Dusta Atas Nama Imam An-Nawawi



Oleh: Irkham Fahmi al-Anjatani

Saya kira sangat konyol apabila saat ini masih ada orang yang anti Khilafah dengan alasan tidak ada dalil yang mewajibkannya. Ma'ruf Amin sendiri sudah mengakui bahwa Khilafah itu ajaran Islam yang memang ada dalilnya, meskipun ia tetap anti terhadapnya, karena alasan politik, bukan alasan syar'i.

Barusan saya membaca tulisan seseorang yang menentang ide Khilafah dengan mencatut nama Imam An-Nawawi. Tampak sekali lemah hujjah yang disampaikannya. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahannya:

1. Menganggap bahwa An-Nawawi tidak begitu mempermasalahkan sistem negara. Apapun bentuknya, tidak mesti Khilafah, yang penting bisa mensejahterakan rakyatnya.

Anehnya, ia yang menisbatkan argumentasi tersebut kepada An-Nawawi tetapi dia sendiri tidak mencantumkan qoul beliau yang secara spesifik menyebutkan hal itu. Justru ia loncat kesana-kemari, hingga kepada Al-Amidi, Al-Ghozali dan Al-Juwaini.

2. Ia mengatakan bahwa An-Nawawi hanya mewajibkan mengangkat Kepala Negara, bukan mewajibkan membangun sistem negara. Sehingga yang diwajibkan itu adalah adanya pemimpinnya, bukan sistem negaranya.

Ini juga aneh bin ajaib, bagaimana mungkin umat Islam mengangkat pemimpin apabila tidak ada negaranya. Lalu mereka diwajibkan mengangkat pemimpin itu untuk memimpin apa ?

Sama seperti pernyataan "yang penting kita mengangkat kepala sekolah, bukan membangun sekolah." Orang awam pun pasti tertawa mendengarnya. Pasalnya, adanya kepala sekolah menunjukan akan adanya sebuah sekolah.

3. Tampaknya ia tidak serius menelaah kitab-kitab Imam Nawawi, sehingga ia terlalu prematur ketika menyimpulkan, bahwa An-Nawawi seperti halnya Al-Juwaini, sama pandangannya terkait sistem pemerintahan Islam.

Padahal An-Nawawi sendiri, dengan mengutip pernyataan Al-Mazirriy, menyebutkan bahwa pandangan Al-Juwaini terkait bolehnya umat Islam mempunyai banyak pemimpin dengan berbagai wilayah kekuasaannya sebagai pandangan yang fasad (rusak), karena menyelisihi jumhur para ulama.

شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 316)
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يُعْقَد لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْر وَاحِد سَوَاء اِتَّسَعَتْ دَار الْإِسْلَام أَمْ لَا ، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابه الْإِرْشَاد : قَالَ أَصْحَابنَا : لَا يَجُوز عَقْدهَا لِشَخْصَيْنِ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوز عَقْدهَا لِاثْنَيْنِ فِي صُقْع وَاحِد ، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ . قَالَ : فَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ وَتَخَلَّلَتْ بَيْنهمَا شُسُوع فَلِلِاحْتِمَالِ فِيهِ مَجَال ، قَالَ : وَهُوَ خَارِج مِنْ الْقَوَاطِع ، وَحَكَى الْمَازِرِيُّ هَذَا الْقَوْل عَنْ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْل الْأَصْل ، وَأَرَادَ بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ ، وَهُوَ قَوْل فَاسِد مُخَالِف لِمَا عَلَيْهِ السَّلَف وَالْخَلَف ، وَلِظَوَاهِر إِطْلَاق الْأَحَادِيث . وَاَللَّه أَعْلَم .

"Para ulama telah bersepakat bahwa Tidak Boleh (umat Islam) mempunyai dua orang Khalifah dalam satu waktu, baik ketika wilayah Darul Islam luas ataupun tidak.

Imam al-Haromain (Al-Juwaini) berkata dalam kitab Al-Irsyad. Ulama madzhab Syafii berkata: tidak boleh mengangkat dua imam. Imam Haromain berkata: menurut saya tidak boleh mengangkat dua imam dalam satu wilayah. Dan ini telah disepakaati oleh para ulama. Imam Haromain melanjutkan: (tetapi) apabila jarak kedua imam berjauhan dan keduanya dibatasi oleh jarak yang jauh, maka masuk dalam kategori masalah debateble, (boleh juga banyak imam).

Al-Maziriy menjelaskan pendapat ini dengan mengutip pernyataan sebagian ulama muta'akhirin dan yang dimaksud adalam Imam Haromain. Pendapat ini merupakan pendapat yang fasad yang berseberangan dengan ulama salaf dan kholaf, (disamping itu) bertentangan juga dengan pemahaman tekstual hadits. Waallaahu a'lam," (Syarah Shahih Muslim, XII/232).

4. Walaupun ada beberapa ulama, termasuk Al-Juwaini, yang memperbolehkan berbilangnya Khalifah di saat kondisi tidak memungkinkan, Imam Nawawi tetap tegas mempertahankan argumentasinya terkait Kepemimpinan Tunggal bagi umat Islam dalam satu waktu, baik ketika wilayah umat Islam luas ataupun tidak.

Artinya, berbilangnya kepemimpinan umat Islam yang masing-masing wilayah masih menerapkan syariat Islam saja ditolak oleh Imam Nawawi, apalagi seperti sekarang ini, sudahlah terdiri dari banyak pemimpin dan negara, banyak yang tidak menerapkan syariat Islam pula.

5. Ia menyamakan Khilafah dengan sistem Kerajaan dan Republik, padahal Said Aqil yang liberal saja jujur dengan keilmiahannya terkait hal itu, bahwa semuanya itu tidaklah sama.

"Berbeda dengan sistem Khilafah yang memusatkan kekuasaan pada Khalifah, pada sistem Republik tersebut didasari oleh 'trias politika'; eksekutif, legislatif dan yudikatif. .. Karena itu, salah besar jika Khalifah disamakan dengan Presiden," (Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri, hal. 10).

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam, berbeda dengan Republik maupun Kerajaan yang belum tentu Islam. Khalifah sudah pasti Islam, sementara Presiden ataupun Raja belum tentu Islam. Itulah sebabnya Imam Nawawi hanya mewajibkan "nashbul imam," bukan "nashbul maalik" atau "nashbus sulthon." Sebab, Imam sudah pasti memimpin rakyatnya dengan aturan Islam, sementara Presiden maupun Raja belum tentu menerapkan aturan Islam.

Khalifah memang berarti pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin berarti Khalifah. Pantaskah Donald Trump disebut sebagai Khalifah bagi umat Islam di Amerika, padahal di antara syarat mutlak Khalifah itu adalah muslim ? Gampangnya, hanya orang bodohlah yang menyebut supir angkot sebagai masinis hanya karena keduanya sama-sama pengemudi kendaraan.

6. Secara tersirat penulis menyatakan, bahwa tidak mesti Khalifah, apapun namanya, Presiden maupun Raja yang penting sudah menegakkan keadilan berarti masalah kepemimpinan dalam Islam sudah selesai.

Jelas sekali, ia hendak menghalang-halangi ditegakkannya Khilafah di berbagai dunia, termasuk di Indonesia, dengan alasan Indonesia sudah menjadi negara aman dan sudah mempunyai pemimpin, sehingga tidak perlu lagi adanya Khalifah/Imam.

Padahal Imam Nawawi sendiri sudah menentang pernyataan seperti itu.

"Lalu ada kesalahan yang menimpa sebagian ahli kalam pada perkataan mereka, (bahwa) seandainya manusia sudah mampu terhindar dari kezaliman, maka ia tidak wajib mengangkat seorang Imam. Karena para sahabat ra. sudah bersepakat atas wajibnya mengangkat Imam," (Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab, 19/191).

Seperti itulah pandangan Imam Nawawi terkait Khilafah yang sesungguhnya. Beliau sangat kuat mempertahankan hujjahnya, bahwa walaupun manusia sudah hidup dibawah payung keadilan, tetap saja mereka harus mempunyai seorang Imam/Khalifah. Apalagi di saat manusia tidak kunjung mendapatkan keadilan seperti sekarang ini, pasti lebih wajib lagi mereka mempunyai Khalifah. Sayangnya Khalifah tidak akan pernah ada tanpa adanya sistem Khilafah.

Itulah sebabnya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan bahwa menegakkan Khilafah itu termasuk "tajjul furud," (mahkota kewajiban). Sementara Ibnu Taimiyyah menyebutnya sebagai "min a'dzomi waajibatiddiin", (kewajiban agama yang paling agung). Menegakkan Khilafah itu menjadi wajib, karena mengangkat Khalifah itu hukumnya wajib.

Waallahu a'lam bisshowwaab

#KhilafahAjaranIslam
#ReturnTheKhilafah
Cirebon, 12 Oktober 2018

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget