HTI Layak Menang



(Disarikan dari Tabloid MediaUmat oleh Nazwar Syarif)

Semenjak Perppu ormas diterbitkan ormas HTI jadi kena sasaran, memangnya salah apa HTI sehingga harus SK BHP (Badan Hak Perkumpulan) nya dicabut ??

Bukankah yang didakwahkan HTI itu adalah ajaran Islam, tujuan HTI adalah melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan menerapkan kembali Syariat Islam dibawah naungan Sistem Pemerintahan Islam yaitu Khilafah.

Pada Kamis (14/12/2017) Sidang kali ini mendengarkan pembacaan replik penggugat principal atas nama HTI yang disampaikan langsung oleh Jubir HTI, M. Ismail Yusanto,Dalam repliknya Ismail Yusanto membantah pandang tergugat yang mengatakan Khilafah itu adalah ideologi. Juru bicara HTI ini menegaskan Khilafah bukanlah ideologi, tapi merupakan ajaran Islam. “Kami menekankan bahwa Khilafah adalah ajaran Islam, di dalam naskah replik ini lengkap mengutip pendapat dari empat mahzab tentang Khilafah sebagai ajaran Islam dan bukan ideologi seperti yang disebut tergugat.” Ujar Ismail Yusanto saat wawancara dengan mediaumat.news usai sidang. (https://mediaumat.news/ismail-yusanto-khilafah-itu-ajaran-islam-bukan-ideologi/)

Lalu sidang selanjutnya Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan bukti-bukti tertulis terkait tindakan semena-mena pemerintah dalam mencabut SK Badan Hukum Perkumpulan ormas Islam tersebut. (https://mediaumat.news/dalam-sidang-gugat-di-ptun-hti-ajukan-bukti-tertulis-tindakan-semen-mena-pemerintah/)

Dan sidang selanjutnya Jubir HTI mengingatkan, Pemerintah bisa digugat karena memfitnah dan mengkafir-kafirkan. Bukan hanya menolak barang bukti video yang diputar pemerintah (tergugat), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa saja menggugat karena difitnah mengkafir-kafirkan. “Video yang diputar tidak semua acara HTI, namun diklaim sebagai acara HTI seperti sumpah mahasiswa bukan acara HTI tapi acara mahasiswa,” ujar Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam sidang gugatannya, Kamis (18/1/2018) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur. (https://mediaumat.news/jubir-hti-mengingatkan-pemerintah-bisa-digugat-karena-memfitnah-mengkafir-kafirkan/)

Sidang selanjutnya saksi fakta menyatakan apa yang diketahuinya terkait khilafah dan ceramah-ceramahnya Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto.

“Khilafah ini yang saya tahu adalah dakwah ajaran Islam,” ujar Novia Bactiar ketika ditanya pihak penggugat tentang apa yang diketahuinya terkait khilafah, Kamis (25/1/2018) dalam sidang gugatan atas pembubaran HTI secara semena-mena oleh pemerintah di PTUN, Jakarta Timur.(https://mediaumat.news/saksi-khilafah-ini-yang-saya-tahu-adalah-dakwah-ajaran-islam/)

Sidang selanjutnya Pakar Hukum Administrasi Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin menegaskan pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sesuai dengan hukum dan administrasi negara. Hal ini disampaikan Zainal Arifin saat menjadi saksi ahli dari pihak penggugat dalam lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (15/02). (https://mediaumat.news/pakar-hukum-administrasi-tata-negara-pencabutan-sk-hti-tidak-sesuai-dengan-hukum/)

Sidang selanjutnya Advokat Kemenkumham I Wayan Sudirta kembali memfitnah kali ini menyatakan khilafah yang dimaksud HTI berbeda dengan ahli di persidangan. Menurut HTI “khilafah wajib” sedangkan menurut ahli adalah “sesuatu yang dapat didiskusikan”. Parahnya, advokat beragama Hindu ini mengatakan keharaman pemimpin perempuan disebut sebagai “diskriminatif”.

“Wayan ngarang! Jelas sekali baik ahli Dr Daud Rasyid maupun Prof Didin, keduanya menyatakan dengan tegas bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang wajib ditegakkan!” tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.news, Ahad (25/2/2018). (https://mediaumat.news/advokat-kemenkumham-kembali-memfitnah-jubir-hti-wayan-ngarang/)


Sidang selanjutnya setelah mengkriminalisasi cadar, sekarang Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Drs Yudian Wahyudi, MA, PhD menjadi saksi ahli Pemerintahan dan menyebut Presiden Amerika Donald Trump yang kafir itu sebagai khalifah.

“Jadi aneh orang seperti itu dikatakan ahli dalam agama,” ujar cendikiawan Muslim Ustadz Rokhmat S Labib kepada mediaumat.news, mempertanyakan kapabilitas ahli yang ditunjuk pemerintah dalam sidang gugatan HTI atas pencabutan SK Badan Hukum Perkumpulan ormas Islam tersebut secara semena-mena, Kamis (8/3/2018) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur.(https://mediaumat.news/setelah-kriminalisasi-cadar-sekarang-rektor-uin-jogja-sebut-donald-trump-sebagai-khalifah/)

Sidang selanjutnya pemerintahan mendatangkan saksi ahli dosen UIN Lampung Ahmad Ishomuddin yang menyebut “hanya Hizbut Tahrir saja yang menyatakan kewajiban khilafah dengan mengangkat satu orang kholifah ” dinilai aneh.

“Ini aneh, justru banyak ulama yang pernyataannya sama dengan Hizbut Tahrir,” ujar Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ustadz Rokhmat S Labib kepada mediaumat.news usai mengikuti sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pencabutan SK BHP-nya secara semena-mena, Kamis (15/3) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur.(https://mediaumat.news/tidak-kredibel-memberikan-keterangan-ahli-agama-dari-pemerintah-dinilai-aneh/)

Sidang terakhir ini pemerintah mendatangkan Zuly Qadir tokoh liberal, pada sidang PTUN pertarungan duel antara HTI vs Kemenkumham masuk pada pendatangan saksi terakhir dari Pemerintah, Kamis (5/4). Salah satu saksi yang didatangkan pemerintah adalah Zuly Qadir salah satu tokoh Islam Liberal di Indonesia.

Melihat latar belakang saksi yang seperti itu sudah dapat ditebak seperti apa omongan-omongan yang akan keluar dari kesaksiannya, karena sejak awal JIL tidak menyukai Islam, apalah lagi seruan-seruan untuk mengajak umat menerapkan Islam.

Tentu kesaksian Zuly Qadir tidak jauh beda dengan saksi-saksi yang didatangkan pemerintah sebelumnya, mengingat semua yang didatangkan adalah mereka yang dari awal tidak suka Islam diterapkan secara kaffah. mengapa yang didatangkan oleh pemerintah bukan ulama-ulama yang menjadi rujukan oleh umat ? bukan ulama yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang lurus yang mencintai Islam ? sehingga jelas apakah sesuatu yang buruk apa yang diperjuangkan HTI atau justru sebaliknya suatu ide yang layak untuk diemban dan diberikan ruang sebagai salah satu bentuk tawaran solusi bagi problematika Indonesia yang benar-benar semerawut seprti sekarang ini (https://mediaumat.news/zuly-qadir-tokoh-liberal-menjadi-saksi-terakhir-sidang-ptun-hti-terakhir/)

Kesimpulannya HTI layak menang dan pasti menang bagaimanapun cara Pemerintah untuk menggagalkan rencananya dengan mencabut SK BHP HTI pasti akan gagal. Karena Allah lah yang akan memenangkan HTI. Wallahhu'allam.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget