Ahli dari Pemerintah di PTUN Tak Sungguh-Sungguh Memosisikan Diri Sebaga Ahli



Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menilai jawaban ahli tata negara dari pemerintah Prof Dr Satya Arinanto tidak sungguh-sungguh dalam memosisikan diri sebagai ahli.

“Sudah sangat politis jawaban-jawabanya saksi ahli tadi,” ujarnya kepada mediaumat.news usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Dalam Sidang, Ismail juga menanyakan kepada ahli kalau atheism, leninisme dan komunisme dalam UU Ormas kan disebut sebagai paham yang betentangan dengan Pancasila. Apakah sosialisme dan kapitalisme bisa dikatakan sesuai atau bertentangan dengan Pancasila? Itu kan sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Tapi ahli tidak jawab sesuai atau bertentangan.

“Sebenarnya secara keilmuan itu bisa dijawab, baik itu ‘sesuai’ atau ‘bertentangan’ tapi ahli kemudian mengatakan bahwa itu bukan keahlian saya. Lho, kalau bukan keahilan mengapa tadi ngomong bahwa Pancasila itu tidak bisa dirubah dengan ideologi lain? Pertanyanya, ideolagi lain itu apa?” beber Ismail.

Ismail pun sangat menyesalkan sikap ahli seperti itu. Karena sidang ini memerlukan pendapat dari ahli yang bertumpu pada pengetahuan dan pengalamannya, bukan pada sikap politik. “Kalau sudah masuk ke sikap politik itu sudah bukan lagi benar dan salah tapi dia sudah berada di posisi mana?” katanya.

Ia juga melihat ahli sudah di posisi sebagai pembela dari kuasa hukum tergugat (pemerintah). “Akhirnya kita tidak dapat pencerahan disidang tadi, padahal di sidang tadi kami memerlukan pencerahan untuk bisa menilai seacara subtansi apakah tindakan akan pemerintah ini benar atau salah bukan ke arah hukum politik,” pungkasnya.[] Ghifari Ramadhan

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget