Demi Allah. Hukum di Indonesia Tak Kan Pernah Adil Selama Demokrasi yang dipilih!



Mercusuarumat.com. Adil dan zalim bak dua mata uang yang tak terpisah. Jika keadilan tercipta, kezaliman tak kan pernah punya ruang bertahta, pun sebaliknya. Setiap insan pasti rindu akan keadilan. Siapapun agamanya, usianya, jenis kelaminnya dan suku bangsanya saat ditanya pilih adil atau zalim. Pasti semua akan pilih adil.

Indonesia dengan berbagai latar belakang yang variatif. Suku bangsa yang majemuk. Agama yang berbeda. Harus punya seperangkat hukum yang mampu menciptakan keadilan. Jika tidak, kezaliman akan merajalela. Orang kaya dengan pongahnya menindas orang miskin. Penguasa dengan otoriter mengatur rakyatnya. Orang bodoh diperalat oleh kalangan intelektual.

Indera Indonesia secara nyata

Mari indera Indonesia secara nyata. Dengan mata telanjang setiap manusia yang punya akal sehat pasti bisa menilai tingkah pola penguasa. Paling dekat kasus pembakaran Bendera Rasulullah bertulisan lafadz tauhid. Pelaku pembakaran hanya dipidana 10 hari dan denda Rp. 2.000. Majelis hakim mengatakan kedua pelaku pembakaran Bendera Rasulullah terbukti melanggar Pasal 174 KUHP dengan membuat gaduh. Zalim bin keji, pembakaran bendera berkalimat tauhid jelas penodaan agama. Anehnya, mengapa pemerintah bersikeras menganggap yang dibakar bendera HTI. Padahal HTI sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia tak punya bendera. Lebih dari itu MUI pusat telah menyampaikan keputusan bahwa yang dibakar bukan bendera ormas tapi bendera milik umat islam.

Kasus selanjutnya, penyebaran hoaks. Pemerintahan dinilai tebang pilih dalam berantas hoaks. Lihat bagaimana sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus hoaks yang dialami mereka yang pro pemerintah dan kontra pemerintah.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto, dalam konferensi persnya, ia menjelaskan bahwa HTI adalah ormas terlarang. Padahal, tidak ada putusan peradilan yang mengatakan HTI ormas terlarang. Badan Hukum Perkumpulan HTI saja yang dicabut. Artinya, pernyataan HTI sebagai ormas terlarang bisa digolongkan hoaks dan menjerumus pada fitnah keji bahkan dinilai melanggar hukum. Sebagaimana juga Permadi Arya alias Abu Janda. Meskipun sering menyebarkan hoaks namun sampai sekarang ia bebas berkeliaran.

Lantas bagaimana jika kontra Jokowi yang diindikasi melanggar hukum? Dipastikan dengan cepat aparat berbuat. Sebagaimana yang dialami emak-emak muslimah inisial Rin (37) terjerat UU ITE Pasal 28 ayat (2) diadili karena menyebar foto editan bertuliskan "PDIP tak perlu suara umat muslim". Ia dihukum pidana 6 bulan penjara subsider denda 1 juta rupiah atau pengganti satu bulan kurungan. Begitu juga yang dialami Jonru, Buni Yani, Alfian Tanjung, Asma Dewi bahkan Achmad Dani.

Sejatinya Indonesia menganut sistem hukum demokrasi, artinya kedaulatan untuk membuat hukum diserahkan kepada manusia. Penentuan hukum diambil dari suara terbanyak. Akibatnya, nilai baik dan buruk tergantung akal manusia. Jika sebagian banyak manusia anggap baik maka hal tersebut dianggap baik walaupun hakikatnya buruk.

Misalkan, minuman memabukkan sudah sangat jelas merusak akal manusia. Agama manapun menganggap hal ini buruk. Namun dalam demokrasi penentuan hukum memperjualbelikan minuman keras masih bisa didebatkan. Jika banyak suara mengatakan minuman keras boleh diperjualbelikan. Hasilnya, minuman keras boleh diperjualbelikan. Intinya, suara minoritas tak ada artinya walapun hakikatnya baik. Inilah yang terjadi di Indonesia. Minuman keras boleh diperjualbelikan.
Implikasinya, jika ada sebagian orang yang mengusik perjualbelian minuman keras, maka mereka akan dituntut ke pengadilan, karena dianggap melanggar hukum. Padahal hakikatnya perjualbelian minuman keras adalah kemaksiatan.

Dalam sistem hukum demokrasi kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan manusia. Manusia berhak untuk tentukan hukum. Padahal manusia makhluk yang lemah. Ilmunya terbatas. Dapat dipastikan produk hukum buatan manusia banyak lemahnya. Tak akan sempurna.

Maka Anda bisa simpulkan, selama ini keadilan tidak tercipta bisa jadi karena sistem hukum tak mampu ciptakan keadilan. Perlu ada solusi tanggulangi ini semua. Mau sampai kapan sistem hukum zalim ini terus dipilih oleh penduduk Indonesia? [IW]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget