Mengelola Negara Tanpa Pajak, Bisa?



Oleh: Nasrudin Joha

Sebelum diskusi lebih lanjut, ada baiknya Anda tahu hukum pajak dalam fiqh Islam. Pajak hukumnya haram, tidak akan masuk surga orang atau penguasa yang menarik pajak.

Wah, apakah seluruh penyelenggara negara yang menarik pajak tidak masuk surga ? Alias masuk neraka ? Jawabnya harus dirinci, jika penarikan pajak karena ketidaktahuan hukumnya, maka dimaafkan, tetapi ia mendapat dosa karena tidak mau belajar tentang hukum fiqh pajak.

Namun, jika dia mengetahui hukum haramnya pajak, tetapi dia nekat mengelola dengan cara memalak rakyat dengan pajak, maka benarlah ia telah layak masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Titik.

Kita bukan membahas itu. Kita mau membahas bagaimana negara mampu mengelola pemerintahan, tanpa memungut pajak. Bagaimana kewajiban negara mengemban dakwah, merealisir kemaslahatan rakyat, membangun sarana umum, prasarana penunjang, layanan publik atau yang sejenisnya, memberi makan rakyat yang lapar, mengobati yang sakit, mendidik rakyat agar pintar, tanpa pajak, darimana ?

Darimana anggaran menjaga perbatasan ? Melaksanakan jihad fi sabilillah ? Membuka negeri-negeri untuk didakwahi, intinya bagaimana menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru alam ? Darimana biayanya ?

Makanya, Ngaji. Jangan memalak rakyat dengan pajak, ga mau Ngaji. Kalo Ngaji, pasti tahu, negara punya banyak sumber harta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, rakyat Happy karena tidak dicekik pajak.

Jadi, negara Khilafah yang menerapkan hukum Islam tidak akan mengelola negara dengan
mengambil pajak dari rakyat, baik muslim maupun non muslim.

Pemasukan negara, diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh syariah menjadi hak negara, yang dikelola melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga atau Kas Negara yang berfungsi menerima, mengelola dan mendistribusikan harta yang menjadi wewenang negara. Sumber-sumber itu terbagi pada dua pos, pos penerimaan umum dan pos penerimaan khusus.

Pos penerimaan khusus negara berasal dari harta zakat, yang penarikan, penyimpanan dan pendistribusiannya diletakan pada pos tertentu. Terpisah dengan harta lainnya.

Pemasukan zakat berasal dari zakat mal, zakat tanaman dan zakat peternakan. Jenis dan klarifikasinya juga khusus, dibatasi Nas. Penggunaannya juga di khususkan untuk delapan asnaf (golongan) yang telah ditetapkan Nas.

Pos umum penerimaan Zakat berasal dari : Al Milkiyatul Ammah, Milkiyatud Daulah berupa Kharaj, Ghanimah, usyur, Fa'i dan Jizyah. Harta dari pos umum ini bisa digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan secara umum. Harta-harta ini tidak dibatasi penggunaannya, meski ada rincian pendistribusian untuk konteks tertentu.

Harta Milkiyatul Ammah adalah harta bersama rakyat, yang individu atau swasta terhalang memilikinya secara pribadi. Jenis harta ini seperti : tambang-tambang, sumber energi, Padang gembalaan, hutan, laut, sungai, dan harta lain yang secara dzat individu terlarang untuk memilikinya.

Untuk tambang, baik tambang emas, nikel, perak, besi, aluminium, baja, ketika depositnya besar maka individu dilarang memiliki dan mengelolanya. Negara yang memiliki otoritas tunggal untuk mengelolanya. Jika tambang Kecil, rakyat boleh mengelola secara pribadi.

Untuk sumber energi baik berupa minyak, batubara, panas bumi, gas, juga termasuk harta yang individu terhalang untuk memilikinya. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan kepada umat.

Harta-harta ini, setelah digabung dengan harta Fai, Usyur, Kharaj dan Jizyah, secara kumulatif digunakan untuk menjalankan tugas negara melayani rakyat dan mengemban dakwah Islam.

Negara menjamin kebutuhan sandang, pangan dan papan. Negara juga memenuhi kebutuhan kolektif rakyat berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Coba bayangkan, jika negara menerapkan syariat Islam, berapa pendapatan negara yang bisa diperoleh. Banyak sekali.

Tambang emas Freeport, minyak Chevron, batu bara milik Luhut di Toba Group, tambang Group Bumi Resources, hutan dan lahan yang dikuasai Group Simas dan yang semisalnya, demi hukum menjadi milik negara dan menjadi sumber harta negara untuk melayani kebutuhan rakyat.

Jadi, rakyat tidak perlu dicekik pajak. Harta yang telah dikangkangi korporat, baik asing maupun aseng, atau korporat domestik ini wajib dikelola negara dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

Karena harta itu yang menciptakan Allah SWT, sementara harta itu telah ditetapkan oleh Allah menjadi harta bersama yang individu atau swasta haram memiliki dan mengangkanginya, apalagi swasta asing dan penjajah.

Tergambar bukan, betapa negara memiliki sumber harta berlimpah tanpa harus mencekik leher rakyat dengan pajak ? Saya tidak mau merinci sumber yang lain, sumber harta milik umum ini saja sudah sangat berlimpah.

Jadi jelas, negara Khilafah mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kebutuhan rakyat tanpa memungut pajak. Dengan syarat, Islam diterapkan secara kaffah. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget