Dunia Intelektual Terbungkam Label "Radikalisme"


Pernyataan Direktur Pencegahan BNPT, Hamli pada Jumat 25 Mei 2018 dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat yang mengatakan 7 Universitas Negeri yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Brawijaya (UB) telah terpapar paham radikalisme sungguh tuduhan yang keji dan patut dipertanyakan motif dibalik pernyataannya.

Dari tuduhan tersebut pemerintah melalui pernyataan Menristekdikti, Mohammad Nasir  berencana akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswanya menyusul tudingan paham radikalisme di kampus. Salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan mendata nomor telepon seluler dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

Pada pemberitaan sebelumnya juga hangat berita tentang Guru besar Undip yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan juga Guru besar ITS yang diperlakukan seperti kriminal karena dipandang mendukung gerakan yang (dilabeli) radikal. Beberapa dosen yang lainpun ada yang dinilai terindikasi paham radikal.

Seakan-akan saat ini pemerintah berupaya untuk mengontrol kampus serta menekan kebebasan berpendapat, berekspresi dan mengembangkan berbagai wacana pemikiran kampus. Padahal sejatinya kampus adalah tempat untuk pengembangan berbagai wacana dan gerakan pemikiran. Sehingga kampus harus bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak dan kepentingan apa pun, karena kampus bukanlah abdi penguasa, siapapun itu penguasanya.

Lagi pula, penempatan istilah radikalisme yang akhir-akhir ini dilakukan pemerintah untuk menilai suatu pemikiran atau perbuatan dari individu atau kelompok tertentu, tidak diikuti dengan penjelasan tolok ukur / indikator perbuatan atau pemikiran seperti apa yang masuk dalam kualifikasi radikal.

Sebaiknya pemerintah pintar dan cerdas mengambil peran dalam persoalan ini, pemerintah harus menyadari bahwa lembaga perguruan tinggi adalah tempat dimana pemikiran bisa hidup dan berkembang dengan segala macam dialektikanya, pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator wajib memastikan tidak ada pemasungan pemikiran terjadi dalam dunia kampus. Dalam hal pemerintah menilai ada pemikiran ekstrim yang harus diwaspadai, maka sepatutnya pemerintah men-challenge lembaga perguruan tinggi untuk mengkritisinya dan mengajak diskusi untuk uji kelayakan ide.

Melemparkan tuduhan secara terbuka bahwa 7 (tujuh) Universitas Negeri yang terpapar paham radikalisme sebagaimana disebutkan diatas, bukanlah pilihan cerdas yang harusnya dilakukan, tuduhan sedemikan itu justru lebih bersifat “persekusi” terhadap dunia pendidikan Indonesia dari pada pengayoman dan penatakelolaan dunia pendidikan secara profesional.

Guru besar dan beberapa dosen pun mengalami persekusi karena dinilai terindikasi paham radikal yang ditunjukkan dengan adanya dukungan berbentuk tulisan dan meme yang sebenarnya masih memiliki ruang untuk diskusi dan konfirmasi. Namun label radikal begitu ampuh untuk menyalahkan dan membungkam suara para intelektual yang sudah lama mengabdi pada dunia pendidikan tinggi tersebut. Padahal yang mereka lakukan adalah mendukung ajaran Islam dan pengembannya yaitu ide khilafah dan pengembannya. Di sisi lain kita ketahui bahwa suara intelektual biasanya tidak sembarangan namun logis-argumentatif dan teristimewa dalam kasus ini: Berani dan membela Islam. Sepertinya 2 hal terakhir inilah yang menjadi dasar indikasi radikal tersebut.

Dari kejadian ini menunjukkan beberapa hal:
Pertama, makin kuatnya bukti istilah radikalisme adalah label yang menjadi hak penguasa (atau pendukung penguasa) untuk menafsirkan dan menggunakannya sebagai senjata kepada pihak yang dianggap tidak mendukung kelanggengan kekuasaannnya.

Kedua, bukti ketidakadilan sekaligus ketidak konsistenan yang secara eksplisit ditunjukkan penguasa. Karena tindakan yang sama tidak seserius dan setegas kepada komunisme yang dianggap bahaya laten dan dipayungi oleh ketetapan MPR atau perilaku kebebasan seksual serta narkoba yang juga seringkali terjadi di kampus.

Ketiga, kampus dipaksa menjadi ruangan yang kehilangan jati dirinya. Jatidiri yang membuatnya terhormat, hidup dan bisa berkembang yaitu sebagai mimbar akademik yang rasional-argumentatif. Pada hakikatnya persekusi yang menimpa intelektual di UNDIP dan ITS tersebut bukanlah sekedar perkara insidental-kasuistik tapi merupakan gambaran upaya serius dalam membungkam dunia intelektual untuk bersuara kritis terhadap berbagai isu politis-strategis yang diambil penguasa. Dan menghentikan suara lantang untuk membela Islam dan hukum-hukumnya.

Wahai para cendikiawan muslim! Wahai Ulul Albab! Jangan terbungkam! Jadikan pena dan suaramu menjadi pembela kebenaran agar menjadi hujjah di hadapan Allah yang Maha mengetahui dan yang Maha Benar bahwa: ilmumu adalah ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang menunjuki pada kebenaran dan mencegah kebathilan.

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?"_  (TQS. Fushilat: 33)



*Tresna Dewi Kharisma*

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget