadi penyebab sikap mereka adalah karena ada keraguan dalam hati mereka. Tentang ini, juga diberitakan dalam firman Allah Swt:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah ‘alâ harf (dengan berada di tepi); maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, an jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. (TQS al-Hajj [22]: 11).

Makna frasa عَلَى حَرْفٍ (berada di tepi) dalam ayat ini menurut Mujahid adalah ‘alâ syakk (dalam keraguan).

Kemungkinan sebab lainnya:

أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ

Ataukah [karena] takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku dzalim kepada mereka?

Ini juga menjadi penyebab lainnya sikap mereka. Mereka amat takut jika keputusan syariah itu merugikan kepentingan mereka. Sebagai orang kafir, tentu saja banyak sekali selera mereka yang bertentangan dengan syariah. Riba, zina, miras, korupsi, dan berbagai larangan syariah amat mungkin menjadi kegemaran mereka.

Sebaliknya, shalat, zakat, puasa, dakwah, jihad, dan berbagai kewajiban syariah lainnnya dirasakan mereka amat memberatkan. Mereka pun menuduh semua ketetapan hukum itu mendzalimi mereka; dan oleh karenanya mereka pun menolak ketentuan itu.

Tuduhan itu jelas salah. Seluruh hukum-Nya pasti benar dan adil (lihat QS al-An’am [6]: 115). Allah Swt juga sama sekali tidak pernah mendzalimi hamba-Nya (lihat QS Ali Imron [3]: 182, al-Anfal [8]: 51). Jika demikian, maka sesungguhnya bukan Allah Swt dan Rasul-Nya yang dzalim, namun merekalah yang justru orang yang dzalim. Allah Swt berfirman: Bal ulâika hum al-zhâlimûn (sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang dzalim). Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Maidah [5]: 45, orang-orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan-Nya, adalah orang-orang dzalim. Demikian juga kekafiran mereka. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kedzaliman yang amat besar (lihat QS Luqman [31]: 13).

Demikianlah karakter Munafik dan akibatnya. Semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut.
WaLlâh a’lam bi al-shawâb.



(Mencari Keadilan: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terlepas dari Segala Fitnah yang Dialamatkan Kepadanya!)

Oleh: Lukman Noerochim, ST., M. Sc., Ph.D (Dosen Departemen Teknik Material ITS)

HTI mendapatkan sejumlah fitnah dan sejumlah pencemaran nama baik. Pada sidang gugatan pencabutan status badan hukum HTI oleh Kemenkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (1/3/18) Ansyad Mbai mengatakan terorisme sebagai anak kandung radikalisme, dan radikalisme lebih berbahaya dari terorisme.

Lebih lanjut Ansyad Mbai berpendapat bahwa HTI termasuk organisasi berpaham radikal, karena menafsirkan jihad dengan makna ekstrem, yakni perang, juga menganut paham takfiri. Ia juga mengatakan “Jika pemerintah lamban dan membiarkan paham khilafah berkembang di Indonesia, maka ideologi ini akan menggeser keberadaan Pancasila, mengancam bubarnya kedaulatan NKRI, dan mengganti konstitusi negara kita. Apakah kita ingin seperti Suriah dan Irak!” ujarnya.

Meluruskan Kekeliruan

HTI Termasuk Radikal Tafsir Ansyad Mbai?
Pemerintah memerangi radikalisme dan terorisme melalui berbagai kampanye. Penulis mencermati fokus kampanye ini diarahkan untuk menantang penerapan syariah Islam dalam konteks Negara seperti khilafah Islamiyah di dalam Narasinya adalah untuk melanjutkan sekulerisasi dan pada saat yang sama membangkitkan rasa takut di kalangan kaum Muslim untuk tidak menjunjung ajaran khilafah dan penerapan syariah Islam secara kaffah sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Penulis mengamati istilah ‘ekstremisme’ atau ‘radikalisme’ didefinisikan secara luas sehingga dapat digunakan secara sewenang-wenang; menciptakan histeria yang memungkinkan Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang tidak populer yang mereka inginkan seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 yang disebut sebagai Perppu Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan mengarahkan masyarakat untuk mengubah keyakinan dan pandangan menurut tafsir pemerintah. Contoh kebijakan ‘ingin melarang HTI’ dengan dalil Perppu Ormas memperkuat fakta bahwa apa yang disebut ‘kontra-radikalisme’ sebenarnya menentang ekspresi untuk mengungkapkan ajaran agama dan pandangan sosial, ekonomi, politik oleh HTI.

Di saat masyarakat mulai terbuka pikirannya tentang kegagalan-kegagalan kebijakan Kapitalistik yang dipraktikkan pemerintah secara ekonomi, politik dan sosial, masyarakat sekarang bergerak untuk mencari alternatif yang mendalam yaitu Islam yang sangat mampu memecahkan masalah politik dan sosio-ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menurut penulis telah hadir untuk perbaikan bangsa secara riil. HTI sendiri menyerukan Islam dalam metode mendalam intelektual dan politik tanpa kekerasan untuk menggambarkan bahwa Islam adalah panduan komprehensif untuk kemanusiaan.

Ansyad Mbai telah membuat serangkaian pernyataan yang menunjuk pada orang-orang yang disebutnya radikalis. Dia mengangkat satu nama kelompok sebagai yang berbahaya: Hizbut Tahrir Indonesia. Pada tahun 2017 yang lalu Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengumumkan berargumen bahwa sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Penulis menilai, masalah sebenarnya penilaian terhadap HTI adalah bahwa pemerintah ingin menegaskan tuduhan yang dibuat terhadap strategi kontra-radikalisme, bahwa pemerintah menuduh HTI sebagai ‘ormas radikal’ untuk mengekspresikan pandangan Islam yang tidak setuju pandangan politik sekuler pemerintah.

Pemerintah keliru memahami HTI, tuduhan bahwa argumentasi HTI semisal “pemerintah melakukan kezaliman dengan kebijakan neoliberalnya”, atau “selamatkan Indonesia dengan Syariah” atau “tolak kedatangan Obama” dan pernyataan serupa ketika mengkritik pemerintah dalam berbagai kebijakan yang dipandang sebagai seolah HTI memusuhi pemerintah.

Penulis prihatin radikalisme maupun ekstrimisme adalah istilah propaganda yang digunakan untuk membungkam setiap perbedaan pendapat dari kelompok muslim yang kritis dan tidak puas atas kinerja pemerintahan – dan kemudian digunakan untuk mengubah nilai-nilai Islam yang murni agar sesuai dengan pandangan dunia sekuler modern.

Terorisme?
Fitnah lain yang dialamatkan kepada HTI adalah senafas dengan terorisme. Namun batasan dan definisi terorisme masih sangat kabur. Yang lebih menonjol, istilah terorisme itu digunakan oleh Barat untuk mencap semua pihak yang beroposisi dengan Barat. Istilah itu terutama ditujukan Barat kepada Islam dan kaum Muslim yang bersebrangan dengan mereka. Namun, ada satu ciri terorisme yang hampir disepakati oleh berbagai kalangan, yaitu adanya unsur kekerasan yang dapat mengakibatkan tersebarnya teror/ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

Siapapun yang jujur akan mengakui, bahwa sejak berdirinya hingga sekarang, HTI adalah entitas pemikiran dan politik yang berupaya mengubah pemikiran masyarakat melalui diskusi dan perdebatan intelektual. HTI hanya menyandarkan aktivitasnya pada perjuangan yang bersifat pemikiran. HTI berpegang dengan hukum Islam yang melarang penggunaan kekerasan, teror, dan pergolakan bersenjata menentang rezim kufur sebagai metode menegakkan kembali hukum-hukum Allah di muka bumi.

HTI tetap berpegang teguh untuk melakukan perjuangan yang bersifat pemikiran dan tanpa kekerasan. Kenyataan ini sudah dipahami oleh hampir semua kalangan, tidak terkecuali oleh lembaga-lembaga Barat sendiri. Karena itu, tidak aneh jika banyak artikel dari berbagai media telah menyatakan dengan jelas bahwa Hizbut Tahrir merupakan organisasi non-kekerasan.

Penulis tidak menerima tuduhan yang menjelekkan dan mengaburkan makna Jihad. Rasulullah menetapkan aturan yang jelas untuk jihad – jauh sebelum pemerintah mengadopsi pemaknaannya . Ingat, Jihad di bawah teladan Rasulullaw Saw. dan Khulafaur Rasyidin yang saleh menyelamatkan seluruh dunia dari penindasan sistem-sistem tiranik.

Demikian pula, bukan tindakan “radikalisme” maupun mengarah pada terorisme tindakan HTI yang hanya mengkritik secara ilmiah dan intelektual kebijakan Negara manapun yang brutal dan menindas yang telah menghancurkan harapan masyarakat terutama di dunia Islam. Ketika pemerintah melakukankebijakan yang “tidak Islami” kemudian menguliahi HTI ‘sebagai ormas yang jernih’ maupun menceramahi masyarakat tentang radikalisme dan terorisme, ini menjadi ironis.

Tidak Berperan Positif?
Pemerintah ingin mengucilkan peran HTI dan menggolongkannya sebagai gerakan yang tidak memiliki “peran positif”, menurut penulis ini adalah argumentasi keliru besar. Demokrasi di Indonesia diklaim sebagai kebebasan berbicara dan toleransi. Namun HTI yang selalu mengambil peran positif dalam syiar dakwah Islam dan memberikan kritik serius atas kekeliruan kebijakan pemerintah hari ini diberi “sanksi” oleh rezim sekarang dengan cara tidak diberi “ruang”. Pertanyaan serius penulis kepada pemerintah sekarang, apakah Anda anti kritik?

Penulis mengamati HTI jauh dari sifat takfiri, bertolak belakang dengan tuduhan Ansyad Mbai, HTI selalu berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya umat ini membangun peradaban secara benar melalui gerakan pemikiran. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki keimanan yang lurus, kuat menghunjam di dalam jiwa, produktif, dan berpengaruh. HTI berdakwah dalam rangka membangun individu Muslim yang berkepribadian Islam, sudah menjadi keharusan membentuk dan meluruskan akidah, ibadah, muamalat, dan akhlaknya. Sebab, secara syar‘i, umat Islam tidak boleh hanya memfokuskan diri pada akhlak semata. Bahkan sebelum segalanya, harus diwujudkan lebih dulu keyakinan akidah. Satu hal yang mendasar tentang akhlak adalah bahwa akhlak wajib dibangun berdasarkan akidah Islam, dan seorang Mukmin wajib mempunyai sifat akhlak dengan prinsip, bahwa itu adalah perintah dan larangan Allah.

HTI selalu menanamkan akhlak mulia di tengah-tengah umat. Bahkan HTI membina para aktivisnya dan umat umumnya agar menjadi Muslim yang berkepribadian Islam, bukan sekadar berakhlak Islam. Sebab, setiap Muslim wajib memiliki akidah yang kuat dan produktif; taat dan rajin beribadah; berakhlak terpuji; dan senantiasa terikat dengan syariat dalam seluruh aspek kehidupannya. HTI memandang, kaum Muslim bukan hanya harus senantiasa khusyuk dalam ibadah, jujur, bertutur sopan, gemar menebar senyum, amanah, bersikap welas asih, dan lain-lain—yang merupakan bagian dari akhlak Islam; tetapi juga mereka wajib berpolitik, menjalankan bisnis, menyelenggarakan pemerintahan, dan lain-lain berdasarkan syariah Islam.

Berikan Ruang dan Kesempatan Kepada HTI

Ingat, tafsir Islam tidak hanya didefinisikan oleh pemerintah. Prinsip-prinsip Islam adalah didasarkan pada teks-teks al Qur’an dan al hadits yang ditafsirkan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka Islam tidak dapat dipelintir atau didistorsi hanya untuk menyesuaikan dengan kebijakan domestik pemerintah atau kepentingan pihak asing dari pemerintah manapun. Pemerintah harus instropeksi diri dengan mempelajari konsep-konsep Islam ini dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam -dan melakukan manipulasi maupun pemberangusan hak-hak berserikat bagi warganya untuk mendakwahkan Islam.

Penulis berpendapat, ormas HTI ormas cerdas dan santun, tidak anti debat maupun dialog secara baik-baik dengan siapapun termasuk pemerintah untuk mendiskusikan hal-hal ini. Namun sikap pemerintah memilih lebih memfitnah dan mencela HTI, disaat yang sama pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan tidak pro-rakyat, belum lagi kita bicara ketidakstabilan politik dan terbongkarnya berbagai skandal korupsi di era demokrasi ini. Penulis mengkritisi, dan melihat dalam spektrum sebuah tragedi dimana pemerintah secara intelektual bangkrut dan sekarang hanya dapat menggunakan ukuran tersebut untuk mempertahankan pengaruhnya kepada rakyat.

Jika pemerintah tidak anti kritik, harusnya HTI diberi ruang terbuka untuk terlibat dalam wacana politik secara aktif. Biarkan ormas HTI mendapatkan hak-hak warga Negara yang setara, biarkan HTI konsisten pada keyakinan terhadap ide (pemikiran) yang diyakininya, maka aktivitas produktif yang positif menurut syariah Islam dan berjalan konsisten dan tetap pada pakem ideologis, bahkan jauh dari ciri opurtunistik. Ingat, dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Selanjutnya Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.

Kepada HTI, penulis mengingatkan b ahwa Allah memerintahkan Rasul dan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk teguh dan selalu tetap dalam istiqamah, hal ini merupakan sebab yang dapat memberikan pertolongan yang besar dalam meraih kemuliaan.

“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah bertaubat besertamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Mahamelihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 11:112) Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dhalim yang menyebabkanmu disentuh api neraka dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (TQS. Huud: 112-113) []



Oleh: Nasrudin Joha

Kabar terbaru dari KPK tentang adanya 38 Tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara semakin meneguhkan ada yang salah dalam sistem Pemerintahan yang selama ini dijalankan di negeri ini.

Jumlah Tersangka yang begitu fantastis, membuat publik sulit untuk menyimpulkan ini akibat kesalahan oknum. Ada yang salah dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menjadi pilar soko guru penyelenggaraan pemerintahan.

Pada zaman Orde Baru, DPR sebagai lembaga legislatif dianggap hanya menjadi lembaga stempel eksekutif. DPR seolah tidak bertaji untuk menjalankan fungsinya, selain mengaminkan semua kebijakan eksekutif.

Timbullah wacana penguatan peran dan fungsi DPR melalui amandemen konstitusi. Wewenang legislasi, Kontrol dan Anggaran diperkuat agar selain sebagai mitra eksekutif, DPR juga dapat menjadi lembaga kontrol dan penyeimbang eksekutif.

Penguatan wewenang khususnya wewenang kontrol dan anggaran, pada awalnya dimaksudkan agar DPR maksimal mengawasi eksekutif. Namun, faktanya penguatan wewenang itu justru menjadi semacam "Burguining Position" sehingga DPR menjadi latah dan lumrah meminta "jatah" kepada eksekutif agar kebijakan eksekutif dapat dijalankan.

Perilaku korupsi yang sebelumnya terkonsentrasi di lembaga eksekutif, kini justru mewabah hingga lembaga legislatif. Korupsi yang sebelumnya jamak terjadi pada proses pelaksanaan serapan anggaran, sejak rezim kekuasaan DPR korupsi meluas terjadi sejak tahapan perencanaan.

Wewenang anggaran (budgeting) yang dimiliki DPR baik tingkat pusat hingga daerah, menjadikan DPR seperti raja anggaran. Jika atensi DPR tidak dipenuhi, boleh jadi penganggaran eksekutif bisa batal karena dibintangi oleh legislatif.

Fungsi kontrol yang seyogyanya mengontrol pelaksanaan penganggaran oleh eksekutif agar sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan, berubah menjadi diktatorisme dewan terhadap eksekutif. Dewan akhirnya sering meminta Jatah "Upeti" kepada eksekutif, agar pembahasan anggaran eksekutif dapat berlangsung lancar. Jika tidak, pastilah pembahasan anggaran oleh eksekutif akan dihujani interupsi oleh dewan.

Akhirnya eksekutif berfikir pragmatis, yang penting cepat disahkan karena ada kebutuhan untuk segera dilaksanakan. Rancangan APBD dan APBDP sering menjadi lahan korupsi berjamaah dewan dan eksekutif.

Karena dewan mendapat jatah, eksekutif juga ogah jika hanya menyuplai gizi dewan. Eksekutif akhirnya juga nimbrung baik karena niat sejak awal atau karena situasi yang terjadi saling memanfaatkan, untu ikut mengambil jatah dan terjadilah korupsi berjamaah.

Perilaku korupsi berjamaah ini terjadi karena dalam sistem pemerintahan demokrasi, meniscayakan itu. Pembagian kewenangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang diakadkan untuk mendistribusikan kekuasaan agar terhindar dari absolutisme ternyata berdampak pada distribusi penyimpangan (korupsi).

Wewenang yang diperoleh berbanding lurus dengan penyimpangan yang dikerjakan. Semakin besar wewenang semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan wewenang DPR tingkat pusat tentu lebih besar dari penyimpangan wewenang DPR tingkat daerah. Begitu juga untuk lembaga eksekutifnya.

Jika kita kaji lebih dalam, maka ada beberapa soal yang menjadi penyebab kenapa dalam sistem demokrasi jamak terjadi korupsi :

Pertama, seleksi kepemimpinan atau suksesi politik dalam sistem demokrasi itu mahal. Semua aktor politik dan pejabat publik, harus merogoh kocek yang besar untuk meniti karier politik. Maka wajar, setelah menjadi pejabat para politisi dan birokrat mencari pengembalian biaya politik melalui penyalahgunaan wewenang.

Gaji kepala daerah atau gaji dewan, tidak sebanding dengan biaya politik yang dikeluarkan saat kampanye pemilu dan Pilkada. Baik melalui kocek pribadi atau kekuatan duit bandar, politisi perlu menganggarkan biaya besar untuk meraih kekuasaan.

Kedua, akad atau transaksi kepemimpinan dalam demokrasi itu murni akad ijaroh (transaksi kerja). Dimana politisi dianggap bekerja untuk rakyat melalui kontrak sosial via pemilu dan Pilkada. Karena ruh nya bekerja, wajar saja jika politisi dan pejabat mencari upah (ujroh) yang besar dari pekerjaan yang dilakukannya baik dari gaji maupun melalui korupsi.

Ketiga, demokrasi meletakan kedaulatan ada ditangan rakyat sehingga proses produksi hukum dan perundang-undangan itu bersifat kompromistis yang rawan diperdagangkan. Hukum itu kesepakatan politik, bukan halal haram.

Produk hukum yang kompromistis ini membuka peluang pihak yang berkepentingan membeli hukum melalui dewan untuk menelurkan peraturan yang mengakomodir atau menguntungkan kepentingannya.

Keempat, demokrasi telah menjadikan wewenang memproduksi hukum dan peraturan secara kolektif kolegial antar lembaga (eksekutif legislatuf). Banyaknya aktor dalam legislasi baik dari eksekutif maupun legislatif, menjadikan hukum sulit mendapat kata sepakat kecuali perlu membuat ikhtiar khusus untuk menyatukan pendapat.

Suap (korupsi) inilah yang sering menjadi sarana untuk menyelesaikan silang pendapat. Jika ada dewan ramai menginterupsi suatu rancangan UU, itu bukan karena pertimbangan ingin memikirkan nasib umat. Tapi karena lapar saja.

Semua akan berteriak nyaring dan ogah bersepakat, sampai mendapatkan jatah. Setelah mulutnya disumpal uang, barulah terjadi kesepakatan dan Aklamasi sehingga rapat paripurna bisa mengesahkan RUU menjadi UU.

Keempat masalah diatas adalah problem yang menjadi cacat bawaan demokrasi. Jika tidak ada empat hal diatas, penulis berani katakan itu bukan sistem demokrasi.

Berbeda dengan demokrasi, sistem Islam yakni Khilafah akan mampu memangkas korupsi dari akarnya disebabkan beberapa alasan :

Pertama, seleksi kepemimpinan dalam Islam itu cepat, murah, mudah, dan akuntable. Untuk memilih Khalifah setelah Khalifah sebelumnya mangkat, hanya dibutuhkan waktu maksimal 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu, umat tidak perlu disibukan dengan kampanye politik dalam menentukan siapa pengganti Khalifah.

Calon Khalifah setelah ditetapkan, langsung ditawarkan kepada umat untuk dipilih baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan umat di Majelis Umat.

Calon Khalifah masing-masing sudah dikenal umat, track record itulah yang menjadi dasar pilihan umat bukan kampanye politik. Calon Khalifah tidak perlu mengeluarkan dana sepeserpun untuk kampanye. Sejarah Kehidupan politiknya, cukuplah sebagai dasar untuk dijadikan keyakinan umat untuk menentukan pilihannya.

Saat Rasulullah SAW mangkat, umat Islam ketika itu membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah kurang dari tiga hari. Track record Abu Bakar dikenal luas, sehingga Abu Bakar tidak memerlukan forum kampanye politik agar dipilih sebagai Khalifah.

Sistem pemilihan yang simpel, sederhana, cepat, tanpa biaya dan akuntable ini menjadikan penguasa yang terpilih tidak akan memikirkan pengembalian biaya politik. Setelah dipilih, ia bisa langsung berkonsentrasi melayani umat.

Kedua, akad Bai'at dalam kepemimpinan Islam itu adalah akad Umat menyerahkan urusan kepada Khalifah untuk menerapkan kitabullah dan Sunnah Nabinya. Jadi Khalifah bukan pekerja umat, tetapi Khalifah adalah wakil umat untuk menerapkan syariat.

Khalifah tidak digaji karena bukan pekerja, hanya saja Khalifah -karena berkonsentrasi melakukan pelayanan kepada umat- diberi hak berupa tunjangan kehidupan dari negara, sebatas untuk mencukupi nafkah dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya.

Ruh ini yang menyebabkan Khalifah tidak berfikir kompensasi dunia, ia berkonsentrasi penuh untuk melayani umat, menerapkan syariat Islam dan mengemban risalah Islam keseluruh penjuru alam.

Ketiga, dalam Islam kedaulatan hukum ada ditangan Syara. Jika Allah telah menetapkan suatu perbuatan itu haram, maka Khalifah tidak boleh mengubahnya.

Patokan untuk mengatur umat melalui peraturan yang ditelurkan pemerintahan adalah perintah dan larangan Allah SWT. Khamr (miras) telah ditetapkan Allah hukumnya haram, maka tidak akan mungkin produsen miras mengintervensi Khalifah dengan menyuapnya, agar mengubah hukum khamr menjadi halal.

Kedaulatan syara' ini menjadikan hukum tegas, berwibawa, tanpa kompromi dan tidak bisa diintervensi. Karena hukum sifatnya baku berdasarkan dalil baik Quran, Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma sahabat dan Qiyas, maka tidak ada celah meskipun hanya satu milimeter, yang memberi peluang kepada penguasa untuk memperdagangkan wewenangnya.

Keempat, hak legislasi dan eksekusi juga wewenang yudikasi itu melekat ditangan Khalifah. Khalifah memiliki kemandirian dan otoritas penuh untuk mengadopsi hukum dan perundangan berdasarkan dalil, tanpa perlu diparipurnakan dan mendapat persetujuan dewan.

Umat juga dapat mengontrol kebijakan pengundangan Khalifah melalui Mahkamah Madzalim. Yang menjadi patokan bagi Khalifah dan umat dalam mengadopsi UU dan koreksi terhadapnya hanyalah dalil syara', bukan yang lain.

Sistem pengundangan yang simpel ini menutup celah adanya intervensi kepentingan yang dapat merubah wewenang dan kekuasaan untuk diperdagangkan sebagai sarana menumpuk harta.

Jelaslah, sistem pemerintahan dalam Islam (Khilafah) dapat memberangus korupsi dari akar akarnya. Sistem Islam akan menuntun seluruh rakyat dan penguasa taat kepada Allah SWT.

Kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan didasarkan pada ketaatan kepada Allah SWT, bukan karena diawasi KPK. Suatu Pemerintahan yang memiliki ruh, yakni kesadaran penguasa dan rakyat atas hubungan mereka dengan Allah SWT.

Dalam sistem Islam rakyat dan penguasa paham dan menyadari bertul bahwa hidup itu memiliki misi ibadah, visinya akherat (Ridwanulloh). Dengan kesadaran ini, niscaya pelaksanaan Pemerintahan bebas korupsi dan akan dinaungi berkah serta ridlo Allah SWT. [].



Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menilai jawaban ahli tata negara dari pemerintah Prof Dr Satya Arinanto tidak sungguh-sungguh dalam memosisikan diri sebagai ahli.

“Sudah sangat politis jawaban-jawabanya saksi ahli tadi,” ujarnya kepada mediaumat.news usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Dalam Sidang, Ismail juga menanyakan kepada ahli kalau atheism, leninisme dan komunisme dalam UU Ormas kan disebut sebagai paham yang betentangan dengan Pancasila. Apakah sosialisme dan kapitalisme bisa dikatakan sesuai atau bertentangan dengan Pancasila? Itu kan sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Tapi ahli tidak jawab sesuai atau bertentangan.

“Sebenarnya secara keilmuan itu bisa dijawab, baik itu ‘sesuai’ atau ‘bertentangan’ tapi ahli kemudian mengatakan bahwa itu bukan keahlian saya. Lho, kalau bukan keahilan mengapa tadi ngomong bahwa Pancasila itu tidak bisa dirubah dengan ideologi lain? Pertanyanya, ideolagi lain itu apa?” beber Ismail.

Ismail pun sangat menyesalkan sikap ahli seperti itu. Karena sidang ini memerlukan pendapat dari ahli yang bertumpu pada pengetahuan dan pengalamannya, bukan pada sikap politik. “Kalau sudah masuk ke sikap politik itu sudah bukan lagi benar dan salah tapi dia sudah berada di posisi mana?” katanya.

Ia juga melihat ahli sudah di posisi sebagai pembela dari kuasa hukum tergugat (pemerintah). “Akhirnya kita tidak dapat pencerahan disidang tadi, padahal di sidang tadi kami memerlukan pencerahan untuk bisa menilai seacara subtansi apakah tindakan akan pemerintah ini benar atau salah bukan ke arah hukum politik,” pungkasnya.[] Ghifari Ramadhan



Setelah kasus yang menimpa Asma Dewi, kini seorang ibu dari Bandung kembali ditangkap oleh aparat kepolisian, Rini Sulistyowati ditahan karena dianggap telah menyebarkan konten SARA, dan manipulasi konten elektronik.

“Jadi kami sedang menangani kasus yang menyita perhatian publik, yaitu barisan emak-emak ke dua setelah Asma Dewi, dia adalah Ibu Rini Sulistyowati, beliau didakwa oleh jaksa karena dianggap menyebarkan konten SARA dan dianggap pula melakukan manipulasi terhadap terhadap konten elektronik yang dianggap otentik,” jelas Ahmad Khozinuddin SH, dari Advokat Bela Islam.

Kejadian ini bermula saat Rini menyebarkan konten yang menyinggung PDIP, diketahui bahwa konten tersebut diduga hoax oleh penyidik, setelah itu dilakukan penangkapan dan penahanan. Rini kini terancam hukuman 6 hingga 12 tahun penjara.

Namun fakta dipersidangan, penyidik tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kuat, bahkan hingga 3 kali persidangan bukti URL tidak bisa ditampilkan oleh penyidik.

“Fakta persidangan menunjukkan sesuatu yang sangat absurd, terkait bukti online, seharusnya penyidik mampu menghadirkan bukti URL, namun hingga 3 kali sidang, mereka tidak mampu menunjukkan bukti URL yang bisa kami lihat dari bukti awal yaitu screenshot. Ini persoalan yang sumir,” jelas Ahmad.

Lalu hingga sidang terakhir penyidik tidak juga mampu memperlihatkan pembanding yang menunjukkan konten asli dan palsu.

“Persoalannya penyidik hanya menunjukkan dari satu akun Facebook yang itu dianggap asli, padahal itu juga bisa tidak bisa menunjukkan konten yang benar, lalu itu hanya diambil dari satu akun yang bernama jogokariyan, dan penyidik tidak juga melakukan verifikasi faktual, seperti langsung datang ke tempat baliho yang terdapat di konten tersebut,” kata Ahmad.

Ahmad menuturkan apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, kami tidak akan menutup kemungkinan terhadap putusan hakim, karena putusan akan dikeluarkan secara adil, namun yang terjadi adalah penyidik tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut.

“Tidak ada yang bisa menguatkan tuduhan tersebut, dan yang menjadi masalah selama ini juga klien kami sudah ditahan dalam waktu yang cukup lama, sudah menjadi tersangka dan ditahan dan HP ibu Rini juga sudah ditahan kami pun tidak tahu bagaimana caranya URL itu bisa hilang,” ungkapnya.

Ahmad menambahkan, melihat dari kasus yang menimpa kliennya dan Asma Dewi jangan membuat takut masyarakat untuk memberikan kritik kepada pemerintah, sepanjang itu bisa dipertanggung jawabkan.

“Semua pihak masyarakat jangan takut dan sebenarnya mempunyai hak untuk menyampaikan kritik agar bangsa ini menjadi lebih baik. Sepanjang kritik itu faktual, tidak menimbulkan fitnah, dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ahmad juga meminta kepada penyidik agar melakukan pendekatan lain terhadap kasus yang serupa, jangan sampai banyak kasus dengan tuduhan sumir seperti ini banyak masuk ke pengadilan.

“Kasus yang menimpa klien kami juga kan politik yang membawa nama PDIP, kenapa juga bukan PDIP yang melaporkan, ini pelaporan dari penyidik sendiri. Tidak semertalah kasus ujaran ini sedikit-dikit dituduh dan ditindak, kalau ingin begitu pun harus equal, banyak kasus yang seperti ini harusnya masuk pidana,” jelasnya.

Dan konten yang terkait pun masih ada bertebaran, kenapa hanya Rini yang dituduh. Menurut Ahmad, Ini akan menimbulkan sangkaan publik bahwa aparat tidak adil.

Dalam pantauan mediaumat.news sidang terakhir seharusnya dilakukan pada Rabu 28 Maret di Pengadilan Jakarta Selatan, namun karena saksi dari jaksa penuntut umum tidak hadir dengan alasan hujan, sidang pun ditunda.[] FS

Sumber: mediaumat.news



1. Imam Al-Ghazali
KHILAFAH WAJIB
(Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad, hlm.99)

2. Imam Nawawi
KHILAFAH WAJIB
(Syarah Shahih Muslim, Juz 12, hlm.205)

3. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
KHILAFAH WAJIB
(Fathul Bari, Juz 12, hlm.205)

4. Imam Mawardi
KHILAFAH WAJIB
(Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, hlm.5)

5. Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami
KHILAFAH WAJIB
(As-Shawa'iqul Muhriqah, hlm.17)

6. Imam Al-Qurtubi
KHILAFAH WAJIB
(Al-Jami'li Ahkamil Qur'an, Juz 1, hlm.624)

7. Imam Syaukani
KHILAFAH WAJIB
(Nailul Authar, Juz VIII, hlm.265)

8. Imam Ibnu Taimiyyah
KHILAFAH WAJIB
(Majmu'ul Fatawa, Juz 28, hlm.390)

9. Imam Ibnu Khaldun
KHILAFAH WAJIB
(Muqaddimah, hlm.191)

10. Syeikh Wahbah Zuhaili
KHILAFAH WAJIB
(Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII, hlm.272)

Dan imam-imam lainnya yang berbicara tentang Khilafah dalam kitab-kitabnya

11. Imam al-Kasani, Badâ’i ash-Shanâ’i fî Tartîb asy-Syarâ’i XIV/406

12. Ibnu ‘Abidin, Radd al-Muhtâr, IV/205

13. Imam al-Muwaq, At-Tâj wa al-Iklîl li Mukhtashar Khalîl, V/131

14. Imam Abu Zakaria an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, VI/291

15. Imam an-Nawawi, Raudhâh ath-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftîn, III/433

16. Imam Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj ath-Thulâb, II/268

17. Imam Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali, Tafsîr al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb, 1/204

18. Allamah Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafii, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, 1/25

19. Abu al-Hasan Nur ad-Din al-Mula al-Harawi al-Qari, Jam’u al-Wasâ’il fî Syarh asy-Syamâ’il, II/219

20. Muslim al-Yusuf, Dawlah al-Khilâfah ar-Râsyidah wa al-‘Alaqât ad-Dawliyah, hlm 23

21. Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ‘ah, hlm. 34

22. Rasyid Ridha dalam kitabnya, Al-Khilâfah aw al-Imâmah al-‘Uzhma, hlm. 101

23. Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah, II/13

24. Rawwas Qal’ah Jie dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu‘jam Lughah al-Fuqahâ, hlm. 64 dan 151

25. Ibrahim Anis dkk dalam Al-Mu‘jam al-Wasîth, 1/27 dan 251

Dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan Ulama sekarang ada segelintir yang Menolak Khilafah, Menganggap Khilafah Berbahaya dan Bertentangan dengan Suatu Falsafah Buatan Manusia.
Sungguh mereka bukanlah Ulama Akhirat, bukan Ulama Ikhlas, bukan Ulama Rujukan.

Berpegang teguhlah dan dengarlah serta ikutilah para Ulama Yang Soleh dan Shahih serta Turut Memperjuangkan Syariah dan Khilafah sebagai kewajiban besar untuk ditegakkan.



Oleh: Nasrudin Joha

Pandai nian menteri-menteri negeri seterah, mentannya minta konsumsi keong sawah, Menkesnya rekom cacing sarden. Kedua menteri itu berargumen pada muara yang sama : keong sawah dan cacing sarden banyak mengandung protein.

Jadi kepada masyarakat yang ingin melakukan perbaikan gizi, perlu penambahan asupan protein tinggi dari jenis hewani, konsumsilah keong sawah dan cacing sarden.

Cacing itu, jika sudah berselancar diantara bongkahan ikan sarden, pastilah kandungan protein sarden menjadi tinggi. Protein C kompleks yang disumbang dari cacing, meningkatkan nilai kalori yang berasal dari bahan protein cacingi.

Protein cacingi ini, akan mencerdaskan dan menaikan IQ. Setidaknya, setelah mengkonsumsi protein cacingi IQ Anda naik menjadi 200, tentu saja setelah digabungkan dengan jutaan cebong se kolam.

Protein cacingi ini menambah ghairah hidup dan kekebalan. Kebal dari kritikan, menjadi bergairah untuk tetap memainkan peran jongos. Micek, mbudek, Ora urus !

Protein cacingi -dalam kadar tertentu- akan mengantarkan kodok sampai pada dua periode. Addit Value dari protein cacingi mampu menyihir masyarakat, merubah yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, membuat kecebong seolah seperti perkasa dan perwira.

Wela dalah, sekelas menteri saja begitu. Apalagi yang kelasnya cuma kecebong ? Geger otak ! Kita ga usah pake otak menanggapinya, cukup angkat tangan keatas dan percikan bau ketiak, itu levelnya !

Cara mengelola negara amatiran ! Tidak punya konsep tidak punya tujuan tidak punya peta jalan. Yang penting jalan, Klo ada masalah di bawa ketawa aja.

Sama saja ketika seorang Presiden ditanya, apa pendapat Anda tentang revisi UU MD3 ? Jawabnya : Hehe Hehe hehehe hehehe ... (Loading 20 jam), setelah itu ngeloyor pergi.

MasyaAllah, Astaghfirullah, ini negara mau dibawa kemana ? Mau dibawa kemana hubungan kita (meminjam lirik lagu Armada).

Jika kau terus membodohi rakyat, dan tak akan nyatakan taubat ?

Cukup sudah ! Kamu jahat ! Kamu jahat terhadap rakyat ! Kamu mengkhianati janji janji ! Kami pinokio, sudah boneka boong pula !

Sesungguhnya urusan ini tidak akan pernah kelar, kecuali umat segera membaiat seorang lelaki, muslim, dewasa, merdeka, baligh, adil dan memiliki kemampuan untuk melayani umat, menerapkan kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.

Khalifah saja yang memiliki kemampuan untuk menyejahterakan, mengayomi, melindungi dan menghargai rakyatnya. Khalifah akan menjaga seluruh hak, baik hak muslim maupun ahludz dzimah.

Khalifah menjamin terpenuhinya kebutuhan primer, baik berupa sandang pangan dan papan, kepada seluruh rakyat baik muslim maupun ahludz dzimah (non muslim) tanpa pandang bulu.

Khalifah juga akan memenuhi kebutuhan kolektif rakyat baik muslim maupun non muslim, agar terjamin pendidikan, kesehatan dan keamanannya.

Khalifah yang memimpin Khilafah akan mendorong seluruh manusia taat kepada Allah SWT, sehingga dari bumi dan langit bertebaran berkah, seluruh penjuru bumi mengeluarkan perbendaharaan harta untuk kepentingan umat manusia.

Khalifah adalah pelayan umat, benteng umat, penjaga umat. Khalifah bukan Presiden, bukan perdana menteri, bukan raja bukan pula kaisar.

Khalifah adalah pemimpin negara Khilafah, bukan Republik, bukan kerajaan, bukan federasi, bukan pula kekaisaran.

Khalifah dipilih dan ditetapkan melalui akad Bai'at, bukan pewarisan, bukan pemilu, bukan dengan kudeta, bukan dengan people power.

Khalifah itu seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Bukan Hitler, bukan Mussolini, bukan Lenin, Bukan George Washington, bukan Elizabeth, bukan pula Jokowi.

Khalifah itu yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang kita perjuangkan. Udah, tinggalin cacing cacing demokrasi, Khilafah aja ! Kamu pasti bahagia. [].



Oleh: Nasrudin Joha

Pecahkan saja kacanya, biar gaduh, biar semua mengeluh, biar semua mengaduh. Tidak adil bukan, pertanggungjawaban pidana secara personal, padahal "ACARA KENDURI KORUPSI" dilakukan secara kolektif kolegial ?

Papah dilupakan, oleh mitra koalisi juga partai sendiri. Selepas Papah dikasuskan, kursi Papah di partai jadi rebutan. Sekjen Papah naik kasta jadi menteri.

Papah, 16 tahun itu berat Papah ga akan kuat. Jika sabar, Papah akan keluar dalam keadaan tua renta. Boleh saja masih muda, tapi Papah akan banyak kehilangan waktu untuk menikmati kehidupan. Bukankah jika ajal lebih cepat menjemput, Papah juga masih gamang ada dimana ?

Papah, Papah harus ungkap semua rahasia. Papah harus panggil dan absen semua yang mengisi presensi jatah e KTP. Ingat Papah, ini bukan sekedar keadilan buat Papah, ini juga keadilan untuk rakyat ! Rakyat berhak tahu siapa saja politisi yang nyolong duit mereka !

Papah, berbuatlah kebaikan meski sekali ini saja. Please ! Buka saja semua rahasia, sebut saja semua nama. Bukan hanya tuan Puteri dan hulu balang, tapi juga putra mahkota, mantan raja dan raja ingusan yang tak becus mengurus negeri.

Mereka itu musang Papah tapi berbulu domba, tolong sulut obor pembakaran untuk memberangus bulu domba itu. Biar tampak wajah musang mereka. Papah yang punya obor, sundut saja muka mereka !

Mereka bermuka manis, beraksen merakyat kepada kami. Tapi Papah pasti tahu, semua isi sempak dan celana dalam mereka. Buka saja papah, buka saja seluruh aib agar rakyat tidak tertipu dengan kesederhanaan dan keluguan.

Papah, tidak ada bendera putih lagi disakumu. Mereka juga tidak menyiapkan dokumen pledoi untukmu. Malah mereka membuang seluruh sampah dan urusan kepadamu, bukankah kasihan sekali Papah jika diam ?

Sungguh, kami sudah muak dan jengah pada kelakuan politisi di negeri ini. Jasa Papah akan kami kenang, jika saja berkenan bongkar-bongkaran. Apalagi ini musim Pilkada, sebentar lagi pemilu dan Pilpres. Sundutan obor Papah akan menjalar dan menjadi api membara yang melumatkan.

Papah, jadilah pahlawan setidaknya untuk kali ini. Bangsa ini pemaaf dan mudah berempati. Jika Papah bongkar semua permainan, niscaya dukungan rakyat ada bersama Papah.

Ah Papah, kiranya Papah paham politik memang tidak selalu menghadirkan sahabat karib. Politik hanya mendekatkan kawan kepentingan, jika berbeda misi setiap saat kawan bisa menjadi lawan.

Yang sabar ya Papah, semoga diberi kekuatan untuk menjalankan misi bongkar bongkaran. []



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Koalisi 1000 Advokat Bela Islam


Ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof Zudan Arif Fakrulloh, SH MH, ahli yang dihadirkan Pemerintah saat memberikan keterangan dalam persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham di PTUN Jakarta (Kamis, 29/03/2018). Ahli memberikan pisau bedah analisis untuk menilai sah atau tidaknya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

Kepada audiens, ahli menjelaskan 3 (tiga) aspek yang patut diperhatikan dan harus dipenuhi oleh seorang pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.

Pertama, aspek kewenangan. Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN memiliki wewenang untuk mengeluarkan KTUN, baik kewenangan Atributif, delegatif dan kewenangan mandat.

Kedua, aspek prosedur. Artinya, keputusan TUN yang dikeluarkan pejabat atau badan TUN telah memenuhi prosedur dalam mengeluarkan KTUN, baik berdasarkan peraturan perundangan atau peraturan internal pejabat atau badan TUN yang mengeluarkan KTUN.

Ketiga, aspek substansi. Artinya, keputusan TUN dikeluarkan berdasarkan norma, kaidah dan asas yang benar.

Kita harus akui, bahwa sejak dikeluarkannya Perppu No. 2 tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2017, Kemenkumham mendapatkan wewenang Atributif untuk mencabut secara sepihak status pengesahan badan hukum Ormas (BHP HTI), tanpa proses pengadilan dengan dalih asas contrarius actus.

Betapapun hal ini ironis, tetapi faktanya Perppu Ormas telah memindahkan otoritas (wewenang) pencabutan status badan Ormas dari vonis pengadilan menjadi sepihak ditangan penguasa (Kemenkumham).

Dengan berbagai kontroversi dan banyaknya kritik atas hilangnya due proces of Law akibat dikeluarkannya Perppu Ormas, faktanya penguasa telah diberi wewenang sepihak oleh Perppu Ormas untuk mencabut pengesahan status badan hukum ormas.

Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat.

Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat Ultimum Remidium.

Jika merujuk UU Ormas, pencabutan badan hukum ormas harus didahului dengan tindakan administratif berupa pemanggilan mediasi, pemberian sanksi atau peringatan tertulis (SP1-SP3), pembekuan sementara merujuk fatwa Mahkamah Agung, baru kemudian pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum di pengadilan (pasal 60 s/d 82 UU Ormas).

Adapun merujuk Perpu Ormas, dalam ketentuan Pasal 62 disebutkan :

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian
kegiatan.
(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan
hukum.

Dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah menisbatkan diri memiliki wewenang untuk mencabut tetapi tidak mengindahkan prosedur pencabutan.

Pemerintah tidak pernah mengeluarkan peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan, tidak pula menunjukan bukti HTI tidak mematuhi sanksi administrasi yang dikeluarkan.

Artinya, secara prosedur Pemerintah (Kemenkumham) telah melanggar prosedur pencabutan status badan hukum ormas baik yang diatur melalui UU ormas maupun melalui Perppu Ormas.

Pemerintah tidak pernah mengajak mediasi, dialog, memberi peringatan, memberi tahu ketidakpatuhan atas peringatan, namun sekonyong-konyong Pemerintah mengeluarkan KTUN yang mencabut status badan hukum ormas HTI pada tanggal 19 Juli 2017.

Adapun secara substansi pencabutan status badan hukum ormas tanpa pengadilan dan tanpa menunjukan kesalahan ormas berikut bukti-buktinya, ini menunjukkan substansi pemerintahan yang diktator.

Memang benar, dalih yang selalu dinyanyikan secara berulang ulang yang dituduhkan Pemerintah kepada HTI adalah karena HTI dituding menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas).

Tetapi persoalannya, secara substansi Pemerintah tidak mampu menunjukan ajaran apa yang bertentangan dengan Pancasila ? Jika kemudian ajaran yang dituduh adalah ide Khilafah, padahal ide Khilafah itu ajaran Islam, maka bukankah ini sama saja menuding agama Islam dan kaum muslimin ? Jahat sekali Pemerintah jika demikian ?

Sampai saat inipun, tudingan substantif yang dialamatkan Pemerintah kepada HTI diambil dari peristiwa tahun 2013 dan kegiatan lain sebelum terbitnya Perppu ormas yang diundangkan 10 Juli 2017.

Jika demikian ini proses penegakan hukum atau sebuah operasi negara untuk mentarget Ormas ? Jika niatnya mentarget ormas HTI, maka diskusi hukum berbulan-bulan dan argumen menumpuk setinggi gunung tidak akan pernah ada nilainya. Masalahnya sudah ada niat jahat penguasa jika demikian.

Terakhir, tentu kita berharap pada majelis hakim dan seluruh umat Islam untuk objektif menilai persoalan. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum, jika model penegakan hukum menggunakan pendekatan kekuasaan. Pada akhirnya, semua khalayak yang masih memiliki nalar dan nurani, pastilah akan objektif melihat persoalan. [].



Oleh: Farid Wadjdi

Desember 2004 , National Intelelligence Council’s (NIC) merilis sebuah laporan yang berjudul, “Mapping the Global Future”. Dalam laporan ini diprediksi empat skenario dunia tahun 2020:

Davod World: Digambarkan bahwa 15 tahun ke depan Cina dan India akan menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia. Pax Americana: Dunia masih dipimpin oleh Amerika Serikat dengan Pax Americana-nya.

A New Chaliphate: Berdirinya kembali Khilafah Islam, sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global Barat.

Cycle of Fear (Munculnya lingkaran ketakutan). Di dalam skenario ini, respon agresif pada ancaman teroris mengarah pada pelanggaran atas aturan dan sistem keamanan yang berlaku. Akibatnya, akan lahir Dunia ‘Orwellian’ ketika pada masa depan manusia menjadi budak bagi satu dari tiga negara otoriter.

Lepas dari apa maksud di balik ditulisnya berbagai skenario ini, paling tidak, kembalinya Khilafah Islam di kalangan analisis dan intelijen Barat termasuk hal yang diperhitungkan kemungkinannya. Ironisnya, ada kaum Muslim yang justru berkata: Khilafah itu utopis.

Potensi Khilafah yang pertama adalah ideologinya. Khilafah Islam adalah negara global yang dipimpin oleh seorang khalifah dengan asas ideologi Islam. Ajaran Islam tidak sekadar agama ritual dan moral yang sifatnya individual saja; Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan.

Sebagai agama yang komprehensif, Islam mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan manusia. Ideologi Islam ini pula yang pernah menyatukan umat Islam seluruh dunia mulai dari jazirah Arab, Afrika, Asia, sampai Eropa. Islam mampu melebur berbagai bangsa, warna kulit, suku, ras, dan latar belakang agama yang berbeda. Tidak mengherankan kalau peradaban Islam pernah menjadi salah satu peradaban utama dunia. Daulah Khilafah Islam pernah memegang kendali hampir setengah bagian dunia.

Kemampuan memecahkan persoalan kehidupan dan menyatukan dunia inilah yang membuat Khilafah Islam diperhitungkan. Potensi ideologi ini akan menjadi lebih mengkhawatirkan lagi bagi Barat mengingat negeri-negeri Islam memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sangat besar. Kalau Khilafah Islam berhasil menyatukan negeri-negeri Islam sekarang berarti Khilafah Islam juga memegang kendali atas 60% deposit minyak seluruh dunia, boron (49%), fosfat (50%), strontium (27%), timah (22%), dan uranium yang tersebar di Dunia Islam (Zahid Ivan-Salam dalam Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State).

Secara geopolitik, negeri-negeri Islam berada di kawasan jalur laut dunia yang strategis seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk, dan Selat Malaka di Asia Tenggara. Dengan menempati posisi strategis ini, kebutuhan dunia akan wilayah kaum Muslim pastilah tinggi. Potensi penduduknya juga sangat besar, yakni lebih dari 1,5 miliar di seluruh dunia. Melihat potensi tersebut, wajar jika kehadiran Khilafah Islam ini dianggap sebagai tantangan, atau lebih tepatnya lagi, ancaman bagi peradaban Barat sekarang.

Potensi Khilafah Islam untuk memberikan alternatif bagi peradaban Barat pada masa datang akan semakin besar mengingat gagalnya peradaban kapitalis Barat dalam menciptakan dunia yang lebih aman, sejahtera, dan adil.

Khilafah yang akan tegak akan mampu berhadapan dengan peradaban kapitalis yang mulai membusuk. Khilafah tersebut akan menjadi negara yang kuat dan modern, yang akan mendesain masa depan kaum Muslim setelah mereka terbebas dari dominasi politik, militer, dan ekonomi Barat. Khilafah akan mengintegrasikan kekuatan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pengintegrasian tersebut akan menyebabkannya mampu mendahului Barat dalam bidang inovasi, teknologi, dan penemuan-penemuan ilmiah.

Namun, tentu saja Barat, dengan ideologi Kapitalisme yang dominan saat ini, tidak berdiam diri. Berbagai upaya akan dilakukan Barat untuk menggagalkan skenario ketiga ini (kembalinya Khilafah). Secara pemikiran Barat akan membangun opini negatif tentang Khilafah Islam. Diopinikan bahwa kembali pada Khilafah adalah sebuah kemunduran, kembali ke zaman batu yang tidak berperadaban dan berprikemanusiaan. Sebaliknya, upaya penyebaran ide-ide Barat akan lebih digencarkan, seperti demokratisasi yang dilakukan di Timur Tengah saat ini.

Cara lain yang dilakukan Barat adalah mengaitkan gerakan Islam global yang ingin menegakkan Khilafah dengan terorisme. Dalam laporan NIC yang membuat empat skenario ini, upaya itu tampak jelas saat mengaitkan skenario tegaknya Khilafah dengan surat fiktif dari cucu Osama bin Laden kepada keluarga dekatnya pada tahun 2020 (Lihat: Mapping the Global Future, hlm. 83).

Lepas dari itu, tegaknya kembali Khilafah Islam, insya Allah, akan semakin dekat. Saat ini sebagian umat Islam semakin menyadari kewajiban untuk menegakkan Khilafah Islam. Kesadaran ini sudah menjadi gerakan yang mengglobal di seluruh dunia.

Peradaban Kapitalisme pun, sebagaimana bangkai, meskipun ditutupi dengan propaganda kebohongan, tetap saja semakin tercium baunya yang busuk dan menjijikkan. Mereka berbicara HAM, misalnya, tetapi mereka membantai ratusan ribu rakyat sipil di dunia atas nama HAM.

Sebaliknya, upaya Barat untuk melakukan propaganda negatif terhadap syariat Islam dan Khilafah pun tidak akan berhasil. Karena dorongan akidah Islam, kaum Muslim melihat bahwa syariat Islam dan Khilafah adalah kewajiban syariat. Mereka pun melihat secara gamblang bahwa pihak-pihak yang menyerang Khilafah adalah penjajah mereka.

Semua ini membuat kita optimis, bahwa Khilafah akan segera tegak; bukan tahun 2020, tetapi mudah-mudahan dalam waktu yang jauh lebih cepat. Kita harus tetap semangat memperjuangkan tegaknya Khilafah serta siap mengorbankan harta bahkan nyawa kita untuk perjuangan ini. Sebab, kita yakin, semua ini akan dibalas oleh Allah Swt. dengan surga. Allâhu akbar!


DR. Ahmad Sastra

Kepala Divisi Riset dan Literasi Forum Doktor Islam Indonesia

 

Radikalisme : Genealogi dan Histori

Radikalisme adalah istilah yang dikonstruk oleh epistemologi Barat, bukan dari khasanah ajaran Islam. Radikalisme berasal dari kata radical atau  radix yang berarti “sama sekali” atau sampai ke akar akarnya. Dalam kamus Inggris Indonesia susunan Surawan Martinus kata radical disama-artikan (synonym) dengan kata “fundamentalis” dan “extreme”. ‘radikalisme’ berasal dari bahasa Latin “radix, radicis”, artinya akar ; (radicula, radiculae: akar kecil). Berbagai makna radikalisme, kemudian mengacu pada etimologi kata “akar” atau mengakar.



Secara historis, istilah fundamentalisme atau radikalisme muncul pertama kali di Eropa pada akhir abad ke-19, untuk menunjukkan sikap gereja terhadap ilmu pengetahuan (sains) dan filsafat modern serta sikap konsisten mereka yang total terhadap agama Kristen. Gerakan Protestan dianggap sebagai awal mula munculnya fundamentalisme.



Mereka telah menetapkan prinsip-prinsip fundamentalisme pada Konferensi Bibel di Niagara tahun 1878 dan Konferensi Umum Presbyterian tahun 1910, dimana saat itu mulai terkristalisasi ide-ide pokok yang mendasari fundamentalisme. Ide-ide pokok ini didasarkan pada asas-asas teologi Kristen, yang  bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan  yang lahir dari ideologi kapitalisme yang berdasarkan aqidah pemisahan agama dari kehidupan.



Istilah radikalisme mengalami semacam politisasi makna, istilah radikal oleh Barat kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyerang dan menghambat kebangkitan Islam. Barat melakukan monsterisasi bahwa Islam adalah paham radikal yang membahayakan. Monsterisasi inilah yang kelak melahirkan islamophobia di Barat dan seluruh dunia. Ini adalah fakta sejarah, bukan ilusi apalagi fitnah. Menggunakan istilah radikal untuk Islam merupakan sebuah kerancuan epistemologi atau cacat intelektual dan cacat historis.



Inilah akibatnya jika menjadikan epistemologi Barat sekuler sebagai timbangan untuk menilai  Islam dan kaum muslim. Jika orang Barat melakukan tuduhan dan fitnah terhadap Islam, maka itu suatu kewajaran, namun jika dilakukan oleh seorang muslim, maka fitnah terhadap Islam bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhiatan.



Padahal Allah telah dengan tegas agar menjadikan Al Qur’an dan As Sunnah sebagai tempat kembali dan menimbang atas berbagai kondisi kaum muslimin, sebab seluruh kaum muslimin mestinya bersatu dibawah ikatan aqidah Islam, bukan sekulerisme Barat. Perhatikan firman Allah : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya [QS An Nisa [4] : 59]



Meski demikian, jika obyektif, maka orang Baratpun akan melihat dan menilai Islam sebagai kebaikan bukan keburukan. Will Durant, 1926. The History of Civilization, vol. xiii, hlm. 151 menyatakan bahwa Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri yang terbentang dari Cina, Indonesia, India, Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir hingga Maroko dan Andalusia. Islam juga mendominasi cita-cita dan akhlak mereka serta berhasil membentuk gaya hidup mereka.



Islam telah membangkitkan harapan mereka serta meringankan permasalahan dan kecemasan mereka. Islam telah berhasil membangun kemuliaan dan kehormatan mereka…Mereka telah disatukan oleh Islam; Islam telah berhasil melunakkan hati mereka, meski mereka berbeda-beda pandangan dan latar belakang politik. Karena itu hanya orang yang tidak paham sejarah yang akan melakukan tuduhan bahwa Islam adalah agama intoleran, sebab sejarah justru menunjukkan kesempurnaannya dalam menghargai perbedaan dan nilai-nilai kemanusiaan.



Kesempurnaan Islam juga ditunjukkan melalui berbagai istilah yang disematkan dalam kata Islam yang berasal dari Al Qur’an. Berbagai kata yang disematkan Allah setelah kata Islam misalnya kaffah, rahmatan lil’alamin dan washatiyah. Ketiganya memiliki pengertian khas yang sahih karena berasal dari Allah langsung. Sementara istilah-isilah yang disematkan setelah kata Islam banyak yang telah menyimpang dari al Qur’an karena berasal dari epistemologi Barat yang sekuler. Istilah Islam radikal lebih banyak mengandung unsur sentimentalitas dibandingkan intelektualitas.



Kesempurnaan Islam juga ditunjukkan dengan holistisitas ajarannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini karena Islam merupakan ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir untuk seluruh manusia. Ajaran Islam meliputi ajaran tentang ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Islam mengajarkan dari mulai urusan kecil seperti doa masuk kamar mandi hingga bagaimana membangun negara dan peradaban. Inilah Islam yang sesungguhnya yang datang dari Allah melalui Rasulullah.



Meski sepanjang sejarah, kesempurnaan Islam selalu mendapat tuduhan keji karena kebencian dan dendam sejarah. Bahkan Barat yang tidak suka dengan Islam menginginkan keterpecahan kaum muslimin dengan strategi adu domba. Barat menginginkan polarisasi muslim dengan memberikan lebel dan kampling-kapling Islam sehingga menimbulkan berbagai friksi intelektual hingga fisik sesama muslim yang cenderung destruktif.  Akibatnya kini kaum muslim mengalami perpecahan dan bahkan hingga permusuhan.



Konstruksi epistemologi  Barat didasarkan oleh aliran pemikiran sekuleristik, liberalistik, pluralistik, skeptisistik, ateisitik, permisifistik, relatifistik dengan tujuan dekonstruksi epistemologi Islam. Istilah Islam radikal adalah bagian dari ghozwul fikr  yang bermuara kepada imperialisme epistemologi. Hasilnya umat Islam menjadi ragu kepada agamanya sendiri karena telah terjadi sinkretisme, pelarutan dan pembaratan ajaran Islam



Secara historis, serangan epistemologi Barat terhadap Islam memiliki tujuan utama untuk melumpuhkan ajaran Islam dan memecah belah kaum muslimin di seluruh dunia, melalui gerakan misionarisme dan orientalisme. Gerakan misionaris dan orientalisme berperan besar dalam pola dekonstruksi  ajaran Islam melalui apa yang disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah inilah pula yang telah menipu dan menyeret kaum intelektual muslim hingga mereka merasa bangga dengan pendekatan baru studi Islam kontemporer ini. Inilah cikal bakal lahirnya kaum liberal di dunia Islam.



Tokoh utama pengusung hermeneutika di dunia Islam adalah Nasr Hamid Abu Zayd (Mesir) yang telah divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir 1996, juga Arkoun dari Afrika Utara yang kini di Eropa, serta Fazlur Rahman yang harus hengkang dari Pakistan ke Chicago Amerika. Kini para penerus mereka bertebaran di Indonesia dan bermarkas di berbagai perguruan tinggi Islam.



Setidaknya ada empat karakteristik dan tujuan Barat  melancarkan imperialisme epistemologi sebagai propaganda Barat menyerang Islam, Pertama, Harakah At Tasykik yakni menumbuhkan keraguan (skeptis) pada umat Islam akan kebenaran Islam. Diantara keraguan yang mereka lancarkan adalah gugatan tentang otentitas Al Qur’an, Islam sebagai Mohammadanisme, keraguan atas kerasulan Muhammad.



Dampak dari at tasykik adalah tumbuhnya sikap netralitas dan relativitas terhadap ajaran Islam. Jika masih ada seorang muslim yang secara fanatik memahami Islam maka mereka kemudian dicap sebagai fundamentalis, radikalis, islamist dan teroris.



Kedua, Harakah At Tasywih, yaitu menghilangkan rasa kebanggaan terhadap ajaran Islam dengan cara memberikan stigma buruk terhadap Islam. Mereka dengan gencar mencitrakan Islam secara keji melalui media-media.



Islam dipresentasikan sebagai agama yang antagonistik terhadap ide-ide kebebasan, HAM, demokrasi, pluralisme dan nilai-nilai Barat lainnya. Dampak dari tasywih ini adalah menggejalanya inferiority complex (rendah diri) pada diri umat Islam, islamopobhia, pemujaan  kepada Barat



Ketiga, Harakah At Tadzwib, yakni gerakan pelarutan (akulturasi) peradaban dan pemikiran.  Dampaknya adalah terjebaknya umat Islam dalam pemikiran pluralisme agama. Pluralisme jelas bertentangan dengan Islam. Sebab pluralisme menurut WC Smith bermakna transendent unity of religion (wihdat al adyan), dan global teologi menurut John Hick.

Keempat, Hakarah At Taghrib yakni gerakan westernisasi segala aspek kehidupan kaum muslimin. Paradigma Barat dijadikan sebagai kiblat kaum muslimin dengan meninggalkan tsaqafah Islam. Melalui berbagai bidang seperti fun, fashion, film, dan food, Barat terus mempropagandakan ideologinya.

 

Islam : Agama Dakwah Perdamaian dan Anti Kolonialisme

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik [QS Ali Imran : 110]



Islam diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai agama perdamaian. Kata Islam itu sendiri secara etimologi berarti keselamatan dan perdamaian. Sementara Islam dalam makna terminologi adalah sistem nilai dari Allah yang mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri serta manusia dengan sesama manusia. Makna terminologis ini memiliki arti bahwa sistem nilai Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual maupun sosial.



            Islam adalah agama dakwah dan perdamaian, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam al Qur`an suci, ‘Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah  dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.’ (QS An Nahl : 125)



Rasulullah sendiri sebagai utusan Allah yang membawa risalah Islam adalah sosok yang berakhlak agung dan sangat mencintai perdamaian. Sejak Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, beliau adalah pemuda yang sangat peduli kepada nasib masyarakat kecil yang menjadi korban kezaliman. Setelah menjadi Rasul, beliau dengan semangat yang membara menebarkan dan menerapkan Islam  sebagai sistem nilai perdamaian dan kesejahteraan untuk umat manusia. Sebab dalam ditegaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, tanpa memandang suku, ras, bangsa dan agama.



            Dalam pandangan Islam, masyarakat diibaratkan sebagai sekelompok penumpang kapal. Para penumpang itu berada di ruang bawah dan ruang atas kapal. Jika suatu saat penumpang yang berada di ruang bawah kapal menginginkan air dengan cara melubangi dinding kapal berharap mendapat kucuran air laut dengan asumsi agar tidak mengganggu penumpang yang diatas, maka apa yang akan terjadi.



Justru dengan perbuatan itu, kapal bisa tenggelam dan seluruh penumpang akan terkena dampaknya. Karena itu penumpang yang diatas harus mengingatkan untuk tidak melakukan tindakan itu, jika menginginkan keselamatan seluruh penumpang. Begitulan Islam, mengingatkan manusia agar tidak membuat lubang-lubang kezoliman dan kemaksiatan karena akan berdampak buruk kepada seluruh manusia.



            Kapal itu ibarat universalitas Islam yang dengan sistem nilainya mampu menampung segala manusia dari berbagai ragam yang melekat pada dirinya. Selama manusia itu bisa memberikan ketaatan kepada nilai-nilai agung Islam, maka manusia akan mendapatkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Sebab Islam lahir untuk mengubah berbagai bentuk kezoliman  menjadi kemuliaan.



            Karena itu, saat Rasulullah memimpin Daulah Madinah, terciptalah kehidupan yang damai dan harmoni. Masyarakat dengan keyakinan agamanya bisa leluasa menjalankan keyakinannya di Madinah. Bahkan hak-hak mereka yang beda keyakinan sama kedudukannya dimata Islam sebagai warga negara. Rasulullah pernah mengancam siapapun yang mengganggu warga negara [kafir zimmah] di Madinah sebagai bentuk ancaman kepada beliau. Madinah adalah negara manusiawi yang menerapkan sistem nilai Islam bagi kebaikan seluruh umat manusia yang menerimanya.



            Islam adalah jalan yang lurus yang akan membawa manusia kepada kebaikan dunia dan akherat. Allah sendiri yang menegaskan akan kebenaran dan kelurusan jalan Islam. Dalam Qur`an surat al An`am ayat 153 dinyatakan, ` Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.



            Islam adalah agama dakwah untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan rahmat bagi alam semesta. Ketika suatu kehidupan diwarnai oleh berbagai sistem nilai yang zolim dan menyengsarakan rakyat, maka dengan dakwahnya Islam menyeru agar kembali kepada sistem nilai Islam. Islam adalah agama dakwah yang memberikan solusi fundamental bagi permasalahan manusia. Seluruh permasalahan manusia telah disediakan solusi oleh Allah melalui al Qur`an. Islam adalah jalan kebenaran dan keselamatan.



Dakwah adalah wujud kepedulian, bahkan kasih sayang Islam  kepada seluruh manusia di muka bumi.  Karakter  seorang muslim adalah kepeduliannya terhadap aktivitas dakwah untuk menciptakan kehidupan yang mulia. Sebab siapapun manusia secara naluri menginginkan sebuah kemuliaan, kedamaian dan kebaikan. Sistem nilai Islam jika diimplementasikan akan mewujudkan cita-cita mulia seluruh manusia.



Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Namun Islam mengajarkan bahwa agama ini harus didakwahkan kepada segenap manusia di dunia. Islam mesti dipahami, diyakini, diamalkan dan diperjuangkan. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia membawa rahmat dengan terbentuk pribadi yang shaleh, masyarakat mulia dan peradaban yang agung.



Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mengingatkan manusia agar tidak melakukan berbagai bentuk kezoliman, baik saat dalam daulah Islam maupun diluar daulah Islam. Allah memerintahkan seluruh nabi-nabiNya agar mendatangi dan menyampaikan nasehat dan kebenaran Islam kepada para penguasa yang zolim. `Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya Dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut" (QS Thahaa : 43-44).



Islam mengapresiasi kerja dakwah sebagai sebaik-baik perkataan manusia. Dakwah juga harus dilakukan secara berjamaah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (QS Al Fushilat :33). Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran :104).



Jika dakwah Islam ditinggalkan umatnya, maka akan muncul berbagai kerusakan dan kezoliman.  Tanpa dakwah Islam, maka kehidupan manusia akan diliputi oleh kekufuran dan kemusyrikan. Tanpa dakwah Islam  juga akan muncul fasad (kerusakan) akibat sistem nilai yang tidak adil, bahkan akan muncul pula penguasa yang zolim dan mendatangkan murka Allah.  Sebaliknya dengan dakwah akan melahirkan kehidupan harmonis, damai dan sejahtera dibawah ridho Allah SWT.



Dakwah ini memerlukan keimanan dan pemahaman tentang realitas sebagai hakekat keimanan dan wilayahnya dalam sistem kehidupan. Keimanan dan tataran inilah yang akan menjadikan kebergantungan secara total kepada Allah, serta keyakinan bulat akan pertolonganNya kepada kebaikan serta perhitungan akan pahala di sisiNya, sekalipun jalannya sangat jauh. Orang yang bangkit untuk memikul tanggungjawab ini tidak akan menunggu imbalan di dunia, atau penilaian dari masyarakat yang tersesat dan pertolongan dari orang-orang jahiliyah dimana saja.



Meski oleh Allah, Rasulullah adalah manusia paling agung akhlaknya dan lemah lembut sikap dan tutur katanya, namun dakwah Nabi tidaklah sepi dari ujian dan cobaan. Sepanjang dakwah di Makkah, ketika Rasulullah menyerukan Islam sebagai ajaran terbaik yang datang dari Allah, maka kaum kafir Quraisy mulai merasa terganggu dan terusik. Dengan berbagai cara, mereka mencoba menghadang laju dakwah Nabi yang semakin mendapat simpati masyarakat Arab.



Dengan penuh kesabaran dan ketegaran jiwa, Rasulullah tidak pernah membalas perlakuan zalim kaum kafir saat itu. Sebaliknya, Rasulullah terus menyampaikan Islam dengan lemah lembut, hingga pada akhirnya orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah tersadarkan dan masuk Islam. Banyak dari para sahabat Nabi yang dulunya justru orang-orang pembesar dan tokoh masyarakat yang menentang Rasulullah. Dakwah Islam adalah dakwah penuh perdamaian. Dakwah Nabi adalah cermin indah bagi umat hari ini.

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS Al Ahzab : 21). Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imran : 31).



Islam adalah agama dakwah dan perdamaian untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Salah satu upayanya adalah membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajahan yang berakibat kepada kesempitan dan kesengsaraan hidup manusia. Karena itu Islam adalah satu-satunya agama yang antikolonialisme. Idologi kolonial menurut Islam adalah kapitalisme dan komunisme.



Dalam kontek kesejarahan Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa kaum muslimin yakni para ulama dan santri dengan semangat keislaman telah menjadi para pejuang melawan penjahahan kapitalistik dan komunistik.  Kekuatan aqidah dan tauhid menjadi sumber energi bagi jihad perlawanan terhadap segala bentuk penjahan masa lalu, hingga Allah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Berbagai jihad melawan tentara penjajah di medan perang membuktikan betapa Islam adalah ajaran sempurna bagi kebaikan manusia. Inilah keunggulan Islam dibanding ideologi lainnya yang justru berperan sebagai penjajah. Karena itu jika ada tuduhan Islam sebagai agama yang mengajarkan terorisme dengan mengkaitkan istilah jihad, maka selain sebagai fitnah keji, tuduhan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap ajaran Allah.



Bahkan kata tauhid dalam Islam memiliki efek mempersatukan sekaligus membebaskan manusia dari belenggu dan keterjajahan. Makna harfiah tauhid adalah menyatukan atau mengesakan. Bahkan dalam makna generiknya juga digunakan untuk makna mempersatukan hal yang terserak atau terpecah. Misalnya penggunaan kata tauhid al kalimah yang kurang lebih berarti mempersatukan paham dan dalam istilah tauhid al quwwah yang berarti mempersatukan kekuatan. Ini dibuktikan dengan penyatun visi dan kekuatan kaum muslim dalam membebaskan [taharruruyyah] bangsa ini dari belenggu penjajahan kolonialis.



Karena itu kehadiran para Nabi Allah ke dunia selalu membawa misi pembebasan manusia dari segala belenggu dan penjajahan. Sebab kehadiran para Nabi dan Rasul selalu diikuti oleh kondisi sosiologis yang disebut jahiliyah. Kata jahiliyah menunjukkan kondisi dimana manusia dibelenggu oleh paham-paham sesat yang menyengsarakan. Islam hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu sesat jahiliyah tersebut.



Istilah jahiliyah menurut Al Amir Syakib Arsalan merujuk pada sebuah kondisi bangsa Arab pra Islam pola pikir dan pola perilaku yang sangat jauh dari nilai-nilai kemuliaan agama. (lihat, Al Amir Syakib Arsalan Mangapa Kaum Muslimin Mundur, 1954, Bulan Bintang. Hal. 7). Ahmad Ratib Armush, menggambarkan zaman Jahiliyah pra Islam dengan mengutip perkataan Ja’far,” Wahai Raja dulu kami adalah bangsa Jahiliyah (bodoh) yang menyembah berhala, mengonsumsi bangkai, melakukan perbuatan keji, memutuskan silaturahmi, melukai tetangga, dan orang yang kuat diantara kami memangsa yang lemah. Kami seperti itu sampai Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa kami kepada kami” (dikutip dari Ibnu Hisyam, as Syirah, j.1, hal. 359).



Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qol’ahji menggambarkan kondisi bangsa Arab pra Islam dalam bukunya Sirah Nabawiyah, Sisi Politis Perjuangan Rasulullah saw  dengan adanya berbagai bentuk kezaliman yang tiada tara. Setidaknya menurut dia, ada lima kezaliman yang terjadi di Arab praislam. Kelimanya adalah kezaliman politik, kezaliman sosial, kezaliman ekonomi, kesesatan aqidah , kesesatan pemikiran dan kezaliman jiwa.



Kondisi jahiliah yang sangat buruk dan mencapai titik kulminasi berbagai bentuk kezaliman ini sebagai representasi dari jauhnya mereka dengan ajaran-ajaran wahyu Allah. Kebodohan pemikiran, kesesatan aqidah dan sistem hidup yang destruktif telah menjerumuskan bangsa Arab pra Islam layak disebut sebagai bangsa paling tidak beradab dalam sejarah kemanusiaan. Dalam titik kulminasi inilah Rasulullah Muhammad saw diutus untuk membongkar kebobrokan sistem jahiliyah sampai akar-akarnya dengan membawa ajaran yang sama sekali baru yakni Islam.



Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara dalam sub bab Sekapur Sirih 2 dalam buku Api Sejarah 2 menjelaskan dengan jelas tentang peran Islam dan kaum muslimin [ulama dan santri] dalam mengusir dan melawan penjajah dari bumi pertiwi. Ahmad Mansur Suryanegara menuliskan :

 

Ulama dan santri memasuki abad ke 14 H/20 M dihadapkan pada turunnya rahmat Allah Yang Maha Kuasa, yakni berakhirnya penjajahan politik atas bangsa dan negara Indonesia. Perang Doenia II [1939-1945 M] dan Perang Asia Timoer Raja [1941-1945 M], perang antar negara imperialis Barat yang bergabung dalam Pakta Pertahanan Sekoetoe – Alied Forces yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan Perancis melawan imperialis Barat dan Timur yang bergabung dalam Pakta Pertahanan Poros – Axis Pact. Mereka dipimpin Jerman, Italia dan Djepang. Dampaknya,bangsa dan negara Indonesia yang baru terbebas dari penjajahan Kerajaan Protestan Belanda ditandai dengan adanya Kapitulasi Kalijati Subang 8 Maret 1942. Kemudian menyusul terbebas dari penjajah Kekaisaran Shinto Djepang yang ditandai dengan menyerahnya Djepang kepada Sekoetoe, 14 Agustus 1945, diikuti dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Proses terbebasnya dari penjajahan politik Barat dan Timur merupakan puncak keberhasilan perjuangan ulama dan santri yang berlangsung sejak 1511 M.

 

 

Menakar HTI : Antara  Obyektivitas Dan Sentimentalitas

            HTI sejauh yang penulis ketahui adalah ormas legal yang sejak lama berdiri di Indonesia dan memiliki kiprah positif bagi kesadaran keislaman bangsa ini. Sebab HTI sama dengan ormas Islam lainnya merupakan organisasi dakwah yang mendakwahkan ajaran Islam dari A sampai Z. Namun, oleh pemerintah, HTI kemudian dipersoalkan hingga dicabut legalitas badan hukumnya dengan didasarkan oleh berbagai asumsi yang dikonstruk pemerintah tanpa melalui proses peringatan dan peradilan.



Tidak mengherankan jika pemerintah dianggap oleh banyak kalangan justru telah melanggar konstitusinya sendiri. Sebab penerbitan perppu ormas dianggap sebagai tindakan semena-mena atas hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul serta menyuarakan pendapat. Penerbitan perppu adalah langkah yang sombrono karena meniadakan proses dan prosedur  hukum yang selama ini justru dijadikan sebagai  pilar atas negara ini.



Ketidakadilan penerbitan  perppu ormas  ini dibuktikan oleh ketidakjelasan latar belakangnya. Jika ormas HTI dianggap sebagai ormas anti-pancasila, alasan inipun tidak pernah dengan jelas dipaparkan oleh pemerintah. Sebab secara substansial tidak ada satupun sila dari lima pancasila dilanggar oleh HTI. Sebaliknya jika dicermati, justru perilaku anti pancasila telah mewarnai negeri ini seperti korupsi, kriminalitas, LGBT, narkoba, privatisasi aset negara, dan gerakan sparatis yang jelas telah melecehkan simbol-simbol negara.



Oleh HTI, tindakan pemerintah ini merupakan bentuk kezaliman rezim terhadap ormas Islam yang justru telah banyak memberikan kontribusi positif bagi perbaikan masyarakat. Maka, HTI kemudian menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan atas keputusan pemerintah melalui PTUN. Salah satu tuduhan pemerintah yang dialamatkan kepada HTI adalah sebagai ormas radikal yang melahirkan terorisme. HTI juga dituduh mengajarkan pengkafiran kepada individu dan kelompok yang berbeda. Bahkan HTI oleh pemerintah melalui saksi ahli pemerintah disebut sebagai ormas yang mengajarkan jihad sebagai perang.



Nampaknya pemerintah melakukan pembacaan terhadap ormas HTI secara subyektif didasarkan oleh timbangan epistemologi Barat. Sebab HTI telah dengan jelas membantah seluruh tuduhan pemerintah, baik secara lisan maupun didasarkan oleh kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh HTI. Ormas ini justru melakukan apa yang disebut dakwah intelektual yang santun dan argumentatif dengan menjauhkan berbagai tindakan kekerasan. Sementara istilah radikalisme dan terorisme telah disebutkan di awal tulisan ini merupakan istilah Barat yang tidak tepat dan tidak terbukti jika dikaitkan dengan Islam.



Begitupun jika dikaitkan dengan ormas HTI, istilah radikal menjadi tidak tepat, sebab timbangnyya epistemologinya salah.  HTI adalah ormas yang berdakwah mengajarkan ajaran Islam dalam rangka menyadarkan masyarakat akan keislamannya. Disisi lain justru HTI telah menjadi satu-satunya ormas Islam yang secara serius mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan bahaya neokolonialisme yang sedang menjajah Indonesia dengan memberikan solusi Islam untuk mengusir penjajah itu, sebagaimana dalam sejarah Islam telah menjadi solusi bagi pelawanan terhadap penjajah hingga Indonesia merdeka.



Penjajahan dari dulu hingga sekarang adalah sama yakni hegemoni kapitalisme dan komunisme di negeri ini. Kedua ideologi ini sejak dahulu telah melakukan penjajahan atas negeri ini. Hal ini sangat disadari oleh HTI dan demi cinta kepada Indonesia, HTI memberikan proses penyadaran ideologis dengan menjadikan Islam sebagai solusi.



Ada pasal fundamental dalam Undang-Undang Dasar di negeri ini bahwa sumber daya alam adalah milik rakyat dan dikuasai negara untuk dikelola demi kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif Islam, sumber daya alam seperti air, hutan, minyak dan gas adalah milik rakyat atau umat yang tidak boleh dijual atau diprivatisasi menjadi monopoli individu.



Privatisasi sumber daya alam sebagai konsekuensi implementasi sistem ekonomi kapitalisme sejatinya melanggar undang-undang, terlebih prinsip Islam. Rasulullah pernah bersabda, kaum muslim bersekutu [memiliki hak yang sama] dalam tiga hal : air, padang dan api [HR Abu Dawud] 

Sistem kapitalisme merujuk kepada sistem sosial ekonomi yang individualistik dan liberalistik, dimana kepentingan individu diatas segalanya. Karena itu kapitalisme sering juga disebut dengan istilah free enterprise atau private enterprise.



Hak milik privat atas alat-alat produksi dan konsumsi [tanah, pabrik, jalan, dll] dengan tujuan menumpuk kekayaan individual adalah karakter utama kapitalisme menurut Milton H Spencer. Konsep ini timbul dari pemikiran filsafat John Locke yang berpendapat bahwa kekayaan adalah hak alamiah dan terlepas dari kekuasaan negara.



Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantung dalam pancasila hanya akan menjadi sebuah utopia bagi rakyat kecil, jika yang diterapkan di negeri ini justru kapitalisme yang individualistik. Menjual aset-aset strategis bagi faktor kesejahteraan rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa ini.



Sebab semakin banyak kebijakan privatisasi, maka semakin menganga kemiskinan rakyat. Akhirnya negara hanya menjadi kapling-kapling para kapitalis yang hanya mementingkan dirinya sendiri.



Kapitalisme ekonomi akan menjadikan kesenjangan menganga antara yang kaya dan yang miskin. Kekayaan sebuah negara hanya akan dikuasai oleh segelintir manusia rakus.



Sementara dari sisi sosial, sekulerisme akan melahirkan perilaku individual amoral yang jauh dari nilai-nilai agama dengan berlindung dibalik hak asasi manusia sebagai hak individual untuk berbuat apa saja. Kapitalisme sekuler telah membawa self destructive sejak lahir.



Worlview kapitalisme yang antietika agama inilah yang kelak menjadi sumber malapetaka sosiologis dunia modern di seluruh aspeknya. Kapitalisme adalah kejahatan sistematis dan terstruktur yang ditopang oleh konsensus konstitusi hasil konspirasi pengusaha dan penguasa yang hidup dalam jeratan pragmatisme. Dari akar masalah inilah lahirnya berbagai bentuk kemiskinan dan kejahatan di masyarakat arus bawah karena tekanan hidup yang semakin tidak adil.



Sistem kapitalisme mendudukkan para pemilik modal diatas negara. Kedaulatan negara berada dibawah kuasanya. Faktor-faktor ekonomi strategis dikuasai sepenuhnya oleh para kapitalis yang mampu mengendalikan berbagai kebijakan negara. Kedaulatan dan keadilan dalam negara kapitalistik hanyalah sekedar retorika semua, jika tidak hendak dikatakan sebagai pembohongan publik.



Alih-alih penguasa akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai amanah Undang-undang, dengan sistem kapitalisme ini justru sebuah negara akan mudah tergadaikan kedaulatannya dalam pesaran materialisme.



Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa negara bisa terjual jika menganut sistem kapitalisme ini. Bukan hanya sampai disitu, kapitalisme akan melahirkan berbagai kezaliman bagi rakyat kecil. Setidaknya ada empat kezaliman akibat sistem kapitalisme ini.



Pertama, kezaliman politik. Mengingat kekuasaan terhadap manusia dimonopoli oleh komunitas tertentu di antara mereka. Komunitas yang memonopoli kekuasaan ini senang memaksakan kehendaknya kepada rakyat, tanpa memberikan hak kepada siapapun untuk mengemukakan pendapatnya dalam menyusun program dan cara kerja penguasa. Di sana telah terjadi perampasan hak rakyat secara masif oleh sentral kekuatan politik negara.



Kedua, kezaliman sosial. Proses penjaringan penguasa dalam sistem kapitalisme diberikan hanya kepada orang-orang berduit dan yang mau melakukan tindakan tercela berupa suap atau gratifikasi. Akibatnya orang-orang yang sebenarnya memiliki kejujuran dan integritas tidak tidak ada peluang sama sekali jika tak memiliki uang. 



Kapitalisme dengan demikian berwatak diskriminatif terhadap orang-orang baik yang sejatinya layak menjadi pemimpin. Terbukti banyaknya tindak pidana korupsi adalah cara untuk mengembalikan modal politik penguasa dalam sistem kapitalisme.



Ketiga, kezaliman ekonomi.  Tumbuhnya kelas sosial kapitalis yang memiliki kekayaan yang melimpah di satu sisi tapi terdapat pula kelas sosial yang sangat miskin di sisi lain. Kekayaan segelintir orang bisa melebihi harta ratusan juta rakyat jelata.



Hal ini diakibatkan oleh belum terfikirnya pembuatan peraturan pendistribusian kekayaan negara kepada rakyat. Karenanya tumbuh kelas sosial yang kaya (kapitalis) yang rakus dan menzalimi sesama demi memuaskan nafsunya tanpa mengindahkan aturan. Tumbuhlah praktek-praktek ribawi yang sangat menjerat si miskin.



Keempat, kezaliman jiwa. Masyarakat kapitalistik tidak dibangun di atas asas persaudaraan melainkan pemaksaan dan kepentingan sepihak. Inilah yang kemudian menghilangkan kejernihan jiwa penguasa dan rakyat. Mereka tumbuh menjadi penindas yang lemah. Jiwa mereka menjadi gelap penuh egoisme dan kecongkakan.



Akibatnya berbagai bentuk kejahatan dan kriminalitas  tumbuh subur dari dari pucuk penguasa hingga rakyat jelata. Rakyat kemudian banyak mengalami stress dan depresi akibat tekanan ekonomi yang kian menjerat.



Dalam konteks inilah sesungguhnya ormas HTI menginginkan bangsa ini terbebas dari berbagai bentuk penjajahan dengan menerapkan Islam secara kaffah dengan tegaknya institusi khilafah. Khilafah sendiri adalah bagian dari ajaran Islam yang mampu menjadi benteng bagi pertahanan dan pelawanan penjajahan. Dalam hal ini pemerintah mestinya berterima kasih kepada HTI karena telah memberikan contoh cinta yang mendalam kepada negeri ini dengan cara yang benar dan mulia.



  Semestinya pemerintah menghormati gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat dengan cara yang seimbang. Sebab gagasan syariah sebagai solusi yang diemban oleh HTI adalah ajaran Islam itu sendiri. Bukankah penerapan syariah ini telah juga dilakukan di berbagai bidang seperti perbankkan syariah, wisata syariah, asuransi syariah, hotel syariah dan berbagai bidang lainnya. Bahkan Inggris dan Jepang adalah dua negara yang justru mengakui keunggulan sistem syariah ini. Disinilah pemerintah harus tetap tenang dan obyektif melihat kecenderungan dan perkembangan dunia dan melepas diri dari berbagai tekanan negara asing kapitalisme yang secara ideologis bertentangan dengan sistem Islam.



Jika mau obyektiif, ideologi kapitalisme sekuler jika ditelisik lebih mendalam justru menjauhkan negeri ini dari nilai-nilai Pancasila di semua aspek berbangsa dan bernegara. Sila pertama yang menyatakan keesaan Tuhan (tauhid) justru dinodai oleh berbagai penyimpangan agama yang semakin tumbuh tak terkendali. Sila kedua yang menyatakan kemanusiaan dan keberadaban justru dinodai oleh segala bentuk kriminalitas dan kezaliman yang semakin mengkhawatirkan. Karena itu dalam konteks HTI, pemerintah lebih banyak sentimentalitas dibandingkan rasionalitas demi mencari kebenaran yang hakiki. Selain itu pemerintah banyak mengalami ketidakpahaman atas epistemologi Islam sehingga melontarkan berbagai tuduhan kepada HTI.



Sistem ekonomi kapitalisme terbukti telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang semakin dalam. Kekayaan di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat, sementara rakyat kecil mayoritas belum bisa beranjak dari status warga miskin. Kemiskinan dan ketidaksejahteraan inilah yang seringkali memicu kriminalitas dan bahkan upaya disintegrasi. Cita-cita persatuan Indonesia justru berada di ujung tanduk dibawah hegemoni kapitalisme yang tak berkeadilan. Pertanyaannya, apa kapitalisme itu pancasilais ?. Wajar jika  Din Syamsudin menegaskan bahwa mestinya yang dibubarkan adalah kapitalisme, bukan ormas Islam. Sementara PKS menegaskan bahwa perppu ormas terbuktif represif [Republika, 27/7]. Jadi ketidakadilan ini semestinya diadili jika negeri ini mau berkemanusiaan yang adil dan beradab.

 

Sebuah Catatan Akhir

            Dari makalah ini dapat disimpulkan bebarapa hal berikut, pertama menyatakan HTI yang mengajarkan Islam dengan dakwah damai dan ingin membebaskan Indonesia dari neokolonialisme sebagai ormas radikal adalah sebuah tuduhan keji penuh sentimentalitas akibat politik kekuasaan yang sekuleristik dan kapitalistik. Terdapat kerancuan epistemologi dalam memaknai istilah radikal karena mendasarkan para epistemologi Barat.

            Kedua mengatakan bahwa HTI adalah ormas yang mengajarkan terorisme karena memahami jihad sebagai perang adalah kedangkalan berfikir. Sebab baik secara normatif dan historis jihad adalah ajaran Islam yang salah satu artinya adalah perang melawan penjajah, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama dan santri terdahulu yang turun ke medan perang melawan penjajah dengan semangat jihad fi sabilillah. Gema takbir para pejuang Islam telah mengobarkan perlawanan kepada kaum kolonial hingga Indonesia merdeka.

            Ketiga upaya pemerintah untuk membangun narasi radikalitas HTI merupakan sebuah kerancuan epistemologi dan sentimentalitas politik kekuasaan yang menunjukkan kezaliman dan ketidakadilan. Jika tidak ingin disebut sebagai tuduhan dan fitnah keji terhadap HTI dan ajaran Islam.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Muhammad Imaduddin. Kuliah Tauhid. Bandung : 1980. Pustaka-Perpustakaan salman ITB.

Ahmad, Zainal Abidin.   Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena,  1974. Jakarta : Bulan Bintang.

Ahmed, Shabir, Anas Abdul Muntaqim dan Abdul Sattar. Islam dan Ilmu Pengetahuan. 1999. Bangil : Al Izzah

Hodgson, Marshall GS, The Vanture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam, 2002, Jakarta : Paramadina.

Iqbal, Muhammad. Membangun Kembali Pemikiran Agama dalam Islam. 1966. Jakarta : Tintamas.

Ismail, Faisal, Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis, 2003, Yogyakarta : Titian Ilahi Press

Madjid, Nurcholish, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, 2005, Jakarta : Paramadina

Suryanegara, Ahmad Mansur, Api Sejarah 2, 2010, Bandung : Salamadani.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget