Baiq Nuril, UU ITE hingga Anti Kritiknya Pemerintah



Mercusuarumat.com. Baiq Nuril, sebagaimana orang mengetahuinya adalah korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Ia sudah jatuh tertimpa tangga, sebagai korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya. Iapun harus rela ditetapkan sebagai terpidana atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penulis menilai UU ITE merupakan proyek membungkam rasa kritis rakyat. UU ini sejak dibidani hingga kini tuai banyak kecaman sebab berat sebelahnya dalam putuskan perkara. Ia tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ia sangar kepada kontra penguasa tapi manis pada pendukung pemerintah. Ia kasar pada orang tak punya namun lembut pada orang kaya. Ia babat mereka yang pro Islam tapi rangkul mereka yang pro penjajah Amerika.

Lihat bagaimana UU ITE ini berangus suara kritis rakyat terhadap penguasa. Apa yang dialami Ust Alifian Tanjung, Ahmad Dhani, Jonru, Buni Yani, Asma Dewi adalah sedikit fakta pihak kontra penguasa yang jadi korban peraturan karet ini. UU ini pun dinilai hanya kedok semata untuk berangus Islam. Seperti yang dialami Buni Yani, Ia dinyatakan bersalah karena sebar video pernyataan Ahok yang nistakan agama. Lewat UU ini pulalah banyak website berkonten Islam yang ditutup oleh Kemkominfo.

Lain hal bagi mereka pihak pro penguasa. Tak perlu khawatir, sekalipun sebar hoaks bahkan fitnah keji berbau propokatif dijamin tak akan kenal aturan ini. Bukan opini semata, ini adalah fakta, Menkopolhukam, Wiranto sudah sering sebar hoaks dengan mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlarang, jelas langgar UU ini namun sampai saat ini tak ada tindakan hukum baginya.
Wiranto dengan jelas telah sebar berita bohong, bahwasannya HTI sampai detik ini bukan organisasi terlarang, hanya Badan Hukum Perkumpulannya saja yang dicabut.
Lain Wiranto, lain Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yaqut. Ia dengan terang-terangan mempropokasi anggotanya guna bakar bendera tauhid. Dengan anggapan bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid adalah bendera HTI. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat sendiri telah mengatakan bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid bukan bendera HTI, tapi bendera milik umat muslim.
Fakta lainnya, Ali Ngabalin, Staf Ahli Presiden bersikukuh mengatakan bahwa gerakan 2019 Ganti Presiden adalah bentuk makar. Sebagai bagian dari pemerintah Ia tak segan sebar berita bohong. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menjelaskan bahwa gerakan 2019 Ganti Presiden bukan termasuk makar. Prof. Mahfud MD juga Prof. Rocky Gerung mengiakan apa yang dikemukakan oleh KPU.
Contoh terakhir, Permadi Arya alias Abu Janda, sama halnya dengan Gus Yaqut, Ia pun menebar teror dengan mengatakan bendera tauhid adalah bendera teroris, namun hingga saat ini belum ada kabar apa Ia dijadikan terpidana tidaknya.

Telah jelas sekali bagaimana arah proyek UU ITE, Ia hanyalah alat membungkam rasa kritik rakyat terhadap penguasa. Penguasa enggan kekuasaannya hancur. Penguasa tak ingin hukum Islam bertahta. Penguasa babat habis lawan politiknya dengan dalih langgar UU ITE.
Luar biasa bin ajaib, Alih-alih berantas hoaks justru keadilan yang dibungkam oleh mereka. [IW]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget