Baiq Nuril Korban Hukum Demokrasi Warisan Yunani Kuno



Mercusuarumat.com. Baiq Nuril, namanya kini dikenal banyak orang karena ketidakadilan yang menimpa dirinya. Mantan Guru Honorer SMAN 7 Mataram ini bila dipribahasakan, "Sudah jatuh tertimpa tangga". Ia korban pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolah tempat ia bekerja, ia jugalah yang dinilai bersalah oleh Mahkamah Agung dan dikenakan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah atas tindakannya melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 1.

Secara kronologi dalam keterangannya di media masa, Ia menceritakan bahwa dirinya sering ditelpon oleh kepala sekolah tempat ia mengajar yang isinya menceritakan kisah cinta kepala sekolah, hingga menyerempet pada pelecehan seksual secara verbal terhadap dirinya. Lalu Ia rekam percapakannya dengan tujuan sebagai alat bukti. Hanya saja ia menceritakan hal ini pada rekan kerja sesama guru, imam. Hal tak disangka, Imam menyebarluaskan rekamamnya ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Singkat cerita, kepala sekolah melaporkan Baiq Nuril ke polisi yang berujung penetapan ia sebagai tersangka.

Tentu, sebagai insan manusia yang berakal, ketidakadilan yang menimpa Baiq Nuril adalah kezaliman yang tak boleh dibiarkan. Banyak masyarakat Indonesia menilai putusan Mahkamah Agung tidak adil, sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Ketua Mahmakah Konstitusi, Prof. Mahfud MD dalam cuitan twitternya, Ahad, (18/11), "Dalam kasus Bu Nuril, pengadilan hanya menegakkan hukum (formal) tidak menegakkan keadikan (substansial)."

Kezaliman dan keadilan bak dua mata uang tak terpisahkan. Saat satu sisi mata uang keadilan terbuka dipastikan satu sisi mata uang kezalimam tertutup. Kezaliman dan keadilan adalah dampak atas sistem hukum yang dijalankan. Kacamata sistem hukum yang dijalankanlah yang menilai apakah produk hukum ini adil atau zalim.

Misal, dalam sistem hukum ekonomi liberal, dikatakan adil saat Sumber Daya Alam (SDA) diserahkan kepada swasta tanpa campur tangan pemerintah. Implikasinya, siapapun dapat mengolah SDA asalkan mempunyai modal besar untuk menjalankannya.
Selanjutnya, dalam sistem hukum pidana demokrasi, dikatakan adil tersangka pencurian di hukum penjara selama lima tahun. Intinya, adil dan zalim nilainya teegantung pada sistem hukum yang dijalankan oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum sejak dari dulu menerapkan sistem hukum demokrasi warisan Yunani Kuno. Sebagaimana yang dijelaskan Dhani Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul,
Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah
Yang Nyata dan Yang Seharusnya, "Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang bermula dari konsep yang dijalankan di polis Athena pada masa Yunani kuno". Sejak negeri ini merdeka, demokrasi sering berganti bentuk, mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer hingga demokrasi pancasila, yang pada intinya adalah demokrasi semata.

Ajaran demokrasi secara fakta memberikan kekuasan bagi manusia (rakyat) untuk membuat hukum sekaligus memberikan kehendak bagi rakyat untuk menentukan wakil pemegang kuasa. Aristoteles menyebutkan demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.

Manusia sebagai pembuat hukum memiliki sifat lemah juga ilmu terbatas, sebagaimana Firman Allah Swt,  “Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah'” (An Nisa: 2). Manusia pula memiliki ilmu yang terbatas, sebagaimana Firman Allah Swt, “… dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui.” (Qs. Yusuf: 76)

Dampaknya, dalam demokrasi produk hukum yang dihasilkan dipastikan tidak akan menemukan diksi adil. Mengapa? Karena Si Pembuat hukum kodratnya lemah dan ilmunya terbatas. Maka wajar, kezaliman kan selalu merajalela di Indonesia, toh pembuat hukum, pelaksana hukum semua yang terlibat dalam sistem hukum demokrasi sifatnya lemah dan ilmunya terbatas.

Lantas bagaimana agar keadilan terwujud dan kezaliman hilang tak tersisa?
Jawabannya sistem hukum yang dijalankan harus bersandar pada Ia yang maha kuat, Ia yang maha mengetahui, Ia yang maha sempurna. Tiada lain Ialah Allah Swt, sebagaimana Firman-Nya,
“Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? ” [al-Baqarah/2:140]. Juga Firman Allah Swt dalam Quran Surat al-Mâ`idah ayat 50, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Sudah saatnya, umat muslim Indonesia bersatu bersama perjuangankan hukum Allah, kolaborasi junjung tinggi kalimat tauhid, Laa Illaha IllAllahu muhammadarosulullah. [IW]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget