May 2018



SAAT AJAL YANG PASTI ITU TIBA

oleh KH Hafidz Abdurrahman

Hidup adalah rangkaian waktu. Waktu demi waktu terangkai menjadi satu, diberikan kepada setiap manusia sebagai ajal. Iya, itulah tenggat waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu, setiap umat, kaum dan manusia mempunyai ajal, tenggat waktu. Ketika tenggat waktu yang diberikan telah berakhir, maka tak satupun yang bisa meminta ditangguhkan. Begitu juga ketika tenggat waktu itu belum tiba, maka ia pun tak bisa diajukan, meski hanya sesaat. Itulah ajal manusia.

Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ

“Setiap umat mempunyai ajal [tenggat waktu]. Ketika tiba ajal mereka, maka mereka tidak bisa meminta ditangguhkan meski hanya sesaat. Juga tidak bisa minta diajukan.” [TQS.al-A’raf : 34]

Karena itu, tanpa terasa, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun berlalu, saat usia kita bertambah, sesungguhnya ajal [tenggat waktu] kita semakin dekat. Karena terus berkurang demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Rangkaian waktu yang telah kita lalui, meski hanya setahun, sebulan, seminggu, sehari, sejam, semenit bahkan sedetik tak akan bisa ditarik kembali. Jika semuanya itu telah pergi, maka umur kita bertambah, tetapi ajal [tenggat waktu] kita semakin dekat.

Ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah. Allah pun Maha Tahu kapan ajal kita berakhir. Saat itulah, kematian kan tiba. Kemanapun kita berlari, meski bersembunyi di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun, bahkan tak mampu ditembus oleh apapun, tetap saja kematian akan menghampiri kita. Allah berfirman:

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ

“Di mana pun kamu berada, kematian pasti kan menemukan kamu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.” [TQS. an-Nisa’: 78]

Begitulah, ajal manusia. Pasti tiba. Namun, saat ajal itu tiba, apakah kita sudah siap? Menyiapkan apa yang akan kita bawa menghadap kepada-Nya. Pernahkan kita menghitung berapa lama waktu yang kita gunakan untuk maksiat, dan berapa yang kita gunakan untuk taat? Padahal, kita hitung atau tidak, yang pasti Allah Maha Tahu, dan Malaikat pun telah mencatatnya, sehingga kita pun tak kuasa untuk mengelaknya. [QS. Maryam: 93-100]

Andai saja Allah memberikan umur kepada kita 60 tahun, tiap hari kita gunakan bekerja selama 8 jam, maka kita telah menghabiskan 20 tahun umur kita untuk bekerja. Jika 8 jam kita gunakan untuk tidur tiap hari, maka 20 tahun pula umur kita kita habiskan di tempat tidur. Maka, sudah dua pertiga umur kita habis untuk bekerja dan tidur. Sisanya, sepertiga lagi, selama 20 tahun, kita gunakan untuk makan, santai, dan lain-lain. Pertanyaannya, lalu berapa waktu yang kita berikan untuk Allah?

Itulah mengapa al-Junaid bin Muhammad, salah seorang shalihin membaca tasbih sebanyak 30.000 kali. Ketika kematian menjemputnya, beliau sedang membaca al-Qur’an, saat itu sedang sakaratul maut. Putranya yang tengah menungguinya bertanya, “Ayah membaca al-Qur’an, padahal Ayah sedang sibuk menjemput kematian?” Beliau menjawab, “Apakah ada di dunia ini yang lebih membutuhkan amal shalih ketimbang ayah?” Dalam kitabnya, Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, Ibn Rajab menuturkan, bahwa Khalid bin Ma’dan membaca tasbih dalam sehari hingga 100.000 kali. Subhanallah, begitulah orang-orang shalih menjaga waktunya.

Iya, hidup adalah rangkaian waktu. Tiap detik, menit, jam dan hari yang hilang telah mengurangi tenggat waktu yang Allah berikan kepada kita. Itu artinya, semakin hari ajal kita semakin dekat. Karena itu, ‘Umar bin al-Khatthab mengingatkan:

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا

“Hitunglah amal perbuatan kalian, sebelum kalian dimintai pertanggungjawab [oleh Allah].”

Maka, rangkaian waktu yang kita lalui lebih berharga ketimbang emas, perak, kedudukan atau apapun yang kita miliki. Jika kita tidak bisa mengisinya dengan benar, sesuai dengan perintah dan larangan Allah, pada akhirnya kita menyesal. Karena perbuatan yang begitu banyak dalam hidup kita, ternyata tak satupun yang diterima oleh Allah SWT. Allah memberikan gambaran itu pada amal perbuatan orang Kafir:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

“[Orang Kafir] telah bekerja keras lagi kepayahan, tetapi memasuki neraka yang sangat panas.” [TQS. al-Ghasyiyah: 3-4]

Ketika amal kita diterima oleh Allah, karena kita persembahkan hanya untuk-Nya, dan kita lakukan semata untuk memenuhi perintah dan larangan-Nya, saat itulah kita merasakan kebahagiaan yang tiada tara saat di dunia. Hidup kita, yang tak lain merupakan rangkaian waktu itu menjadi begitu bermakna. Begitu pun saat kita menghadap-Nya, semua yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Bahkan, kita pun dirindukan-Nya.

Seperti itulah yang dialami Sa’ad bin Mu’adz, sahabat Nabi yang mulia. Umurnya tidak panjang, hanya sekitar 30 tahunan. Dalam waktu yang tidak kurang dari 6 tahun, dia habiskan waktunya untuk Islam. Dia berikan segalanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Saat ajal menjemputnya, Allah pun memberikan kemuliaan yang tiada tara. Kematiannya dirindukan oleh Allah, membuat singgasana-Nya bergoncang.

Abu Hurairah juga demikian. Beliau ditakdirkan Allah hanya bersama Nabi saw. tidak kurang dari 3 tahun. Tetapi, dalam waktu 3 tahun itu, beliau gunakan untuk Islam. Lihatlah, tidak kurang dari 4 karung hadits Nabi dia berhasil kumpulkan. Dia gunakan malamnya, saat orang lain lelap dalam tidur, untuk belajar dan menghapal. Itulah umur dan waktu yang berkah dalam kehidupan. Tidak banyak dan tidak panjang, tetapi di sana Allah berikan kebaikan yang berlimpah.

Maka, Allah pun memberikan kesempatan emas itu kepada kita, jika kita sadar. Dengan shalat berjamaah, nilai sekali shalat kita akan dilipatgandakan menjadi 27 kali. Artinya, jika dalam sehari semalam kita shalat rawatib 5 kali, ditambah 12 kali shalat sunahnya, hanya bisa mengumpulkan 17 point, namun dengan shalat berjamaah, point kita bertambah, menjadi 152 point. Berarti sehari, point kita sama dengan 8-9 hari. Belum lagi, jika itu semua dilakukan di masjid, maka tiap langkah kaki kita akan merontokkan dosa kita.

Dengan shalat di Masjid Nabawi, tiap shalat kita mendapatkan 1000 point. Jika kita bisa meraih 152 point di luar Masjid Nabawi, maka di masjid Nabi ini kita bisa mendapatkan 152,000 point. Itu artinya, nilai kita sehari beribadah di sana, sama dengan 24 tahun. Lalu bagaimana kalau itu kita lakukan di Masjidil Haram? Maka, point yang kita peroleh sama dengan 2.483 tahun. Subhanallah.

Dengan shalat Dhuha tiap pagi, kita pun menutup 360 sendi, yang harus kita tutup dengan sedekah. Mulai dari mengeluarkan kata-kata yang baik, membantu orang yang membutuhkan, memberi minum orang lain, membuang duri di jalan, dan sebagainya. Semuanya itu, ternyata Allah cukupkan dengan mengerjakan shalat Dhuha, 8 rakaat. Bahkan, dengannya Allah menjamin akan mencukupkan semua urusan kita di hari itu. Allah Akbar.

Begitu juga dengan dakwah, menyampaikan hidayah kepada seseorang. Ketika orang tersebut mendapatkan hidayah Allah, dari yang asalnya non-Muslim menjadi Muslim, yang asalnya tidak shalat kemudian akhirnya rajin mengerjakan shalat, yang asalanya tidak berhijab menjadi berhijab dan taat, maka orang yang mengantarkan mereka mendapatkan hidayah itu diganjar oleh Allah dengan kebaikan yang tak terhingga. Lebih baik daripada terbitnya matahari dan bulan. Allahu Akbar.

Begitulah Allah memberikan jalan, agar umur, waktu dan hidup kita menjadi berkah. Tiap rangkaian waktu kita lalui dengan penuh hikmah. Tiap detik, menit, jam dan hari yang hilang dari kita, dilipatgandakan oleh Allah kebaikannya karena berkah. Berkah, karena tiap rangkaian waktunya merupakan bentuk pengabdian hamba kepada Rabb-Nya. Saat ajal yang pasti itu tiba, kita pun menghadap-Nya dengan senyuman. Begitulah jiwa orang-orang Mukmin yang shalih dan shalihah:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ!

“Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah menghadap kepada Rabb-Mu dengan penuh kerelaan, dan mendapatkan ridha [dari-Nya]. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.” [TQS. al-Fajr: 27-30]

Ya Allah, berkatilah umur dan waktu kami. Ya Allah, terimalah amal kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang ketika ajal kami tiba, termasuk hamba-hamba-Mu yang menghadap kepada-Mu dengan khusnul khatimah. Dengan penuh kerelaan dan mendapatkan ridha-Mu. Amin.. amin.. amin ya Mujibas Sailin.




Oleh: Nasrudin Joha

Semakin dijelaskan, semakin tidak jelas. Semakin diklarifikasi, semakin memunculkan berbagai asumsi. Problem dasarnya satu: rakyat sudah tidak percaya pada penguasanya, itu bahaya.

Katanya cuma ratusan, katanya cuma dua duz mie instant, nyatanya ada se gudang. Katanya suruh bakar, katanya tidak bisa untuk disalahgunakan 'lagi', katanya tercecer bersama truk pengangkut Al mari, katanya sabotase, katanya, katanya, katanya, terus berubah-ubah.

Katanya bukti korupsi e KTP, KPK bantah. Katanya produk gagal, kok jumlahnya bejibun. Katanya produksi tahun 2014, kok ngendon bertahun-tahun, sampai mendekati pemilu dan Pilpres 2019.

Jika itu pemalsuan, maka kejar pelaku pemalsuan, jerat pelaku dengan pasal 263 KUHP "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Jika itu pemalsuan, maka seluruh yang terlibat, baik yang pesan, yang membuat, yang menggunakan dan mendistribusikan, semua harus diangkut dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu".

Jika motifnya, politik apalagi pemalsuan sengaja dalam rangka curang di pemilu dan Pilpres 2019, khususnya agar orang-orang tertentu menjadi memiliki hak suara, menggunakan dokumen palsu, maka perlu dikejar dengan UU No. 7/2017 (UU PEMILU).

Jika motif politik ini melibatkan negara asing, dimana ada upaya untuk menguasai negara melalui pemilu dan Pilpres, untuk mendudukan calon yang akan merealisir visi negara asing untuk menjajah dan menguasai negeri ini, maka ini telah berkaitan dengan ancaman pertahanan dan keamanan negara, tidak cukup polisi yang bertindak, tetapi TNI juga harus bertindak.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (UU N0.3/2002 Tentang Pertahanan Negara)

Jika motif politik ini terkait intervensi negara asing, untuk mencoba merongrong kedaulatan negara melalui sistem legal formal Pemilu dan Pilpres, mengambil alih kendali negara dengan mendudukan orang atau agen yang setia pada asing, ini berbahaya.

Jika ancaman sudah sampai level itu, polisi tidak cukup dan tidak akan sanggup mengungkap kasus. Perlu pelibatan secara Aktif dan menyeluruh penggunaan unsur TNI, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Jadi jangan anggap sepele kasus e KTP tercecer, jangan anggap sederhana dan terkesan menyederhanakan masalah. Ini masalah besar, ini masalah masa depan bangsa Indonesia, nasib NKRI yang katanya sudah final.

Jika salah urus, tidak menindak siapa yang bersalah, persoalan ini akan semakin liar. Jika polisi tidak mampu, baik karena ketidakmampuan atau karena maraknya ketidakpercayaan, maka TNI harus segera dilibatkan.

Jika TNI tidak segera dilibatkan, maka bisa saja Indonesia tidak bubar di tahun 2030. Indonesia bisa bubar di tahun 2019. Waspadalah ! Waspadalah ! []..



Pamarican. Para ulama dari beberapa daerah di wilayah Kota Banjar dan Ciamis mengadakan Ijtima’ Ulama pada hari Ahad sore, (28/5/2018) di Pondok Pesantren Riyadlul Huda, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Adapun tema yang diambil adalah “"Terorisme Bukan Ajaran Islam, Khilafah Ajaran Islam."



Pada kesempatan ini, Ustadz Husen Al-Banjary, S.Pd.I yang merupakan pengasuh Mahad Al-Mabda Kota Banjar mengatakan bahwa Khilafah merupakan ajaran Islam yang memiliki dalil diantaranya Ijma Sahabat. Dengan Khilafah hukum-hukum Islam bisa dilaksanakan seluruhnya.

Beliau pun menjelaskan bahwa perjuangan penegakkan Khilafah tidak ada kaitannya dengan terorisme, misalnya seperti bom bunuh diri. “Kalau sekarang ada yang mengaitkan Khilafah dengan ajaran negatif (terorisme) tidak sesuai dengan faktanya, itu (Khilafah) Ijma Sahabat yang dalilnya kuat,” jelasnya.

Apa yang disampaikan oleh Ustadz Husen diperkuat oleh Ustadz Heri Abu Rizki. Ulama asal Kota Banjar ini menegaskan bahwa Khilafah tidak bisa dipisahkan dari Islam, dan dengan Khilafah inilah seluruh ajaran Islam bisa dilaksanakan.

“Khilafah ini adalah ajaran Islam, siapa yang membenci Khilafah berarti dia membenci sebagian dari Islam, sementara siapa yang membenci sebagian Islam maka terkategori Afatu’minuuna biba’dhil kitaabi wa takfuruuna biba’dhi,” tegasnya.

Sementara H. Andi Rosdiana mengungkapkan bahwa terorisme itu sendiri berasal dari Amerika dalam proyek war on terrorism, sebuah proyek yang mengatasnamakan perang melawan terorisme, padahal pada hakikatnya itu merupakan cara mereka untuk menghancurkan Islam.

“Semua itu by design, sudah diatur oleh mereka. Itulah pentingnya umat Islam melek politik Islam, karena hanya bisa dibaca dengan kacamata (politik) Islam,” ungkapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan buka bersama dan sholat maghrib berjamaah.



MERESPON GAGASAN KHILAFAH

Oleh: Muhammad Solih, Pengurus Pusat BAKOMUBIN (Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia).

Khilafah di negeri kita ini baru sebuah konsep pemikiran atau gagasan tentang sistem kenegaraan dalam Islam.

Belum menjadi gerakan atau praktik kenegaraan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, katakanlah HTI atau siapa pun.

Jika pemerintah memandang bahaya terhadap khilafah harusnya dilakukan pendektan diskusi atau kajian tentang konsep tersebut, dan bukan dengan pendekatan hukum.

Undang para pakar hukum tata negara dan para ahli syariah Islam. Lakukan diskusi terbuka, dan berikan kebebasan seluas-luasnya para pakar melakukan penafsiran tentang sistem khilafah tersebut.

Apa yang dilakukan Prof Suteki adalah salah satu penafsiran, bukan pembenaran atau pembelaan. Dia melakukan penafsiran berdasarkan kajian, telaah akademisnya.

Jika hasil kajiannya menyimpulkan bahwa khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila seharusnya kita hargai. Bukan malah mempersekusinya atau bahkan memberikan sanksi akademik.

Secara sederhana, pengertian khilafah itu adalah sistem satu komando dalam mengatur satu negara, satu dunia. Sistem ini sudah dipraktikkan pada zaman Nabi dan Khulafa ar_Rosyidin. Hasilnya sangat cemerlang, mewujudkan negara berkeadilan dan berkesejahteraan.

Kalau ini ditarik kepada cita-cita mendirikan NKRI untuk mewujudkan negara adil dan makmur berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa, apakah sistem ini bertentangan dengan Pancasila? Tentu jawabnya, tidak.

Menurut saya, sikap anti pemikiran khilafah itu merupakan sikap ketakutan berlebihan terhadap Islam (Islamphobia) yang sudah lama mengendap dalam sejarah.

Seharusnya ini tidak terjadi jika masing-masing pihak menyadari bahwa Pancasila ini merupakan hasil kesepakatan bersama sebagai dasar untuk membangun bangsa dan negara.

Sikap Islamphobia bisa jadi sengaja dibangun oleh pihak tertentu, termasuk asing untuk memecah belah bangsa. Jika kita selamanya pecah, maka kepentingan asing bisa dengan mudah masuk ke dalam urusan rumah tangga negara kita.

Sesungguhnya pihak asing itu sangat paham konsep khilafah dan memandang penting di era globalisasi ini. Ketika kita masih debat dan ribut soal khilafah, mereka justru sudah menjalankan konsep khilafah.

Jika khilafah diartikan "satu komando" di dunia, lalu apa bedanya dengan sistem "negara super power" Amerika? Bukankah negara sekarang sedang bersaing menuju pada satu sistem "satu komando" di dunia? Bukankah era globalisasi ini sudah menghilangkan batas-batas negara? Bukankah era perdagangan bebas itu diatur oleh satu komando di dunia?

Dalam industri dan perdagangan dunia lebih konkret lagi sistem khilafah dipraktekkan. Contohnya, hanya satu McDonald di dunia. Pizza HUT, Fried Chicken, dan lain-lain. Hanya satu merek Mercy di dunia, BMW, Ford, Toyota, dan sebagainya. Hanya satu Levi’s di dunia. Dan seterusnya.

Semua itu adalah sistem khilafah. Cuma beda istilah saja, satu khilafah, satu superpower. Dan kita sering dijebak dengan istilah tersebut, lalu ribut berkepanjangan.

Sementara mereka diam-diam mengambil ilmu kita, mempraktikkan, dan kemudian jauh meninggalkan kita.

(Sumber:indopos/jpnn)



Banyak pihak yang mengidap penyakit Islamophobia akut lalu menolak mentah-mentah gagasan penerapan syariah Islam secara kaffah.

Kalangan yang mengidap Islamophobia itu biasanya juga telah menjadi orang yang memiliki pemikiran sekuler dan liberal.

Ya, mereka adalah kaum liberal-sekuler yang benci Islam. Mereka telah menuhankan akal mereka yang serba terbatas dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sesuai kehendak hawa nafsunya.

Syariah Islam yang agung nan mulia dituduh sebagai aturan yang kuno dan ketinggalan jaman, tidak cocok diterapkan di era modern.

Khilafah yang merupakan ajaran Islam warisan Rasulullah SAW pun tak luput dari fitnah kalangan liberal yang mengidap Islamophobia.

Khilafah yang telah berjasa menyebarkan Islam ke seluruh dunia hingga ke Nusantara telah difitnah sebagai gagasan yang mengajarkan tindakan-tindakan biadab seperti yang dilakukan ISIS.

Meski Khilafah didakwahkan tanpa kekerasan, kaum liberal-sekuler juga telah memfitnah pejuang Khilafah sebagai radikal, teroris, anti-kebhinekaan, anti-Pancasila, anti-NKRI, pemecah-belah bangsa, intoleran dan sederet label dan narasi usang lainnya.

Begitulah saat Khilafah digambarkan sebagai monster yang menakutkan, begitulah saat isu ISIS digoreng oleh media-media corong Asing untuk menyuburkan Islamophobia.

ISIS bukan Khilafah, dan Khilafah juga bukan ISIS.

Khilafah adalah tentang bagaimana Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib, juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat memimpin rakyatnya kala itu.

Para Khalifah yang mulia telah mencontohkan tentang betapa luar biasanya Islam dalam mengatur kehidupan umat manusia (Muslim maupun non-Muslim) dalam sebuah negara yang adil dan diliputi berkah dari langit dan bumi.

Islam ibarat cahaya mentari yang sinarnya tak akan lama lagi kan menerangi dunia yang saat ini dipenuhi kegelapan sistem dan kekuasaan dzalim.

Ingatlah selalu bisyarah (kabar gembira) Nabi SAW manakala beliau bersabda, "..tsumma takunu Khilafah 'ala Minhaj An-Nubuwwah" (..kemudian akan tegak kembali Khilafah yang mengikuti metode kenabian).
.
#KhilafahAjaranIslam
#IslamSelamatkanNegeri
#StopIslamophobia




KETERHUBUNGAN RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN UU INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
Ketua Dewan Pembina Lembaga Advokasi DPP Pertai Bulan Bintang


Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (RUU Terorisme), sempat terjadi deadlock, sebab utama adalah perihal pendefinisian terorisme.

Definisi tentang terorisme memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Menurut hukum internasional, ketiadaan definisi yang seragam memang tidak serta-merta meniadakan definisi terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi
terorisme.

Pasal 1 angka 1 RUU Terorisme hanya menyebutkan tindak pidana terorisme,
yakni “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Dalam Pasal 6 RUU Terorisme disebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang :
a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang
secara meluas;
b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau
c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis lingkungan hidup fasilitas publik, dan/atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian terorisme itu adalah menunjuk kepada unsur delik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 RUU Terorisme.

Permasalahannya adalah tidak ada kejelasan dalam rumusan “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa
takut terhadap orang secara meluas”.

Kekaburan rumusan tersebut dikhawatirkan dapat membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum dalam mengindentifikasi perilaku dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.
Seharusnya ada batasan atau indikator tentang kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut tersebut.

Menjadi pertanyaan serius, apakah suatu pemikiran tertentu dapat tergolong dari kualifikasi terorisme? Memang dalam Pasal 6 huruf a tidak secara eksplisit disebutkan tentang pemikiran yang terkualifikasi terorisme, namun dalam Pasal 1
angka 8 ditegaskan bahwa adanya suatu perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada
tindak pidana terorisme. Ketentuan Pasal 1 angka 8 ini menunjuk kepada
keberlakuan counter terrorism, dalam bentuk program deradikalisasi.

Namun, tidak ada pula batasan atau indikator tentang apa yang dimaksudkan dengan “pemikiran” yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan “secara keras
atau ekstrim” yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Dikhawatirkan dalam penerapannya terjadi perluasan penafsiran secara subjektif atas norma “pemikiran secara keras atau ekstrim.”
Kemudian, dalam Pasal 13A dinyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja
menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan an individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan
martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang
mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pada rumusan Pasal 13A, terdapat “perluasaan kesengajaan”, tidak hanya “dengan maksud”, tetapi meliputi kesengajaan “dengan kepastian” atau “dengan kemungkinan.” Dikatakan
demikian oleh karena Pasal 13A menyebut dengan frasa “dengan sengaja”, sehingga kesengajaan mencakup ketiga gradasi tersebut.

Padahal, ketiga corak kesengajaan itu memiliki perbedaan yang signifikan terkait dengan faktor “kesalahan” (mens rea).
Keberlakuan dari perbuatan menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan adalah bersifat formil, ditandai dengan frasa “yang dapat”, jadi tidak memerlukan akibat konkrit tertentu. Namun, di sisi lain terdapat rumusan “yang mengakibatkan tindak pidana terorisme.” Pada rumusan
demikian, menimbulkan pertanyaan serius dalam hal hubungan antara suatu penyebaran ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang memiliki konten kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan, merendahkan
atau mengintimidasi dengan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, diketahui
adanya perluasan tindak pidana teorisme melalui rumusan Pasal 13A.
Dalam hal unsur “merugikan” tidak juga jelas dalam hal apa terjadi kerugian dimaksud.

Kemudian unsur “merendahkan harkat dan martabat” individu atau
kelompok tertentu adalah sangat jauh dengan tindak pidana terorisme. Khusus tentang “kelompok tertentu”, menurut hemat penulis mengacu kepada rumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan “kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Terkait dengan itu, maka rumusan merugikan dan/atau merendahkan harkat dan martabat sangat identik dengan unsur kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sepanjang pengetahuan penulis, terkait penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berlaku demikian longgar dan cenderung bersifat subjektif. Penerapan Pasal 28 ayat
(2) UU ITE lebih menggunakan delik formil, sehingga walaupun tidak ada akibat konkrit, seseorang dapat dikenakan pasal tersebut. Terlebih lagi antar golongan, dimaknai pula sebagai badan hukum (termasuk partai politik dan pemerintah), padahal tidak demikian.

Dalam beberapa kesempatan penulis menjadi ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh penasihat hukum, beberapa orang yang ‘terjerat’
rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya suatu akibat konkrit di persidangan. Fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa tidak pernah ada akibat yang timbul dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tegasnya, tidak pernah ada (in concreto) di masyarakat timbulnya rasa kebencian atau permusuhan baik terhadap individu maupun terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Frasa “yang
ditujukan untuk menimbulkan,” menunujukkan harus adanya akibat berupa timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, atas akibat penyebaran informasi yang
dilakukan. Sebutlah pada persidangan Buni Yani, Alfian Tanjung, Asma Dewi,
Jonru Ginting, Rini Sulistiawati, ke depan menyusul Ahmad Dani.

Pada perkara Alfian Tanjung di PN Jakarta Pusat, Penuntut Umum
mendalilkan partai politik (incasu PDI-P) termasuk sebagai golongan. Pada perkara Sahiduddin di PN Kota Baru Kalimantan Selatan, Penuntut Umum juga mendalilkan pemerintah daerah termasuk golongan. Padahal, keberlakuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus merujuk kepada Pasal 156 KUHP sebagai genus delict.

Menurut doktrin, golongan penduduk yang dimaksudkan berdasarkan Hukum Tata Negara, yang mengacu kepada ketentuan Pasal 163 jo Pasal 131 IS (indische staat Regeling) yang membagi penduduk di Hindia Belanda atas golongan Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan adanya keterhubungan RUU Terorisme dengan UU ITE. Penulis – begitu pun pihak yang lainnya - mengkhawatirkan jika terjadi perluasan tindak pidana terorisme akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Menurut penulis, seseorang yang dianggap telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dapat saja dikategorikan sebagai pelaku terorisme.

Dalam dogmatika hukum pidana terkandung asas legalitas. Menurut Jan Remmelink makna dalam asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat. Hal ini didasarkan pada prinsip “nullum
crimen, nulla poena sine lege certa”.

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum itu sendiri.

Penulis sepakat dengan pendapat Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii, yang mengatakan dalam rumusan tindak pidana teorisme harus ada ketegasan perbuatan yang dilakukan terkait dengan ancaman terhadap Keamanan Negara, dengan menunjuk pada adanya motif ideologi dan politik. Keterkaitan itu sangat penting dalam hal pembedaan tindak pidana terorisme dengan tindak
pidana umum lainnya. [].



Kajian Islam bersama Ust Felix Siauw mendapatkan antusiasme oleh umat Islam di sekitaran Kabupaten Bandung Barat. Kajian yang dilaksanakan di Masjid al Irsyad, Kota Baru Parahyangan, Rabu (23/5) ini mendapatkan penjagaan ekstra oleh pihak kepolisian.

Puluhan mobil dan ratusan sepeda motor memadati parkiran masjid. Saking banyaknya jamaah sudah tidak tertampung lagi di pelataran dalam masjid, hingga membeludak ke pelataran luar masjid.

Beredar isu penolakan dari sebagian kecil ormas tak membuat kajian ini terhenti. Berbanding terbalik dengan penolakan tersebut, justru sebagian besar ormas di Kabupaten Bandung Barat sangat mendukung terselenggaranya kajian ini

Dalam pembukaan kajian, Pembawa acara menjelaskan, kajian ini terselenggara atas kerjasama Majelis Ta'lim Kota Baru Parahyangan dengan berbagai pihak, diantaranya kepolisian Cimahi, kemenag kabupaten Bandung barat dan pemuda hijrah Bandung.



VONIS YANG MENYESAKKAN DADA
[Sang Emak Ihlas &Tabah Menjalani]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.


Rangkaian persidangan telah dilalui, putusan sidang sudah dibacakan, sang emak telah dianggap sah dan meyakinkan menebarkan kebencian SARA melalui jejaring sosial media. Atas tudingan itu, sang emak diganjar vonis pidana 6 bulan penjara subsider denda 1 juta rupiah atau pengganti satu bulan kurungan.

Ujaran kebencian menjadi mantra ampuh yang menjadikan kritik bisa berujung penjara, ujaran kebencian, menjadikan partai politik berkuasa mampu berlindung dibalik unsur "Golongan" dan menjadikannya dapat tercemar dan dirugikan tanpa mengajukan tuntutan dan dakwaan.

Ujaran kejengahan pada sistem sekuler, ujaran kerinduan para syariat Islam, kerinduan berpulang kepada hukum Allah SWT, hukum dari Tuhan pencipta manusia, pencipta alam semesta dan pencipta kehidupan, telah ditafsirkan sebagai ujaran kebencian dan SARA.

Ujaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE, akan menjadi pasal pukat harimau yang dapat mengangkut semua aspirasi yang berbeda dengan rezim yang berkuasa ke jeruji penjara. Kedepan, UU ITE hakekatnya hanya tinggal satu pasal, pasal 28 ayat (2) inilah, yang akan menjadi langganan pasal dasar hukum untuk memburu dan mengejar setiap geliat aspirasi yang menentang logika kekuasan.

Jonru dijerat dengan pasal ini, Buni Yani dijerat dengan pasal ini, Alfian Tanjung dijerat dengan pasal ini, Asma Dewi dijerat dengan pasal ini, bahkan Achmad Dani sampai hari ini disidang dengan tudingan melanggar pasal ini.

Pasal 28 ayat (2) ITE, akan menjadi pasal yang bisa langsung menahan Tersangka, karena ancaman pidananya melebihi 6 tahun penjara.

Dalam kasus Rini Sulistiawati, sesungguhnya yang lebih layak menurut ahli, seharusnya menggunakan pasal
27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, pencemaran terhadap PDIP karena dituding tidak butuh suara umat Islam. Namun pasca amandemen UU ITE, pasal ini tidak seksi, ancamannya diturunkan menjadi 4 tahun, sehingga tidak bisa digunakan untuk menahan tersangka.

Karenanya, pasal 28 ayat (2) kedepan akan menjadi pilihan pasal favorit untuk menjerat kritisme publik di jejaring sosial media, apalagi menjelang pemilu dan Pilpres. Ujaran berbeda, yang dilandasi perbedaan pilihan politik bisa saja ditafsirkan kebencian dan SARA, karena dianggap mendeskreditkan pihak lain.

Jika pihak lain yang dimaksud penguasa, yang ingin melanggengkan kekuasaannya (padahal didunia ini tidak ada yang abadi), maka penguasa akan berusaha menggunakan alat-alat kekuasan yang ada padanya, menjerat para pelaku ujaran berbeda, berdalih pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Kembali ke nasib sang emak. Logisnya ini disebut vonis, betapapun tidak adil. Tetapi, itulah batas keadilan pada dimensi inderawi dunia. Pengadilan tidak pernah memberikan keadilan hakiki, banyak kebenaran tersirat tidak diungkap. Banyak tendensi lebih kental ketimbang nalar dan nurani yang dipertimbangkan.

Peradilan dunia, telah menyediakan sarana untuk banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Namun, ikhtiar itu tidak memberi jaminan keadilan benar-benar menjadi buah dari ikhtiar merawat pohon-pohon perjuangan hukum.

Buah dari pohon keadilan telan jauh dari akarnya, buah itu telah dirampas tirani kekuasaan. Buah itu telah dipanen dari batang dan pohonnya, sementara rakyat jelata dibiarkan sibuk menanam dan merawatnya tanpa pernah memetik ranum buahnya.

Buah keadilan telah dikapling dan hanya menjadi hak para penguasa dan mereka yang berpunya. Rakyat jelata diminta untuk terus tunduk, taat dan patuh, sementara para bromocorah kekuasaan sibuk berpesta pora menginjak-injak nurani dan keadilan.

Hari-hari kedepan, akan tetap dilalui oleh sang emak dibalik jeruji penjara. Ramadhan yang diberkati, keindahan hari raya Idul fitri, tidak mampu memantik naluri empati dan nurani, membisikkan kekuatan ruh agar mampu menggerakan Palu vonis untuk menyatukan keluarga yang terpisah.

Mengembalikan bakti seorang istri kepada suami, mengembalikan hak sekaligus kewajiban ibu merawat anak-anaknya, memberikan tangguh untuk menggerakan rasa agar asa untuk berjumpa pada sanak dan saudara di hari-hari bahagia.

Terdakwa, sang emak militan telah menyatakan menerima putusan. Kuasa hukum telah memberikan ikhtiar pembelaan maksimal, untuk memberikan yang terbaik bagi hukum dan keadilan.

Akhirnya, inilah ujian keimanan, ujian seorang hamba yang harus iman kepada Qadla (keputusan) dari Allah SWT, baik itu baik atau buruk menurut pencerapan indera manusia. Sungguh, putusan ini tidak terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah SWT. Keadilan hakiki, hanya ada pada yaumul hisab, dimana Allah SWT sendiri kelak yang menjadi hakimnya dan pengadilnya.

Kepada khalayak, kepada para aktivis, pemerhati hukum, netizen yang sempat dan setia mengikuti dinamika perkara ini, kami ucapkan Jazakumullah katsiran atas atensi, doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT membalasnya. [].



KUTIPAN RISALAH PEMBELAAN
[Seorang Emak Mengemis Keadilan Hukum Ditengah Maraknya Praktik Negara Kekuasaan]



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.


Sesungguhnya bagi siapapun yang mengindera proses penegakan hukum di negeri ini, baik ia dari kalangan awam apalagi jika Ia berpendidikan, akan mendapati hukum tidak lagi menjadi sarana untuk memperoleh keadilan. Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membela kaum tertentu, dan menindas kaum yang lain.

Berbicara tentang keadilan hukum, rasanya seperti mengharap rintik hujan di kemarau panjang yang turun menyirami gurun Padang pasir. Bagi mereka yang berkuasa, bagi mereka yang berpunya, bagi mereka yang memiliki akses atas kekuasaan dan pemerintahan, hukum akan bersifat adil. Tetapi bagi mereka yang papa, bagi mereka rakyat jelata, bagi mereka yang tak tahu hukum dan tahu-tahu harus dihukum, hukum ibarat cemeti yang diayunkan keras kemuka, tanpa mengetahui apa yang dipersoalkan, sekonyong konyong hukum telah menambatkan sanksi.

Hukum tidak berdaya, jika Ia harus berhadapan dengan garong-garong BLBI, tidak bertaji jika ia berhadapan dengan Para Mafia Kasus Century, tidak bernyali jika ia berhadapan dengan penjahat-penjahat Reklamasi, tidak dapat mengambil tindakan apapun meskipun sudah banyak laporan pelanggaran Pidana ITE dan Penodaan Agama. Pelanggaran UU ITE dan Penodaan Agama oleh Victor Laiskodat didiamkan, hukum tumpul, UU ITE seperti tidak berlaku.

Mereka yang telah merugikan negara, menyengsarakan rakyat, merampok apa yang telah menjadi hak umat, dapat berlindung dibalik asas-asas hukum. Asas praduga tidak bersalah, hukum mengedepankan aspek due proces of Law, hukum mengutamakan keadilan restoratif (restoratif justice), hukum menjaga kepastian, hukum mengedepankan keadilan, kesemuanya dinisbatkan pada setiap perjalanan kasusnya.

Namun, jika hukum berhadapan dengan rakyat jelata, orang awam, hukum menjadi sadis, hukum menjadi anti kompromi, hukum menjadi pedang tajam yang terhunus, hukum menjadi alat eksekusi tanpa memiliki nilai moral dan nurani. Prosedur belakangan, tangkap duluan, barang bukti bisa dicari, begitulah pameonya.

Demikianlah, apa yang dialami oleh Terdakwa Rini Sulistiawati Binti Djoko Warsito. Dia adakah seorang ibu, seorang emak-emak biasa, yang mencoba ikut berekspresi diruang publik, untuk ikut berasosiasi dengan aspirasi yang berkembang di sekelilingnya, menyuarakan jeritan hati berdasarkan tuntutan akidah, kecenderungan dan pembelaan pada Islam dan umat Islam.

Dunia baru, yang telah membelah kehidupan nyata dengan kehidupan maya, telah mentautkan banyak individu dalam interaksi sosial media. Suasana hatinya, telah menggerakan tangan dan jari jemarinya untuk ikut mengabarkan di dunia maya, tentang perasaan hatinya yang cenderung pada Islam dan umat Islam.

Ungkapan frasa "Islam" dan "umat Islam" dalam redaksi kalimat "PDIP TIDAK BUTUH SUARA UMAT ISLAM" telah mengantarkannya secara spontan membagikan tautan konten meme yang ditemukannya di jejaring sosial media, di laman akun Facebook miliknya.

Kabar penolakan hakim MK atas uji materi terhadap pasal pidana dalam Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP), yang meminta perluasan sanksi pidana agar mampu menjangkau kaum LGBT, mendorong jari-jemarinya membagikan link tautan berita tersebut.

Atas dorongan dan akidahnya, Terdakwa mengeluarkan aspirasi ungkapan melalui tagar dan tulisan yang pada pokoknya ingin menerapkan syariat Islam sebagai hukum Allah, yang tentu maha adil, maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia, untuk mengatur negeri ini.

Konstitusi tegas, menjamin hak setiap warga negara untuk meyakini agama dan keyakinannya. Konstitusi juga menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Aktivitas penyampaian aspirasi dan keyakinan atas ajaran Islam, juga di jamin konstitusi.

Tidak dinyana, ternyata aktivitas yang spontan dan tanpa motif politik dan kebencian ini, disikapi secara "GAGAH PERWIRA" oleh alat-alat kelengkapan  negara, aparat penegak hukum. Terdakwa dituduh penebar kebencian dan SARA, Terdakwa dituduh mengubah dokumen otentik, dua pasal dakwaan inilah yang membawa terdakwa di kursi pesakitan.

Polisi selaku alat negara, begitu sigap menyidik dan bahkan melaporkannya kepada sesama sejawat di lingkaran penyidik. Penyidik memburu Terdakwa, menangkap dan menahannya. Terdakwa diproses, cepat secepat kilat, dan memaksa Terdakwa berpisah dari anak-anak dan suaminya.

Sejak ditahan, Terdakwa kehilangan hak sekaligus kewajibannya untuk membina dan mendidik anak-anaknya, juga termasuk berbakti kepada suami. Alat-alat negara, dengan tanpa belas kasihan merampasnya, atas dalih telah menebar kebencian dan SARA dan merugikan pihak lain. Padahal, PDIP sebagai partai yang diklaim merugi atas ujaran Terdakwa, tidak pernak melaporkan dan merasa dirugikan, tidak pula disidik untuk mengkonfirmasi ada tidaknya kerugian.

Dalam dakwaan Terdakwa dituding melakukan ujaran SARA melalui 3 (tiga) konten postingan. Padahal, keterangan ahli bahasa yang diajukan jaksa dalam Persidangan hanya mengkonfirmasi satu konten unggahan saja yang bernada kebencian SARA. Lantas, kenapa dalam dakwaan muncul tiga konten postingan yang dipermasalahkan ? Inikah model penegakan hukum di negeri yang kita cintai ?

Dalam proses penyidikan, Polisi dengan gagah perkasa menangkap Terdakwa, yang hanya seorang emak-emak beranak 4 (empat). Polisi, bertindak untuk dan atas nama hukum, mengejar dan memburu Terdakwa, dan menjebloskannya di jeruji besi ruang tahanan.

Demikianlah, apa yang dialami Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki argumen, untuk mendapat fasilitas asas hukum berupa praduga tidak bersalah. Terdakwa pun tidak memiliki kekuatan, ketika meminta penangguhan namun upaya itu pun akhirnya selalu dikesampingkan, dari proses penyidikan bahkan hingga di persidangan.

Subjektivitas alat negara, subjektifitas aparat penegak hukum, telah menjadikan "RASA KHAWATIR" mengeliminasi hak Terdakwa untuk memperoleh penangguhan penahanan. Khawatir lari, khawatir berbuat pidana lagi, khawatir menghilangkan barang bukti. Namun pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan seorang Ibu seperti Terdakwa ?Padahal keluarga telah memberikan jaminan. Pada kasus serupa, dengan dakwaan pasal yang sama, seorang artis kondang di negeri ini tidak ditahan meski didakwa dengan pasal serupa yang ancaman pidananya melebihi 5 (lima) tahun.

Hukum menjadi tidak objektif, hukum menjadi suka-suka berdasarkan rasa-rasa. Tidak ada ukuran objektif, untuk menilai persoalan secara equal.
Penegakan hukum mempertontonkan kedzaliman yang nyata, berwajah garang kepada rakyat jelata dan bermuka manis pada mafia hukum yang seharusnya ditindak tegas. Koruptor kakap, kembali ke negeri disambut karpet merah. Sementara ulama dikriminalisasi, ajaran Islam di kriminalisasi, umat Islam dipinggirkan.

Demikianlah, sekelumit wajah hukum dan peradilan di negeri ini. Karenanya, dibutuhkan hakim-hakim progresif yang berani keluar dari pakem keliru yang dianggap menjadi lumrah, untuk benar-benar menyuarakan keadilan.
Hakim yang akan mengakhiri kedzaliman pada hukum dan keadilan, melalui putusan-putusan yang benar-benar berdasarkan keadilan dan berketuhanan. Agar ada alasan bagi rakyat, untuk membawa perkara dan mencari keadilan melalui sarana yang disediakan negara. Sebab jika tidak, negara benar-benar diujung kendali negara kekuasaan (matchstaat). 

Tidak adalagi hukum dan keadilan, yang ada tinggal kekuasaan dan kesewenang-wenanangan. Hukum tidak lagi melayani rakyat untuk memperoleh keadilan, hukum akan jatuh menjadi alat kekuasaan.

Karenanya melalui majelis yang mulia, Terdakwa mengemis keadilan, dari sisa dan remah keadilan yang mungkin masih ada dan diperuntukkan bagi rakyat jelata. Keadilan yang mungkin masih diberikan kepada seorang Ibu, seorang emak, agar Terdakwa bisa bebas dan kembali kepada suami, anak-anak dan keluarganya. [].

NB. Hari ini (21/05/2018) rencana pembacaan putusan majelis hakim, mohon doa dan dukungannya agar Terdakwa di vonis bebas.



KUTIPAN RISALAH PEMBELAAN
[Seorang Emak Mengemis Keadilan Hukum Ditengah Maraknya Praktik Negara Kekuasaan]



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.


Sesungguhnya bagi siapapun yang mengindera proses penegakan hukum di negeri ini, baik ia dari kalangan awam apalagi jika Ia berpendidikan, akan mendapati hukum tidak lagi menjadi sarana untuk memperoleh keadilan. Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membela kaum tertentu, dan menindas kaum yang lain.

Berbicara tentang keadilan hukum, rasanya seperti mengharap rintik hujan di kemarau panjang yang turun menyirami gurun Padang pasir. Bagi mereka yang berkuasa, bagi mereka yang berpunya, bagi mereka yang memiliki akses atas kekuasaan dan pemerintahan, hukum akan bersifat adil. Tetapi bagi mereka yang papa, bagi mereka rakyat jelata, bagi mereka yang tak tahu hukum dan tahu-tahu harus dihukum, hukum ibarat cemeti yang diayunkan keras kemuka, tanpa mengetahui apa yang dipersoalkan, sekonyong konyong hukum telah menambatkan sanksi.

Hukum tidak berdaya, jika Ia harus berhadapan dengan garong-garong BLBI, tidak bertaji jika ia berhadapan dengan Para Mafia Kasus Century, tidak bernyali jika ia berhadapan dengan penjahat-penjahat Reklamasi, tidak dapat mengambil tindakan apapun meskipun sudah banyak laporan pelanggaran Pidana ITE dan Penodaan Agama. Pelanggaran UU ITE dan Penodaan Agama oleh Victor Laiskodat didiamkan, hukum tumpul, UU ITE seperti tidak berlaku.

Mereka yang telah merugikan negara, menyengsarakan rakyat, merampok apa yang telah menjadi hak umat, dapat berlindung dibalik asas-asas hukum. Asas praduga tidak bersalah, hukum mengedepankan aspek due proces of Law, hukum mengutamakan keadilan restoratif (restoratif justice), hukum menjaga kepastian, hukum mengedepankan keadilan, kesemuanya dinisbatkan pada setiap perjalanan kasusnya.

Namun, jika hukum berhadapan dengan rakyat jelata, orang awam, hukum menjadi sadis, hukum menjadi anti kompromi, hukum menjadi pedang tajam yang terhunus, hukum menjadi alat eksekusi tanpa memiliki nilai moral dan nurani. Prosedur belakangan, tangkap duluan, barang bukti bisa dicari, begitulah pameonya.

Demikianlah, apa yang dialami oleh Terdakwa Rini Sulistiawati Binti Djoko Warsito. Dia adakah seorang ibu, seorang emak-emak biasa, yang mencoba ikut berekspresi diruang publik, untuk ikut berasosiasi dengan aspirasi yang berkembang di sekelilingnya, menyuarakan jeritan hati berdasarkan tuntutan akidah, kecenderungan dan pembelaan pada Islam dan umat Islam.

Dunia baru, yang telah membelah kehidupan nyata dengan kehidupan maya, telah mentautkan banyak individu dalam interaksi sosial media. Suasana hatinya, telah menggerakan tangan dan jari jemarinya untuk ikut mengabarkan di dunia maya, tentang perasaan hatinya yang cenderung pada Islam dan umat Islam.

Ungkapan frasa "Islam" dan "umat Islam" dalam redaksi kalimat "PDIP TIDAK BUTUH SUARA UMAT ISLAM" telah mengantarkannya secara spontan membagikan tautan konten meme yang ditemukannya di jejaring sosial media, di laman akun Facebook miliknya.

Kabar penolakan hakim MK atas uji materi terhadap pasal pidana dalam Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP), yang meminta perluasan sanksi pidana agar mampu menjangkau kaum LGBT, mendorong jari-jemarinya membagikan link tautan berita tersebut.

Atas dorongan dan akidahnya, Terdakwa mengeluarkan aspirasi ungkapan melalui tagar dan tulisan yang pada pokoknya ingin menerapkan syariat Islam sebagai hukum Allah, yang tentu maha adil, maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia, untuk mengatur negeri ini.

Konstitusi tegas, menjamin hak setiap warga negara untuk meyakini agama dan keyakinannya. Konstitusi juga menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Aktivitas penyampaian aspirasi dan keyakinan atas ajaran Islam, juga di jamin konstitusi.

Tidak dinyana, ternyata aktivitas yang spontan dan tanpa motif politik dan kebencian ini, disikapi secara "GAGAH PERWIRA" oleh alat-alat kelengkapan  negara, aparat penegak hukum. Terdakwa dituduh penebar kebencian dan SARA, Terdakwa dituduh mengubah dokumen otentik, dua pasal dakwaan inilah yang membawa terdakwa di kursi pesakitan.

Polisi selaku alat negara, begitu sigap menyidik dan bahkan melaporkannya kepada sesama sejawat di lingkaran penyidik. Penyidik memburu Terdakwa, menangkap dan menahannya. Terdakwa diproses, cepat secepat kilat, dan memaksa Terdakwa berpisah dari anak-anak dan suaminya.

Sejak ditahan, Terdakwa kehilangan hak sekaligus kewajibannya untuk membina dan mendidik anak-anaknya, juga termasuk berbakti kepada suami. Alat-alat negara, dengan tanpa belas kasihan merampasnya, atas dalih telah menebar kebencian dan SARA dan merugikan pihak lain. Padahal, PDIP sebagai partai yang diklaim merugi atas ujaran Terdakwa, tidak pernak melaporkan dan merasa dirugikan, tidak pula disidik untuk mengkonfirmasi ada tidaknya kerugian.

Dalam dakwaan Terdakwa dituding melakukan ujaran SARA melalui 3 (tiga) konten postingan. Padahal, keterangan ahli bahasa yang diajukan jaksa dalam Persidangan hanya mengkonfirmasi satu konten unggahan saja yang bernada kebencian SARA. Lantas, kenapa dalam dakwaan muncul tiga konten postingan yang dipermasalahkan ? Inikah model penegakan hukum di negeri yang kita cintai ?

Dalam proses penyidikan, Polisi dengan gagah perkasa menangkap Terdakwa, yang hanya seorang emak-emak beranak 4 (empat). Polisi, bertindak untuk dan atas nama hukum, mengejar dan memburu Terdakwa, dan menjebloskannya di jeruji besi ruang tahanan.

Demikianlah, apa yang dialami Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki argumen, untuk mendapat fasilitas asas hukum berupa praduga tidak bersalah. Terdakwa pun tidak memiliki kekuatan, ketika meminta penangguhan namun upaya itu pun akhirnya selalu dikesampingkan, dari proses penyidikan bahkan hingga di persidangan.

Subjektivitas alat negara, subjektifitas aparat penegak hukum, telah menjadikan "RASA KHAWATIR" mengeliminasi hak Terdakwa untuk memperoleh penangguhan penahanan. Khawatir lari, khawatir berbuat pidana lagi, khawatir menghilangkan barang bukti. Namun pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan seorang Ibu seperti Terdakwa ?Padahal keluarga telah memberikan jaminan. Pada kasus serupa, dengan dakwaan pasal yang sama, seorang artis kondang di negeri ini tidak ditahan meski didakwa dengan pasal serupa yang ancaman pidananya melebihi 5 (lima) tahun.

Hukum menjadi tidak objektif, hukum menjadi suka-suka berdasarkan rasa-rasa. Tidak ada ukuran objektif, untuk menilai persoalan secara equal.
Penegakan hukum mempertontonkan kedzaliman yang nyata, berwajah garang kepada rakyat jelata dan bermuka manis pada mafia hukum yang seharusnya ditindak tegas. Koruptor kakap, kembali ke negeri disambut karpet merah. Sementara ulama dikriminalisasi, ajaran Islam di kriminalisasi, umat Islam dipinggirkan.

Demikianlah, sekelumit wajah hukum dan peradilan di negeri ini. Karenanya, dibutuhkan hakim-hakim progresif yang berani keluar dari pakem keliru yang dianggap menjadi lumrah, untuk benar-benar menyuarakan keadilan.
Hakim yang akan mengakhiri kedzaliman pada hukum dan keadilan, melalui putusan-putusan yang benar-benar berdasarkan keadilan dan berketuhanan. Agar ada alasan bagi rakyat, untuk membawa perkara dan mencari keadilan melalui sarana yang disediakan negara. Sebab jika tidak, negara benar-benar diujung kendali negara kekuasaan (matchstaat). 

Tidak adalagi hukum dan keadilan, yang ada tinggal kekuasaan dan kesewenang-wenanangan. Hukum tidak lagi melayani rakyat untuk memperoleh keadilan, hukum akan jatuh menjadi alat kekuasaan.

Karenanya melalui majelis yang mulia, Terdakwa mengemis keadilan, dari sisa dan remah keadilan yang mungkin masih ada dan diperuntukkan bagi rakyat jelata. Keadilan yang mungkin masih diberikan kepada seorang Ibu, seorang emak, agar Terdakwa bisa bebas dan kembali kepada suami, anak-anak dan keluarganya. [].

NB. Hari ini (21/05/2018) rencana pembacaan putusan majelis hakim, mohon doa dan dukungannya agar Terdakwa di vonis bebas.



Daniel Mohammad Rosyid
( Santri Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi)

Saat ini saya di Semarang sedang menunggu pemeriksaan Tim Adhoc Etik Senat Akademik ITS atas kasus penyebaran meme pembubaran HTI viral yang mengutip pernyataan saya soal itu. Saya belum tahu dakwaan apa yang akan ditujukan ke saya atas kasus ini : pendukung HTI yang ingin mengubah dasar negara Pancasila ? Pelanggaran UU Guru dan Dosen ? Pelanggaran disiplin PNS ?

Saya akan sampaikan pikiran-pikiran saya dalam kolom ini. Saya berharap pemeriksaan atas saya tersebut terbuka untuk umum. Saya pandang proses pemeriksaan terbuka ini penting menjadi pelajaran bagi saya pribadi, mahasiswa-mahasiswa saya, ITS, alumni-alumninya dan masyarakat umum. Jelas sidang pemeriksaan atas saya itu tidak bakal sefenomenal sidang atas Soekarno sekitar 88 tahun silam dengan judul "Indonesia Menggugat" di hadapan pengadilan Landraad Belanda di Bandung. Namun saya menilai bahwa pemeriksaan ini lebih bersifat politis dari pada pemeriksaan etis apalagi teknis.

Pertama, Saya memandang diri saya lebih sebagai profesional -lihat UU Guru dan Dosen 2005-, bukan sebagai pegawai, sementara dekan hanya tugas tambahan saja. Sebagai orang yang memangku jabatan dekan saya taat pada pemerintah. Rekam jejak saya selama 30 tahun bekerja serta kegiatan sehari-hari saya cukup untuk membuktikan hal tersebut. Hemat saya, pandangan dan sikap saya konsisten dan sesuai dengan UU Guru dan Dosen.

Kedua, sebagai dosen profesional saya memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar. Saya meyakini bahwa dua kekebasan inilah satu-satunya alasan paling sah mengapa dosen memiliki posisi berbeda dengan tenaga kependidikan, dan universitas - baik negeri atau swasta- berbeda dengan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga pemerintah sekalipun. Karena alasan yang unik itulah universitas berhak menganugerahibgelar sarjana, magister dan doktor. Gelar itu adalah bukti bahwa para sarjana, magister dan doktor telah dilatih untuk mencari, menemukan, dan mempertahankan kebenaran. Tanpa jaminan kebebasan, semua proses pencarian kebenaran itu akan menghadapi hambatan yang sangat serius.

Ketiga, Saya bersikap bahwa kesetiaan Saya tidak pada Pemerintah yang sedang berkuasa, tapi pada negara dan konstitusi. Perkembangan wacana publik cenderung mengaburkan perbedaan esensial antara Negara dan Pemerintah. Pemerintah partisan boleh berganti sesuai siklus Pemilu, tapi negara dan konstitusi tidak. Selama 10 tahun terakhir, saya melihat sebuah proses birokratisasi PTN yang menjadikan dosen lebih sebagai pegawai daripada profesional. Sikap saya itu seperti sikap anggota TNI dan PNS Jerman : hanya taat dan setia pada negara dan konstitusi, bukan pada Pemerintah. Sikap pemerintah untuk merancukan Negara dan Pemerintah ini saya duga berasal dari kenyataan sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda. Sebagai pemerintahan kolonial, Belanda merekrut pegawai untuk menjalankan pemerintahan.

Keempat, birokratisasi kampus itu secara perlahan tapi pasti akan menempatkan universitas pada _maqom_ yang lebih rendah dan akan kehilangan _privelege_ untuk memberi gelar akademik. Mungkin keistimewaan itu akan tetap ada, tapi gelar itu makin tidak bernilai. Oleh karena itu merampas iklim kebebasan universitas dengan menempatkan dosen PTN lebih sebagai PNS daripada sebagai profesional adalah membahayakan eksistensi universitas sebagai benteng terakhir nurani bangsa ini. Pergeseran PTN BLU menjadi PTN BH seharusnya menempatkan ITS menjadi kampus yang lebih bebas dan mandiri. Bukan sekedar mandiri secara keuangan tapi juga mandiri dan bebas menggagas ide-ide yang tidak sekedar inovativ tapi juga disruptif yang dituntut oleh Revolusi Industri 4.0. Tentu agak mengherankan jika pejabat-pejabat fasih bicara soal revolusi, tapi menumpas iklim kebebasan sambil mengembangkan ketakutan di mana-mana, termasuk di kampus.

Dalam upaya membangun masyarakat yang bebas itu, sebagai dosen saya menolak kerangka pikir UU Ormas, juga UU anti-teror. Jika ini dinilai mendukung Ormas-ormas Islam tertentu, ya apa boleh buat.

Saya ingat pesan Ki Hadjar Dewantara. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah membangun jiwa merdeka. Hanya di atas kemerdekaan jiwa itulah integritas menemukan lahan yang subur. Sebagai warga Surabaya Kota Pahlawan, dan dosen ITS sebagai Kampus Pahlawan, saya menggugat proses-proses perampasan kebebasan berserikat, dan menyatakan pendapat yang telah dijamin konstitusi. Perlu segera disadari bahwa pahlawan-pahlawan itu gugur untuk merebut dan membela kebebasan -untuk mencari dan menemukan kebenaran-, bukan membela yang mbayar.

Jatingaleh, 20 Mei 2018



Oleh : Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sertifikasi penceramah? Ditolak publik dan gagal total. Umat menganggap itu bentuk kontrol dan pembatasan. Para penceramah akan merasa dipantau dan diawasi. Di zaman Orde Baru aja gak sampai begitu, kenapa sekarang diperrketat? Begitulah kira-kira keluhan ulama dan umat Islam.

Gagal mensertifikasi, Kemenag sekarang merilis 200 penceramah. Kriterianya? Punya kompetensi, reputasi baik dan punya komitmen kebangsaan. Berarti, penceramah di luar angka 200 itu tidak kompeten, reputasinya buruk dan tidak memiliki komitmen kebangsaan?

Angka 200 itu sementara, masih bisa nambah. Begitu kira-kira jawaban Kemenag. Publik lalu bertanya: kalau belum selesai didata, kenapa sudah dirilis? Kenapa sudah disebar di media? Kok gak profesional ya?

Lalu, apa maksudnya rilis Kemenag ini? Apakah ingin menegaskan bahwa 200 penceramah tersebut pro pemerintah, yang lain tidak? Apakah yang lain dianggap terlalu kritis kepada pemerintah? Atau dicurigai berbau radikal? Atau sekedar latah, karena ada bom meledak di Surabaya dan Riau? Biar dianggap ikut berperan melawan radikalisme? Opini dan asumsi liar terus bermunculan. Duga-duga terus berkeliaran.

Jika tiga kriteria di atas yang dijadikan standar, tidakkah penceramah-penceramah dari IAIN dan UIN di seluruh pelosok Indonesia memenuhi kriteria? Tidakkah ulama-ulama pesantren yang bertebaran di berbagai wilayah memenuhi kriteria? Apakah lantaran tidak pernah masuk tv dan kurang populer sehingga tidak masuk daftar rilis? Nah, muncul banyak protes

Yang jelas, dari 200 nama tersebut, tak ada nama Dr. Habib Rizieq, ketua FPI Sobri Lubis, ketua AQL Bachtiar Nasir, mantan ketua Muhammadiyah Amin Rais, ketua Wahdah dan ketua ulama se-Asia Tenggara Zaitun Rahmin, ketua MUI Jawa Barat K.H. Athian Ali, ketua MUI Bandung K.H. Miftah Farid, dosen Pasca sarjana UIN Prof. Dr. Nabilah Lubis, ahli hadis dan penceramah TVRI Dr. Lutfi Fathullah dan Dr. Haikal Hasan.

Apakah karena mereka tak punya kompetensi, reputasinya buruk dan tidak memiliki komitmen kebangsaan? Atau karena ceramahnya terlalu kritis terhadap pemerintah? Supaya terkesan diplomatis, Kemenag cukup jawab: belum dimasukkan. Akan dipertimbangkan. Cakep dah...

Ada yang lalu menduga-duga' jangan-jangan ini langkah awal untuk menerbitkan sertifikasi penceramah yang sempat gagal? Dugaan itu wajar muncul mengingat rilis nama-nama 200 penceramah tersebut oleh Kemenag dianggap publik sebagai kejanggalan. Seolah publik ingin bertanya: apa maunya Kemenag sih?

Khawatir akan langkah Kemenag, sejumlah penceramah yang namanya dicantumkan dalam rilis protes, dan meminta namanya dikeluarkan dari daftar list. Diantara penceramah yang melakukan protes adalah K.H Fahmi Salim, LC MA. Disampaikan langsung di Tv One pagi tadi. Kabarnya Ustaz Yusuf Mansur juga menolak namanya dimasukkan dalam list Kemenag tersebut.

Ketika Aa Gym dikonfirmasi soal rilis tersebut, jawabnya malah bingung. Gak tahu menahu. Lah kok?

Kenapa ada protes? Kabarnya, pertama, tidak ada konfirmasi. Asal main comot dan taruh nama. Kedua, mungkin merasa khawatir akan dibatasi gerakan dakwahnya. Ketiga, tidak setuju dengan campur tangan Kemenag melakukan intervensi dakwah para penceramah. Keempat, berpotensi memecah belah penceramah dan umat.

Pasca rilis 200 penceramah versi Kemenag, muncul rilis penceramah versi non-Kemenag. Soal kompetensi, reputasi dan komitmen kebangsaannya, nama-nama tokoh tersebut tak kalah. Ini bukti adanya protes dan penolakan yang kuat dari umat Islam.

Situasi ini justru bisa memecah belah antar ulama dan jama'ah. Jangan sampai Kemenag dianggap sebagai sumber pemecah belah. Dan ini jadi kontraproduktif bagi upaya banyak pihak yang sedang berupaya meredam kegaduhan sosial dan merajut ukhuwah kebangsaan

Langkah Kemenag menjadi blunder karena tidak terkonsolidasi secara baik dengan ormas, lembaga-lembaga Islam dan para ulama. Terutama dengan para ulama yang namanya dicantumkan dalam list. Lalu, muncul curiga, kekhawatiran dan penolakan. Ramai lagi. Gagal maning...gagal maning.

Jangan sampai rilis 200 penceramah tersebut punya kesan politisasi penceramah. Kalau kesan ini menguat, kekhawatiran adanya anggapan bahwa Kemenag ikut berpolitik dan berubah jadi lembaga politik akan mengemuka. Ujungnya, ada petisi ulama, ustaz dan penceramah minta Kemenag dicopot. Akhirnya, senjata makan tuan.



Infused Energi Saat Puasa dengan " Air Nabeez" Kegemaran Rasulullah

Apa itu Nabeez atau air nabeez???

Air nabeez adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah, yg merupakan jenis air rendaman kurma atau kismis/raisin. Hadeeth From Sunan Abu Dawood ~ Book of drinks =>Narrated Ad-Daylami:

Air rendaman kurma atau kismis ini merupakan air tonik alkalin yang bermanfaat untuk :

👉metabolisme
👉menghapus kadar keasaman pada lambung
👉membersihkan sisa metabolisme dari tubuh
👉Meningkatkan fungsi pencernaan
👉 menambah daya ingat
👉memperbaiki masalah limpa, hati & bagi pasien yang memiliki masalah arthritis dan asam urat, mengkonsumsi air nabeez ini adalah salah satu alternatif terapi untuk kesehatan penderita arthritis dan gout.
Insyaa Allah.

Perlu diingat jangan kurma dicampur dengan kismis.

Bagaimana Cara Membuat Air Nabeez?

Cara membuat air nabeez cukup mudah hanya dengan merendam beberapa butir kurma dg segelas air minum. Ikuti sunnah Nabi ambil bilangan ganjil 3/5/7 butir kurma. Nah air rendaman inilah nabeez baru diminum setelah 10-12 jam kemudian.

Air rendaman kurma nabeez di buat waktu sahur"untuk diminum saat buka puasa.. Bila untuk sahur dibuat saat berbuka puasa.

Pengalaman dengan disiplin minum air nabeez meskipun saat sahur hanya makan sedikit badan terasa lebih bertenaga, puasa pun tetap segar dan fit.
Dan saat berbuka juga sama, sebelum makan makanan besar, terlebih dulu berbuka dengan air nabeez.

Perlu diingat bahwa air nabeez ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh lagi dikonsumsi. kenapa? karena saat fermentasi sudah berlangsung maka ini awal terbentuknya alkohol artinya minuman tersebut menjadi bagian dari minuman beralkohol dan hukumnya menjadi haram.

Jadi sebaiknya daily fresh (segar tiap hari) saja bila membuat air nabeez ini. Bikin pagi minumnya saat berbuka puasa. Bikin sore diminumnya waktu sahur. Kurma yang direndam bisa langsung dimakan setelah airnya diminum. Kurma terasa lebih nikmat dan lembut.

Selamat mencoba, Insyaa Allah akan melihat manfaatnya dlm beberapa hari mengkonsumsi air nabeez ini.
Tabarakallah

Mudah-mudahan bermanfaat

Salam Persaudaraan



Oleh: Muhammad Shiddiq Al Jawi

Tanya: Ustadz, bagaimana hukum puasa Ramadhan bagi perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau melahirkan?

Jawab:
Perempuan yang melahirkan dan darah nifasnya masih mengalir, tak boleh berpuasa Ramadhan, karena di antara syarat sah puasa adalah suci dari nifas. Jika darah nifas sudah berhenti mengalir, dan masih dalam bulan Ramadhan, dia wajib kembali berpuasa Ramadhan. Jika berhentinya darah nifas sebelum waktu Shubuh lalu dia baru mandi setelah masuknya waktu Shubuh, puasanya sah. Inilah pendapat jumhur ulama, kecuali pendapat sebagian ulama seperti Imam Auza’i, juga salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Maliki, yang mensyaratkan mandi sebelum masuk waktu Shubuh. Namun yang rajih (kuat) pendapat jumhur ulama. (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 2/616; Mahmud Uwaidhah, Al Jami’ li Ahkam As Shiyam, hlm. 45).

Perempuan yang tak puasa Ramadhan karena nifas, wajib mengganti dengan mengqadha`, bukan dengan membayar fidyah. Tak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Imam Ibnu Qudamah berkata,”Telah sepakat ulama bahwa perempuan yang haid dan nifas tidak halal berpuasa Ramadhan…namun mereka wajib mengqadha` puasa yang ditinggalkannya.” (Ibnu Qudamah, Al Mughni, 5/30).

Dalilnya hadits dari ‘A`isyah radhiyallahu 'anhu yang berkata,”Dahulu kami mengalaminya [haid], maka kami diperintah untuk mengqadha` puasa tapi tak diperintah untuk mengqadha` shalat.” (HR Muslim no 763). Hadits ini menunjukkan perempuan yang haid wajib mengqadha` puasanya, demikian pula perempuan yang nifas, karena nifas semakna dengan haid berdasarkan ijma’ ulama. (Ibnu Qudamah, Al Mughni, 5/30; Muhammad Abdurrahman Dimasyqi, Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al A`immah, hlm. 66; Yusuf Qaradhawi, Fiqh As Shiyam, hlm. 39; Ali Raghib, Ahkam As Shalah, hlm. 119).

Adapun perempuan hamil dan menyusui, tak ada khilafiyah di antara ulama keduanya boleh tak berpuasa Ramadhan. Sabda Nabi ﷺ,”Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menanggalkan bagi musafir setengah [kewajiban] shalatnya dan juga [kewajiban] puasanya, dan bagi perempuan hamil dan menyusui, [kewajiban] puasanya.” (HR Ibnu Majah, Nasa`i, Tirmidzi). (Mahmud Uwaidhah, Al Jami’ li Ahkam As Shiyam, hlm. 53).

Namun ulama berbeda pendapat mengenai syarat perempuan hamil dan menyusui boleh tak berpuasa Ramadhan. Apakah disyaratkan mereka khawatir akan dirinya, janinnya, dan bayi yang disusuinya; ataukah hanya karena hamil dan menyusui? Sebagian ulama berpendapat, jika perempuan yang hamil dan menyusui khawatir akan dirinya, atau anaknya (janin/bayi yang disusui), dia boleh tak berpuasa. Ini pendapat rajih dalam madzhab Syafi’i dan pendapat Imam Ahmad. Namun sebagian ulama berpendapat, perempuan yang hamil dan menyusui secara mutlak boleh tak berpuasa, baik ada kekhawatiran atau tidak, baik khawatir akan dirinya atau anaknya. Ini pendapat Syaikh Ali Raghib. (Muhammad Abdurrahman Dimasyqi, Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al A`immah, hlm.66; Ali Raghib, Ahkam As Shalah, hlm. 121).

Yang rajih menurut kami pendapat bahwa jika perempuan hamil khawatir akan dirinya, dan perempuan menyusui khawatir akan bayi yang disusuinya, boleh mereka tak berpuasa. Jika kekhawatiran itu tak ada, tidak boleh tak berpuasa. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ memberi rukhsah kepada perempuan hamil yang khawatir akan dirinya dan perempuan menyusui yang khawatir akan anaknya untuk tak berpuasa. (HR Ibnu Majah no 1668; Mahmud Uwaidhah, Al Jami’ li Ahkam As Shiyam, hlm. 53).

Apakah perempuan hamil dan menyusui wajib mengqadha` puasanya? Sebagian ulama, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, membolehkan mengganti puasa dengan fidyah, tidak mewajibkan qadha`. Namun yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama yang mewajibkan qadha`. Sebab pendapat Ibnu Abbas itu diragukan, mengingat dalam Mushannaf Abdur Razaq (no 7564) Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya, yaitu wajib mengqadha` dan tak boleh membayar fidyah. Wallahu a’lam.



FATWA-FATWA NASRUDIN JOHA TERKAIT BOM SURABAYA

Oleh : Nasrudin Joha

Terjadi Teror bom di Surabaya, menimbulkan korban kematian dan luka-luka, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana rumah ibadah, itu fakta. Meminta DPR segera mengesahkan RUU terorisme, itu opini.

Terjadi Teror bom di Surabaya, menimbulkan korban kematian dan luka-luka, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana rumah ibadah, itu fakta. Meminta Presiden segera menerbitkan Perppu Terorisme karena lambannya DPR, itu opini.

Terjadi Teror bom di Surabaya, menimbulkan korban kematian dan luka-luka, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana rumah ibadah, itu fakta. Menuding Ormas Islam dan ajaran Islam Khilafah dibalik pengeboman dengan motif kalah di PTUN Jakarta, itu opini.

Terjadi Teror bom di Surabaya, menimbulkan korban kematian dan luka-luka, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana rumah ibadah, itu fakta. Mengaitkan isu terorisme dengan ajaran Islam Khilafah, itu opini.

Kegagalan antisipasi dan pencegahan terjadinya aksi teror bom di Surabaya, kegagalan antisipasi dan pencegahan terjadinya kerusuhan di mako brimob, itu fakta. Meminta tambahan wewenang aparat, meminta tambahan anggaran untuk aparat, itu opini.

Kegagalan antisipasi dan pencegahan terjadinya aksi teror bom di Surabaya, kegagalan antisipasi dan pencegahan terjadinya kerusuhan di mako brimob, itu fakta. Tudingan terorisme ini kegiatan Islam radikal, gerakan yang menginginkan Islam kaffah, itu opini.

OPINI DIBENTUK UNTUK MEREALISIR TARGET POLITIK. SEDANG FAKTA TERJADI KARENA ALAMI ATAU OPERASI INTELEGENT.

Untuk melihat, siapa dibalik dalang fakta dan opini, Kita cukup melihat siapa yang diuntungkan secara politik oleh fakta dan opini yang beredar.

Fakta Teror bom di Surabaya, menimbulkan korban kematian dan luka-luka, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana rumah ibadah, rumah ibadah dimaksud adalah gereja, berarti gereja dirugikan. Gereja tidak mungkin berada dibalik peristiwa, gereja bukan dalang pengeboman.

Opini teroris yan diarahkan pada Gerakan atau Ormas Islam, diarahkan pada gerakan Islam kaffah, diarahkan pada Khilafah, ini merugikan Gerakan, Ormas Islam dan umat Islam. Jadi jelas, Ormas Islam dan umat Islam tidak mungkin berada dibalik peristiwa yang opininya justru menyudutkan umat Islam dan ajarannya.

Opini teroris yan diarahkan pada Gerakan atau Ormas Islam, diarahkan pada gerakan Islam kaffah, diarahkan pada Khilafah, ini menguntungkan kelompok atau partai sekuler yang anti Islam, baik dari kalangan nasionalis liberalis atau sosialis komunis,

KUAT DUGAAN MEREKALAH DALANG YANG BERADA DIBALIK HIRUK PIKUK ISU TERORISME.

Opini terorisme yang diarahkan untuk mempercepat pembahasan RUU terorisme atau bahkan mendorong Presiden menerbitkan Perppu terorisme, akan menguntungkan pihak-pihak yang mengajukan usulkan dan sama sekali tidak menguntungkan gerakan, ormas dan umat Islam.

KUAT DUGAAN MEREKA YANG PRO RUU DAN PERPPU TERORISME BERADA DIBALIK HIRUK PIKUK ISU TERORISME.

Dengan demikian, jelas gerakan, ormas dan umat Islam tidak berada dibalik fakta dan opini terorisme karena tidak diuntungkan dengan isu ini.

Fakta Kegagalan antisipasi dan pencegahan terjadinya aksi teror bom di Surabaya, kegagalan antisipasi terjadinya kerusuhan di mako brimob, seharusnya menghasilkan rekomendasi restrukturisasi jabatan di tubuh Polri agar bisa diemban pejabat yang kapabel dan amanah. Pembiaran kasus terorisme, bahkan berusaha mengeksploitasi untuk keuntungan kelompok atau golongan tertentu, sangat tidak dapat ditolerir.

Fakta Kegagalan antisipasi dan pencegahan terjadinya aksi teror bom di Surabaya, kegagalan antisipasi terjadinya kerusuhan di mako brimob, tegasnya harus menghasilkan rekomendasi pencopotan Kapolri, bukan memaksa pembahasan RUU terorisme atau melompat menerbitkan Perppu terorisme. [].

#IslamLawanTerorisme
#TerorismeBukanIslam
#DakwahTanpaKekerasan
#IslamSelamatkanNegeri
#WaspadaSkenarioJahat



UNGKAPAN KEPRIHATINAN

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafii (Romo) mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam atas aksi terorisme yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok beberapa waktu lalu, dan di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (13/5/2018) pagi.

Terdapat dua bentuk keprihatinan yang saat ini dirasakan oleh Raden Muhammad Syafii. Pertama, banyak korban jiwa, baik dari masyarakat sipil maupun dari aparat kepolisian yang direnggut dalam dua peristiwa itu.

"Pertama keprihatinan saya, seharusnya peristiwa itu tidak terjadi, karena telah menelan korban jiwa rakyat
Indonesia yang sebagiannya justru adalah personil
kepolisian. Ternyata masih ada saja manusia
biadab yang kemudian melakukan tindakan-tindakan
yang merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia," katanya.

Kemudian yang kedua, Raden Muhammad Syafii prihatin, peristiwa itu justru terjadi di tempat-tempat yang secara yuridiksi berada dalam pengawasan dan penjagaan aparat kepolisian.

"Rutan Mako Brimob itu berada di tempat yang aman, karena saya pernah kesana. Dengan jeruji besi yang kuat di bawah pengawalan aparat kepolisian yang ketat. Tamu-tamu yang boleh mengunjungi warga binaan itu diseleksi dengan sangat ketat. Bahkan saking ketatnya
makanan yang dibawa para tamu tidak boleh disampaikan kepada warga binaan. Tapi peristiwa kerusuhan itu terjadi, logika akal sehat
saya tidak bisa mencari penyebab lain kecuali karena kelalaian atau ketidakprofesionalan polisi itu sendiri," ungkapnya.

"Kemudian peristiwa berikutnya adalah di tiga Gereja di Surabaya. Seluruh warga di RI mengetahui bahwa satu-satunya rumah ibadah yang dijaga aparat kepolisian itu adalah Gereja, bukan Masjid, bukan Vihara. Tentu ini dilakukan untuk memberi rasa aman kepada
warga Kristiani melaksanakan ibadah di dalam Gereja," tambahnya.

APARAT KEPOLISIAN LALAI DAN TIDAK PROFESIONAL

Dengan mempertimbangkan bahwa dua peristiwa tersebut terjadi di tempat yang berada di bawah pengawalan aparat kepolisian, Raden Muhammad Syafii menilai, pihak kepolisian telah melakukan kelalaian dan ketidakprofesionalan.

"Justru di tempat yang dikawal polisi inilah peristiwa terorisme atau bom ini terjadi. Lagi-lagi saya melihat penyebabnya adalah kelalaian dan ketidakprofesionalan kepolisian. Masyarakat perlu mengetahui, pengawalan yang dilakukan aparat kepolisian tidak ada yang gratis. Itu semua dibiayai oleh APBN, uangnya rakyat indonesia," tegasnya.

Seharusnya, jelas Raden Muhammad Syafii yang juga merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Tindak Pidana Terorisme DPR RI ini, pihak kepolisian memberi kepastian kepada masyarakat, bahwa mereka benar-benar menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

"Tentu yang kita harapkan dari tugas itu muncul kepastian aparat kepolisian melaksanakan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Tapi ternayata dengan penggunaan uang APBN itu, apa yang diamanahkan Undang-undang tidak bisa diwujudkan aparat kepolisian. Jadi saya melihat ada ketidakprofesionalan aparat kepolisian itu sendiri," jelasnya.

PEMERINTAH MEMPERLAMBAT PEMBAHASAN RUU TINDAK PIDANA TERORISME, BUKAN DPR RI

Raden Muhammad Syafii telah melihat, sejumlah pihak mencoba mengaitkan dua peristiwa terorisme itu dengan belum rampungnya RUU Tindak Pidana Terorisme. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal.

"Lalu kemudian, dua peristiwa ini dikaitkan dengan belum selesainya pembahasan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, saya kira ini sangat tidak masuk akal," katanya.

"Apa urusannya RUU Terorisme dengan peristiwa di rutan yang justru terorisnya sudah berada di dalam rutan, dikawal, tapi bisa buat kerusuhan. Apa hubungannya dengan kejadian yang terjadi di Gereja di Jawa Timur yang justru dikawal oleh kepolisian," imbuhnya.

Bahkan, Raden Muhammad Syafii juga mendengar, dua peristiwa tersebut dijadikan "alat" untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu.

"Maka kalau kemudian ada keinginan untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpu karena pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum selesai, saya kira ini adalah keinginan yang sangat berlebihan,"

Justru langkah tepat untuk menindaklanjuti dua peristiwa tersebut, tegas Raden Muhammad Syafii, adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

"Jadi polisi yang tidak profesional, justru yang dipersoalakan RUU yang belum selesai. Yang tepat adalah kalau memang kepolisian hari ini
tidak profesional itu pasti karena Kapolri-nya yang tidak mampu mengemban amanah memimpin kepolisian memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, Raden Muhammad Syafii meminta Kapolri Tito Karnavian untuk berlapang dada mundur dari jabatannya.

"Sebaiknya ketimbang mendesak mengeluarkan Perpu, Kapolri legowo lah mengundurkan diri karena jelas tidak mampu mengemban amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002," pintanya.

Selain itu, Raden Muhammad Syafii memberi klarifikasi tentang tuduhan bahwa DPR RI sengaja memperlambat rampungnya pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme.

"Tentang RUU teroris itu sendiri saya mau menginformasikan sebenarnya pembahasannya sudah selesai. Bahkan Tim Panja DPR RI sudah membuat schedule agar RUU ini bisa di-paripurna-kan sebelum masa reses pada masa sidang yang lalu, tetapi kemudian pemerintah yang
menunda sehingga pembahasan ini belum selesai," ungkapnya.

Penundaan itu, didasar keinginan pemerintah untuk mengajukan usulan-usulan yang sama sekalin tidak relevan dengan definisi terorisme.

"Pemerintah pada dasarnya tidak menginginkan adanya definisi tentang terorisme dan untuk menyusun definisi terorisme. Karena kita terus bertahan di DPR, pemerintah kemudian mengajukan usulan yang usulannya sama sekali tidak relevan dengan definisi terorisme sebenarnya," jelas Raden Muhammad Syafii.

Dalam definisi standar, lanjut Raden Muhammad Syafii, terorisme memiliki motif dan tujuan. Sementara dalam definisi yang diajukan oleh pemerintah, sama sekali tidak menyebutkan motif dan tujuan.

"Defini terorisme secara standar sudah ada, di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan Purwadarminta, jelas ada motif dan tujuan. Rumusan terorisme juga diusulkan Kapolri, Panglima TNI baik Pak Gatot maupun Panglima TNI yang baru pak Cahyo, juga diusulkan rumusan definisi terorisme oleh menteri pertahanan, dan juga rumusan terorime yang diusulkan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, semuanya menyebutkan ada motif dan tujuan. Lalu pemerintah yang pada dasarnya tidak setuju ada definisi tapi kemudian mngajukan rancangan definisi di
dalamnya sama sekali tidak memuat motif dan tujuan," ungkapnya.

Raden Muhammad Syafii menduga, hal itu dilakukan oleh pemerintah karena ingin diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri siapa yang merupakan teroris dan siapa yang bukan.

"Lalu kita ingin bertanya, apa yang membedakan antara teroris dengan tindak pidana biasa, pemerintah memang tidak bisa memberikan jawaban itu. Dan pemerintah sebenarnya ingin diberi kebebesan untuk menetapkan siapa yang teroris dan siapa yang bukan teroris," paparnya.

Padahal, sambung Raden Muhammad Syafii, para pejabat negara di Indonesia tidak memiliki kewenangan apapun jika tidak didasari oleh Undang-undang.

"Kita ingin ingatkan bahwa di negara hukum sejatinya aparat tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diamanahkan oleh hukum itu sendiri, jadi tentang siapa yang disebut teroris dan bukan teroris itu bukan berasal dari fikiran aparat pemerintah, itu harus diberikan oleh hukum," ujarnya.

"Kadi kalau hukum belum menentukan siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris, pertanyaan kita berdasarkan apa aparat menetapkan seseoarang itu sebagai teroris. Karena itulah dengan akal sehat, Panja DPR RI bertahan agar pemerintah merumuskan definisi yang baru tentang
terorisme itu sendiri," sambungnya.

Oleh karena itu, Raden Muhammad Syafii berharap, pihak-pihak yang tidak mengetahui jelas tentang bagaimana pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme berjalan untuk tidak semena-mena menyalahkan DPR RI.

"Lalu kalau kemudian RUU teroris belum selesai karena rancangan rumusan terorisme dari pemerintah yang belum selesai, para pihak yang meminta dan mendesak DPR untuk menyelesaikannya, saya kira itu salah alamat dan sangat tidak paham sama sekali. Saya ingatkan kepada para pihak yang tidak paham jangan asal ngomong kemudian menuduh DPR RI lelet atau memperlambat pembahasan RUU terorime, apalagi kalau itu datangnya dari aparat pemerintah," tegasnya.

Raden Muhammad Syafii juga meminta kepada pemerintah untuk mengajukan definisi terorisme berdasarkan kerangka hukum.

"Tolong anda sebagai sesama aparat pemerintah mendesak Panja Pemerintah untuk segera menyelesaikan definisi terorisme tentu dengan kerangka
hukum, bukan karena keinginan pemerintah itu sendiri," ujarnya.

Kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi dalang dalam berbagai peristiwa terorisme, Raden Muhammad Syafii mendoakannya agar segera bertaubat.

"Tentu kita berharap agar pihak yang selama ini mendesain terjadinya peristiwa teroris ini bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Mari kita bela bangsa dan negara ini, kita sayangi rakyat Indonesia," tandasnya.



/ Puspita Satyawati /

"HTI sel hidup teroris di Indonesia. Tangkap elit HTI, ganyang, habisi." Begitu statement seorang komentator di akun generasi muda sebuah ormas Islam.

Hari ini, grup WA pun digaduhkan oleh informasi ( mengaku ) dari BIN. Isi info adalah "sejak HTI dibubarkan, mereka berikrar mati syahid dengan menebarkan teror di mana - mana. Target utama sekolah, tempat ibadah, pesta pernikahan, bahkan rumah sakit.

Selain itu disinyalir mereka mendapat bantuan ISIS untuk pasukan bom kimia yang berhulu ledak rendah tapi efek merusaknya luas."

Anda mendapatkan info di atas ? Percaya atau tidak ?

++++++++++++++

Komentar :

Menggelikan. Lumayanlah. Membacanya bikin senyum 2-2-1. 2 cm bibir ditarik ke kiri. 2 cm ditarik ke kanan. Tahan dalam 1 detik. Naaah......

Sudahkah Anda tersenyum ? Meski begitu banyak kabar burung hinggap di sarang - sarang informasi semacam grup WA dan sejenisnya. Tekdung...tekdung.. tralala...

Subhanallaah. Begitu percaya diri menulis dan menyebarkan info tanpa data akurat dan sumber kredibel. Bahkan ngaku - ngaku dari BIN. Bohong itu jahat. Apalagi fitnah, dosanya berat. Kamu nggak bakalan kuat. Kalau aku, nge-share aja, emoh !

Pasca beberapa aksi teror yang terjadi baru - baru ini, nama HTI kembali disebut - sebut. Seolah pasca ditolaknya gugatan HTI oleh PTUN 7 Mei lalu menyebabkan aktivisnya ngamuk, kalap dan tidak terima izin organisasinya dicabut.

Orang atau institusi yang berupaya mengaitkan berbagai teror dengan HTI, mungkin kemarin tidak sempat baca berita. Atau sudah baca tapi lupa. Lha habis ditolak sama hakim PTUN, malah aktivisnya pada sujud syukur gitu kok. Memasrahkan semuanya pada Allah. Apa yang di depan mata manusia sebagai keburukan bisa jadi kebaikan yang dianugerahkan oleh-Nya.

Ada pendukung HTI yang nglemparin gedung PTUN pakai batu ? Pakai sandal jepit aja kagak. Ngrusak pagar ? Nabokin aparat ? Atau sekedar ngumpat ? Kalau teriak kenceng juga kalimat takbir kalee...

Sosok - sosok cool and calm kayak gini, dituduh akan menebar teror di mana - mana ? Apa kata dunia ? Bukti... Mana bukti ?

Bagi HTI, kekerasan alias terorisme adalah ajaran terlarang untuk dipelajari dan diajarkan. Mbok dibukak to kitab - kitab kajiannya. Pasti nggak ada satu kalimat pun yang mengajarkan dakwah dengan teror.

Ya iyalah. Dakwah itu baik. Teror itu jahat. Masak menebarkan kebaikan dengan cara jahat ? Jaka sembung naik troli. Nggak nyambung sama sekali.

Makanya, yang nggak nyambung - nyambung kayak gini nggak bakalan diajarkan oleh HTI. Wong kita itu dianugerahi akal oleh Allah untuk menyambungkan fakta/ masalah dengan solusi dari hukum Allah kok.

So, teror gak ada tempatnya. Bahkan 0,00001% saja nggak ada di pembinaannya HTI.

Setiap pengemban dakwah HTI dilarang keras ngancem, mukul, maksa. Bukankah Allah sendiri yang minta agar para penyeru ketika menyeru orang kepada jalan-Nya dengan ahsan, nasihat yang baik, bahkan ketika berdebatpun tetap dengan kebaikan.

Jangankan membunuh manusia dan nyakitin fisiknya, duri atau batu di tengah jalan saja diminta untuk disingkirkan. Nah, ini sebagian yang diajarkan HTI.

Lalu, soal ISIS. Duuh.. kenapa sih isu bak bakwan basi ini terus menerus digoreng sampai gosong untuk mendeskreditkan HTI ?

Lupa yah... Kan udah dibilangin dari jaman doeloe kalau ISIS itu bukan HTI. ISIS tidak ada hubungan apapun sama HTI. Bahkan HT adalah organisasi Islam yang tampil pertama kali menolak khilafah abal - abalnya ISIS yang tidak syar'i.

Lha kok katanya HTI dapat bantuan bom kimia dari ISIS. Sungguh hoax kelas berat. Mana nih yang suka teriak turnback hoax ? Tolong dong bantu syi'arkan kalau tuduhan HTI temenan sama ISIS itu hoax dan jahat bingitss.

Gak habis pikir yah. Masak emak - emak militan yang manis - manis ini dituduh jadi teroris. Jangankan pasang bom kimia, Bro, Sist. Kita nih para emak, masang selang gas ke tabungnya aja takuuut. Masang galon di dispenser aja juga panggil paksu.

Sudahlah... Gameover, please ! Akhiri saja yah, gosip - gosip murahan kayak gini. Gak ada guna. Yang ada malah dosa. Ingat, jempol kita juga besuk ada hisabnya. Saat mulut terdiam untuk menjawab tanya-Nya.

Daripada sibuk memfitnah, mending buat ngaji ajah. Siap - siap sambut Ramadhan, yuuk.

#IslamLawanTerorisme
#TerorismeBukanIslam
#DakwahTanpaKekerasan
#IslamSelamatkanNegeri
#WaspadaSkenarioJahat



Oleh: Nasrudin Joha

Setelah rezim mengokohkan diri sebagai rezim diktator dan anti Islam dengan jubah Perppu Ormas, saat ini rezim sedang menyusun Not Balok lagu baru agar menjadi instrumen apik untuk meloloskan Perppu diktator kedua. Rezim mulai memainkan, seluruh kondisi dan prasarat agar Perppu diktator kedua bisa didukung publik.

Seluruh tokoh partisan, pakar-pakar abal-abal, Ormas-ormas munafik, sedang dimainkan suaranya untuk menyusun seriosa pra Perppu Terorisme. Mereka, telah mendapat guiden dan konduksi langsung dari sang maestro.

Rezim mencoba mengunci Dewan, dengan mengultimatum untuk segera meloloskan pembahasan RUU Terorisme, padahal dewan menampik karena mandeknya pembahasan RUU justru ulah eksekutif.

Rezim akan mudah menundukan dewan, jika RUU terorisme tidak segera digodok, dengan menggunakan kuasa sepihak melalui penerbitan Perppu diktator kedua.

Meskipun Perppu kedua ini pasti tidak layak dan tidak memenuhi ihwal keadaan yang memaksa. UU sudah ada, perangkat sudah ada, DPR sedang membahas, hanya penegakan hukum saja kualitasnya yang buruk. Tapi sudahlah, belajar dari Perppu Ormas, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, Perppu Terorisme bisa tetap diteken meski akan banyak menuai kritik publik.

Perppu ini, akan lebih berbahaya ketimbang RUU terorisme yang pernah disodorkan pada dewan. Perppu ini, secara sepihak akan dirancang untuk memperkokoh 3 (tiga) isu:

Pertama, perluasan tindak pidana (penalisasi) terhadap serangkaian tindakan atau kegiatan, yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi pidana Terorisme berdasarkan keberlakuan Perppu.

Kedua, penambahan kewenangan terhadap aparat penegak hukum dengan dalih pencegahan dan antisipasi aksi-aksi Terorisme.

Ketiga, penambahan anggaran program yang dimungkinkan dengan berbagai renstra, baik menempel pada anggaran kementrian atau lembaga, bahkan bisa langsung dicangkokkan ke APBN.

Tiga isu utama Perppu ini, bahkan akan mampu merampas fungsi peradilan, menyimpangi KUHAP dan perluasan tindak pidana termasuk pertambahan sanksi pidana. Ini nyaris tidak bisa dikoreksi oleh DPR, karena Perppu adalah hak eksklusif Presiden.

Saat Perppu dibahas di dewan, DPR juga tidak mampu melakukan kontrol dan pengawasan lebih rinci, karena fungsi dewan ketika dihadapkan Perppu hanya diberi opsi : menerima atau menolak Perppu.

Karena komposisi DPR mayoritas dikendalikan rezim, maka kuat dugaan Perppu Terorisme ini akan lolos tanpa perlawanan berarti dari DPR. DPR akan kembali menjadi lembaga stempel politik, sebagaimana DPR telah melakukannya terhadap Perppu Ormas.

Jika Perppu terbit dan akhirnya disahkan dewan, maka tidak ada lagi yang tersisa. Dengan dalih memerangi terorisme, kebebasan sipil akan hilang, semua warga negara rawan dicurigai, semua aktivitas pemikiran akan rawan dikriminalkan, wabil khusus ajaran dan paham agama Islam akan paling banyak disasar. Pengemban dakwah dan umat Islam pada umumnya, akan menghadapi fitnah lebih kejam dan akan melalui hari-hari yang sangat sulit.

Secara politik, Perppu terorisme juga bisa digunakan untuk menekan kelompok ormas Islam yang anti rezim. Perppu bisa menjadi "BAWASLU REZIM" dalam alam gelap, yang tidak sejalan dengan rezim akan disikat lewat Perppu Terorisme.

Suasana ketakutan dan mencekam, akan dijadikan komoditi politik untuk memenangkan rezim. Gerakan Islam yang selama ini kontra rezim, akan digebuk secara senyap, karena Perppu Tetorisme yang mengadopsi RUU Terorisme dapat menangkap dan menahan Orang dengan status Terduga hingga 6 (enam) bulan.

Sepanjang pantai Indonesia, akan muncul Guantanamo-guantanamo ala Perppu Tetorisme, untuk dapat menyiapkan tempat bagi operasi senyap, yang tidak tahu akan menyasar kepada siapa.

Wahai umat, bersatulah ! Ancaman ini ada dimuka Anda ! Wahai umat, bersatulah ! Bahaya itu sudah diujung hidung Anda ! Waspadalah ! Waspadalah ! [].

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget