Menyambut IMF Secara Gegap Gempita, Lupakan Bangsa Ini?



MENYAMBUT IMF SECARA GEGAP GEMPITA, LUPAKAH BANGSA INI ?

[Catatan Kritis Tolak IMF & WBA, Selamatkan Bangsa Dari Ancaman Krisis dan Keterpurukan Ekonomi]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Publik perlu mengingat kembali peristiwa bersejarah Pada tanggal 15 Januari 1998. Soeharto selaku Presiden Kedua Republika Indonesia, di Istana Negara saat itu, dipaksa harus menandatangani perjanjian dengan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang makin dalam dan menguat. Setelah melalui perdebatan yang panjang dengan tim ekonominya, Soeharto rupanya akhirnya menyerah dengan keinginan IMF.

Setelah Soeharto datang, Michael Camdesus (Direktur IMF) yang sudah menunggu segera maju ke sebuah meja yang ada tengah ruangan Istana Negara. Soeharto maju mendekat ke arah meja untuk membubuhkan tanda tangan perjanjian. Sementara, Camdesus memperhatikannya dengan memundurkan sedikit badannya serta melipat kedua tangannya. Pada momentum itu berhamburlah kilatan kamera foto.

Hasilnya kemudian foto itu muncul di berbagai harian sore di mana Soeharto tampak membungkukkan badan di depan 'juragan kredit' IMF, Camdesus.

Publik juga paham, berbagai resep ekonomi yang di diktekan IMF bukannya membuat Indonesia sembuh dan pulih dari krisis ekonomi, justru sebaiknya. Percepatan kejatuhan ekonomi Indonesia bergerak beringas seperti diakselerasi.

Pinjaman IMF tersebut kemudian dicairkan secara bertahap hingga 2003. Setelah penandatanganan ini, kondisi Indonesia malah semakin buruk. Rupiah semakin terpuruk dan lebih buruk lagi efek dari likuidasi 16 bank. Rush terjadi di mana-mana. Penarikannya mencapai 30 persen dana pihak ketiga.

Krisis likuiditas perbankan terjadi dan memicu bank mengambil kebijakan menaikkan bunga untuk menahan masyarakat agar tidak menarik uangnya dari bank. Bunga dinaikkan 10 persen hingga mencapai 60 persen.

Langkah ini malah menjadi senjata makan tuan. Perbankan mengalami negativespread akibat biaya bunga lebih besar dari pendapatan bunga. Alhasil, ketika krisis terjadi, rupiah merosot tajam dan inflasi semakin tinggi membuat para pengusaha yang notabene adalah debitur perbankan menjadi kesulitan likuiditas. Banyak perusahaan jatuh bangkrut, terjadi kredit macet sementara biaya bunga bank terhadap deposan terus menumpuk.

Alhasil, pada 4 April 1998, pemerintah membekukan lagi 7 bank swasta nasional. Kemudian pada 28 Mei 1998, Bank Central Asia (BCA) diambil alih oleh pemerintah dan berstatus BTO (BankTakeOver). Inflasi yang tinggi diperparah lagi pengurangan subsidi BBM pada 4 Mei 1998 akibat konsekuensi LoI IMF. Sementara itu kerusuhan massa dan konflik horisontal maupun vertikal terjadi dimana-mana. Ujungnya, membawa kejatuhan Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun.

Hari ini, seperti mengalami amnesia sejarah, Pemerintah justru menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara bersama IMF. IMF - WBA Anual Meeting yang dilaksanakan di Bali 8 - 14 Oktober 2018.

Total anggaran yang disiapkan Pemerintah mencapai Rp. 6,9 Triliun. Hal ini terungkap melalui penjelasan yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hitungan total pengeluaran itu berasal dari pengeluaran pengunjung, biaya konstruksi, dan biaya operasional. Pengeluaran terbesar adalah akomodasi yang mencapai Rp 569,9 miliar, diikuti makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar, transportasi sejumlah Rp 36,1 miliar, hiburan sebesar Rp 57 miliar, dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar.

Perkiraan biaya konstruksi untuk mendukung penyelenggaraan acara ini termasuk pembangunan Underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung mencapai Rp 4,9 triliun. Sedangkan biaya operasional penyelenggaran acara ini sebesar Rp 1,1 triliun.

Bahkan, Pemerintah sampai menyiapkan 30 Helikopter hingga Kapal Pesiar untuk Kepala Negara pada Pertemuan IMF - WBA, menambah megah dan meriah acara penyambutan pertemuan IMF - WBA.

Kondisi ini tentu sangat kontras dengan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan Pemerintah, baik bencana gempa NTB juga gempa dan Tsunami Palu dan Donggala. Anggaran negara secara khusus tidak diturunkan untuk menanggulangi dampak bencana, Mendagri justru menghimbau kepala daerah patungan untuk membantu bencana. Bahkan, hingga saat ini Pemerintah enggan menetapkan bencana Gempa dan Tsunami di Palu berstatus Bencana Nasional.

Lantas, apa untungnya menyambut IMF - WBA secara gegap gempita ? Mari kita diskusikan beberapa poin yang penting untuk direnungkan.

Pertama, dalam perspektif akidah, mengelola ekonomi dengan riba adalah maksiat akbar. Bahkan, syariat telah menetapkan riba dengan dosa terkecil seperti layaknya berzina dengan ibu kandung. Padahal, masih ada 70 pintu dosa dari maksiat riba.

Mengelola ekonomi dengan mengundang para rentenir riba, lintah darah kelas internasional, diyakini tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, selain mengundang murka dan azab Allah SWT, penggunaan riba sebagai pilar ekonomi akan menjadikan ekonomi kian terpuruk.

Kedua, baik secara faktual maupun historis, tidak ada sejarahnya negara yang dibantu IMF menjadi negara maju, atau minimal bangkit dari keterpurukan. Negeri ini, justru merasakan dengan sangat dramatis, bagaimana IMF menenggakkan racun ekonomi kepada Indonesia, ditengah keterpurukan ekonomi di era Soeharto.

Sampai hari ini, IMF belum memiliki satupun laporan ekonomi yang menyebut ada satu negara yang menjadi maju dan meroket ekonominya, setelah ngutang duit riba dari IMF. Jika faktanya demikian, kenapa Pemerintah ngotot menyambut IMF ?

Ketiga, membuat sambutan gegap gempita, dengan menggelontorkan anggaran triliunan rupiah ditengah musibah dan bencana sangat menyakiti hati rakyat. Jika Pemerintah ini hadir untuk rakyat, berada dan bersama rakyat, seharusnya Pemerintah menolak menjadi tuan rumah pertemuan IMF - WBA, dan segera mengalihkan duit triliunan rupiah untuk menanggulangi bencana.

Keempat, sudah pasti IMF - WB datang bukan untuk kepentingan Indonesia. Mereka memiliki agenda sendiri, misi sendiri, mencari rente ekonomi dari pinjaman ribawi yang mereka edarkan. Lantas, apa alasannya Pemerintah ngotot menjamu mereka ?

Ingat, kondisi bangsa sedang terpuruk, rupiah melemah, neraca ekonomi defisit, utang menggunung, bencana luar biasa dampaknya. Jika masih ngotot, penulis khawatir rakyat yang seharusnya mendoakan pemimpinnya agar dimudahkan dalam mengurus urusan pemerintahan justru akan mendoakan keburukan bagi pemimpinnya.

Rakyat merasa tidak perlu menjadi bagian dari pihak yang bertanggung jawab atas kompleksnya persoalan bangsa, termasuk ancaman krisis ekonomi, karena rakyat melihat semua kerusakan justru dipicu oleh kebijakan salah urus negara.

Karena itu, sebelum terlambat, batalkan pertemuan IMF - WBA di Indonesia. Kembalilah bersama rakyat, hadirlah bersama rakyat, tinggalkan ajang pesta pora dan gelak tawa bersama para penghisap ekonomi dunia, rentenir dan lintah darah kelas internasional. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget