Ulama Ahlus Sunnah Membela Ajaran Khilafah [Bag. I]: Meluruskan Penyimpangan Pemaknaan Istilah Khalifah & Khilafah [Koreksi Argumentatif Atas Klaim Sdr. Ahmad Ishomuddin Tentang HTI dan Khilafah]


Ulama Ahlus Sunnah Membela Ajaran Khilafah [Bag. I]: Meluruskan Penyimpangan Pemaknaan Istilah Khalifah & Khilafah
[Koreksi Argumentatif Atas Klaim Sdr. Ahmad Ishomuddin Tentang HTI dan Khilafah]
Oleh: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Mukadimah

Di antara persoalan yang cukup memprihatinkan di zaman ini adalah, munculnya suara-suara sumbang sebagian oknum terhadap kepemimpinan Islam, yang disebutkan secara sharih dalam al-Sunnah al-Nabawiyyah dan turats ulama ahlus sunnah dengan istilah al-khilafah/al-imamah al-uzhma.

Ironisnya, suara sumbang tersebut justru keluar dari lisan mereka yang mengaku seorang muslim, tak hanya tentang khilafah, gerakan yang dibidani kelahirannya oleh para ulama dan dibesarkan oleh para mukhlishin, yakni Hizbut Tahrir (HT) pun tak luput dari ketajaman lisan mereka yang anti khilafah, sikap intoleransi pun diungkapkan secara verbal, diungkapkan dengan berbagai ungkapan yang cukup memprihatinkan, padahal Hizbut Tahrir didirikan oleh para ulama, berdasarkan taujih al-Quran: QS. Âli Imrân [3]: 104, dan didirikan dengan visi dan misi agung dalam perjuangannya, sebagaimana disebutkan dalam Ta’rif Hizb al-Tahrîr:

غاية حزب التحرير هي استئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. وهذه الغاية تعني إعادة المسلمين إلى العيش عيشًا إسلاميًا في دار الإسلام، وفي مجتمع إسلامي، بحيث تكون جميع شؤون الحياة فيه مسيرة وفق الأحكام الشرعية

Tujuan Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan tujuan ini yakni (terwujud) dengan mengembalikan kaum muslimin kepada kehidupan islami dalam naungan Dâr al-Islâm, dalam masyarakat islami, dimana seluruh urusan kehidupan di dalamnya sejalan dengan hukum-hukum syariyyah.
Maka hendaknya mereka mawas diri, agar tak menjadi bagian dari orang yang Allah sifati dalam ayat-Nya yang agung:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ {٦}

“Dan di antara manusia (ada) orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqmân [31]: 6)

Frasa lahw al-hadits, mencakup perkara-perkara kebatilan yang disuarakan atau dituliskan untuk menyesatkan manusia, menyimpangkan mereka dari jalan Allah (Islam). Al-Hafizh Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H) menuturkan bahwa cakupan frasa (lahw al-hadits) segala hal berupa ucapan yang menyimpangkan (manusia) dari jalan Allah, berupa hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya larang untuk mendengarkannya, karena Allah SWT mengungkapkan keumuman dalam firman-Nya: (lahw al-hadits), dan Dia tidak mengkhususkannya. Oleh karena itu, ia tetap dalam keumumannya hingga ada dalil yang mengkhususkannya.
Kaidah Ushul Mendefinisikan Istilah Khalifah dan Khilafah
Istilah khalifah (الخليفة) dan khilafah (الخلافة) jelas merupakan lafal arab dan termasuk mushthalahat syar’iyyah, dalam persepektif ilmu ushul ia menandung makna hakiki secara bahasa (al-haqiqah al-lughawiyyah), dan makna hakiki secara syar’i (al-haqiqah al-syar’iyyah), sama seperti istilah shalat, zakat, shaum, haji, iman, Islam, takwa, kufur, nifaq, dan yang semisalnya dari berbagai istilah syariat.

Kaidahnya: memaknai istilah seperti ini wajib digali berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Quran dan al-Sunnah dengan ilmunya, tidak boleh didefinisikan sembarang orang, secara serampangan dan ditarik kesimpulan secara gegabah, ini domainnya para ulama dengan ilmunya (sebenar-benarnya ahli ilmu) dan melakukan penelitian mendalam, bukan muqallid rasa mujtahid, yang memberanikan diri membahas persoalan besar berbekal riset kecil-kecilan. Kaidah ini relevan dengan kedudukan istilah-istilah Islam (al-alfazh al-syar’iyyah) itu sendiri, sebagaimana ditegaskan para pakar. Diantaranya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وهذا ما بينه الله ورسوله فيجب الالتزام بدلالتها الشرعية

Dan ini (lafal-lafal syar’i) adalah apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan, maka wajib berpegang teguh padanya, berdasarkan petunjuk syar’inya.
Hal senada diutarakan oleh Dr. Muhammad Ahmad ‘Abdul Ghani:

فاللفظة حين تكون منتمية إلى الإسلام فإنها تكتسب المعنى الشَّرْعي الذي يجب الالتزام به اعتقاداً وعملاً

Maka suatu lafal ketika termasuk istilah islam, maka ia memiliki makna syar’i dimana Islam mewajibkan kita terikat dengan makna ini, baik dari sisi i’tikad maupun pengamalan.
Dimana dalam perinciannya, makna syari ini dikedepankan daripada makna bahasanya, sebagaimana diulas dalam kajian ushul. Tidak sah jika makna bahasa suatu lafal digunakan sebagai alat untuk menafikan makna syarinya, tidak sah meskipun seluruh manusia menyepakatinya.
Al-Allamah Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani (w. 1396 H) pun menegaskan kaidahnya, bahwa perkara-perkara yang berhubungan dengan definisi suatu perkara dari berbagai macam perkara, baik definisi yang bersifat syari, seperti definisi hukum syara, maupun non-syari seperti definisi akal, masyarakat, dan lain sebagainya. Perkara semacam ini dikembalikan kepada definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak didefinisikan, jika ia merupakan istilah syari, maka dikembalikan kepada petunjuk syariat itu sendiri. Tidak ada pengambilan pendapat dalam masalah ini. Pada perkara-perkara semacam ini, prinsip suara mayoritas tidak berlaku bahkan tidak boleh diberlakukan.
Ini sama seperti perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah hukum syariat dan pendapat-pendapat syari secara umum, tidak boleh dimusyawarahkan atau divooting. Karena perkara-perkara semacam ini sudah ditetapkan berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah. Kaum muslim hanya diperintahkan berijtihad untuk menggali hukum-hukum dari keduanya. Suara mayoritas tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.

Bahkan ini merupakan kesepakatan para ulama, Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) ketika menafsirkan QS. Âli Imrân [3]: 159, menegaskan bahwa dalam perkara yang telah tetap nasnya berdasarkan wahyu maka tidak boleh dimusyawarahkan dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ia berkata:

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَزَلَ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّسُولِ أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ الْأُمَّةَ، لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ

Para ulama bersepakat bahwa segala hal dimana turun wahyu di dalamnya dari sisi Allah maka tidak boleh bagi Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- untuk memusyawarahkannya dengan umatnya, karena jika datang nas maka batal pendapat pribadi dan qiyas.

Poinnya, jika suatu istilah termasuk istilah syariat, maka didefinisikan sesuai petunjuk syariat itu sendiri. Jika tidak, betapa berbahayanya jika setiap orang bebas mendefinisikan suatu istilah, akan membuka kesempatan kepada orang-orang yang rusak akidah dan pemahamannya untuk mengaburkan makna-makna istilah, dengan tujuan menimbulkan bencana kerancuan dalam pemahaman Islam, melibas batas-batas kebenaran dan kebatilan yang sebelumnya tiada kesamaran. Semisal istilah sesat menyesatkan “Islam Liberal”.
Dr. Muhammad Ahmad ‘Abdul Ghani menuturkan:

ويترتب على هذا الانتماء حظر أيّ تداخل بين الألفاظ ذات المصطلحات الإسْلاميَّة من جهة وكل المصطلحات غير الإسْلاميَّة من جهةٍ أخرى، ويترتب على هذه الاستقلالية للإسلام حظر استعمال كل مصطلح له انتماء إلى عقيدة غير الإسلام. بل المفترض أن يكون منع التداخل في المفاهيم والمصطلحات عاماً لكل مذهب أو عقيدة

Dan menggagas penggabungan ini (baca: pengaburan istilah-istilah-pen.) berbahaya, yakni menyebabkan tumpang tindih antara lafal-lafal yang termasuk istilah islami di satu sisi dan istilah-istilah di luar islam di sisi yang lain. Dan berbahaya pula terhadap islam, gagasan atas kebebasan penggunaan istilah-istilah di luar akidah islam untuk diterapkan ke dalam istilah islam. Maka, wajib dicegah adanya tumpang tindih dalam pemahaman-pemahaman dan istilah-istilah ini secara umum bagi seluruh aliran atau keyakinan.

Definisi itu sendiri merupakan deskripsi realitas yang bersifat jâmi (komprehensif) dan mâni (protektif). Artinya, definisi itu harus menyeluruh meliputi seluruh aspek yang dideskripsikan, dan memproteksi sifat-sifat di luar substansi yang dideskripsikan. Inilah gambaran mengenai definisi yang benar. Kesalahan mendefinisikan, bisa berimbas pada kesalahan pemahaman, dan akhirnya berujung pada kesalahan dalam penyikapan. Dukungan sebagian kaum Muslim terhadap demokrasi, pada saat yang sama anti terhadap sistem politik Islam, khilafah, menjadi salah satu buktinya.

Kesalahan Mendasar Sdr. Ahmad Ishomuddin Terkait Pemaknaan ‎Khalifah & Khilafah

Dalam perinciannya, untuk sampai pada pengkajian komperhensif atas makna syar’i khalifah dan khilafah, maka harus diteliti secara mendalam berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah, mengingat istilah khalifah dan khilafah banyak disebutkan hadits-hadits nabawiyyah, dengan konotasi kepemimpinan politik, lebih dari sekedar makna pengganti. Hingga para ulama muhaddits, salah satunya Imam Muslim menuliskan bab khusus berjudul Abwab al-Imarat (bab-bab bahasan kepemimpinan) dalam Shahih-nya, yang jelas-jelas menukil hadits-hadits Rasulullah –shallaLlâhu alayhi wa sallam- terkait kepemimpinan politik. Sisi ini sudah cukup menunjukkan pentingnya merujuk kepada para ulama terkait pendefinisian kata khalifah dan khilafah secara syari.

Dengan kata lain, untuk memahami makna khalifah dan khilafah yang banyak disebutkan Rasulullah –shallaLlâhu alayhi wa sallam- dalam haditsnya, dan para ulama ahlus sunnah dalam turats-nya, maka tak cukup berhenti pada definisi bahasa saja (al-haqiqah al-lughawiyyah), terlebih tidak jika hanya berbekal riset sederhana pada kajian tafsir satu ayat dan mengabaikan dalil-dalil syariyyah lainnya yang relevan. Termasuk ketika hendak mengkritisi pemikiran para ulama HT yang sudah sampai pada tahap menjelaskan makna syari dari kedua istilah ini.

Artinya jika ada kritikus yang fokus membahas makna khalifah secara bahasa berbekal penafsiran sebagian ulama atas suatu ayat, dan mengabaikan pengkajian makna syarinya, lalu memberanikan diri menuduh HT menyimpangkan makna khalifah dan khilafah, maka kritikus seperti ini sebenarnya telah gagal sedari awal, karena tak menyentuh esensi pemikiran pihak yang dikritik, tidak apalagi membantah argumentasinya. Dengan kata lain tidak relevan, sehingga kritikannya menyalahi esensi dari kaidah balaghiyyah (ilmu al-ma’ani), ketika mengungkapkan suatu perkataan:

لكل مقام مقال

Untuk setiap keadaan (pihak yang diajak bicara), ada perkataan tertentu (atasnya).
Kesalahan mendasar seperti ini yang terjadi dalam kasus tuduhan sdr. Ahmad Ishomuddin terhadap HT, yang menuduh HT telah menyimpangkan makna Khalifah dan Khilafah dengan mendasarkan tuduhannya pada penjelasan prematur, belum selesai. Ibarat seseorang yang fokus menjelaskan makna bahasa shalat, lalu menyalahkan para ulama yang menjelaskan makna syarinya. Bahaya reduksi dan deradikalisasi atas makna syari khalifah dan khilafah ini, sama seperti orang yang mengklaim makna shalat adalah doa, maka orang yang berdoa sudah cukup diklaim telah menegakkan shalat, padahal makna tersebut adalah makna bahasa, yang tidak mewakili makna syarinya.

Dalam paper dan penjelasannya di pengadilan PTUN, Sdr. Ishomuddin, jelas sekedar menukil penafsiran sebagian ulama atas QS. Al-Baqarah [2]: 30. Ironisnya, para ulama yang dinukil Ishomuddin ini pun sebenarnya tak sedang membantah pembahasan makna khalifah dalam persepektif syari kaitannya dengan kepemimpinan politik, opini yang ada hanya kesimpulan sepihak Ishomuddin yang prematur. Layak dinilai prematur karena kesimpulannya menyalahi kaidah-kaidah ushul dalam pengkajian istilah, tidak memenuhi syarat penelitian ilmiah, dan jelasnya menyalahi apa yang dipahami para ulama ahlus sunnah itu sendiri, ini akan penyusun buktikan in sya Allah.

Nasihat saya bagi siapapun yang hendak mengkritisi pihak lain, hendaklah mawas diri, sebelum menyesal di kemudian hari, tak terjatuh dalam kesalahan fatal yang dikritik oleh Imam Tajuddin al-Subki (w. 771 H):

فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها

Aku melihat banyak orang yang mendengar sebuah perkataan, namun memahaminya bukan seperti apa yang dimaksudkan.
Dan hendaknya jauh dari sikap tergesa-gesa, dimana para ulama pun memperingatkan dari bahaya ketergesa-gesaan, yang bisa jadi lahir dari kebodohan dan kebingungan, dari Ibn Wahb, ia mengatakan telah mendengar Imam Malik r.a. berkata:

الْعَجَلَةُ فِي الْفَتْوَى نَوْعٌ مِنَ الْجَهْلِ وَالْخُرْقِ

Ketergesa-gesaan dalam berfatwa merupakan jenis kebodohan dan keraguan.
Makna Khalifah Secara Bahasa & Syar’i
Makna Khalifah Secara Bahasa (al-Haqiqah al-Lughawiyyah)
Kata khalifah (الخليفة) jelas termasuk lafal arab. Secara bahasa, dalam ilmu ushul diistilahkan al-haqiqah al-lughawiyyah, istilah khalifah berkonotasi pengganti dalam konotasi yang luas, yakni pengganti pihak sebelumnya. Al-Khalîfah (الخليفة) secara bahasa berasal dari kata khalafa, secara harfiah bermakna ”pengganti”, adapun perincian mengenai pemaknaan bentuk-bentuk turunan dari kata kerja khalafa, sudah dijelaskan oleh ulama pakar bahasa, Imam al-Azhari (w. 370 H) dalam Tahdzîb al-Lughah.

Istilah ini pun disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah secara gamblang misalnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً {٣٠}‏

“Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Jamak dari kata khalîfah adalah khulafâ’, atau khalâ’if, hal itu dirinci oleh Imam al-Azhari. Imam al-Farra berkata ketika menafsirkan firman-Nya QS. Al-An’âm [6]: 165:

وَهُوَ الَّذِي جعلكُمْ خلائف الأَرْض‎ ‎‏{١٦٥}‏

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi.” (QS. Al-An’âm [6]: 165)
          
Yakni: umat Muhammad –shallaLlâhu alayhi wa sallam- dijadikan khalâif (pengganti) setiap umat-umat. Tak hanya khalâif, jamak dari kata khalîfah pun yakni khulafâ, sebagaimana digunakan pula oleh nas al-Quran dan al-Sunnah. Dalam al-Quran, Allah SWT berfirman:

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ‎ ‎‏{٦٢}‏

"Dan siapa yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah-khalifah di bumi?” (QS. Al-Naml [27]: 62)

Kata khalâ’if dalam ayat ini, berkonotasi sebagai pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Ia jamak dari kata khalîfah, yang berkonotasi pemimpin pengganti. Al-Hafizh Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H) menjelaskan:

ويستخلف بعد أمرائكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم
Dan Dia menjadikan di antara kalian sebagai pemimpin-pemimpin yang hidup setelah masa kepemimpinan pemimpin kalian (sebelumnya) di muka bumi, yang menggantikan mereka.

Penjelasan senada diuraikan oleh Imam al-Sam’ani (w. 489 H):

أَي: يَجْعَل بَعْضكُم خلفاء بعض، وَقيل: يَجْعَل أَوْلَادكُم خلفاءكم، وَقَالَ بَعضهم مَعْنَاهُ: يجعلكم خلفاء الْجِنّ فِي الأَرْض
Yakni: Dia menjadikan sebagian kalian sebagai pemimpin-pemimpin pengganti untuk sebagian lainnya, dikatakan: Dia menjadikan generasi-generasi penerus kalian sebagai pengganti kalian, dan sebagian ulama lainnya mengatakan maknanya: Dia menjadikan kalian sebagai pemimpin pengganti Bangsa Jin di muka bumi.

Dalam perinciannya, menurut Ibn Sikkit istilah khalifah berlaku bagi kaum pria semata, meski terdapat tambahan huruf al-hâ (tâ marbûthah). Karena tambahan ini sebenarnya bentuk mubâlaghah (superlatif/penguatan makna) atas pujian terhadap kedudukannya, hal itu sebagaimana penjelasan Imam Abu Bakr al-Anbari (w. 328 H) yang menjelaskan:

سمي الخليفة خليفة في الأصل، لخلافته رسول الله، والأصل فيه: خَلِيفٌ، بغير هاء، فدخلت " الهاء " للمبالغة في مدحه بهذا الوصف، كما قالوا: رجل علاّمة نسّابة راوية، لما أرادوا أن يبالغوا في المدح، ولو لم يريدوا المبالغة لقالوا: رجل راوٍ، وعلاّمٌ، ونسّابٌ

Dinamakan al-khalifah, yakni khalifah pada asal katanya, karena kedudukannya sebagai pengganti Rasulullah –shallaLlâhu alayhi wa sallam-, asal katanya adalah: khalîf, tanpa ada tambahan huruf hâ (tâ marbûthah), maka ditambahkan al-hâ (tâ marbûthah) sebagai bentuk penguatan atas pujian terhadapnya dengan penyifatan tersebut, sebagaimana orang-orang berkata: laki-laki allâmah (sangat berilmu), nassâbah, râwiyyah, dimana hal itu karena mereka hendak menguatkan pujiannya, karena jika tak hendak menguatkan pujian maka mereka mengatakan: laki-laki râwin, ’allâm, nassâb.

Pembahasan ini pun cukup menguatkan topik pembahasan ‎khilafah dalam konotasi syar’i, mengingat kata khalîfah dengan jamaknya khalâif ‎dan khulafâ’ yang digunakan al-Qur’an, tak bisa dilepaskan dari makna ‎kepemimpinan di muka bumi. Topik ini relevan dengan topik kepemimpinan dalam ‎persepektif politik Islam, sehingga al-Hafizh al-Qurthubi menguraikan wajibnya ‎mengangkat khalifah (nashb al-khalifah) ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: ‎‎30 dalam kitab tafsirnya.‎

Para ulama sendiri menegaskan sisi politik di balik kedua istilah tersebut, berkaitan erat dengan kepemimpinan politik khas atas umat, bukan sembarang kepemimpinan, sisi ini akan penyusun buktikan berdasarkan referensi-referensi turats terpecaya, bukan sekedar klaim tanpa bukti.

Makna Khalifah Secara Syari

Apa makna khalifah secara syari (al-haqiqah al-syariyyah)? Istilah khalifah disebutkan secara sharih dalam dalil-dalil al-Sunnah, dirinci penjelasan para fuqaha, mufassirun, muhadditsun, dan mufakkirun, yang mencirikan istilah tersebut secara syari sebagai pemegang tampuk kepemimpinan politik yang agung dari sistem al-Khilafah/al-imâmah al-kubrâ.

Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qalah Ji (w. 1435 H), dalam kamus bahasa ahli fikih-nya, Mujam Lughat al-Fuqahâ, menyebut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh al-Khalifah adalah al-Khilâfah yang diistilahkan pula sebagai al-Imâmah al-Kubrâ (kepemimpinan agung), sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama, dan kata khalifah itu sendiri mengandung konotasi:

الخليفة؛ من ولي الإمامة العامة للمسلمين: الرئيس الاعلى للدولة الاسلامية

Al-Khalifah; seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan umum bagi kaum muslimin: pemimpin tertinggi bagi Negara Islam (al-Daulah al-Islâmiyyah).

Pengertian senada disebutkan dalam kitab Ajhizat Daulat al-Khilâfah yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir:

الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam hukum dan pemerintahan, dan dalam menerapkan hukum-hukum syara’.

Pengertian syari ini cukup mapan, memenuhi aspek mâni dan jâmi, didasarkan pada hadits-hadits Rasulullah shallaLlâhu alayhi wa sallam-, salah satunya hadits dari Abu Said al-Khudri r.a. ia berkata: Rasulullah shallaLlâhu alayhi wa sallam- bersabda:

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

”Jika dibai’at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya, Abu ’Awanah al-Isfaraini dalam Musnad-nya, al-Baihaqi Al-Sunan al-Kubrâ’)
Hadits ini secara sharîh menggunakan lafal khalifah, maka jelas bahwa hadits ini menjadi salah satu dasar yang mendasari adanya istilah khalifah dengan konotasi syari, khusus dan bukan umum seperti yang diklaim kaum terpedaya. Konotasi tersebut bisa kita ketahui dari indikasi: jika dibaiat (dua orang khalifah), maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.

Adanya baiat menunjukkan bahwa ia bukan sembarang pemimpin, melainkan pemimpin umat yang dibaiat untuk menegakkan hukum al-Quran dan al-Sunnah. Di sisi lain, konsekuensi hukuman mati bagi pemecah belah kesatuan kaum Muslim dalam hadits ini bukan perkara sepele, menunjukkan khalifah bukan sembarang pemimpin, melainkan pemimpin yang telah ditetapkan syarat, karakteristik dan tupoksinya oleh Islam. Karakteristik istimewa ini yang membedakannya dengan istilah-istilah penguasa dalam sistem pemerintahan lain selain Islam, seperti raja dalam sistem monarki konstitusional, presiden dalam sistem republik, dan lain sebagainya.
Dalam hadits-hadits lainnya:

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..” (HR. al-Bukhârî, Muslim & Lainnya)

Dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-. bahwa Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muttafaqun ’Alayh dll)

Dan hadits-hadits lainnya, yang lalu dikumpulkan para ulama, termasuk para ulama hadits dalam topik al-imâmah, yang saling menguatkan pembahasan ini.
Mendudukkan Istilah-Istilah Sinonim dari Khalifah dalam Bahasa Fuqaha
Dalam khazanah turats, kita temukan pula penyebutan lain dari istilah khalifah yang disebutkan para ulama: al-imam, amîr al-muminîn, al-sulthân, al-imâm al-azhâm. Semua istilah tersebut merupakan bentuk sinonim dari istilah khalifah (mutarâdif), dimana istilah-istilah tersebut disebutkan dalam banyak hadits, atsar dan maqalah ulama:

Pertama, Istilah al-Imâm, disebutkan dalam hadits-hadits:

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.. (HR. al-Bukhârî, Muslim & Lainnya)

Dari Abu Hurairah radhiyallâhu anhu-. bahwa Nabi Muhammad shallallâhu alayhi wa sallam- bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muttafaqun ’Alayh dll)
Kata ini mengandung konotasi al-Khalifah atau al-Imâm al-A’zham yang mengurusi urusan manusia. Al-Mulla al-Qari (w. 1041 H) secara gamblang menyatakan:

(فَإِنَّمَا الْإِمَامُ) أَيِ الْخَلِيفَةُ أَوْ أَمِيرُهُ

Makna kalimat (إنما الإمام) yakni Khalifah atau Amirnya.

Imam al-Munawi al-Qahiri (w. 1031 H) pun menegaskan bahwa al-Imam dalam hadits ini yakni al-Imâm al-Azham, istilah yang sama diungkapkan oleh ulama mujtahid penulis kitab Subul al-Salâm, Imam al-Shanani (w. 1182 H). Salah seorang ulama pakar bahasa, Imam Ibn Faris (w. 395 H) pun menjelaskan bahwa Al-Imam: siapa saja yang diikuti perintahnya dan dikedepankan dalam memutuskan berbagai perkara, dan Nabi –shallallâhu alayhi wa sallam- adalah pemimpin para pemimpin, dan Khalifah adalah pemimpin rakyatnya, dan al-Qur’an adalah pemimpin kaum muslimin.

Imam Ibn Bathal (w. 449 H) pun mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dari al-Imam dalam hadits ini adalah al-Khalifah, ia menjelaskan di antara penakwilan (يقاتل من ورائه) yakni dengan al-Imam yang adil khususnya, dan siapa saja yang memberontak al-Imam maka seluruh kaum muslimin wajib memeranginya bersama al-Imâm al-Adl tersebut. Penjelasan serupa diungkapkan oleh al-Qadhi Iyadh (w. 544 H) dalam kitab syarh-nya atas Shahîh Muslim.
Imam Ibn Bathal (w. 449 H) mengatakan:

وكذلك الإمام الذى هو خليفة الرسول ينبغى أن يكون من أشرف قومه

Begitu pula al-Imâm yang merupakan Khalîfatur Rasûl –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- haruslah seseorang yang paling mulia dari kaumnya.
Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) pun tak ragu untuk berkata:

والفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس

Fitnah terjadi jika tidak ada Imam (Khalifah) yang berdiri untuk mengatur manusia (dengan hukum-hukum Islam-pen.).
Kedua, Istilah Amîr al-Mu’minîn

Menurut Al-Anbari, khalifah pun dijuluki Amîr al-Mu’minîn, karena khalifah berhak memerintah mereka, hingga mereka mendengar perintahnya dan sejalan dengan perkataannya. Dan yang pertama kali dijuluki Amîr al-Muminîn adalah Umar bin al-Khaththab r.a, Al-Khawarizmi (w. 387 H) pun menegaskan hal tersebut. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam banyak riwayat.

Ketiga, Istilah al-Sulthân

Rasulullah shallaLlâhu alayhi wa sallam- bersabda:

«أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang haq pada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya)

Dalam atsar al-Hasan al-Bashri (w. 110 H):

ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاً

“Jika seandainya tiada al-sulthân (al-khalifah) maka sungguh manusia akan menzhalimi satu sama lain.”
Keempat, Istilah al-Imâm al-A’zham
Dan terkadang untuk menyebut istilah khalifah, para ulama menggunakan istilah al-Imâm al-A’zham yang juga berkonotasi Imâm al-Muslimîn, dan Imâm al-Muslimîn adalah al-Khalifah, sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) dalam Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, dan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh al-Khalifah adalah al-Khilâfah yang disebut para ulama sebagai al-Imâmah al-Kubrâ’ (kepemimpinan agung), atau al-Imamah al-’Amah:

الخليفة؛ من ولي الإمامة العامة للمسلمين: الرئيس الاعلى للدولة الاسلامية

Al-Khalifah; seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan umum bagi kaum muslimin: pemimpin tertinggi bagi Negara Islam (al-Daulah al-Islâmiyyah).

Penjelasan di atas, sebagian kecil dari apa yang sudah diuraikan para ulama mu’tabar dalam turats mereka yang berharga.
Makna Khilafah Secara Bahasa & Syar’i
Makna Khilafah Secara Bahasa & Syar’i
Adapun asal usul kata khilâfah, kembali kepada ragam bentukan kata dari kata kerja khalafa, jika khalifah adalah sosok subjek pemimpin, maka istilah khilafah digunakan untuk mewakili konsep kepemimpinannya.
Al-Khalil bin Ahmad (w. 170 H) mengungkapkan: fulân[un] yakhlufu fulân[an] fî ‘iyâlihi bi khilâfat[in] hasanat[in], yakni seseorang menggantikan orang lain dalam pergantian (kepemimpinan) yang baik. Yang menggambarkan estafeta kepemimpinan, hal senada diungkapkan oleh al-Qalqasyandi (w. 821 H), salah satu contohnya dalam QS. Al-A’râf [7]: 142. Al-Qalqasyandi menegaskan bahwa khilafah secara ’urf lantas disebut untuk kepemimpinan agung, memperkuat makna syar’inya yang menggambarkan kepemimpinan umum atas umat, menegakkan berbagai urusan dan kebutuhannya dengan standar Islam.
Imam Al-Qalqasyandi (w. 821 H) menegaskan bahwa khilafah secara ’urf (yakni ’urf syar’i) lantas disebut untuk kepemimpinan agung, memperkuat makna syar’inya yang menggambarkan kepemimpinan umum atas umat, menegakkan berbagai urusan dan kebutuhannya dengan standar Islam.

Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H), dalam kamus bahasa ahli fikih-nya, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, menyebut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh al-Khalifah adalah al-Khilâfah yang diistilahkan pula sebagai al-Imâmah al-Kubrâ’ (kepemimpinan agung),
Namun bukan sembarang kepemimpinan, melainkan kepemimpinan yang menjadi pengganti kenabian dalam memelihara urusan Din ini, dan mengatur urusan dunia dengannya, ditegaskan Imam al-Mawardi (w. 450 H), Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dan para ulama lainnya. Dari Abu Hurairah r.a., Nabi –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Muttafaqun ’alayh)

Dengan kata lain, kepemimpinan dengan ruh Islam ini menjadi menjadi ciri khas mulia, membedakannya dengan sistem sekular yang mengundang malapetaka. Inilah yang diungkapkan Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani, menjelaskan makna syar’i secara mapan digali dari nas-nas syar’i, bahwa Khilafah adalah “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”

Yakni mengemban dakwah dengan hujjah (dakwah) dan jihad. Dimana keduanya menjadi bagian dari visi dakwah Khilafah menebarkan rahmat bagi ke seluruh penjuru dunia.

Mendudukkan Istilah-Istilah Sinonim dari Khilâfah dalam Bahasa Fuqaha’
Istilah khilafah, diungkapkan pula oleh para ulama dengan istilah imamah, yakni al-imâmah al-’uzhmâ, keduanya bentuk sinonim (mutarâdif) karena esensinya sama, yakni topik kepemimpinan dalam Islam. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa al-imâmah al-’uzhmâ, al-khilâfah, atau imârat al-mu’minîn, seluruhnya semakna. Hal ini pun ditegaskan oleh Dr. Shalah al-Shawi. Hal itu terbukti ketika sebagian ulama mengeksplorasi kedua istilah ini secara bersamaan, semisal Imam al-Mawardi al-Syafi’i dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah.
Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H). Imam al-Mawardi al-Syafi’i menegaskan:

الْإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Al-Imâmah: pembahasan terkait khilâfat al-nubuwwah (pengganti kenabian) dalam memelihara urusan Din ini dan mengatur urusan dunia (dengannya).
Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) –begitu pula para ulama lainnya- pun mengumpamakan Din dan kekuasaan (kepemimpinan), sebagai saudara kembar (الدّين وَالسُّلْطَان توأمان), lalu Al-Ghazali pun menegaskan:

الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس فَمَا لا أس لَهُ فمهدوم وَمَا لا حارس لَهُ فضائع

Al-Dîn itu asas dan penguasa itu penjaganya, maka apa-apa yang tidak ada asasnya maka ia akan roboh dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka ia akan hilang.

Hal ini menggugurkan klaim orang yang menyimpangkan aqwâl ulama dalam topik al-imâmah, untuk menjustifikasi kepemimpinan di luar Islam yang sekularistik. Padahal setiap sistem politik, dibangun dari berbagai karakteristik yang membedakan satu sama lain, dari persoalan prinsip hingga cabangnya. Karakteristik ini ditegaskan para pakar kontemporer, semisal Dr. Shalah Al-Shawi. Dr. Shalah Al-Shawi menegaskan kekhasan politik dalam Islam: Maka menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan Islam merupakan perbedaan yang paling pokok antara sistem Imamah (Khilafah) dengan sistem-sistem politik yang tegak di zaman ini yang memisahkan antara Din dan pengaturan dunia, dan mengurusi urusan dunia dengan memisahkannya dari agamanya, dan mengemban seluruh tuntutan hawa nafsu dan syahwat.

Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, telah jelas makna syar’i khalifah dan khilafah, berdasarkan penjelasan para ulama mu’tabar, senada dengan apa yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Kejelasan pemaknaan ini, sekaligus membuktikan kesalahan Sdr. Ahmad Ishomuddin dalam memaknai khalifah dan khilafah. Dalam hal ini, jelas bukan HT yang menyimpangkan makna Khalifah dan Khilafah, melainkan mereka yang memudahkan lisannya menuduh HT dengan beragam tuduhan tidak berdasar.

والله أعلم بالصواب

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget