Perempuan Di Ranah Publik


Apakah perempuan dalam Islam dibolehkan ke luar rumah, dan berperan di ranah publik?
Tentu saja. Dalam berbagai periwayatan di sirah Rasul, adanya majelis-majelis dan pembinaan Rasul kepada para wanita zaman itu menunjukkan bahwa Islam mengizinkan kehadiran para perempuan di ranah publik, terutama dalam hal menuntut ilmu dan amar ma’ruf nahi munkar.

Aisyah ra terkenal dengan aktivitasnya menyampaikan hadits ke para sahabat. Juga, Asy-Syifa yang terlibat sebagai qadhi hisbah (hakim pasar). Demikian halnya dengan Asma binti Abu Bakar yang keluar rumah dan mengantarkan makanan kepada Rasul dan Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Hiro. Ada juga kisah-kisah mengenai isteri-isteri Nabi yang ikut serta dalam peperangan, hingga kisah wanita yang mengkritik Umar ra atas ketidakhadirannya dalam penetapan mahar. Dalam Islam, jelas, wanita juga memiliki celah untuk maju dan berkreativitaas ke ranah publik.

Bagaimana dengan aktivitas perempuan dalam politik?
Islam memandang keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat, jadi perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. hanya saja harus diluruskan, bahwa pengertian politik dalam konsep Islam tidak terbatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi saja, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. 
Dalam hal ini negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara umat, sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tadi oleh negara.
Sehingga, ketika kaum muslimin berupaya memfungsikan segenap potensi insaniyahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, maka pada dasarnya dia sudah melakukan peran politiknya. 

Rasulullah saw. bersabda : Siapa saja bangun di pagi hari dan tidak memperhatikan urusan kaum Muslim, ia tidak termaasuk golongan mereka. (HR. Al-Hakim dan Ak-Khatib). Nash ini menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kaum Muslim, laki-laki maupun perempuan untuk memperhatikan atau memikirkan urusan umatnya (berpolitik). Namun, keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik bukanlah agar mereka dapat menguasai posisi tertentu dalam masyarakat atau agar suara mereka didengar oleh masayarakat. Tetapi, esensi peran politik perempuan adalah sebagai bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah SWT, sebagai suatu bentuk tanggungjawabnya terhadap masyarakat.

Lalu, apa sajakah peran dan hak politik perempuan?
Islam telah memberikan batasan dengan jelas dan tuntas tentang peran dan hak-hak perempuan, demikian pula dengan hak dan peran politiknya, antara lain :

1. Hak dan Kewajiban Baiat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah ra bahwa “Kami telah membaiat Nabi. Beliau kemudian memerintahkan kepada kami untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun dan melarang kami untuk melakukan niyahah (meratap)...” (HR. Bukhari).

2. Hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis ummah, yaitu aparat negara Islam yang merupakan wakil rakyat yang bertugas mengoreksi penguasa dan menyampaikan pendapat ummat kepada negara. Berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah pada baiat Aqabah II, beliau meminta 12 orang dari ke-75 orang pelaku baiat yang 2 orang diantaranya adalah wanita untuk menjadi penjamin atau wakil.

3. Kewajiban berdakwah dan amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana tertera pada QS. 3: 104 dan QS. 9 :71.

4. Kewajiban menasehati dan mengoreksi penguasa, berdasarkan hadits : “Sesungguhnya agama itu nasehat, bagi Allah, Rasul, dan kaum mu’minin...”

5.Kewajiban Menasehati dan Mengoreksi penguasa
sebagaimana Khaulah binti Hakim bin Tsa’labah pernah memprotes Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menetapkan jumlah mahar tententu bagi perempuan karena tingginya mahar yang diminta kaum perempuan pada waktu itu. Kemudian Umar menyadari kekeliruannya dan segera mencabut keputusannya.

6. Kewajiban menjadi anggota Partai Politik, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 104 yang artinya: “Hendaklah (wajib) ada segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan (Islam), memerintahkan kema’rufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Namun Syariat Islam telah mengharamkan peran politik tertentu yaitu duduk dalam posisi pemerintahan (pengambil keputusan) berdasarkan hadits dari Abi Bakrah ra : “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka (dalam kekuasaan) kepada para perempuan” (HR. Bukhari-Muslim).

Apakah ada batasan ketika perempuan beraktivitas di publik?
Ya. Para muslimah bisa beraktivitas di luar rumah selama seluruh aturan-aturan lain dipenuhi, diantaranya: tidak meninggalkan kewajiban di rumah, menutup aurat dan berpakaian lengkap, tidak bertabbaruj/sengaja mengumbar kecantikan, mendapatkan izin dari orang tua atau suami, menjaga diri dari fitnah, serta dalam rangka aktivitas yang wajib, sunnah atau mubah.

Perlu dicatat, aktivitas di ranah publik ini harus dikembalikan lagi kepada hukum yang terkait, misalnya, bagi wanita bekerja itu mubah, syiar Islam itu wajib, menuntut ilmu Islam itu fardhu kifayah, mengunjungi saudara itu sunnah, jalan-jalan itu mubah, dan lain sebagainya. Dengan keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya, seorang muslimah akan melakukan prioritas aktivitas dalam beramal semata karena ridha Allah SWT. [tdk]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget