Bagaimana Sistem Peradilan Daulah Khilafah?



Oleh: Nasrudin Joha


Peradilan yang saat ini ada tidak menjamin rasa adil, tidak pula ada kepastian. Seorang yang menang dalam satu perkara, tidak cukup lega, karena masih ada proses banding, kasasi, PK.

Sudahlah mahal, tidak pasti, tidak adil. Ini yang membuat orang kecil tidak mungkin mendapat keadilan dan kepastian dalam sistem peradilan sekuler. Orang kaya pun, harus merogoh banyak kocek untuk memperoleh keadilan.

Ketika membincangkan peradilan Islam, benak kita tidak boleh membayangkan sistem peradilan Islam seperti sistem peradilan sekuler seperti saat ini. Tidak boleh. Sistem peradilan Islam berasal dari akidah Islam, memilik perspektif kehidupan tersendiri, sehingga value yang diterapkan juga berbeda.

Dalam konteks putusan, dalam sistem Islam keputusan bersifat tetap dan mengikat. Langsung inkrah. Tidak da Banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK.

Muncul tudingan, bagaimana jika putusan keliru ? Perspektif Islam telah menjawabnya, bahwa putusan mungkin benar, mungkin keliru. Yang penting, hakim telah berijtihad sungguh-sungguh menggali perkara dan bukti yang dihadirkan secara menyeluruh.

Bagaimana jika semua sudah diupayakan, tetapi ada kemungkinan kekeliruan ? Akidah Islam menerangkan bahwa pengadilan sesungguhnya kelak di Yaumul hisab, dimana Allan SWT selaku hakim yang secara langsung mengadili.

Hakim wajib mengingatkan kepada para pihak bersengketa, bahwa siapa yang mengambil hak saudaranya tanpa dasar, maka sama saja ia mengambil bagian api neraka. Sementara, hakim hanya mengadili berdasarkan bukti, dzahirnya saja.

Hanya saja, karena sistem hukum Islam adalah hukum dari Allah SWT, maka jika ditetapkan pastilah akan membuahkan keadilan. Adil dalam perspektif Islam adalah menerapkan hukum sesuai dengan apa yang Allah SWT tetapkan.

Misalnya saja, ketika terjadi sengketa waris seorang hakim membagi rata porsi ahli waris perempuan dengan porsi ahli waris laki-laki, maka dalam pandangan Islam hakim tersebut telah dzalim. Sebab, syara' telah menetapkan bagian perempuan separuh dari laki-laki.

Sistematika hukum Islam dan tipologinya, juga menjamin kepastian. Contohnya: dalam perkara hudud, jika perkara terbukti maka sanksi yang diberikan hakim akan seragam. Kasus pencurian, misalnya. Jika seseorang terbukti mencuri, mencapai nishab potong tangan, tidak karena kelaparan, maka hakim wajib menerapkan hukum potong tangan, tidak boleh yang lain.

Sehingga, siapapun pencurinya hukumannya seragam. Potong tangan. Tidak seperti saat ini, kasusnya mencuri ada yang penjara setahun, dua tahun, kadang yang mencuri lebih banyak hukumannya lebih ringan, dll.

Hal ini disebabkan, hakim dalam sistem sekuler selain berwenang membuktikan perkara juga berwenang memilih berat ringannya hukuman. Berbeda dalam Islam khususnya pada kasus hudud (mencuri, murtad, zina, liwath, hirabah, menuduh zina), hukumannya harus sesuai Nas, tidak boleh diubah hakim.

Mencuri potong tangan, zina dirajam, murtad dibunuh, menuduh zina didera, jadi sanksi tertentu ini tidak boleh diganti baik dengan penjara atau denda. Seorang pencuri, meski telah dipenjara 7 tahun, tetapi dalam pandangan syara tetap belum menebus dosa. Kasihan sekali Kan ? Didunia di penjara 7 tahun, diakherat masih disiksa di neraka.

Jika di sanksi secara Islam, maka hukuman potong tangan telah menebus dosanya, menghapus dosa. Setelah dipotong, pencuri juga bisa kembali kepada keluarganya. Jika dia pencari nafkah, bisa kembali mencari nafkah untuk keluarga. LP pun tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberi makan.

Dalam Islam, sistem peradilan terbagi tiga. Pertama, peradilan biasa (khusumat), yakni peradilan yang mengadili perkara sengketa antara manusia sesama rakyat, kasus hudud, Qisos diyat, ta'jier dan mukholafah.

Kedua peradilan Madzalim, yakni peradilan yang mengadili perkara sengketa antara rakyat dengan penguasa, untuk mengadili adanya kedzaliman penguasa.

Ketiga peradilan Hisbah, yakni peradilan yang fungsinya menjaga dan mengembalikan hak-hak publik. Peradilan ketiga ini tidak membutuhkan meja hijau, tetapi hakimnya yang berkeliling ke tempat tempat publik, untuk memastikan apakah ada hak publik yang dilanggar individu. Sidangnya sidang ditempat dan sanksinya langsung ditempat.

Misalnya saja, ada seorang pedagang mencampur beras kualitas bagus dengan yang jelek, dan menjualnya dengan harga beras bagus. Hakim akan mengadili dan memutus perkara langsung di pasar tempat pedagang berjualan. Sanksinya bisa teguran, permintaan memisah jenis beras, meminta menjelaskan isi karung beras yang dioplos, bahkan jika membangkang terus bisa sanksi pelarangan penjualan beras di pasar untuk waktu tertentu.

Seluruh struktur peradilan (Al Qadla) berada dibawah kendali Khalifah. Untuk menjadi hakim, tidak diwajibkan laki-laki. Boleh perempuan. Khusus peradilan Madzalim (Mahkamah Madzalim), hakimnya harus laki-laki dan seorang Mujtahid.

Karena memang realitas hakim Mahkamah Madzalim memiliki fungsi yang spesifik. Mahkamah Madzalim dapat mengadili perkara dugaan pelanggaran oleh Khalifah. Proses pemazulan Khalifah, hanya bisa ditempuh melalui Mahkamah Madzalim.

Untuk lebih jelasnya, silahkan membaca kitab STRUKTUR DAULAH KHILAFAH, PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI. Saran saya, jika membaca sendiri akan sangat kesulitan, karena banyaknya istilah khas dan pemikiran yang dijelaskan juga khas, sehingga Anda butuh pembimbing (Guru) untuk mengkajinya. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget