Gatot dan 38 Tersangka KPK [Studi Kasus Akar Korupsi]



Oleh: Nasrudin Joha

Kabar terbaru dari KPK tentang adanya 38 Tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara semakin meneguhkan ada yang salah dalam sistem Pemerintahan yang selama ini dijalankan di negeri ini.

Jumlah Tersangka yang begitu fantastis, membuat publik sulit untuk menyimpulkan ini akibat kesalahan oknum. Ada yang salah dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menjadi pilar soko guru penyelenggaraan pemerintahan.

Pada zaman Orde Baru, DPR sebagai lembaga legislatif dianggap hanya menjadi lembaga stempel eksekutif. DPR seolah tidak bertaji untuk menjalankan fungsinya, selain mengaminkan semua kebijakan eksekutif.

Timbullah wacana penguatan peran dan fungsi DPR melalui amandemen konstitusi. Wewenang legislasi, Kontrol dan Anggaran diperkuat agar selain sebagai mitra eksekutif, DPR juga dapat menjadi lembaga kontrol dan penyeimbang eksekutif.

Penguatan wewenang khususnya wewenang kontrol dan anggaran, pada awalnya dimaksudkan agar DPR maksimal mengawasi eksekutif. Namun, faktanya penguatan wewenang itu justru menjadi semacam "Burguining Position" sehingga DPR menjadi latah dan lumrah meminta "jatah" kepada eksekutif agar kebijakan eksekutif dapat dijalankan.

Perilaku korupsi yang sebelumnya terkonsentrasi di lembaga eksekutif, kini justru mewabah hingga lembaga legislatif. Korupsi yang sebelumnya jamak terjadi pada proses pelaksanaan serapan anggaran, sejak rezim kekuasaan DPR korupsi meluas terjadi sejak tahapan perencanaan.

Wewenang anggaran (budgeting) yang dimiliki DPR baik tingkat pusat hingga daerah, menjadikan DPR seperti raja anggaran. Jika atensi DPR tidak dipenuhi, boleh jadi penganggaran eksekutif bisa batal karena dibintangi oleh legislatif.

Fungsi kontrol yang seyogyanya mengontrol pelaksanaan penganggaran oleh eksekutif agar sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan, berubah menjadi diktatorisme dewan terhadap eksekutif. Dewan akhirnya sering meminta Jatah "Upeti" kepada eksekutif, agar pembahasan anggaran eksekutif dapat berlangsung lancar. Jika tidak, pastilah pembahasan anggaran oleh eksekutif akan dihujani interupsi oleh dewan.

Akhirnya eksekutif berfikir pragmatis, yang penting cepat disahkan karena ada kebutuhan untuk segera dilaksanakan. Rancangan APBD dan APBDP sering menjadi lahan korupsi berjamaah dewan dan eksekutif.

Karena dewan mendapat jatah, eksekutif juga ogah jika hanya menyuplai gizi dewan. Eksekutif akhirnya juga nimbrung baik karena niat sejak awal atau karena situasi yang terjadi saling memanfaatkan, untu ikut mengambil jatah dan terjadilah korupsi berjamaah.

Perilaku korupsi berjamaah ini terjadi karena dalam sistem pemerintahan demokrasi, meniscayakan itu. Pembagian kewenangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang diakadkan untuk mendistribusikan kekuasaan agar terhindar dari absolutisme ternyata berdampak pada distribusi penyimpangan (korupsi).

Wewenang yang diperoleh berbanding lurus dengan penyimpangan yang dikerjakan. Semakin besar wewenang semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan wewenang DPR tingkat pusat tentu lebih besar dari penyimpangan wewenang DPR tingkat daerah. Begitu juga untuk lembaga eksekutifnya.

Jika kita kaji lebih dalam, maka ada beberapa soal yang menjadi penyebab kenapa dalam sistem demokrasi jamak terjadi korupsi :

Pertama, seleksi kepemimpinan atau suksesi politik dalam sistem demokrasi itu mahal. Semua aktor politik dan pejabat publik, harus merogoh kocek yang besar untuk meniti karier politik. Maka wajar, setelah menjadi pejabat para politisi dan birokrat mencari pengembalian biaya politik melalui penyalahgunaan wewenang.

Gaji kepala daerah atau gaji dewan, tidak sebanding dengan biaya politik yang dikeluarkan saat kampanye pemilu dan Pilkada. Baik melalui kocek pribadi atau kekuatan duit bandar, politisi perlu menganggarkan biaya besar untuk meraih kekuasaan.

Kedua, akad atau transaksi kepemimpinan dalam demokrasi itu murni akad ijaroh (transaksi kerja). Dimana politisi dianggap bekerja untuk rakyat melalui kontrak sosial via pemilu dan Pilkada. Karena ruh nya bekerja, wajar saja jika politisi dan pejabat mencari upah (ujroh) yang besar dari pekerjaan yang dilakukannya baik dari gaji maupun melalui korupsi.

Ketiga, demokrasi meletakan kedaulatan ada ditangan rakyat sehingga proses produksi hukum dan perundang-undangan itu bersifat kompromistis yang rawan diperdagangkan. Hukum itu kesepakatan politik, bukan halal haram.

Produk hukum yang kompromistis ini membuka peluang pihak yang berkepentingan membeli hukum melalui dewan untuk menelurkan peraturan yang mengakomodir atau menguntungkan kepentingannya.

Keempat, demokrasi telah menjadikan wewenang memproduksi hukum dan peraturan secara kolektif kolegial antar lembaga (eksekutif legislatuf). Banyaknya aktor dalam legislasi baik dari eksekutif maupun legislatif, menjadikan hukum sulit mendapat kata sepakat kecuali perlu membuat ikhtiar khusus untuk menyatukan pendapat.

Suap (korupsi) inilah yang sering menjadi sarana untuk menyelesaikan silang pendapat. Jika ada dewan ramai menginterupsi suatu rancangan UU, itu bukan karena pertimbangan ingin memikirkan nasib umat. Tapi karena lapar saja.

Semua akan berteriak nyaring dan ogah bersepakat, sampai mendapatkan jatah. Setelah mulutnya disumpal uang, barulah terjadi kesepakatan dan Aklamasi sehingga rapat paripurna bisa mengesahkan RUU menjadi UU.

Keempat masalah diatas adalah problem yang menjadi cacat bawaan demokrasi. Jika tidak ada empat hal diatas, penulis berani katakan itu bukan sistem demokrasi.

Berbeda dengan demokrasi, sistem Islam yakni Khilafah akan mampu memangkas korupsi dari akarnya disebabkan beberapa alasan :

Pertama, seleksi kepemimpinan dalam Islam itu cepat, murah, mudah, dan akuntable. Untuk memilih Khalifah setelah Khalifah sebelumnya mangkat, hanya dibutuhkan waktu maksimal 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu, umat tidak perlu disibukan dengan kampanye politik dalam menentukan siapa pengganti Khalifah.

Calon Khalifah setelah ditetapkan, langsung ditawarkan kepada umat untuk dipilih baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan umat di Majelis Umat.

Calon Khalifah masing-masing sudah dikenal umat, track record itulah yang menjadi dasar pilihan umat bukan kampanye politik. Calon Khalifah tidak perlu mengeluarkan dana sepeserpun untuk kampanye. Sejarah Kehidupan politiknya, cukuplah sebagai dasar untuk dijadikan keyakinan umat untuk menentukan pilihannya.

Saat Rasulullah SAW mangkat, umat Islam ketika itu membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah kurang dari tiga hari. Track record Abu Bakar dikenal luas, sehingga Abu Bakar tidak memerlukan forum kampanye politik agar dipilih sebagai Khalifah.

Sistem pemilihan yang simpel, sederhana, cepat, tanpa biaya dan akuntable ini menjadikan penguasa yang terpilih tidak akan memikirkan pengembalian biaya politik. Setelah dipilih, ia bisa langsung berkonsentrasi melayani umat.

Kedua, akad Bai'at dalam kepemimpinan Islam itu adalah akad Umat menyerahkan urusan kepada Khalifah untuk menerapkan kitabullah dan Sunnah Nabinya. Jadi Khalifah bukan pekerja umat, tetapi Khalifah adalah wakil umat untuk menerapkan syariat.

Khalifah tidak digaji karena bukan pekerja, hanya saja Khalifah -karena berkonsentrasi melakukan pelayanan kepada umat- diberi hak berupa tunjangan kehidupan dari negara, sebatas untuk mencukupi nafkah dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya.

Ruh ini yang menyebabkan Khalifah tidak berfikir kompensasi dunia, ia berkonsentrasi penuh untuk melayani umat, menerapkan syariat Islam dan mengemban risalah Islam keseluruh penjuru alam.

Ketiga, dalam Islam kedaulatan hukum ada ditangan Syara. Jika Allah telah menetapkan suatu perbuatan itu haram, maka Khalifah tidak boleh mengubahnya.

Patokan untuk mengatur umat melalui peraturan yang ditelurkan pemerintahan adalah perintah dan larangan Allah SWT. Khamr (miras) telah ditetapkan Allah hukumnya haram, maka tidak akan mungkin produsen miras mengintervensi Khalifah dengan menyuapnya, agar mengubah hukum khamr menjadi halal.

Kedaulatan syara' ini menjadikan hukum tegas, berwibawa, tanpa kompromi dan tidak bisa diintervensi. Karena hukum sifatnya baku berdasarkan dalil baik Quran, Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma sahabat dan Qiyas, maka tidak ada celah meskipun hanya satu milimeter, yang memberi peluang kepada penguasa untuk memperdagangkan wewenangnya.

Keempat, hak legislasi dan eksekusi juga wewenang yudikasi itu melekat ditangan Khalifah. Khalifah memiliki kemandirian dan otoritas penuh untuk mengadopsi hukum dan perundangan berdasarkan dalil, tanpa perlu diparipurnakan dan mendapat persetujuan dewan.

Umat juga dapat mengontrol kebijakan pengundangan Khalifah melalui Mahkamah Madzalim. Yang menjadi patokan bagi Khalifah dan umat dalam mengadopsi UU dan koreksi terhadapnya hanyalah dalil syara', bukan yang lain.

Sistem pengundangan yang simpel ini menutup celah adanya intervensi kepentingan yang dapat merubah wewenang dan kekuasaan untuk diperdagangkan sebagai sarana menumpuk harta.

Jelaslah, sistem pemerintahan dalam Islam (Khilafah) dapat memberangus korupsi dari akar akarnya. Sistem Islam akan menuntun seluruh rakyat dan penguasa taat kepada Allah SWT.

Kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan didasarkan pada ketaatan kepada Allah SWT, bukan karena diawasi KPK. Suatu Pemerintahan yang memiliki ruh, yakni kesadaran penguasa dan rakyat atas hubungan mereka dengan Allah SWT.

Dalam sistem Islam rakyat dan penguasa paham dan menyadari bertul bahwa hidup itu memiliki misi ibadah, visinya akherat (Ridwanulloh). Dengan kesadaran ini, niscaya pelaksanaan Pemerintahan bebas korupsi dan akan dinaungi berkah serta ridlo Allah SWT. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget