Dusta Demokrasi dan Jargon Pemberdayaan Perempuan


Gegap gempita demokrasi bergaung lebih kuat jelang Pilpres 2019.  Demokrasi disanjung, digadang-gadang, bahkan ditaqdiskan agar setiap warga negara patuh di hadapannya.  Seperti tak ada yang salah dengan sistem yang dilahirkan dari kejumudan berpikir itu.  Sebagian kaum perempuan pun menyambutnya dengan penuh antusias.  Dengan jargon pemberdayaan perempuan, demokrasi berhasil menyeret perempuan pada berbagai ranah aktivitas, politik dan ekonomi.  Berharap masyarakat jaya, demokrasi malah berbuah sengsara. 

Maka demokrasi pun kian dipertanyakan; layakkah ia digadang-gadang? Ataukah kedustaan yang sebenarnya dibawa?  Kesangsian yang kian nyata, menghasilkan semangat perubahan agar perempuan yang selama ini menjadi salah satu sasaran tembaknya berputar arah untuk menghancurkannya.  Berikut paparan bukti-bukti kedustaan demokrasi dan jargon pemberdayaan perempuan yang diusungnya. 

Hakikat Demokrasi
Dengan menelusuri sejarah dan perjalanannya dari masa ke masa nampaklah bahwa demokrasi sesungguhnya adalah sebuah sistem ideologi.  Ia bukanlah sekedar prosedural (tata cara teknis) sebagaimana yang dikira kebanyakan orang.  Demokrasi tidak bisa ditinjau hanya dari sisi prosedur pemilihan kepala negara, kepala daerah atau lembaga perwakilan rakyat saja, apalagi jika dinilai sama dengan musyawarah hanya karena ada proses pemungutan suara .  Perkara-perkara tersebut sesungguhnya hanyalah tatacara/prosedur yang biasa dipakai sistem demokrasi.  Demokrasi memiliki konsep, tata nilai, pandangan kehidupan dan berbagai tata cara pelaksanaannya. Dari sepak terjangnya, sistem demokrasi ini melekat kuat pada ideologi sekulerisme kapitalisme.  Inilah fakta demokrasi.

Sebagai sebuah konsep yang dilahirkan dari akal manusia, demokrasi dimaknai secara beragam oleh banyak pemikir.  Salah satunya menyebutkan bahwa demokrasi adalah sebuah ideologi yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal: kebebasan individu, persamaan, martabat dan persaudaraan, rule of law serta proses politik yang demokratis  (The International Relation Dictionary,   Jack C. Plano).
Sementara Abraham Lincoln lebih senang menyebut demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Teori kerakyatan ini lebih memasyarakat sejalan dengan peristiwa yang melatar belakanginya.  Kekuasaan diktator para raja berhasil ditumbangkan untuk kemudian diserahkan kepada rakyat.  Demokrasi menghendaki rakyatlah yang menjadi pemilik kekuasaan dan kedaulatan.  Sementara penguasa hanyalah pelaksana kehendak rakyat.  Inilah sistem yang terlihat indah dan menjanjikan kebaikan.  Namun, bagaimanakah implementasinya saat ini?

Implementasi Demokrasi
Sebagai sistem yang berporos pada rakyat, demokrasi tidak hanya menjadikan kekuasaan di tangan rakyat.  Namun, juga menjadikan asas kedaulatan di tangan rakyat.  Hal ini membawa konsekuensi bahwa rakyat (manusia) sebagai sumber hukum.  Rakyat berwenang membuat hukum yang akan diterapkan negara. Rakyat pula yang  menjadi penentu kebijakan dan arah negara
Dalam perjalanannya, meski rakyat yang diserahi kedaulatan, namun faktanya hanya kalangan tertentu saja dari rakyat yang memiliki pengaruh di tingkat kebijakan, bukan keseluruhan rakyat.  Siapakah mereka? Dulu, ketika demokrasi muncul untuk pertama kalinya yaitu pasca revolusi Perancis, kendali kekuasaan berada di tangan para intelektual dan orang-orang bermodal (borjuis/kapitalis). Pada akhirnya kebijakan negara pun lebih banyak diarahkan untuk kepentingan kelompok tersebut (yaitu para kapitalis).

Adapun kini, di negara demokrasi manapun, kelompok kapitalis pula yang menjadi pemilik kekuasaan bahkan kedaulatan.  Mayoritas rakyat dipaksa untuk mengikuti suara segelintir orang yang mampu membeli suara rakyat tersebut. Itulah demokrasi yang menyerahkan segala urusannya kepada rakyat.  Maka kelompok rakyat yang dianggap kuatlah (para kapitalis) yang akan menguasai haluan ke mana negara menuju. Mayoritas kaum Muslim Indonesia ternyata berada dalam posisi tidak beruntung. Seperti negara kapitalis lain, Indonesia pun lebih dikuasai oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital).

Ironinya, pendukung demokrasi sangat bangga dengan menyatakan bahwa dalam demokrasi setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan suara mayoritas rakyat. Padahal, kenyataannya tidaklah begitu.  Yang terjadi, selama ini para kapitalis telah berhasil mempengaruhi keputusan parlemen dalam melahirkan undang-undang.  Bahkan tak hanya para kapitalis dalam negeri, korporat asing pun turut memainkan peran dalam legislasi UU. Hingga kini, banyak sekali hasil legislasi lembaga perwakilan rakyat yang bermasalah dan dinilai menguntungkan pihak tertentu serta merugikan rakyat.  Seperti, UU Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Otda, UU Kelistrikan, UU Migas, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Hak Atas Kekayaan Intelektual, UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dan sebagainya. 

Bukti-bukti tersebut mengindikasikan bahwa demokrasi dengan asas kedaulatan di tangan rakyat, telah melahirkan kediktatoran kaum kapitalis kepada rakyat itu sendiri. Mengapa demokrasi bisa melahirkan sistem korup yang berpihak pada pemilik modal, bukan rakyat? Demokrasi yang merupakan anak kapitalisme sama saja dalam memandang masalah uang atau modal.  Selama ini materi itulah yang paling mempengaruhi kepentingan manusia.  Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang.  Kepentingan rakyat pun bisa ditukar dengan uang. Sebagaimana yang kita ketahui, biaya penyelenggaraan pesta demokrasi memakan dana yang amat besar.  Dan hal itu membawa efek berkelanjutan bagi para pemimpin dan orang-orang yang duduk dalam lembaga legislasi hasil pesta demokrasi.  Para pemimpin yang terpilih tentu telah menghabiskan banyak modal untuk kampanye dan sebagainya.  Agar semua biaya itu tertutupi, mereka akhirnya bekerja sama dengan para pemilik modal.  Maka lahirlah berbagai perundang-undangan yang pro kapitalis (pemilik modal).  Suap menyuap di lembaga parlemen pun menjadi hal lumrah dalam sistem demokrasi.  Inilah bentuk perselingkuhan antara elit politik dan pemilik modal.  Elit politik membutuhkan modal dan pemilik modal membutuhkan elit politik Antara uang dan politik menyatu dalam berbagai kepentingan.  Keduanya menciptakan lingkaran syaitan ; money to politic dan politic to money.  Intinya, politik dapat dikendalikan oleh uang sebagaimana uang pun dapat dikendalikan oleh politik.  Ketika keduanya menyatu, yang diuntungkan tentu adalah mereka yang memiliki uang.  Oleh karena itu, lahirnya kebijakan yang pro pemilik uang (kapitalis) adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi.  Sementara rakyat kebanyakan hanya gigit jari dan menjadi tumbal atas kecurangan para elitis dan pemilik modal.

Berikut beberapa bukti mahalnya biaya demokrasi. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, "Minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon Rp 20 miliar, akan tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp 100 hingga Rp 150 miliar. Kalau ditambah dengan ongkos untuk berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari. (kompas.com, 5/7/2010).

Dan selanjutnya, lahirlah para pejabat dengan penghasilan fantastis selama menjadi kepala daerah.  Sebagai contoh, gubernur Provinsi Jawa Barat mendapat “penghasilan” Rp 603 juta dan wakil gubernur Rp 584 juta (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)16/12/2012).
Sementara itu, untuk menjadi calon anggota legislatif ‘diwajibkan’ membayar Rp 200-300 juta untuk mendapatkan "kursi jadi", nomor urut satu dan dua. Sedangkan untuk calon anggota DPR harus menyerahkan setoran uang Rp 400 jutaSayang sekali, biaya mahal demokrasi tersebut harus dibayar dengan keringat dan air mata rakyat.  Korupsi menjamur.  Sebab, tak ada cara lain untuk mengembalikan modal kecuali dengan meminta tebusan dari para pemilik modal.  "Tiap minggu ada tersangka baru. Dari 155 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, 74 orang di antaranya adalah gubernur," ungkap Gamawan (vivanews.com, 17/1/2011). 

Lembaga perwakilan rakyat yang semestinya melahirkan kebijakan pro rakyat, ternyata lebih menguntungkan pengusaha.  UU yang dikeluarkan lebih banyak yang memuluskan jalan bagi para pemilik modal untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.  Itulah perkawinan atau kartel politik dan pengusaha (tempointeraktif.com, 18/5/2010).  Bahkan Sri Mulyani mengakui, bahwa untuk mendapatkan dana luar biasa itu, mau tidak mau, kandidat harus "berkolaborasi" dengan sumber finansial. Kandidat di tingkat daerah, tak mungkin kolaborasi pendanaan dibayar dari penghasilan. Maka satu-satunya cara yang memungkinkan yakni melalui jual beli kebijakan.

Di negara yang menganut demokrasi, suara terbanyak  anggota Dewan Perwakilan Rakyat menentukan lolos tidaknya sebuah kebijakan.  Dengan kata lain kebijakan akan diterapkan bukan karena pro rakyat, tapi akan dianggap sah manakala sesuai dengan kehendak mayoritas anggota Dewan.  Padahal bukti menunjukkan bahwa mereka yang semestinya menjadi wakil rakyat dalam menyalurkan aspirasi, dan sejatinya menjadi pihak yang terdepan dalam membela kepentingan rakyat yang diwakilinya, ternyata mereka justru menjadi kaki tangan para pemilik modal yang telah mendanai atau diharapkan bisa mengembalikan rupiah yang telah dikeluarkan.  Negara ini seakan menjadi milik mereka.  Kekayaan rakyat tergadaikan oleh penguasa yang korup dan pengusaha (pemodal baik lokal maupun asing) yang serakah.  Efisiensi dan peningkatan investasi menjadi senjata untuk memuluskan kebijakan privatisasi  semua milik bangsa ini.  Akibatnya, sebagian besar kekayaan negeri ini dikuasai oleh swasta (asing).  Sebagai contoh, kekayaan tambang yang melimpah mayoritas sahamnya dikuasai asing, cevron (44%) sementara Pertamina dan mitra hanya 16%, dan sisanya oleh perusahaan asing lainnya.  Dampak berikutnya adalah penderitaan rakyat yang terus berlangsung.  Mengapa demikian? Karena rakyat tidak bisa menikmati kekayaan miliknya sendiri, tetapi justru harus rela membeli miliknya tersebut dari swasta dan asing yang telah merampoknya.  Alih-alih hidup sejahtera, malah lilitan kemiskinan yang kian mencengkeram.  Itulah harga yang harus dibayar rakyat akibat demokrasi-liberal.  Indonesia, yang sering dipuji lebih demokratis pada masa reformasi, ternyata mayoritas rakyatnya jauh dari sejahtera.  Sebab, kemiskinan dan eksploitasi ekonomi telah menjadi warna khas rakyat Indonesia sekhas warna demokrasi yang diembannya. 

Pelibatan Perempuan Atasi Kemiskinan
Dunia kini semakin dicengkram berbagai krisis dan kemiskinan  akibat kapitalisme global dan demokrasi.  Semestinya fakta ini semakin menyadarkan  kita semua bahwa demokrasi terbukti merupakan sistem yang rusak dan merusak kehidupan manusia.  Demokrasi mustahil menyejahterakan manusia.  Namun ternyata, para penganut faham demokrasi kapitalis ini belum memiliki kesadaran  tersebut.  Alih-alih mengganti sistem, mereka malah  memunculkan analisa keliru agar perempuan terlibat aktif dalam penanganan masalah dunia.  Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM  bahkan menyatakan bahwa kegagalan mengkapitalisasi potensi perempuan merupakan masalah global.  Ini berarti, perempuan dianggap bermasalah jika mereka tidak terlibat aktif dalam mengatasi kemiskinan dunia.

Keinginan memberdayakan perempuan secara ekonomi juga tampak dalam Konferensi Tingkat Menteri OKI ke 4.  Pertemuan ini telah menghasilkan “Jakarta Declaration” yang difokuskan pada supaya menciptakan enabling Environment  yang dapat memperkuat peran dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Indonesia didaulat menjadi role model bagi negeri muslim lain dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP).

Demikianlah, demokrasi telah menyeret perempuan untuk terjun menanggulangi kemiskinan -problem dunia yang dihasilkan oleh demokrasi itu sendiri.  Padahal, jargon pemberdayaan ekonomi perempuan bukanlah jalan tol bebas hambatan.  Bergulirnya program ini di Indonesia telah mulai menggesek sisi kritis perempuan.  Dampak buruk pelaksanaannya mulai menyentuh ranah keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, demokrasi juga bertebar propaganda pemberdayaan politik perempuan.  Ada anggapan bahwa penyelesaian problem-problem bangsa –termasuk problem-problem perempuan- dapat diatasi jika mereka terjun secara masif dalam dunia politik.  Sebagaimana partisipasi dalam bidang ekonomi, perempuan pun diberi akses dalam pengambilan kebijakan publik ala demokrasi demi menyelesaikan ‘problem mereka’.

Dan kini, perempuan berbondong-bondong menempati jabatan publik dan anggota parlemen ala demokrasi.  Namun jangankan mereka berkiprah menyelesaikan masalah bangsa, mereka justru menjadi menjadi tumbal sistem yang rusak itu.  Kasus Angelina Sondakh, Miranda Gultom, Ratu Atut dan sebagainya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada sistem demokrasi ini tidak banyak membawa perubahan nyata.  Tentu saja, itu karena karakter demokrasi yang merusak.  Demokrasi pada akhirnya memakan korban siapapun, termasuk perempuan, apapun propagandanya.

Harga Mahal Pemberdayaan Perempuan ala Demokrasi
Pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan yang diusung demokrasi ternyata harus dbayar mahal.  Berbagai kerugian tak hanya diderita ibu, namun juga generasi dan umat secara keseluruhan.  

Pertama, demokrasi telah menyerang peran keibuan.  Ibu yang hakikatnya dilahirkan untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya harus menjadi mesin uang dan penghias kursi jabatan strategis, tanpa pernah mendapatkan penjagaan kehormatan, kesehatan, bahkan keamanan.  Perempuan dipaksa menjauh dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Kedua, pendidikan anak tidak maksimal.  Sebagai konsekuensi dari hilangnya peran keibuan, maka pendidikan anak pun kian terabaikan.  Adalah sebuah kesalahan jika menganggap bahwa ketika perempuan mampu menambah ekonomi keluarga, maka secara langsung menyelesaikan beban pendidikan anak.  Sebab, yang berperan dalam pendidikan anak bukan saja sekolah.  Lingkungan keluarga, orang tua khususnya ibu sangat menentukan apakah output sekolah sesuai harapan atau tidak.  Tanpa kawalan ibu, apa yang telah dibentuk sekolah menjadi sia-sia.  Oleh karena itu, jika peran ibu terabaikan tentu berkonsekuensi pengabaian pendidikan anak.

Ketiga, ketimpangan relasi rumah tangga.  Dampak lanjutan dari pemberdayaan perempuan ala demokrasi adalah ancaman perceraian.  Tatkala relasi suami isteri terganggu karena padatnya aktivitas perempuan di luar tabiatnya dan lemahnya sistem yang diterapkan, maka ancaman perceraian tidak dapat dihindarkan lagi.  Tingginya angka gugat cerai di kota besar (seperti Jakarta, dsb) disinyalir juga dipicu oleh kemandirian isteri secara ekonomi dan politik.

Keempat, stres sosial.  Tak dapat dipungkiri, bila tatanan keluarga sudah terganggu, maka persoalan pasti akan merambat kepada gejolak masyarakat.  Tawuran pelajar maupun kelompok (etnis), pelecehan seksual, gangguan keamanan dan ketertiban adalah hal lumrah yang saat ini terjadi.  Harga-harga kebutuhan yang terus melambung, PHK yang terus terjadi sementara lapangan kerja baru sulit didapatkan, dan kesenjangan yang kian melebar adalah beberapa konsekuensi diterapkannya  sistem demokrasi kapitalis.  Semua permasalahan ini bisa menjadi salah satu pemicu stress sosial

Kelima, kehancuran masyarakat.  Bukan tidak mungkin jika semua bahaya di atas tidak dikendalikan, maka kehancuran masyarakatlah yang bakal terjadi.  Ketidakseimbangan peran masing-masing anggota masyarakat  akan menimbulkan kekacauan; saling serang, saling tipu, saling menguasai dan seterusnya hingga mengancam keutuhan masyarakat. 

Keenam, makin mengokohkan sistem demokrasi dan ekonomi kapitalis.  Banyak kalangan yang tidak menyadari bahaya ini.  Mereka tidak memahami bahwa jargon pemberdayaan perempuan tersebut justru akan melanggengkan sistem demokrasi dan kapitalisme itu sendiri.  Keterlibatan perempuan dalam perbaikan kondisi negara, tanpa semangat mengubah sistem bahkan memanfaatkan demokrasi sebagai media untuk keluar dari problem hakikatnya adalah bunuh diri politik.  Mereka dipaksa mati secara perlahan, sementara ‘sang harimau’ kian mencengkeram.

Sungguh, demokrasi adalah sistem ilusi yang penuh kedustaan.  Ia tidak mampu menjamin kesejahteraan perempuan sebagaimana yang dipropagandakan.  Ia pun tidak mampu menjamin stabilitas masyarakat, keadilan ekonomi, juga hak-hak dasar manusia.  Adalah sebuah kebohongan jika demokrasi dikatakan berpihak kepada rakyat.  Karena kenyataannya, pelaksanaan demokrasi hanyalah berbuah masalah bagi rakyat. 

Demokrasi dalam Krisis
Melihat sepak terjang demokrasi yang kian memakan korban, rakyat yang memiliki kepekaan mulai merasakan muaknya demokrasi.  The Guardian merujuk  (6/07/2012) laporan Democratic Audid memperingatkan tentang penurunan jangka panjang demokrasi di Inggris. Dalam artikel  British democracy in terminal decline, warns report, disebutkan ada indikasi yang menunjukkan hal itu. Beberapa yang menguatkan hal tersebut, diantaranya; pertama,  menguatnya pengaruh korporasi (perusahaan bisnis). Kedua, politisi yang semakin tidak mewakili konstituennya.  Dan ketiga, semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu bahkan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan kekinian sebagai bentuk kekecewaan terhadap demokrasi. 

Penutup
Itulah demokrasi, sistem yang sebenarnya tak pernah ramah kepada siapapun, termasuk perempuan.  Maka, sudah selayaknya kaum perempuan menolak demokrasi.  Tak ada alasan logis untuk tetap mempertahankan demokrasi karena demokrasi telah menyengsarakan perempuan.
Lantas dengan apa kaum muslim mengatur kehidupannya?  Sungguh, Allah SWT telah menurunkan Islam sebagai aturan hidup bermasyarakat.  Dengan Islam, perempuan dimuliakan. Dengan Islam pula kesejahteraan itu akan diraih.  Maka sudah saatnya kaum muslim mengganti demokrasi dengan sistem Islam; sistem yang menjadikan kedaulatan di tangan Syara’, sistem yang memberikan kekuasaan kepada khalifah yang ditunjuk kaum muslim untuk menjalankan hukum-hukum Syariah.  Semoga kita semua berkontribusi penuh untuk mewujudkannya. []

Nida Sa’adah, SE.A.k, M.E.I (Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -

Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget