Bagaimana Khalifah Melegalisasi Hukum dan Perundangan?



Oleh: Nasrudin Joha

Tulisan ini hanya dibuat untuk Anda yang masih mau belajar, belajar tentang sistem ketatanegaraan Islam, belajar tentang Khilafah. Alhamdulilah, mata Anda masih tertuju pada tulisan ini. Artinya, dapat saya simpulkan sepihak, Anda masih mau belajar dan melanjutkan membaca tulisan ini.

Tersiar kabar, Khilafah sebentar lagi berdiri. Pengumuman berdirinya negara super power era baru, sudah santer. Hanya, wilayahnya dimana, itu yang menjadi rahasia Allah SWT. Hanya saja, muncul pertanyaan bagaimana Khilafah melegislasi hukum dan perundangan ?

Baiklah, jawabnya adalah:

Pertama, dari aspek kewenangan melegalisasi hukum dan perundangan yang akan berlaku umum bagi seluruh rakyat warga negara Khilafah, adalah hak eksklusif Khalifah, bukan majelis umat, bukan DPR.

Khalifah yang mendapat mandat dari umat, melalui akad Bai'at untuk menerapkan hukum syariah secara kaffah. Khalifah, secara umum berhak mengadopsi sebagian atau keseluruhan jenis hukum dan perundangan yang digali dari Nas Syara.

Hanya saja, Khalifah tidak akan mengadopsi hukum terkait akidah dan ibadah, kecuali urusan Zakat dan Jihad. Selebihnya, warga negara Khilafah diberi kebebasan beribadah dan berakidah sesuai pilihannya, sesuai mahzabnya, sesuai ijtihadnya, sepanjang tidak menyelisihi dalil yang Qot'i.

Kedua, secara substansi produk legislasi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ini wajib, mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh mengadopsi sistem Civil Law atau Common Law.

Murni harus hukum Islam, tidak boleh mengadopsi nilai selain Islam dan tidak boleh keluar sedikitpun -meskipun sehelai rambut- dari syariat Islam.

Ketiga, Produk perundangan yang paling awal diadopsi Khalifah setelah akad Bai'at yang diberikan umat adalah mengadopsi dan melegalisasi konstitusi (UUD). Khalifah boleh menggali sendiri dalil dan merumuskan pasal demi pasal konstitusi sesuai pandangannya.

Khalifah juga boleh mengadopsi hasil ijtihad ulama yang sudah ada, berupa rancangan UUD negara Khilafah, untuk diadopsi dan disahkan menjadi konstitusi negara yang mengikat seluruh rakyat.

Konstitusi yang diadopsi Khalifah tidak boleh bertentangan dengan Al Quran, as Sunnah, atau apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan Qiyas syar'i.

Dalam hal ini, Khalifah yang baru dibaiat tidak mungkin sempat merancang UUD atau konstitusi sendiri. Pilihan paling praktis, adalah dengan mengadopsi atau menetapkan rancangan Konstitusi Khilafah yang telah dibuat oleh ulama.

Sesungguhnya, Syaikh Taqiyudin an Nabhani, seorang ulama Mujtahid mutlak, telah membuat rancangan UUD Khilafah yang terdiri dari pasal-pasal yang tersusun sistematis. Rancangan ini, kelak dapat diadopsi Khalifah dan ditetapkan menjadi UUD negara Khilafah.

Selanjutnya, demi hukum seluruh isi Al Quran dan As Sunnah menjadi UU negara Khilafah. Seluruh aparat penegak hukum, wajib menjadikan Quran dan Sunnah sebagai acuan menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana, baik sejak gugatan sampai putusan pengadilan.

Hukum Quran dan Sunnah tersebut menjadi rujukan hakim hakim di negara Khilafah untuk memutus perkara, boleh juga hakim selain mengadopsi Quran dan Sunnah juga mengambil doktrin (pendapat) para ahli fiqh yang tersebar pada banyak kitab-kitab mu'tabar.

Diluar adopsi umum yang memberlakukan Quran dan Sunnah sebagai UU negara, Khalifah juga boleh mengadopsi hukum-hukum administrasi untuk mengatur kemaslahatan umum. Contohnya, Khalifah boleh mengadopsi UU lalulintas, seperti yang sudah diberlakukan saat ini, sebagai UU yang berlaku.

Namun, seluruh produk diluar hukum teknis dan administratif, seperti KUHP, BW, seluruh UU yang sudah ada dan diberlakukan oleh negara sekuler demokrasi, demi hukum hapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Khalifah, dapat membentuk tim khusus atau meminta masukan pendapat dari anggota Majelis Umat (semacam DPR saat ini), untuk melegislasi UU tertentu untuk kemaslahatan umat. Selama dalam rancangan, majelis umat dan para ahli boleh mendebat dan mengajukan usulan.

Namun, setelah rancangan final dan diadopsi menjadi UU oleh Khalifah, demi hukum UU tersebut meniadakan perbedaan dan perdebatan, dan demi hukum mengikat secara umum bagi seluruh rakyat, baik yang beragama Islam maupun ahludz dzimah. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget