Hubungan Antara Agama dan Negara Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila

Hubungan Antara Agama dan Negara Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila


HUBUNGAN ANTARA  AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA



Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang tidak memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan negara (paham sekularistik). Keduanya, walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang yang sama. Tegasnya NKRI sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 adalah paham negara simbiotik. Antara kepentingan negara dan agama saling mempengaruhi dan saling memberikan kontribusi. Bahkan, secara teoretis hukum agama dapat menjadi hukum negara (hukum positif). Teori dimaksud dapat dibaca dalam berbagai literatur, antara lain teori Pluralisme Hukum (yang kuat), teori Lingkaran Konsentris dan teori Solvasisasi (Pelarutan) Hukum.

Hukum bertujuan bukan hanya mewujudkan kepastian belaka, namun hukum juga harus berlaku adil. Hukum juga harus mampu mewujudkan kesejahteraan. Sebab perihal kesejahteraan merupakan inti dari keberadaan suatu organisasi kekuasaan yakni "negara".

Paradigma negara kesejahteraan (welfare state) tidak akan pernah terwujud dengan baik apabila tidak mendasarkan pada nilai nilai agama (baca: Islam). Islam adalah agama kebenaran. Tidak ada agama yang memiliki kebenaran absolut dan universal, kecuali Islam. Dalam perspektif Islam, kemashlahatan yang harus diwujudkan oleh negara mencakup lima kepentingan yang bersifat primer (dharurriyatul khomsah). Kelima hal tersebut adalah, menjaga  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Agama menjadi sentral, titik tolak dalam landasan filosofis dan  yuridis pembentukan kebijakan hukum (legal policy) pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka itu adalah bertentangan dengan konsepsi negara hukum Pancasila. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".  Norma hukum konstitusi tersebut tidak dapat diartikan lain. Tertutup kemungkinan masuknya pemikiran-pemikiran sekularistik, pluralistik dan liberalistik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Kondisi aktual yang terjadi dan kita rasakan saat ini menunjukkan adanya upaya pelemahan terhadap paham simbiotik. Sekelompok pihak menginginkan agar agama tidak lagi "turut campur" dalam sistem politik-ketatanegaraan. Di sisi lain, negara justru menegasikan atau setidak-tidaknya "menekan" ajaran agama yang dipandang secara subjektif bertentangan dengan kebijakan penguasa. Alasan klasik yang dikedepankan adalah mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI.  Contoh konkrit adalah pembubaran Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagai Ormas dakwah, HTI didalilkan sebagai Ormas fundamentalis dengan mengusung ajaran khilafah "dengan maksud" untuk mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945. Padahal, tuduhan tersebut belum pernah dibuktikan di depan Pengadilan. Pemerintah secara subjektif telah melakukan penilaian sepihak dan dengannya menjadikan dirinya sebagai "penafsir tunggal" Pancasila. Perppu Ormas - sekarang telah resmi menjadi undang-undang - menempatan pemerintah melebihi kewenangannya (ultra vires) dan cenderung abuse of power.

Ajaran khilafah sejatinya bukan hasil pemikiran manusia belaka, seperti ideologi komunisme. dan liberalisme. Khilafah, sesuai dengan namanya menunjuk kepada suatu subsistem dalam ajaran agama Islam dan pernah berlaku pasca wafatnya Rasulullah SAW, yang terkenal dengan sebutan "Khulafaur Rasyidin" dan kemudian berlanjut pada Daulah Umayyah, Daulah Abassiyah hingga kekhalifahan terakhir Ottoman Turki. Perlu dicatat, lenyapnya kekhalifahan Ottoman Turki lebih disebabkan masuknya paham sekular yang diterapkan oleh Kemal Attarurk "Sang Penghianat". Pengaruh lingkungan strategis juga menyebabkan berpisahnya negara-negara di bawah kekhalifahan Ottoman, dengan menguatnya paham "negara kebangsaan" (nation state).

Lebih lanjut, ditinjau dari pendekatan teori Sibernetik Talcot Parson, bahwa energi terbesar adalah ekonomi dan politik yang mempengaruhi keberadaan budaya  (sistem hukum).  Subsistem hukum merupakan gatra terlemah dan dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, Islam tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik dan ekonomi. Islam memandang politik sebagai konsep "kekuasaan" sangat strategis dan signifikan guna mewujudkan kemashlahatan umum (al Maqashid Syariah). Islam juga tidak mungkin dipisahkan dengan sistem ekonomi, mengingat ekonomi sebagai konsep "kekayaan" harus diatur sesuai dengan syariat Islam. Dimaksudkan agar harta tidak beredar dan dikuasai oleh segelintir orang saja. Oleh karena itu, antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi merupakan "satu nafas" dalam mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika, berlakunya liberalisasi ekonomi - yang merupakan kelanjutan dari paham neo-klasik Adam Smith - kita merasakan substansi Pasal 33 UUD 1945 tidak berlaku secara implementatif. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam semakin menjauh dari "jiwa dan ruh" Pasal 33 UUD 1945.  Hal ini tentu sangat merisaukan dan sekaligus merupakan ancaman bagi cita-cita dan tujuan nasional.

Secara doktrinal Indonesia adalah "negara hukum", namun secara empiris patut dipertanyakan. Negara hanya bersikap pro aktif dalam perpektif "Negara Penjaga Malam", namun tidak optimal dalam mewujudkan paham "Welfare State". Di satu sisi, Pemerintah telah "mengkriminalisasi" ajaran Khilafah yang sebenarnya bukan hanya dianut oleh HTI, namun juga dianut dan diyakini oleh semua umat Islam. Namun di sisi lain, Pemerintah justru mengambil dan mempertahankan ajaran liberalisme yang justru jelas-jelas bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Memang ideologi liberalisme dalam wujud konsentrasi ekonomi secara kapitalistik tidaklah mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945, tetapi keberlakuannya melalui peraturan perundang-undangan secara tidak langsung telah menegasikan Sila Kelima dan Pasal 33 UUD 1945, diakui atau tidak diakui.

Oleh karena itu, umat Islam dan Ormas-Ormas Islam harus bersatupadu berperan akfif dalam rangkaian Pemilu, baik Pilkada serentak tahun ini dan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tahun 2019 yang akan datang.

Memilih calon legislatif harus selektif, dengan melihat rekam jejak Partai Politik yang responsif terhadap perjuangan membela Islam dan NKRI. Begitupun menentukan pilihan terhadap Capres dan Cawapres.

Semoga apa yang kita upayakan tercapai sesuai dengan harapan dan diridhoi oleh Allah taala....amiin ya Robbal alamin.


Ringkasan Ceramah Road Show   GNPF-Ulama Sumatera Utara.
Sabtu-Minggu, 31 Maret - 1 April 2018.


Tim Ahli Komite Aksi Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang.

PBB
#Bela Islam
#Bela NKRI

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget