Fikih Politik



Oleh Ahmad Sastra

Sebagai agama sempurna, Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Al Qur’an sebagai sumber petunjuk bagi seluruh aktivitas kaum muslimin, bahkan manusia seluruhnya. Rasulullah sebagai teladan telah memberikan implemetasi praktis, termasuk dalam urusan politik.

Adalah Muhammad Rasulullah, Nabi dan politikus ulung sepanjang sejarah yang diakui oleh para pemikir Barat. Piagam Madinah oleh sejarahwan Barat diakui sebagai konstitusi pertama di dunia yang kelak menjadi rujukan politik modern, meski pada perkembangannya mengalami proses sekulerisasi.

Politik dalam terminologi Islam adalah mencakup aspek kepemimpinan, kemasyarakatan, negara dan perundang-undangan yang kesemuanya didasarkan kepada Al Qur’an dan Al Hadist. Dalam fikih politik, Islam dan negara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Inilah yang membedakan dengan paham sekulerisme yang membedakan antara agama dan negara.

Paradigma politik Islam adalah menjadikan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sementara sekulerisme menjadikan konsensus manusia yang bersumber dari akal sebagai hukum dan aturan.

Karena itu secara sederhana perjalanan politik Rasulullah dari pengangkatan sebagai Nabi hingga pembangunan peradaban Islam di Madinah merupakan proses konstruksi hukum syariat Islam. Politik Islam dengan demikian adalah upaya menata masyarakat, kehidupan dan sumber daya negara dengan landasan Al Qur’an dan Hadist sebagai perundang-undangan negara.

Imam al-Ghazali menyatakan, “Kekuasaan itu penting demi keteraturan agama dan keteraturan dunia. Keteratuan dunia penting demi keteraturan agama. Keteraturan agama penting demi keberhasilan mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah tujuan yang pasti dari para nabi. Karena itu kewajiban adanya Imam (Khalifah) termasuk hal-hal yang penting dalam syariah yang tak ada jalan untuk ditinggalkan. (Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, hlm. 99).

Menurut pandangan Sayyid Qutb dalam kajian tentang Islam dan ketatanegaraan. Islam merupakan agama yang realistik, yang membuktikan bahwa larangan dan nasehat saja tidak cukup. Juga membuktikan, bahwa agama ini tidak akan tegak tanpa negara dan kekuasaan. Agama Islam adalah manhaj atau sistem yang menjadi dasar kehidupan praktis manusia, bukan hanya perasaan emosional (wijdani) yang tersemat dalam hati, tanpa kekuasaan, perundang-undangan, manhaj yang spesifik dan konstitusi yang jelas”. (Tafsir fi Dhilal al Qur’an, Juz I hlm. 601)

Itulah sebabnya, dalam perjalanan politik, Rasulullah melakukan sebuah gerakan dakwah politis untuk mencerahkan dan menyadarkan masyarakat akan kemuliaan hukum dan aturan Islam. rasulullah bergerak secara murni membawa ajaran Islam, tanpa terinfiltrasi oleh sistem hukum jahiliyah yang melingkupinya saat itu. Sebab tegaknya peradaban Islam harus terhindar dari nilai-nilai yang tidak islami.

Atas petunjuk Allah, Rasulullah terus bergerak dalam dakwah kesadaran hingga Allah memberikan kekuasaan Islam bagi orang-orang yang terpercaya. Itulah yang disebut sebagai kemenangan Islam. Kekuasaan Islam dengan kemuliaannya lantas menebarkan kebajikan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Al Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa jika menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan pendiriannya (lihat QS Muhammad : 7)

Jika fikih politik diaktualisasikan dalam kontek kekinian, maka politikus muslim selain harus memiliki pemikiran Islam ideologis juga harus ditopang oleh akhlak yang mulia. Politikus muslim adalah orang yang berkepribadian Islam, memiliki pola fikir dan pola sikap Islam, ini mutlak. Kejujuran, kecerdasan, amanah, dedikasi serta ketundukan Rasulullah kepada syariat Islam mestinya menjadi inspirasi bagi politikus muslim hari ini.

Dengan demikian, paradigma gerakan Islam politik adalah proses penyadaran masyarakat akan pentingnya terikat dengan hukum syara’, baik dalam kehidupan individu, masyarakat maupun negara. Tantangan gerakan Islam politik adalah hegemoni sistem politik sekuler yang memisahkan agama dari negara. Perjalanan Islam politik Rasulullah dihadapkan dengan hegemoni sistem politik jahiliyah yang juga anti agama.

Jahiliyah menurut Al Amir Syakib Arsalan merujuk pada sebuah kondisi bangsa Arab pra Islam pola pikir dan pola perilaku yang sangat jauh dari nilai-nilai kemuliaan agama. (lihat, Al Amir Syakib Arsalan Mangapa Kaum Muslimin Mundur, 1954, Bulan Bintang. hal. 7).

Rasulullah Muhammad SAW sendiri diutus Allah ketika kondisi sosial bangsa Arab mencapai titik kulminasi kerusakan. Mindset dan sistem hidup (worldview) bangsa Arab saat itu telah jauh dari ajaran dan wahyu illahi.

Karena itu jika kita cermati secara mendalam, maka perilaku masyarakat yang tunduk kepada sekulerisme dan atheisme dimana agama dinafikan dalam ruang publik dan agama dianggap candu, maka yang terjadi adalah watak dan perilaku masyarakat persis seperti kaum jahiliah pra Islam, bahkan tidak jarang lebih parah lagi.

Narasi fikih politik harus kokoh berdiri diatas landasan dalil naqli dan dalil naqli dengan spirit keimanan untuk menghadirkan peradaban mulia dengan gerakan kesadaran dan perjuangan perlawanan atas hegemoni sistem politik jahiliyah modern yang sekuleristik, kapitalistik dan komunistik. Karena itu gerakan Islam politik zaman now harus berpijak pada dimensi Islam normatif, Islam historis dan kondisi empiris.

Ketaatan pemimpin dan masyarakat atas hukum dan aturan ilahi yang sempurna dan mulia menjadikan sebuah kehidupan masyarakat berada dalam peradaban mulia. Peradaban mulia inilah yang kemudian akan melahirkan keberkahan dari Allah dari segala penjuru. Keimanan dan ketaqwaan masyarakat adalah syarat utama hadirnya keberkahan hidup dari Allah. Kehidupan bebas tanpa timbangan agama dalam sekulerisme justru melahirkan berbagai kerusakan.

Plato dalam buku Filsafat Politik Plato karya JH. Rapar, TH.D, Ph.D halaman 102 menyatakan demokrasi sebagai kondisi penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Kebebasan yang berlebihan itulah yang membawa bencana bagi negara dan warganya.

Mengembalikan kesadaran fikih Islam politik bukanlah perkara yang mudah, mengingat hegemoni sekulerisme telah mengakar kuat dalam paradigma politik negeri ini. Namun, jelang tahun politik, setidaknya tulisan ini menjadi semacam refleksi bagi para politikus dan masyarakat muslim, jika masih menginginkan kebaikan dan kemuliaan untuk negeri ini. Bukankah ridho Allah atas negeri ini adalah segalanya ?.

[AhmadSastra,06/05/18 : 16.08 WIB]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget