Perubahan Hakiki



Oleh: Nasrudin Joha


Situasi politik saat ini mirip peristiwa menjelang lengsernya soeharto. Kebosanan dan rasa jengah pada rezim telah mencapai titik kulminasi, dimana hampir semua segmen dan lapisan masyarakat menuntut adanya perubahan.

Sayangnya, tuntutan perubahan itu juga tidak jauh berbeda dengan situasi dan tuntutan perubahan saat Soeharto lengser. Faktor kebencian pada Soeharto, menyebabkan umat ketika itu tidak memeriksa detail roadmap perubahan.

Kebencian kolektif pada Soeharto hanya mengantarkan tuntutan ganti rezim, seolah persoalan umat selesai dan mendapat solusi pasca dilengserkannya Soeharto. Padahal, ada persoalan subtantif yang tidak pernah tersentuh, yakni sistem sekuler demokrasi yang merupakan akar dari seluruh persoalan yang mendera umat.

Bedanya, saat ini proses kebencian pada rezim disalurkan melalui proses suksesi politik. Suksesi politik dijadikan sarana formal untuk mengganti rezim. Fokus umat hanya pada ganti rezim, asal bukan Jokowi.

Substansi masalah utang luar negeri, pengangguran, dekadensi moral, potensi disintegrasi, masalah perampokan tambang dan sumber daya alam lainnya, persoalan intervensi luar negeri, invasi budaya, persoalan pergaulan bebas, kenakalan remaja, perzinahan, LGBT, dan seabrek soal-soal lainnya tidak pernah disentuh. Apalagi soal penerapan syariat Islam, tidak pernah diusik.

Tidak ada jaminan, jika kekuasaan dipergilirkan dari satu rezim ke rezim lainnya, akan menuntaskan persoalan. Contoh sederhana saja, jika rezim berganti dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya, apakah negara dapat mengambil alih tambang emas Freeport ? Menghadapi satu perusahaan tambang saja negara tidak berdaya, sampai pajak yang harusnya menjadi hak negara dihapus dan dikalahkan oleh Freeport.

Itu baru satu Freeport, bagaimana dengan ratusan tambang lain yang telah merampok negeri ini ? Berdayakah pemimpin-pemimpin yang sedang ikut akademi idol-idolan itu ? Sanggup ? Semua nama yang masuk survey-surveyan itu sanggup mengusir Freeport ?

Jangankan mengusir Freeport, menegur saja tidak berani, mengambil hak pajak saja tidak bisa. Ini baru urusan Freeport.

Apalagi, jika pemimpin itu dituntut untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah. Apakah mereka mampu ? Jangankan mampu, mau saja belum tentu.

Padahal, esensi politik dalam Islam adalah bagaimana mengatur urusan umat, memerintah dan melarang umat, menyelenggarakan kemaslahatan umat berdasarkan syariat Islam.

Tidak mungkin ada solusi, tidak mungkin ada maslahat, jika umat ini menelantarkan hukum Allah dan dengan sombong membuat hukum sendiri. Apakah ada hukum yang lebih baik selain hukum Allah SWT bagi orang yang yakin ?

Artinya, ada dua perubahan yang wajib diraih untuk mengembalikan umat pada posisi kemuliaannya. Pertama persoalan rezim, semua harus mengakui semua rezim yang terlibat dalam kekuasaan saat ini, semua tokoh yang ditawarkan dalam survey-surveyan, semua partai yang bersaing dalam kontestasi politik, telah, sedang dan terus diberi waktu berkuasa.

Sepanjang kekuasaan mereka yang telah dipergilirkan, mereka telah terbukti gagal menyejahterakan umat. Justru sebaliknya, mereka secara sistemik, kolektif kolegial selalu mengkhianati umat.

Mari kita periksa. Tokoh dan partai apa saja yang khianat dan terlibat korupsi BLBI ? Tokoh dan partai apa saja yang khianat dan terlibat korupsi Century? Tokoh dan partai apa saja yang khianat dan terlibat korupsi sumber waras ? Tokoh dan partai apa saja yang khianat dan terlibat korupsi reklamasi ? Tokoh dan partai apa saja yang khianat dan terlibat korupsi e KTP ?

Tokoh dan partai apa saja yang khianat dan terlibat korupsi APBD di daerah ? Tokoh dan partai apa saja yang khianat dan terlibat korupsi setelah menjadi Kepala Daerah ?

Ingat ! Semua tokoh dari semua partai terlibat. Semua memiliki dosa-dosa sejarah. Apakah kita ridlo menyerahkan urusan pemerintahan ini pada kaum pendosa itu ?

Karenanya sudah cukup, rezim khianat ini harus segera diganti, semuanya. Rezim ruwaibidloh ini harus diganti dengan orang orang yang taat dan amanah, orang yang berkomitmen melayani umat.

Kedua, persoalan perubahan sistem. Sistem demokrasi sekuler yang diterapkan di negeri ini adalah warisan penjajah. Esensi Perubahan adalah manakala negara terbebas dari penjajahan.

Bagaimana mungkin negara merdeka, jika sistem peraturan dan perundangan, sistem ekonomi dan politiknya masih mengadopsi sistem warisan penjajah ?

Sistem demokrasi sekuler ini, yang telah memberikan legitimasi bagi Freeport dan korporat lainnya terus mencengkeram dan menjajah negeri ini. Freport tidak mungkin bercokol, jika negeri ini menerapkan syariat Islam.

Islam telah mengharamkan tambang yang menguasai hajat rakyat diserahkan pada swasta apalagi asing. Negara selaku wakil umat, wajib mengambil alih dan mengelolanya, untuk kemudian hasilnya dikembalikan kepada umat. Bukan sekedar menarik pajak.

Sistem inilah yang akan mengeluarkan umat dari belenggu penjajahan, fisik maupun non fisik. Membebaskan umat dari belenggu penghambaan kepada makhluk dan hanya menghamba pada Allah SWT semata.

Karenanya, arah perubahan harus juga memuat perubahan sistem. Dari sistem demokrasi sekuler menuju sistem Islam.

Karena bagi umat Islam, tidak ada gunanya kekuasaan jika tidak untuk menerapkan syariat Islam. Bahkan, kekuasan yang menentang syariat Islam di akherat kelak akan menjadi sesalan.

Karenanya, untuk merubah rezim sekaligus sistem umat wajib memperjuangkan Khilafah. Sebab, Khilafah adalah sistem Pemerintahan Islam. Pengelola Khilafah, adalah manusia yang dibimbing oleh wahyu, dan karenanya dapat terhindar dari nafsu.

Khilafahlah yang akan memunculkan rezim dan pribadi sholeh, seperti rezim Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA dan Ali RA. Saatnya, gelorakan seruan ganti rezim ganti sistem, InsyaAllah berkah menaungi seluruh umat. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget