Perpres TKA, Meminggirkan Hak Rakyat dan Solusi Islam


Oleh: Ustadzah Eny Dwiningsih


Di tengah jumlah pengangguran di Indonesia yang masih menjadi persoalan utama, pada 26 Maret 2018 Pemerintah justru mensahkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing dan diharapkan akan memperluas kesempatan kerja dan mendukung perekonomian nasional.

Sebelumnya dalam rapat terbatas pada 6 Maret 2018, Jokowi meminta agar izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah. Menurutnya TKA yang masuk ke Indonesia harus dipermudah prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing (RPTKA), izin penempatan tenaga asing (IPTA) dan Vitas (Visa Tinggal Terbatas).

Kemudahan masuknya TKA kini sudah terwujud dalam sebuah kebijakan. Dalam Perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan menteri. Namun ada pengecualian bagi pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA yang mempekerjakan pada TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Bahkan atas nama kondisi darurat dan mendesak, menurut perpres ini, pemberi kerja dapat memperkerjakan TKA baru mengajukan permohonan kemudian yang dibatasi paling lama dua hari setelah TKA bekerja. Kemudahan lainnya bahwa permohonan vitas sekaligus dapat dijadikan permohonan itas. Itas bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama dua tahun dan bisa diperpanjang. Pemberian itas disertai dengan izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku itas.

Dengan kemudahan ini, bisa diprediksi betapa semakin derasnya arus TKA masuk ke Indonesia. Karena belum ada kebijakan ini saja, masuknya TKA sudah menjadi hal yang meresahkan bagi rakyat, terutama para pencari kerja.  

Kebijakan Yang Tidak Berpihak pada Rakyat, Meminggirkan Rakyat

Salah satu kebutuhan masyarakat saat ini yaitu lapangan kerja. Namun sangat disayangkan prepres kemudahan TKA diteken di tengah jumlah angkatan kerja yang naik setiap tahun dimana tahun 2017 mencapai 128,06 juta, angka pengangguran yang juga meningkat. Jelas kebijakan ini telah meminggirkan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan pencari kerja lokal harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Menurut Fadhli Zon Wakil Ketua DPR, kondisi ini akan semakin menyulitkan para pencari kerja. Bisa diprediksi bagaimana persaingan yang semakin tajam akan memunculkan masyarakat yang rawan konflik.

Ketidakadilan yang cukup mencolok, PT Virtue Dragon Nikel Industri di Konawe Sulteng mempekerjakan buruh Cina sebanyak 500 orang sebagai juru masak, sopir, office boy, sampai buruh bangunan. Sedangkan buruh lokal hanya 246. Terlihat jelas terpinggirkannya tenaga kerja lokal. Belum lagi ketidakadilan upah dialami tenaga kerja lokal di  Pabrik Semen Pulo Ampel, Serang, Banten. Dimana perbandingan upahnya yang  sangat tidak adil. Buruh asal Cina dibayar Rp 15 juta per bulan, sedangkan buruh lokal dibayar Rp 2 juta per bulan. Begitu istimewanya TKA ini di Indonesia, 9 juta TKI berjuang mendapatkan perlakuan layak dan perlindungan di negara asing.

Selain itu, keberadaan TKA ini akan merusak budaya dan melanggar agama. Bagaimana miras, prostitusi, sex bebas dan pedofilia tidak bisa dilepaskan dari TKA. Demi memperlancar investasi, beberapa tahun lalu aturan perdagangan minuman beralkhohol masuk dalam paket deregulasi. Publik tentu belum lupa pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua guru berkewarganegaraan Amerika Serikat di Jakarta International School (JIS) tahun  2014. Demikian juga banyak kasus pedofilia yang bermula dari orang asing.

Investasi Tak Menjamin Penciptaan Lapangan Kerja

Alasan kemudahan TKA demi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja lokal, hanyalah tipuan. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, tidak ada jaminan dengan masuknya tenaga kerja asing dalam rangka meningkatkan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja Indonesia. Investasi yang masuk lebih banyak untuk padat modal. Sebagaimana dinyatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong yang mulai khawatir dengan kondisi pertumbuhan investasi saat ini. Sebab lebih banyak investasi yang masuk ke padat modal dibandingkan padat karya (2/8/2017). Ada juga investasi yang justru melakukan efisiensi dengan mengurangi kerja lembur dan mengurangi tenaga kerja tentu akan berdampak sosial yang cukup serius. Presiden KSPI Said Iqbal juga mengungkapkan‎, bahwa investasi yang masuk ke Indonesia saat ini lebih banyak ke sektor padat modal dibandingkan dengan padat karya. Hal tersebut tidak sesuai dengan janji pemerintah untuk mengarahkan investasi masuk ke Industri padat karya. 

Alih-alih menciptakan lapangan kerja, investasi asing justru berujung pada derasnya TKA masuk ke Indonesia. Karena tidak sedikit adanya investasi asing yang mempersyaratkan adanya tenaga kerja asing. Di samping itu adanya tuntutan kemudahan TKA sebagai konsekuensi dari semakin derasnya arus investasi asing yang menjadi bagian dari berbagai perjanjian perdagangan pasar bebas. Investasi asing seakan menjadi satu-satunya solusi bagi pendanaan pembangunan di Indonesia. Ini tidak lain jebakan global untuk menghilangkan kemandirian suatu negara dan membuatnya tergantung sehingga mudah untuk dikuasai. Investasi. Jika dengan masuknya Indonesia dalam perjanjian-perjanjian pasar bebas menjadikan rakyat terpinggirkan dan membawa kepada kesengsaraan, maka tidak ada alasan untuk dipertahankan. Menjadi sebuah kebutuhan mendesak hari ini mewujudkan negara yang mandiri dan berdaulat untuk setulusnya mengatur urusan rakyat. Tidak terkooptasi oleh kepentingan negara lain.


Islam Melindungi Hak Rakyat

Islam anti kezholiman, ketidakadilan dan penjajahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. An Nisa 141).

Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengijinkan orang-orang Islam memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim yang dengannya kaum muslim bisa dihabiskan hingga ke akar-akarnya. Allah juga tidak mengizinkan kepada penguasa kaum muslimin untuk mendahulukan kepentingan dan tekanan negara penjajah dibandingkan memenuhi hak rakyatnya.

Islam memerintahkan penguasa untuk memenuhi hak rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan negara berperan layaknya perisai yang akan melindungi rakyatnya dari marabahaya yang akan menyerangnya.

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam. Rasul bersabda : “Sesungguhnya pemimpin itu perisai. (Rakyat) akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah serta bertindak adil, maka ia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika ia memerintahkan dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat buruk hasil perbuatannya.”

Pemimpin dalam Islam akan bertanggung penuh atas rakyatnya, baik laki-laki atau perempuan, muslim maupun non muslim. Tidak akan membiarkan rakyatnya kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal, menciptakan lapangan kerja bagi para kepala keluarga.

Penguasa wajib menerapkan sistem ekonomi Islam yang akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Islam menetapkan bahwa asset ekonomi yang mengusai hajat hidup orang banyak merupakan kepemilikan umum dan dikelola oleh negara.

Islam menutup peluang berkembangnya perekonomian non riil. Islam mengharamkan riba dan spekulasi bursa saham.

Islam menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan usaha-usaha ekonomi riil yang dimiliki individu dalam negara. Kemudahan mendapatkan modal, modal bisa didapat dari kas negara (baitul mal) dan perorangan. Baitul mal akan banyak menyimpan uang zakat, infaq dan shodaqoh dari warga negara muslim, jizyah dari non muslim dan hasil pengelolaan kepemilikan umum dan sumber pendapatan negara yang lain. Dalam kondisi ini tidak dibutuhkan perbankan dan bursa saham, karena kumpulan modal di baitul mal sudah lebih dari cukup kebutuhan modal warga negara. Modal usaha juga bisa didapat dari perorangan yang kelebihan uang. Individu dalam Islam akan terdorong untuk menginvestasikan uangnya ke usaha riil, karena keinginan untuk bermanfaat bagi orang banyak, larangan meribakan uang dan larangan menimbun kekayaan.

Investasi dalam negeri akan menggantikan Investasi Asing. Melalui penerapan sistem ekonomi Islam yang benar dan konsisten, Baitul Maal dari Daulah Khilafah diyakini akan mampu meraup dana yang cukup besar. Diantaranya diperoleh dari hasil kepemilikan umum seperti minyak, gas; dari sektor pertanian seperti kharaj; dari sektor industri seperti zakat atas barang dagangan. Selanjutnya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan, khususnya sektor yang masuk pada layanan public seperti pendidikan, kesehatan dan infrasktuktur (jalan, jembatan, listrik, air, telepon dan lainnya). Juga untuk membiayai industri berat, seperti persenjataan, industri baja dan sebagainya dan proyek-proyek besar seperti pembangunan bendungan dan jaringan telekomunikasi di seluruh negeri, kredit bebas bunga untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat serta bantuan negara untuk rakyat yang memerlukan. Semua insya Allah akan dapat direalisasikan tanpa melibatkan investasi atau pinjaman asing.

Demikianlah Islam akan menjadi pelindung bagi pemenuhan hak warganya, menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya dengan penerapan syariah Islamnya, Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk memperjuangkan penerapan Islam kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.


Sumber :

https://www.viva.co.id/berita/nasional/803909-buruh-china-digaji-15-juta--pekerja-lokal-2-juta-sebulan

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/05/102098/serbuan-buruh-asing-dinilai-tak-bisa-dibendung-karena-kebijakan-bebas-visa.html

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3562880/ada-74000-tenaga-kerja-asing-di-ri-paling-banyak-dari-china

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150916083515-92-79026/dpr-nilai-larangan-minuman-beralkohol-negatif-buat-investasi

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/25/18304501/Terbukti.Lakukan.Pelecehan.Seksual.MA.Vonis.Guru.JIS.11.Tahun.Penjara. 

http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/02/ou26k6368-bkpm-khawatir-perubahan-arus-investasi-ke-sektor-padat-modal

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2436588/modal-asing-yang-masuk-tak-pro-industri-padat-karya

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget