Ganti Presiden atau Ganti Sistem?



Oleh: Nasrudin Joha

Sebelum Anda membaca lebih lanjut tulisan ini, coba perhatikan konklusi fakta yang tidak mungkin terbantahkan, sebagai berikut :

Pertama, siapapun presidennya baik yang saat ini menjabat atau yang di jagokan untuk menggantikannya, tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap problem utang luar negeri dan pertambahan utang yang otomatis bertambah akibat riba yang diterapkan.

Kedua, siapapun presidennya baik yang saat ini menjabat atau yang di jagokan untuk menggantikannya, tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap konsesi pertambangan yang telah dikuasai asing dan aseng, bahkan korporat keluarga domestik yang telah berbagi jatah tambang di negeri ini.

Untuk urusan ini, logika sederhananya
jangankan mengusir Freeport, meminta konsesi lebih atas pajak yang menjadi hak negara saja tidak akan pernah bisa.

Ketiga, siapapun presidennya baik yang saat ini menjabat atau yang di jagokan untuk menggantikannya, tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap penguasaan lahan yang mayoritas dikuasai korporat baik domestik, asing maupun aseng, yang pada umumnya dikelola melalui perseroan saham.

Jangankan menarik tanah tersebut menjadi hak negara dan didistribusikan kepada rakyat, meminta konsesi lebih atas pajak yang menjadi hak negara saja tidak akan mampu.

Keempat, siapapun presidennya baik yang saat ini menjabat atau yang di jagokan untuk menggantikannya, tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap problem ekonomi yang diakibatkan sistem ekonomi kapitalis, dimana harta ditengah-tengah umat akan ditarik dan terkonsentrasi kepemilikannya pada segelintir kaum kapitalis, baik domestik, asing dan aseng.

Kelima dan ini yang paling utama, siapapun presidennya baik yang saat ini menjabat atau yang di jagokan untuk menggantikannya, tidak akan mampu menerapkan syariat Islam secara kaffah, mengemban misi dakwah Islam keseluruh penjuru alam, membebaskan Palestina, khasmir, Rohingya, Suriah, dan negeri Islam lainnya yang tertindas.

Sampai disini, sebenarnya seluruh umat wajib berfikir sebelum bertindak, wajib merujuk dalil syara' sebelum berbuat, jangan bergerak hanya atas dasar sentimen perasaan dan kecenderungan semata.

Bahwa rezim hari ini menampakan kedzaliman yang sangat nyata, iya. Tetapi, mengganti rezim saja apakah itu akan menyelesaikan persoalan kedzaliman yang ada ? Padahal, Allah SWT berfirman "BARANG SIAPA MENERAPKAN HUKUM SELAIN HUKUM ALLLAH MAKA MEREKA ITU TERMASUK KAUM YANG DZALIM".

Dari firman Allah SWT tersebut, mengganti satu Presiden dengan Presiden yang lain tidak akan menghilangkan unsur kedzaliman. Sebab, akar masalahnya adalah ada pada sistem demokrasi Republik, yang meletakan kedaulatan hukum ditangan rakyat, bukan ditangan syariat.

Lantas, bukankah suatu kedzaliman jika umat meletakan syariat dibawah ketiak kedaulatan rakyat ? Bukankah tidak ada perubahan, jika yang diubah hanyalah aktor kedzaliman. Bukankah ini sama saja, lolos dari mulut macan masuk mulut buaya ?

Jika umat mau berfikir sejenak saja, kemudian seraya mengesampingkan rasa yang hanya didorong kecenderungan semata, maka umat akan mendapati kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, hanya syariat Islam yang diterapkan melalui institusi Khilafah, yang akan tuntas menyelesaikan problem utang luar negeri dengan menghentikan hutang, mengharamkan riba, mengembalikan hanya pokoknya -setelah dikompensasikan dengan nilai cicilan yang sudah dilakukan- kemudian menyatakan berlepas diri dari seluruh konsekuensi ribawi. Jika mau fair menghitung, sesungguhnya nilai bunga cicilan ini jika dikompensasikan dengan pokok pinjaman, persoalan utang luar negeri ini sudah selesai, lunas, tuntas.

Bagaimana jika negara pemberi pinjaman komplain ? Mereka menuntut atas bunga yang belum ditunaikan ? Jawabnya Negara Khilafah menyatakan berlepas diri dari itu, dan siap membela diri dengan seruan Jihad, jika ada Negara yang berani menuntut atas hak yang tidak dibenarkan menurut syara'. Persoalan utang luar negeri ini selesai, tuntas.

Kedua, hanya syariat Islam yang diterapkan melalui institusi Khilafah, yang akan tuntas menyelesaikan problem konsesi pertambangan yang telah dikuasai asing dan aseng, bahkan korporat keluarga domestik yang telah berbagi jatah tambang di negeri ini.

Khalifah akan mengadopsi konstitusi dan Perundangan yang akan mengumumkan hak atas harta kepemilikan umum yang dilarang (haram) dimiliki pribadi, korporat, baik domestik, asing dan aseng.

Negara akan mengambil alih seluruh konsesi pertambangan dari swasta, mengelolanya atas nama negara, dan mendistribusikan manfaatnya kepada seluruh rakyat, tanpa membedakan status dan agama.

Perusahaan swasta, asing maupun aseng -termasuk perusahaan domestik- hanya memiliki hak atas investasi alat dan teknologi, itupun setelah dikompensasikan dengan nilai manfaat tambang yang selama ini telah dijarah dari negara.

Ketundukan wajib dilaksanakan, jika membangkang negara Khilafah dengan perangkat, alat dan struktur negara akan memaksa setiap entitas baik pribadi maupun korporat yang ada di yurisdiksi wilayah negara untuk tunduk, taat dan patuh pada hukum syariah yang telah diadopsi negara. Persoalan kedua selesai, tuntas.

Ketiga, hanya syariat Islam yang diterapkan melalui institusi Khilafah, yang akan tuntas menyelesaikan problem penguasaan lahan yang mayoritas dikuasai korporat baik domestik, asing maupun aseng, yang pada umumnya dikelola melalui perseroan saham.

Negara akan membubarkan perseroan saham yang diharamkan dalam Islam, menggantinya dengan syirkah-syirkah Islami. Perseroan saham yang dibubarkan, aset tanahnya diminta untuk dikelola sesuai syirkah Islami yang dibentuk, dengan mengelolanya secara langsung.

Sisa lahan yang tidak bisa dikelola, diambil alih negara dan kemudian didistribusikan kepada rakyat secara merata dengan konsesi pemberian dari negara (Iqto' Ad Daulah). Ini berkaitan dengan lahan pertanian.

Sementara, lahan yang pada asalnya individu terlarang untuk memiliki, lahan yang demi kemaslahatan negara berhak untuk melakukan pemagaran (Tahjir), seperti lahan hutan, lembah dan rawa-rawa, maka negara langsung mengambil alih dari swasta tanpa kompensasi.

Selanjutnya negara akan melakukan pengelolaan, sesuai pandangan dan ijtihad Khalifah, untuk merealisir kemaslahatan umat. Adakalanya, lahan dibiarkan untuk menjaga ekosistem alam. Ada kalanya lahan dihidupkan, atau dibuka untuk lahan pertanian. Ada kalanya lahan didistribusikan kepada rakyat, baik dalam bentuk natural lahan atau telah diubah bentuk menjadi permukiman dan yang semisalnya. Persoalan ketiga selesai, tuntas.

Keempat, syariat Islam yang diterapkan melalui institusi Khilafah, yang akan tuntas menyelesaikan problem ekonomi yang diakibatkan sistem ekonomi kapitalis, dimana harta ditengah-tengah umat akan dikelola sesuai hukum syara'.

Harta-harta kepemilikan individu (Milkiyatul Fardiyah), dibiarkan dikelola oleh individu umat, sesuai ketentuan syara dan negara melakukan kontrol secara umum terhadap proses transaksi dan pertukarannya.

Harta-harta milik umat (Milkiyatul Ummah) dikelola dan dikendalikan oleh negara, dimana hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung maupun dalam bentuk layanan publik.

Harta-harta milik negara (milkiyatud daulah) dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas riayah (pelayanan) negara terhadap umat.

Harta-harta akan beredar ditengah umat secara adil, dan tidak menumpuk pada individu tertentu. Persoalan keempat selesai, tuntas.

Kelima dan ini yang paling utama, ketika Khilafah ditegakkan, ketika Khalifah telah dibaiat, maka demi hukum negara akan menerapkan syariat Islam secara kaffah, mengemban misi dakwah Islam keseluruh penjuru alam, membebaskan Palestina, khasmir, Rohingya, Suriah, dan negeri Islam lainnya yang tertindas.

Tugas-tugas ini akan dipimpin langsung oleh Khalifah, bersama seluruh perangkat negara, tentara kaum muslimin dan atas dukungan seluruh umat warga negara daulah Khilafah.

Jadi, jelas persoalannya bukan sekedar ganti rezim tetapi juga ganti sistem. Persoalannya bukan sekedar gonta-ganti presiden, tetapi bagaimana kaum muslimin bisa melaksanakan kewajiban membaiat seorang Khalifah.

Atas akad Bai'at itulah, Khilafah kaum muslimin berdiri. Serius, Anda hanya mau ganti rezim ? Serius, Anda tidak ingin ganti sistem ? Saran saya, bersatulah di barisan politik Nasrudin Joha: GANTI REZIM GANTI SISTEM, TEGAKKAN KHILAFAH! [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget