Kasus Ujaran Sara Barisan Emak Kedua Terkesan Dipaksakan



MercusuarUmat, Jakarta (5/4). Hingga sidang ke enam agenda pembuktian terhadap kasus ujaran SARA kepada Terdakwa Rini Sulistiawati belum juga tuntas. Sidang yang baru dimulai sekitar pukul 19.30 dan berakhir pukul 21.30 ini menghadirkan ahli ITE dari Jaksa untuk menjelaskan unsur pidana ITE yang didakwahkan.

"Keterangan ahli ITE tadi justru menguatkan pembelaan kami. Pertama, Ahli menyebut unsur 'dengan tanpa hak' itu ditafsirkan menebarkan konten yang melanggar hak orang atau golongan lain. Dalam kasus ujaran 'PDIP TIDAK BUTUH SUARA UMAT ISLAM' diklaim oleh ahli merugikan PDIP".

"Faktanya tidak ada pelaporan kerugian PDIP pada kasus ini, berbeda dengan kasus Alfian Tanjung yang memang diproses atas keberatan PDIP dengan adanya laporan Sekjen PDIP".

"Meskipun tanpa laporan PDIP, seharusnya penyidik juga bisa menghadirkan saksi yang mewakili PDIP yang keterangannya pada pokoknya mengkonfirmasi kerugian PDIP atas ujaran Terdakwa".

"Ini tidak ada laporan PDIP, tidak ada BAP dan keterangan saksi dari PDIP, lantas yang dirugikan siapa? Jika demikian unsur melawan hak yang ditafsirkan merugikan hak orang lain yang dalam hal ini PDIP tidak terbukti".

"Kedua, ahli menyebut tidak mengetahui konten meme yang asli dan mana yang palsu. Ahli menerangkan untuk membuktikan itu bisa dikakukan dengan uji lab forensik oleh penyidik".

"Faktanya, jaksa tidak pernah menghadirkan bukti dokumen forensik atau keterangan dari ahli forensik yang menyebut meme yang diedarkan terdakwa hoax atau palsu (telah diubah bentuk)".

"Adapun keterangan meme pembanding, ternyata hanya ditelusuri melalui searching engine, lah kalo konten yang tersebar di internet sebagai pembanding apa jaminan keasliannya ? Penyidik juga tidak melakukan ferifikasi faktual pada foto yang diklaim baliho asli di Jogjakarta".

"Jadi jelas unsur tanpa hak dan unsur mengubah bentuk sebagaimana dalam dakwaan pasal 28 ayat (2) dan 35 UU ITE tidak terbukti", Ujar Yasin Hasan, SH, salah satu tim pembela dari Koalisi Advokat Bela Islam usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (04/04/2018).

Yasin menegaskan perkara yang dialami kliennya sumir dan terkesan dipaksakan. Kasus ujaran yang bermula dari penyebaran konten meme yang menyebut PDIP tidak butuh suara umat Islam ini tak selayaknya sampai dipersidangan.

"Jaksa sampai hari ini tidak mampu menunjukan bukti URL sumber meme yang dipermasalahkan. Ahli IT yang lalu juga menyebut tidak ada konten meme di SIM card atau di memori HP terdakwa. Padahal, sejak status tersangka Terdakwa ditahan dan HP yang dijadikan sarana akses Facebook juga disita penyidik" tambah Yasin.

Yasin berpendapat kasus ini terkesan dipaksakan. Kliennya hanyalah emak emak yang merasa prihatin dengan kondisi umat, kemudian menyampaikan kritik kepada partai yang saat ini sedang berkuasa.

Padahal, kliennya tidak pernah terlibat korupsi e KTP, tidak pernah disebut Novanto telah menerima uang korupsi e KTP. Tidak pernah merugikan keuangan negara.

"Yang disebut jelas menerima uang korupsi e KTP saja tidak ditindak, ini kenapa emak emak biasa dikejar kasusnya?" Sesal Yasin.

Kasus barisan emak militan kedua ini bermula ketika Rini Sulistiawati menshare meme bertuliskan PDIP tidak butuh suara umat Islam. Atas laporan dari penyidik, Terdakwa kemudian diproses sampai di pengadilan.

Rini Sulistiawati didakwa melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) dan pasal 35 jo pasal 59 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Agenda persidangan baru pada tahapan mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa Penuntut Umum. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget