Bukan Ahli Fiqih, Membantah Ulama Fiqh Mu'tabar



Oleh:
Ustadz Rokhmad S. Labib, MEI.

Sungguh ironis. Berani bicara tentang hukum syara dan membantah para fuqaha’ mu’tabar. Namun ketika ditanya dalilnya, tidak bisa menunjukkannya. Kemudian berkelit bahwa ia bukan ahli fiqh. Dengan jawaban tersebut, dia tidak boleh dicecar pertanyaan untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya.

Itulah yang terjadi pada Dr. Zuli Qodir, ahli yang didatangkan oleh pemerintah dalam Sidang Gugatan HTI kepada Menkumham di PTUN pada Kamis 5/4 yang lalu.
Di awal sidang Zuli Qodir diperkenalkan kuasa hukum pemerintah sebagai ahli sosiologi politik Islam. Setelah itu dia membacakan makalah seputar NKRI, Pancasila, Khilafah, dan HTI.

Ketika menjelaskan tentang khilafah, dia menuduh bahwa HTI telah memperkosa ide khilafah. Padahal, pendapat HTI tentang khilafah tidak berbeda dengan penjelasan para ulama mu’tabar.
Dalam sesi tanya jawab, Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto menyampaikan beberapa pertanyaan kepadanya. “Apa hukum menegakkan khilafah di Indonesia?” tanya Ustdaz Ismail. “Tidak perlu. Juga tidak boleh,” kata Zuli Qodir. Ustadza melanjutkan pernyataannya, “Apa maksud tidak perlu?” Dia jawab, “Ya, tidak boleh.” Ustadz Ismail bertanya lagi, “Apa maksud tidak boleh itu, apa haram?” Zuli Qodir pun menjawab, “Ya, haram. Begitulah menurut istilah Anda”

Setelah itu Jubir HTI menyampaikan pendapat para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya khilafah, seperti Imam al-Nawawi, Abdurrahman al-Jaziri, Ibnu Khaldun, Wahbah al-Zuhaili, KH Sulaiman Rosyid, KH Munawar Cholil, dan lain-lain. “Mereka semua menyatakan wajibnya khilafah. Bagaimana menurut Anda?” tanya Jubir HTI. Dia pun menjawab, “Ada juga ulama lain yang tidak mewajibkannya.” Tanpa menyebut satu orang pun ulama yang dikatakannya tidak mewajibkan khilafah, apalagi mewajibkannya.

Jubir meneruskan pertanyaan, “Jika Anda katakan haram, apa dalilnya?” Mendapatkan pertanyaan tersebut, dia tidak segera memberikan jawaban. Hakim kemudian berkata, “Kalau itu di luar keahlian Saudara, Saudara tidak perlu menjawabnya,” kata hakim.

Mendengar pernyataan hakim itu, Zuli Qodir pun berkata, “Ya, itu bukan keahlian saya. Saya tidak harus menjawabnya.” Lalu dia menimpali perkataannya sendiri, “Ya, ini kan hanya lucu-lucuan. Ini hiburan saja, kan?”

Sungguh ironis. Kalau tidak ahli, semestinya tahu diri. Tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya, apalagi menentang pendapat para ulama fiqh mu’tabar. Menjadi lebih parah ketika dia berkata, "Itu hanya lucu-lucuan, hiburan saja."

Apakah dia tidak sadar bahwa perkataannya itu disampaikan kepada hakim dalam sebuah persidangan resmi dan dia diambil keterangannya dengan sumpah?

Jika demikian, layakkah pendapat dan keterangannya bisa dipertimbangkan hakim untuk memutuskan perkara? WaL-lah a'lam bi al-shawab.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget