Bagaimana Mengadopsi Quran & Sunnah Sebagai Hukum Negara?


Oleh: Nasrudin Joha

Diantara kerancuan pemikiran adalah menjadikan fakta yang saat ini diterapkan sistem demokrasi sekuler sebagai acuan untuk membayangkan penerapan syariah Islam yang kelak ditegakkan dalam bingkai Khilafah.

Ada beberapa yang bertanya, bagaimana rancangan KUHP dalam Islam ? Bagaimana KUHAP yang Islami ? Apakah sudah dipersiapkan secara menyeluruh ?

Pertanyaan diatas, adalah sekelumit diantara kerancuan pemikiran yang berusaha mengindera realitas penerapan syariat Islam berdasarkan fakta hukum pidana yang saat ini diterapkan. Pengandaiannya, Khilafah yang tegak kelak perlu membuat banyak rancangan UU untuk disahkan menjadi UU. Diantaranya, RUU KUHP Islami serta seperangkat RUU KUHAP Islami, yang menjadi perangkat penegakan sistem pidana Islam.

Ini salah satu kerancuan, diantara banyaknya kerancuan yang dialami pemikir dan akademisi Islam ketika membayangkan penerapan syariat Islam. Dalam aspek tertentu, hal ini dapat dipahami mengingat beberapa sebab:

Pertama, lamanya umat menerapkan sistem perundangan sekuler, sehingga sistem tersebut menjadi keyakinan (Qonaah) dan dijadikan acuan (maqayis) untuk menilai suatu pemikiran, apalagi pemikiran Islami yang belum nampak realitasnya.

Kedua, jauhnya umat dari pemahaman utuh atas konsepsi dan bangunan penerapan Islam kaffah, setelah negara kaum muslimin yakni daulah Khilafah Islamiyah, diruntuhkan kaum kafir dan antek Yahudi, Mustafa Kemal Pasha, pada tahun 1924.

Ketiga, kebutuhan akan pengetahuan rincian konsepsi pemikiran yang menggambarkan rincian penerapan syariat Islam, membuat umat mencari jembatan penghubung untuk menggabungkan realitas yang dihadapi dengan berbagai konsepsi idealitas yang diatur dalam syariat Islam.

Dalam konteks itulah, perlu dipahamkan kepada umat tentang bagaimana mekanisme adopsi Quran dan Sunnah, sebagai sumber hukum untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Namun, sebelum merinci hal itu, umat perlu iman dan yakin bahwa syariat Islam sangat aplikatif, sangat realistis, pernah diterapkan, dan mudah untuk kembali menerapkannya.

Keyakinan ini, akan mendekatkan umat pada syariatnya, kitab Sucinya, sehingga tidak muncul tudingan syariat Islam sulit diterapkan, apalagi jika ada anggapan mustahil diterapkan.

Ketika negara menerapkan syariah Islam, maka langkah Khalifah yang pertama kali dilakukan adalah mengadopsi Konstitusi Negara (UUD/Dustur) untuk mengatur hubungan rakyat dengan negara, hak dan kewajiban antara rakyat dan negara, hubungan kelembagaan negara, dan dasar-dasar penyelenggaraan kekuasan.

Hal ini sama persis ketika Rasulullah pertama kali mendirikan negara Madinah, maka Rasulullah membuat konstitusi Madinah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah daulah Madinah.

Dalam konstitusi yang diadopsi Khalifah, salah satu pasalnya harus menyebutkan dengan tegas bahwa sumber hukum yang mengikat adalah Al Quran dan As Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya, berupa ijma Sahabat dan Qiyas Syar'i. Negara juga harus menegaskan fungsinya sebagai institusi yang menerapkan syariat Islam serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam.

Ketika konstitusi (dustur) telah mengadopsi Al Quran dan As Sunnah sebagai hukum negara, maka demi hukum seluruh isi Quran dan Sunnah telah menjadi UU negara.

Sehingga, dalam urusan pidana tidak diperlukan lagi mengadopsi satu rancangan KUHP tersendiri berikut hukum acaranya. seluruh Al Quran dan hadits, dapat dijadikan sumber hukum untuk mengadili perkara pidana dan hukum acaranya.

Jika itu belum memberikan keterangannya yang jelas, maka hakim boleh mengambil doktrin berupa pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh yang tersebar begitu banyak dan beragam.

Misalnya saja hakim dihadapkan pada kasus pencurian, maka hakim langsung merujuk Ayat Quran tentang larangan mencuri dan jenis sanksi yang dibebankan.

Hakim juga bisa merujuk penjelasan hadits, berkaitan dengan rincian kasus pencurian. Berapa nisabnya, apa yang menjadi syarat barang curian diberi sanksi potong tangan, apa yang menjadi latar belakang pencurian, bisa dirinci melalui hadits.

Dari sana, hakim dapat mengambil kesimpulan pencuri yang mencuri karena lapar tidak di sanksi potong tangan, pencuri yang mencuri barang diluar gudang tidak dipotong tangan, pencuri yang mencuri kurang dari seperempat dinar tidak dipotong tangan.

Adapun bagaimana hukum acaranya ? Sistem pembuktiannya ? Misalnya saja sistem pembuktian dalam Islam tidak memerlukan dua alat bukti. Seseorang bisa dihukum atas dasar pengakuan, meskipun tidak ditemukan barang bukti atau korban atau pihak lain yang berimplikasi dengan perkara.

Kasus Maiz dan Al Ghamidiyah, adalah dua kasus zina di zaman Rasulullah yang diadili dan diberi sanksi hanya berdasarkan pengakuan, tanpa bukti lainnya.

Kasus maiz misalnya, dirajam hingga mati meskipun tidak ada saksi yang mengetahui zina yang dilakukan maiz, meskipun wanita yang dizinai maiz tidak mengaku.

Perlu juga dipahami, bahwa penerapan hukum dalam Islam itu memilik fungsi jawabir dan jawazir. Sanksi menjadi sarana menebus dosa pelaku, dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Inilah, kesadaran ruhiyah yang tidak terdapat dalam sistem hukum pidana sekuler.

Kembali ke persoalan, ketika konstitusi yang diadopsi Khalifah salah dari pasalnya telah menyatakan tegas bahwa negara menjadikan dalil (sumber hukum) yang berlaku adalah al Quran dan Sunnah, negara menegaskan menerapkan hukum Quran Sunnah, maka keseluruhan isi Al Quran dan hadits Sahih demi hukum menjadi UU resmi negara.

Seluruh persoalan hukum baik pidana, perdata, ketatanegaraan, urusan pertanggung jawaban kekuasan Khalifah, dapat dirujuk langsung dari dalil, yakni Quran dan Sunnah.

Adapun jika ada sumber Nas yang dzanni, ada hasil ijtihad yang berbeda, maka hakim diberi kemerdekaan untuk mengadopsi pendapat sesuai ijtihad yang diyakininya. Hanya saja, jika dalam perkara ijtihad ini Khalifah telah mengadopsi satu pendapat, maka seluruh hakim wajib terikat dengan hukum yang diadopsi Khalifah.

Jadi sederhana bukan menerapkan hukum Quran dan Sunnah ? Tergambar juga bukan penerapan hukum pidana dan bagaimana beracaranya?

Jika belum jelas, segera hubungi outlet resmi terdekat yang menyediakan pemikiran-pemikiran Islam, khususnya sistem ketatanegaraan daulah Khilafah. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget