HTI Bukan Ormas Terlarang



BUKAN ORMAS TERLARANG, HTI MEMILIKI HAK KONSTITUSIONAL UNTUK BERDAKWAH MENYERU KEPADA ISLAM.

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam
Kornas Koalisi 1000 Advokat Bela Islam

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kemenkumham telah mencabut status badan hukum Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08, tanggal 19 Juli 2017.

Atas keputusan tersebut, HTI melalui kuasa hukumnya Ihza & Ihza Law Office mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terdaftar dengan Nomor Perkara 211/G/2017/PTUN.JKT.

Diluar konteks persidangan, Pemerintah berusaha membangun narasi publik dengan opini sesat yang seolah ingin menyimpulkan HTI telah dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi terlarang.

Pemerintah mulai melakukan gerakan persekusi, dengan menyisir sejumlah Aparat Sipil Negara dan Insan Civitas Akademika untuk mempersekusi (memburu) anggota HTI. Beredar luas, daftar nama tokoh dan anggota HTI berikut alamat serta institusi tempat bekerja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.

Kemendagri mengeluarkan surat telegram dan menurunkan beberapa kebijakan teknis untuk mengawasi aktivitas anggota HTI di daerah, bahkan Surat Telegram Kemendagri telah beredar jauh sebelum keputusan pencabutan SK BHP HTI diterbitkan Kemenkumham.

Berbagai elemen tokoh dan masyarakat yang menyuarakan kritisme terhadap jalannya pemerintahan di stigma sebagai "Kroni HTI". Di Semarang, Kapolres Kota Semarang sempat melarang aktivitas masyarakat yang ingin melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum (demo) dengan dalih "Mereka Kroni HTI".

Beberapa kajian Islam para ustadz dan ulama yang terindikasi atau dekat dengan HTI dihalangi, bahkan jika sudah terjadi dibubarkan. Aparat penegak hukum kadangkala menggunakan dalih "ada komplain masyarakat" untuk menghalangi pengajian atau kadangkala jika kehabisan akal langsung menggunakan jurus "kewenangannya" untuk menggagalkan. Ust Felix Shiau, salah satu anggota HTI yang paling puas mengalami pembatalan dan/atau pembubaran kajian.

Perburuan kepada anggota dan simpatisan HTI dilakukan layaknya perburuan eks PKI. Masyarakat diajak untuk ikut "horor" dan meneror aktivis HTI. Padahal, HTI tidak pernah memberontak seperti PKI. HTI tidak pernah mengganti ideologi negara seperti PKI. HTI tidak pernah melakukan kekerasan dan pembunuhan dalam aktivitas dakwahnya layaknya PKI. HTI dalam berdakwah murni menggunakan pemikiran, tanpa kekerasan dan tanpa fisik.

HTI TIDAK PERNAH DIUMUMKAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG

Jika berbicara status hukum HTI, maka publik perlu merujuk pada status hukum yang dilekatkan pada HTI dan bukan merujuk pada yang selainnya.

Merujuk Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0028.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, Diktum keputusan limitatif dan tegas hanya menyebutkan :

“MEMUTUSKAN :- Menetapkan : PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tanggal 02 Juli trahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Dalam Diktum keputusan, tidak ada satupun redaksi keputusan yang menyebut HTI dibubarkan dan/atau HTI dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Proses hukum terhadap HTI hanya sebatas pencabutan status badan hukum, tidak menerangkan pembubaran Ormas HTI tidak pula menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang.

Satu-satunya hak HTI sebagai organisasi adalah hilangnya status subjek hukum selaku badan hukum (rechtperson), artinya HTI tidak dapat melakukan hubungan hukum, menuntut hak dan melaksanakan kewajiban sebagai badan hukum ormas yang terdaftar di kemenkumham.

Sementara itu, sebagai organisasi massa biasa, anggota HTI tetap memiliki keseluruhan hak dan tanggung jawab warga negara yang dijamin konstitusi. HTI baik secara kelembagaan maupun individu tetap memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin konstitusi.

Dalam ketentuanpasal 28 E ayat (3) UUD 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Bahkan dalam pasal 28 UUD 1945 ditegaskan:  “kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran denagn lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Hak konstitusi berupa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah hak yang melekat pada setiap individu warga negara dan tidak boleh dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara.

Keluarnya keputusan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017, tidak dapat mencabut hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Keputusan a Quo hanya mencabut status pengesahan Badan Hukum Perkumpulan HTI dan tidak dapat merampas hak konstitusional anggota dan pengurus HTI sebagai warga negara.

Kasus HTI berbeda jauh dengan kasus Partai Komunisme Indonesia (PKI). PKI telah dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan TAP MPRS RI NO. : XXV/MPRS/1966, TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI
TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME.

Dalam TAP MPRS No. XXV/1966, jelas menyebut PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tidak sebatas itu, dalam ketentuan pasal 2 ditegaskan pula larangan mengembangkan ajaran atau paham komunisme, marxisme dan leninisme sebagai atribut ideologi yang melekat pada PKI.

Pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang sangat tepat, karena PKI terbukti telah melakukan kudeta, melalui jalan kekerasan dan angkat senjata, dimana jumlah korban pembunuhan PKI sudah tidak dapat ditolerir oleh akal dan jiwa yang berperikemanusiaan.

Alhasil, adalah tidak berdasar dan menentang logika akal jika ada narasi publik yang diarahkan untuk menstigma HTI sebagai ormas yang terlarang. HTI dalam berdakwah selalu mengedepankan hikmah, pemikiran, tanpa pemaksaan, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. HTI juga tidak pernah masuk dalam daftar organisasi terlarang.

Aktivis dan kader HTI selalu hadir bersama ditengah-tengah umat untuk mengajak umat kembali kepada nilai-nilai Islam, berakhlak Islam, berperilaku secara Islam, membentuk kepribadian Islam serta selalu berjuang mengajak kepada segenap umat untuk kembali hidup secara Islam.

Satu-satunya tudingan yang diarahkan Pemerintah kepada HTI adalah HTI memperjuangkan Khilafah. Sementara itu, telah berulang kali ditegaskan bahwa Khilafah adalah ajaran Islam. Telah banyak bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk keterangan ahli yang menyebut Khilafah adalah ajaran Islam.

Sekali lagi penulis tegaskan, HTI tidak pernah dibubarkan dan bukan organisasi terlarang. HTI tetap memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Setiap anggota dan/atau pengurus HTI tetap memiliki hak untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah melanjutkan kehidupan Islam dan dakwah menyeru umat agar segera menegakkan Khilafah.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget