Secara Prosedur dan Substansi, Pencabutan Status BHP Hizbut Tahrir Indonesia Diktator!



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Koalisi 1000 Advokat Bela Islam


Ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof Zudan Arif Fakrulloh, SH MH, ahli yang dihadirkan Pemerintah saat memberikan keterangan dalam persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham di PTUN Jakarta (Kamis, 29/03/2018). Ahli memberikan pisau bedah analisis untuk menilai sah atau tidaknya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

Kepada audiens, ahli menjelaskan 3 (tiga) aspek yang patut diperhatikan dan harus dipenuhi oleh seorang pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.

Pertama, aspek kewenangan. Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN memiliki wewenang untuk mengeluarkan KTUN, baik kewenangan Atributif, delegatif dan kewenangan mandat.

Kedua, aspek prosedur. Artinya, keputusan TUN yang dikeluarkan pejabat atau badan TUN telah memenuhi prosedur dalam mengeluarkan KTUN, baik berdasarkan peraturan perundangan atau peraturan internal pejabat atau badan TUN yang mengeluarkan KTUN.

Ketiga, aspek substansi. Artinya, keputusan TUN dikeluarkan berdasarkan norma, kaidah dan asas yang benar.

Kita harus akui, bahwa sejak dikeluarkannya Perppu No. 2 tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2017, Kemenkumham mendapatkan wewenang Atributif untuk mencabut secara sepihak status pengesahan badan hukum Ormas (BHP HTI), tanpa proses pengadilan dengan dalih asas contrarius actus.

Betapapun hal ini ironis, tetapi faktanya Perppu Ormas telah memindahkan otoritas (wewenang) pencabutan status badan Ormas dari vonis pengadilan menjadi sepihak ditangan penguasa (Kemenkumham).

Dengan berbagai kontroversi dan banyaknya kritik atas hilangnya due proces of Law akibat dikeluarkannya Perppu Ormas, faktanya penguasa telah diberi wewenang sepihak oleh Perppu Ormas untuk mencabut pengesahan status badan hukum ormas.

Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat.

Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat Ultimum Remidium.

Jika merujuk UU Ormas, pencabutan badan hukum ormas harus didahului dengan tindakan administratif berupa pemanggilan mediasi, pemberian sanksi atau peringatan tertulis (SP1-SP3), pembekuan sementara merujuk fatwa Mahkamah Agung, baru kemudian pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum di pengadilan (pasal 60 s/d 82 UU Ormas).

Adapun merujuk Perpu Ormas, dalam ketentuan Pasal 62 disebutkan :

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian
kegiatan.
(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan
hukum.

Dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah menisbatkan diri memiliki wewenang untuk mencabut tetapi tidak mengindahkan prosedur pencabutan.

Pemerintah tidak pernah mengeluarkan peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan, tidak pula menunjukan bukti HTI tidak mematuhi sanksi administrasi yang dikeluarkan.

Artinya, secara prosedur Pemerintah (Kemenkumham) telah melanggar prosedur pencabutan status badan hukum ormas baik yang diatur melalui UU ormas maupun melalui Perppu Ormas.

Pemerintah tidak pernah mengajak mediasi, dialog, memberi peringatan, memberi tahu ketidakpatuhan atas peringatan, namun sekonyong-konyong Pemerintah mengeluarkan KTUN yang mencabut status badan hukum ormas HTI pada tanggal 19 Juli 2017.

Adapun secara substansi pencabutan status badan hukum ormas tanpa pengadilan dan tanpa menunjukan kesalahan ormas berikut bukti-buktinya, ini menunjukkan substansi pemerintahan yang diktator.

Memang benar, dalih yang selalu dinyanyikan secara berulang ulang yang dituduhkan Pemerintah kepada HTI adalah karena HTI dituding menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas).

Tetapi persoalannya, secara substansi Pemerintah tidak mampu menunjukan ajaran apa yang bertentangan dengan Pancasila ? Jika kemudian ajaran yang dituduh adalah ide Khilafah, padahal ide Khilafah itu ajaran Islam, maka bukankah ini sama saja menuding agama Islam dan kaum muslimin ? Jahat sekali Pemerintah jika demikian ?

Sampai saat inipun, tudingan substantif yang dialamatkan Pemerintah kepada HTI diambil dari peristiwa tahun 2013 dan kegiatan lain sebelum terbitnya Perppu ormas yang diundangkan 10 Juli 2017.

Jika demikian ini proses penegakan hukum atau sebuah operasi negara untuk mentarget Ormas ? Jika niatnya mentarget ormas HTI, maka diskusi hukum berbulan-bulan dan argumen menumpuk setinggi gunung tidak akan pernah ada nilainya. Masalahnya sudah ada niat jahat penguasa jika demikian.

Terakhir, tentu kita berharap pada majelis hakim dan seluruh umat Islam untuk objektif menilai persoalan. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum, jika model penegakan hukum menggunakan pendekatan kekuasaan. Pada akhirnya, semua khalayak yang masih memiliki nalar dan nurani, pastilah akan objektif melihat persoalan. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget