Anggota DPR Kena OTT KPK, Ah Berita Basi!



Oleh: Nasrudin Joha


KPK melakukan operasi tangkap tangan, itu biasa. Yang tertangkap 9 orang, salah satunya anggota DPR RI, itu basi. Anggota DPR tertangkap KPK ? Sudah terlalu sering bro, bosan baca beritanya.

Wajar saja, DPR dianggap lembaga paling korup. DPR dalam beberapa survey, menempati urutan pertama kasus korupsi. Semua partai juga terlibat, jadi bukan kasuistik atau penyimpangan, ini sudah jamak dan sistemik.

PDIP diurutan pertama, menyusul Golkar. PPP dan PKB juga kena, PAN dan PKS tidak luput. Hanura ? Nasdem ? Saya katakan semua partai politik yang anggotanya menduduki kursi legislatif, tidak ada yang steril dari kasus korupsi.

Ada yang steril, PSI. Partai solideritas Indonesia. Tidak pernah kena kasus korupsi, Karena belum ada anggotanya yang menjadi anggota DPR. Makanya, kita dukung PSI agar tidak korupsi dengan tidak memilihnya, agar tidak ada yang jadi anggota DPR, agar tidak ada yg korupsi.

Sebenarnya apa sich akar masalahnya ? Kok korupsi itu seperti hobi ? Bahkan ada yg menyebut oli pembangun. Klo ga ada korupsi ya ga ada pembangunan.

Nah ini nich yang musti kita urai, apa penyebabnya. Coba, Anda perhatikan tulisan dibawah ini. Iya, Anda, iya Anda yang membaca, ga usah toleh kanan kiri, iya anda yang saya maksud.

Pertama, Faktor utama penyebab korupsi adalah Sekulerisme. Pejabat dan penyelenggara negara tidak memahami bahwa kehidupan ini adalah ladang amal. Kehidupan sesungguhnya adalah akherat. Setiap tingkah lalu didunia, diawasi Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Sekulerisme telah menjauhkan pejabat dari agama, menjauhkan politisi dari Allah SWT. Mereka hanya takut hukum manusia, hukum didunia, takut intaian KPK. Mereka tidak paham, bahwa Allah SWT mengawasi mereka, dan diakherat mereka kembali kepada Allah.

Sekulerisme juga telah membuat visi pejabat adalah materi, menumpuk harta kekayaan dan kemegahan. Kebahagiaan diukur dari materi, tidak peduli halal haram yang penting kaya. Yang haram saja susah harus kena OTT KPK apalagi yang halal? Begitu slogannya.

Sekulerisme juga membuat pejabat tidak jera, karena hukuman yg diberikan tidak memberikan dampak jera untuk pencegahan. Jika ada yang kena OTT KPK, anggota DPR yang lain bukan takut, malah masih saja ada yg terus asyik bertransaksi korupsi.

Ah biar saja, mereka yang kena OTT lagi apes saja. Kita jalan terus, semua sudah ada yang mengatur. Korupsi hanya dianggap arisan nasib.

Kedua, faktor kewenangan yang ada pada DPR, yakni wewenang legislatif, budgeting dan kontrol. Ketiga wewenang inilah yang diperdagangkan DPR untuk mengais rupiah dan dolar.

Dalam hal legislasi, DPR berhak membuat UU yang itu bisa saja menguntungkan pihak tertentu, misalnya asing. Ketika DPR membuat UU SDA maka seluruh pengusaha, asing dan aseng, termasuk domestik, berkepentingan terhadap UU itu. Disinilah, pikiran cerdas dewan memperdagangkan pasal UU sebelum diketok, agar mendapat asupan gizi dari pengusaha yang diuntungkan. Pengusaha juga aktif nimbrung, karena bisnisnya bisa gagal jika UU atau kebijakan tidak sejalan dengan plan bisnisnya.

Dalam hal budgeting, DPR berhak membintangi mata anggaran untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan UU. Jika mata anggaran itu dibintangi, bisa batal projek. Itulah sebabnya, wewenang anggaran ini juga di optimalkan oleh anggota parlemen untuk mendapat kompensasi dari pengusaha. Jika pengusaha tidak kirim angpao, proyek end.

Dalam hal kontroling, ketika terjadi kungker dewan ke daerah atau kontrol terhadap kebijakan tertentu, daerah atau wilayah yang dikunjungi dewan akan menyiapkan banyak amplop untuk bisyaroh dewan. Semua harus dikasih uang jajan, biar bisa jajan ke Alexis.

Jika tidak diberi amplop, dalam rapat dewan akan ramai interupsi dan banyak catatan dewan atas pelaksanaan suatu kebijakan, projek atau kegiatan tertentu. Kalau ada amplop, semua aman. Rapat dibuka dan ditutup secepat kilat, semua anggota yang ada dalam rapat mengeluarkan lagu koor "SETUJU", tok tok tok.

Ketiga, faktor biaya politik. Biaya politik yang tinggi dalam sistem demokrasi, apalagi saat ini tahun politik, butuh anggaran politik, menyebabkan politisi di DPR sibuk mencari sumber pendanaan untuk kampanye. Bagi mereka yang cekak modal, bisa menodong ke pengusaha atau menilap anggaran negara.

Tidak ada makan siang gratis, tidak ada poitik cupu lugu, semua ada biaya, semua pakai uang. Saya yakin, semua orang termasuk Anda akan membenarkan pernyataan ini.

Saya merekomendasikan negeri ini mengadopsi sistem kontrol Majelis Umat seperti yang ada di daulah Khilafah. Jika DPR diubah fungsinya menjadi Majelis Umat, kelar sudah soal soal korupsi ini.

Weleh-weleh kembali ke OTT KPK, sudah sembilan orang, jumlah angka ceki, angka keberuntungan tapi tetap saja kena OTT KPK. Nasib-nasib [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget