DPR VS Majelis Umat di Era Khilafah


Oleh: Nasrudin Joha

Banyak yang menuding, jika Khilafah tegak, maka Khalifah akan memimpin secara diktator, tiran, tanpa kontrol. Pemahaman keliru ini keluar dari asumsi, bahwa Khalifah menyatukan wewenang legislatif dan eksekutif di pundaknya.

Khalifah, memiliki hak mengelola pemerintahan karena Khalifah adalah kepala negara Khilafah sekaligus kepala pemerintahan. Khalifah menjalankan tugas-tugas eksekutif, sebagaimana dijalankan Presiden dalam sistem demokrasi.

Khalifah, memiliki hak legislasi, hak adopsi terhadap konstitusi dan perundang-undangan untuk mengatur rakyat yang digali dari Al Quran dan As Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya, berupa ijma sahabat dan Qiyas syari. Khalifah, menjalankan kekuasaan legislatif, sebagaimana dijalankan DPR dalam sistem demokrasi.

Khalifah, juga memiliki hak budgeting untuk mengelola anggaran Negara dalam melaksanakan kewajibannya melayani umat. Khalifah, menjalankan kekuasaan Anggaran, sebagaimana dijalankan DPR dalam sistem demokrasi.

Sedangkan kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, diserahkan Khalifah dalam struktur lembaga peradilan (Al Qadla). Majelis hakim, baik Qadli Hisbah, Qadli khusumat dan Qadli Madzalim yang akan mengadili siapa saja yang melanggar hak jamaah, melanggar Quran dan Sunnah dan melanggar hukum yang diadopsi Khalifah.

Penggabungan kekuasaan eksekutif dan legislatif di pundak Khalifah inilah, yang kemudian dituding akan menjadikan Khalifah powerfull, otoriter. Jika kekuasaan Khalifah lebih besar ketimbang Presiden, benar karena Khalifah memiliki hak legislasi dan budgeting yang tidak dimiliki Presiden.

Presiden, untuk mengadopsi hukum dan perundangan harus merujuk pada DPR. Sedangkan Khalifah, dapat secara sepihak melegislasi hukum berdasarkan ijtihadnya, baik dengan merujuk ulama atau ijtihad pribadinya, karena hak adopsi UU memang kewenangan Khalifah.

Namun, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan adopsi hukum dan perundangan, Khalifah terikat dengan dalil Syara. Setiap individu rakyat warga negara, berhak dan wajib mengoreksi Khalifah ketika Khalifah keluar dari hukum syara'.

Khalifah wajib terikat dengan koreksi warga negara Khilafah, jika koreksi didasarkan pada Al Quran dan As Sunnah. Hal ini, sebagaimana terjadi pada periode Khalifah Umar RA yang dikoreksi kebijakan maharnya oleh seorang perempuan, karena bertentangan dengan Nas. Khalifah pun mengikuti koreksi tanpa merasa turun derajat karena mentaati syariat.

Hanya saja, didalam negara Khilafah kelak akan ada lembaga yang mewakili umat untuk menyampaikan aspirasi dan koreksi kepada khalifah. Lembaga dimaksud adalah MAJELIS UMAT.

Majelis Umat adalah lembaga representasi umat, yang anggotanya dipilih oleh umat, baik muslim maupun non muslim. Lembaga ini memilik dua wewenang.

Pertama, lembaga ini menyampaikan aspirasi umat atas kebijakan dan keputusan yang akan dikeluarkan Khalifah. Majelis Umat juga menjadi lembaga konsultasi Khalifah untuk memutuskan persoalan pemerintahan, termasuk dalam hal adopsi Hukum dan perundangan.

Kedua, lembaga ini menyampaikan koreksi (muhasabah) atas adanya kekeliruan dan komplain atas kebijakan yang telah diterapkan Khalifah dalam mengelola negara.

Hanya saja, khusus anggota Majelis Umat non muslim, mereka hanya menyampaikan aspirasi dan koreksi negara atas pelayan terhadap komunitas mereka. Anggota majelis umat non muslim tidak berhak turut campur, baik aspirasi maupun mengajukan koreksi dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan.

Jadi jelas, MU (Majelis Umat) meski mewakili umat, tetapi MU bukan seperti DPR yang memiliki hak legislatif dan hak budgeting dalam sistem demokrasi. Dalam Islam, hak mengadopsi hukum dan pelayan anggaran bagi rakyat ada ditangan Khalifah.

Majelis umat adalah Majelis ahli hal Wal Aqdi, lembaga perwakilan umat di negara Khilafah.

Jadi, jelas perbedaan tugas, fungsi dan wewenang Majelis Umat selaku wakil umat di negara Khilafah dengan DPR dalam sistem demokrasi. Jelas pula, negara Khilafah memilik banyak mekanisme kontrol yang dapat dilakukan rakyat atas Khalifah, baik secara langsung melalui individu rakyat, atau melalui perwakilannya di Majelis Umat. Sehingga, tudingan Khalifah akan diktator adalah fitnah yang mengada-ada. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget