December 2018



Mercusuarumat.com. Banjar. Ratusan warga Kota Banjar dan sekitarnya mengikuti aksi solidaritas untuk muslim Uighur pada hari Jumat (28/12/2018), di perempatan Alun-alun Kota Banjar. Pada kesempatan tersebut para tokoh dari berbagai ormas maupun pondok pesantren secara bergantian menyampaikan orasinya.

Ketua FPI Kota Banjar, Ustadz Asep Saepudin menegaskan bahwa umat Islam itu satu, ketika muslim lain yang dianiaya maka muslim yang lain harus menolong saling, paling tidak ikut merasakan penderitannya, “ketika sakit mereka, kita pun merasakan sakitnya, dan ketika mereka dianiaya kita pun harus merasakannya,” ungkapnya.

Orator lainnya, Ustadz Tasudin mengungkapkan dua penyebab musim Uyhgur didzolimi yaitu sistem demokrasi dan faham nasionalisme. Sistem demokrasi memungkinkan para kapitalis untuk berkuasa, menyebabkan negeri-negeri muslim tidak berdaya.

Demikian pula faham nasionalisme yang menyekat persatuan umat Islam.“Kaum musim di sekat-sekat tidak memiliki rumah bersama, akan tetapi kaum muslim berada dalam batas imajiner yang telah di tetapkan oleh para penjajah, sehingga kaum muslim tidak mampu melakukan pembelaan terhadap bangsa-bangsa lain di berbagai penjuru dunia,” paparnya.

Sementara itu koordinator aksi, Ustadz Ibnu Aziz Fathoni menyatakan bahwa kezhaliman terhadap Muslim Uyghur merupakan kejahatan serius bagi kemanusian ditinjau dari segi apapun. “Masalah umat Muslim Uyghur bukanlah semata persoalan etnis, namun ini sudah masuk dalam aktifitas genoside sistematis, dimana Muslim Uyghur mendapatkan tekanan fisik dan psikis luar biasa dari Rezim Komunis China dikarenakan mereka taat dalam beragama,” paparnya.



Ia lantas menawarkan solusi bagi Musim Uyhgur dan umat muslim lainnya, yakni keberadaan Khilafah. Khilafah akan menjadi junnah (Pelindung) dari penindasan Rezim Komunis China. Selain itu ia mengajak umat untuk berdakwah. “Menyerukan kepada ummat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam berdakwah dan berjuang demi kembalinya kehidupan Islam dalam realitas kehidupan ini,” pungkasnya.

Kendati dihardiri ratusan peserta, acara yang diinisiasi oleh Persaudaraan Aksi 212 Kota Banjar ini berjalan damai dan tertib. Sambil menyimak pemaparan para orator, para peserta membawa dan mengibarkan Al-Liwa dan Ar-Rayah. serta membentangkan spanduk dan poster pembelaan untuk Muslim Uyhgur.

Para peserta sendiri berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kyai, ustadz, tokoh ormas Islam, tokoh pendidikan, santri, pelajar, pengusaha, komunitas anti riba, komunitas remaja muslim, hingga LSM.



Mercusuarumat.com. Banjar. Tokoh Alumni 212 Kota Banjar, Ustadz Ibnu Aziz Fathoni Beliau pun mengungkap tiga pesan yang terkandung dalam kalimat tauhid. Pesan pertama, kalimat tauhid adalah identitas umat Islam. Sementara pesan yang kedua kalimat tauhid adalah simbol ukhuwah, apapun latar belakangnya. "Yang ketiga kalimat La Illaha Illallah ini mencerminkan visi besar umat Islam," paparnya.

Ia juga menyampaikan hikmah dari aksi pembakaran bendera tauhid di Garut. Ia mengungkap setelah aksi pembakaran tersebut, justru membuat bendera tauhid semakin dikenal dan membuat umat sadar akan politik Islam, puncaknya dengan ada Aksi Bela Tauhid 212. "Kejadian itu telah membuka sebuah tabir besar, kesadaran politik umat Islam," ungkapnya pada agenda Ijtima Ulama Priangan Timur, Sabtu (22/12/2018)

Menurut Ustadz Yuana Ryan Tresna, Ulama harus berkiprah dalam dakwah politik. Politik yang dimaksud adalah politik Islam sebagaimana para ulama terdahulu, yakni berpolitik Islam. Kiprah politik ulama yang nyata ini yang pertama adalah bersama kaum muslimin terdepan dalam dakwah berjamaah, harus terlibat dalam dakwah berjamaah karena ini adalah wajib kifai.

“Yang berikutnya adalah dengan tidak di terapkannya hukum Allah dalam kehidupan berbangsa bernegara, maka wajib bagi ulama khususnya untuk memperjuangkan penerapan Islam, dan yang ketiga adalah membela hak hak umat, diantaranya menyadarkan umat dan muhasah terhadap penguasa, tugasnya ulama memang mengoreksi penguasa," tegasnya.



Mercusuarumat.com. Banjar. Pasca Aksi Bela Islam 212, ulama priangan timur menggelar ijtima ulama dengan tema “Menjaga Spirit 212.”. Dalam kesempatan ini, Ustadz Ibnu Aziz Fathoni menjelaskan, pasca 212 itu bukan berarti pekerjaan kita selesai, ada banyak agenda yang harus kita kerjakan terutama bagi para ustadz, para ulama, para kiyai. Hal ini ia ucapkan di hadapan puluhan ulama pada Hari Sabtu (22/12/2018) bertempat di Pondok Pesantren Al-Inayah, Kota Banjar, Jawa Barat.

Pernyataan Ustadz Ibnu Aziz tersebut diamini oleh Ustadz Yuana Ryan Tresna, Ulama asal Bandung ini mengingatkan bahwa aksi Bela Tauhid 212 bukanlah akhir dari perjuangan. Agenda ke depan pasca 212 masih panjang.

“Insya Allah gerakan politik umat ke depan dari umat itu adalah menuntut penerapan hukum hukum fiqih dan agama, karena hanya dengan itu kita akan menjadi bangkit, dan dengan itu kita akan bahagia.” Ucapnya.

Umat Islam akan menjadi umat yang terbaik ketika menjalankan fiqih secara kaffah. “Dan tidak mungkin pelaksanaan fiqih waddin kecuali dalam sistem Khilafah, “tegasnya.

Institusi Khilafah bisa menjalankan hukum-hukum Islam yang saat ini tidak bisa diterapkan seperti peradilan Islam dan hudud. Selain itu penerapan syariat islam juga bisa menolong kaum muslim yang sedang tertindas saat ini, seperti muslim Uighur dan muslim Rohinya.

Para ulama yang hadir pada agenda kali ini bersal dari berbagai daerah di wilayah Priangan Timur, seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran.



Mercusuarumat.com. Pemerintah China kembali melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap umat muslim Uighur. Sebuah panel hak asasi manusia PBB pada Jumat, (10/8/2018) yang lalu mengaku telah menerima banyak laporan terpercaya bahwa sekitar satu juta warga Uighur di China telah ditahan di satu tempat pengasingan rahasia yang sangat besar.

Anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Rasional PBB Gary McDougall, mengutip laporan yang diterima, mengatakan sekitar dua juta warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim dipaksa menjalani indoktrinasi di sejumlah penampungan politik di wilayah otonomi Xinjiang.

Gulnaz Uighur dalam tulisannya yang dimuat oleh Tabloid Media Umat edisi 232 (7-20 Desember 2018), mengungkap beberapa fakta mengerikan yang terjadi terhadap muslim di kamp-kamp rahasia Cina ini, diantaranya :

1. Dicuci Otaknya untuk melupakan Islam: Orang-orang yang tinggal di kamp tidak diizinkan untuk menjalankan sholat. Mereka secara khusus diperintahkan bahwa ibadah ritual dalam Islam adalah berbahaya, dan diperintahkan untuk tidak mengikuti hal-hal yang telah disebutkan dalam Quran. Mereka harus menyanyikan lagu-lagu pro-Cina untuk mendapatkan makanan.

2. Dipaksa makan daging babi dan minum alkohol: Para pemimpin Partai di Urumqi telah memulai gerakan anti-halal di mana mereka memerintahkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bersumpah untuk “berperang melawan pan-halalisasi”. Kaum Uighur sekarang ditekan untuk tidak hanya mengecam agamanya sendiri tetapi juga dipaksa untuk makan daging babi dan minum alkohol. Label-label halal telah dihilangkan dari dewan pengurus restoran. Pemerintah China mengatakan bahwa kampanye anti-halal ini akan membantu mereka menghentikan Islam dalam menembus kehidupan sekuler dan memicu “ekstremisme”.

3. Berbagai Bentuk Penyiksaan: Agar orang-orang Uighur mematuhi perintah mereka, pihak berwenang menyiksa mereka dengan berbagai cara yang tidak manusiawi. Para korban diikat ke kursi “harimau” di dekat mata kaki mereka; tangan mereka dikunci di belakang kursi. Para penyiksa Partai Komunis China itu tidak membolehkan mereka untuk tidur, menggantung mereka selama berjam-jam dan memukuli mereka. Alat-alat seperti tongkat kayu dan karet tebal, cambuk yang terbuat dari kawat bengkok, jarum untuk menusuk kulit, tang untuk mencabut kuku, dll. Semua alat itu digunakan untuk menyiksa orang-orang Uighur dan mengeluarkan Islam dari mereka. Mereka diperintahkan untuk berdiri di atas lempengan semen di bawah terik matahari, tanpa pakaian apa pun kecuali pakaian tipis. Mereka menempatkan orang-orang di penjara air yang penuh dengan air kotor dan bau, hingga ke leher, selama lima hari. Selama penyiksaan itu, para korban Uighur hanya diberi sepotong kecil roti, dan para sipir penjara itu mengatakan, “supaya (mereka) bertahan hidup”.

4. Para Wanita Muslim Diperkosa: Selama wawancara, beberapa mantan tahanan telah mengungkapkan bahwa para wanita muda Uighur diperkosa setiap hari oleh para pejabat PKC di kamp-kamp dan dibunuh jika mereka menolak. Para wanita itu diambil dari sel-sel mereka dan diperkosa sepanjang malam. Jika mereka terus melawan, maka mereka disuntik dengan sesuatu zat untuk dibunuh. Para wanita muslim itu juga diberi pil anti hamil. Biasanya terdapat 40 hingga 50 wanita di dalam satu ruangan kecil, tetapi 5 sampai 10 wanita secara teratur dikeluarkan dan mereka menghilang begitu saja, mereka tidak pernah kembali.

Omir Bekali, seorang Muslim Kazakh, dan mantan tahanan lainnya mengatakan kepada Associated Press bagaimana mereka harus mengingkari keyakinan agama mereka, mengkritik diri sendiri dan orang yang mereka cintai dan bersyukur kepada Partai Komunis yang berkuasa.
Ketika Bekali menolak mengikuti perintah itu setiap hari, dia dipaksa berdiri di dinding selama lima jam. Seminggu kemudian, dia dikirim ke sel isolasi, di mana dia tidak diberi makanan selama 24 jam. Setelah 20 hari di kamp yang dijaga ketat, dia ingin bunuh diri.

Pemerintah China yang kini dipimpin Presiden China saat ini, Xi Jinping walau menyebut sebagai kamp ‘pendidikan ulang’, namun hakikatnya itu adalah istilah yang terinspirasi oleh Mao Zedong yang mengubah nama genosida sebagai ‘revolusi budaya’.

Negeri-Negeri Muslim hanya diam dan “Mencari Aman”

Namun melihat fakta ini, Negeri-negeri Muslim seperti Arab Saudi, UEA, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Islam di Afrika, Maladewa, hingga Indonesia justru memilih diam dan melanjutkan ‘persahabatan’ mereka dengan China. Dari semua negara itu, hanya Malaysia dan Turki yang memiliki cukup keberanian mendukung kaum Uighur.
Negeri-negeri muslim nampaknya merasa segan jika harus mengkritik negara sebesar China, sebagaimana prilaku negeri-negeri muslim di hadapan Amerika Serikat. Indonesia misalnya, yang sudah terikat dengan China diberbagai bidang bisa jadi khawatir jika harus mengkritik China atas kasus Uighur ini.

Sejarah Muslim Uighur dan Negara Islam Turkistan

Sebelum masuknya Islam, Uighur menganut Shamanian, Budha dan Manicheism. Saat ini, bisa dilacak candi yang dikenal sebagai Ming Oy (Seribu Budha) di Ughuristan. Reruntuhannya ditemui di kota Kucha, Turfan dan Dunhuang. Orang Uighur memeluk Islam sejak tahun 934, saat pemerintahan Satuk Bughra Khan.

Muslim Uighur sendiri tak bisa lepas dari Turkistan. Wilayah Xinjiang yang menjadi tempat tinggal muslim Uighur, sebelumnya adalah wilayah Turkistan. Dalam sejarahnya, Turkistan adalah salah satu negeri Islam yang pernah berdiri, Di masa jayanya saat berada dalam naungan Islam, Turkistan memiliki peradaban yang tak kalah mengkilap dari Andalusia. Dari negeri ini telah lahir ulama dan para ilmuwan muslim yang mendunia seperti Al-Bukhari, Al-Biruni, Al-Farabi, hingga Ibnu Sina.

Turkistan terletak di Asia Tengah dengan penduduk mayoritas keturunan Turki, merupakan salah satu benteng kebudayaan dan peradaban Islam. Pada abad ke-16 sampai abad ke-18, bangsa China dan Rusia mulai menyalurkan nafsu angkaranya ke Turkistan dan mulai berfikir tentang kemungkinan untuk melakukan ekspansi teritorial.

Untuk menjaga eksistensinya, muslim di wilayah Turkistan mendeklarasikan Negara Turkistan pada tahun 1918. Namun Turkistan tidak bisa dipertahankan seutuhnya terutama dari incaran Sovyet dan China. Akhirnya wilayah Turkistan barat lepas dan tersisa wilyah Timur. Negara Turkistan Timur pun dideklarasikan pada tahun 1933.

Wilayah Turkistan Timur dalam beberapa tahun kemudian semakin tergerus karena diduduki China. Puncaknya pada tahun 1949, China yang sudah menjadi Republik Rakyat China melakukan invansi ke Turkistan Timur. Segera setelahnya, dunia pun menyaksikan ‘revolusi budaya’ di bawah Mao Zedong, yang merupakan salah satu fase paling mengerikan dalam sejarah dunia. Sejak itu China pun mengusai sepenuhnya wilayah yang ditinggali kaum muslim Uighur hingga saat ini. Turkistan Timur kemudian diubah namanya menjadi Xinjiang.

Sementara itu Turkistan Barat telah lebih dahulu dicaplok Sovyet. Dengan berbagai alasan politik, Soviet menghapuskan nama Turkistan dari peta dunia dan memancangkan nama Republik Soviet Uzbekistan, Republik Soviet Turkmenistan, Republik Soviet Tadzhikistan, Republik Soviet Kazakastan, dan Republik Soviet Kirgistan.

Alasan China Bertindak Refresif di Xinjiang

Ada beberapa alasan mengapa China melakukan tindakan represif terhadap muslim Uighur :
1. Muslim Uighur dalam sejarahnya tak lepas dari perjuangan, dari jihad hingga eksistensi Negara Islam. Tak aneh jika salah satu alasan China bertindak kejam terhadap muslim Uighur untuk pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal.

2. Xinjiang adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Xinjiang menguasai 20 persen cadangan potensial minyak di China, dan pemerintah China telah mengeluarkan laporan bahwa Xinjiang akan menjadi pusat industri minyak China dalam beberapa tahun kedepan. Selain itu pemerintah China memperoleh pendapatan dari pariwisata rata-rata Rp. 15 trilliun/tahun. Sehingga pemerintah China akan terus berusaha menguasai Xinjiang sepenuhnya dengan berbagai cara. ( disarikan dari artikel Islam in China, Felix Siauw).

Campur Tangan Amerika Serikat

Amerika Serikat mengecam perlakuan China terhadap muslim Uighur dan mengancam akan memberikan sanksi kepada petinggi China yang terlibat. Namun langkah Amerika Serikat ini tentu memiliki tujuan penting dibaliknya.

Amerika Serikat berkepentingan untuk menjaga stabilitas di Asia dengan cara mengurung China (containing China) dan menjaga agar jangan sampai negara-negara yang mengelilingi Cina (Pakistan, Afghanistan, Kyrgistan, Uzbekistan, termasuk Tibet dan Xinjiang) berada dalam pengaruh Cina.

Oleh karena itu, AS pasti akan selalu menyulut api pertikaian di Xinjiang seperti yang jelas-jelas dilakukannya kepada Kashmir, Tibet, Pakistan dan Afghanistan saat ini. Semua ini didasarkan pada ketakutan AS atas prediksi banyak tokoh Barat, bahwa tantangan paling serius bagi hegemoni Amerika pada masa mendatang adalah Khilafah Islam dan peradaban China.
Akan masuk akal pula jika negara barat menginginkan wilayah Xinjiang dengan segala potensi yang dimiliknya, baik dari sumber daya alam maupun posisi geografisnya di jantung Asia.

Nyala Perjuangan 212 dan Solusi Untuk Muslim Uighur

Negeri-negeri muslim saat ini yang tak memiliki keberanian melihat fakta penindasan rezim China terhadap muslim Uighur tidak akan bisa memberi solusi hakiki. Umat Islam memerlukan institusi Khilafah yang bisa mampu menghentikan banyak ketidakadilan, termasuk kekejaman rezim China terhadap musim Uighur.

Dan perjuangan penegakkan Khilafah kini memiliki progres yang sangat baik. Aksi bela tauhid 212 menjadi salah satu indikasinya. Kini benderanya, Al-Liwa dan Ar-Rayah sudah kembali ketengah-tengah umat Islam, menjadi wasilah persatuan umat. Berkibarnya sebuah bendera disebuah wilayah menjadi tanda sang pemilik bendera akan segera datang.

Opini bendera tauhid yang terus membesar dan melebur dengan umat, Insya Allah akan segera diikuti oleh opini Khilafah. Khilafah merupakan ajaran Islam yang tentu saja akan mudah diterima oleh orang yang beriman dan berpikir jernih. Gaungnya sudah terdengar dan semakin nyaring.

Selanjutnya, ketika opini Khilafah ini semakin meluas dan menjadi opini umum, ketika umat sudah mencintai Khilafah sebagaimana mencintai bendera tauhid seperti saat ini, ketika umat mulai mendalami tentang Khilafah dan menemukan bahwa Khilafah memang solusi, maka umat akan menginginkan Khilafah untuk diterapkan sebagai sistem yang menjalankan Syariat Islam.

Tak ada kekuatan yang mampu menghentikan, ketika umat sudah menginginkan Khilafah. Insya Allah Khilafah akan tegak dipimpin oleh seorang Kholifah pilihan umat. Dengan segala potensinya, Khilafah akan menyelesaikan segala problematika kehidupan, termasuk melakukan pembebasan-pembebasan terhadap umat Islam yang selama ini mengalami menindasan, diantara menolong muslim Uighur.

Maka dari itu, nyala perjuangan aksi bela bendera tauhid 212 tidak boleh berhenti, nyalanya harus terus dijaga, hingga umat benar-benar dipersatukan oleh ideologi Illahi, ideologi Islam yang diemban oleh Khilafah yang akan membawa nyala perjuangan, diantaranya untuk membebaskan muslim Uighur. Insya Allah.



Mercusuarumat.com. Ribuan umat Islam dari puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Jawa Barat mengutuk keras Rezim Komunis China, Jum'at (21/12). Tak kurang dari lima puluh ormas bersatu menuntut keadilan bagi Muslim Uighur.

Ustadz Eri Taufiq, selaku orator menjelaskan, genosida terhadap Muslim Uighur terjadi dikarenakan tiadanya khilafah. "Karena tidak ada khilafah, umat islam tidak bisa berbuat apa-apa dalam menyelamatkan kaum muslimin Uighur. Dimana Khalifah, dimana khalifah?", jelasnya.

Kemudian Beliau menceritakan, pada masa kekhilafahan mu'tasim billah, ada seorang wanita muslim dilecehkan oleh seorang yahudi, kemudian wanita muslim itu berteriak meminta tolong dengan mengatakan, "Dimana mu'tasim, dimana mu'tasim", hingga akhirnya berita itu didengar oleh mu'tasim, segera ia mengirimkan pasukan untuk membela kehormatan wanita muslim tadi.

Orator lainnya mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Ia meminta pemerintah melakukan kebijakan politik bukan sekedar kecaman untuk bela muslim Uighur.

Ormas yang hadir di depan Gedung Sate diantaranya, Syam Organizer, Explore, ACT, Fun Ta'lim, Hawariyun, One Care, Voice (Volunteer of Indonesia Care), Murrabians, Pemuda Istiqomah, Brigade Masjid, Jawara Sunda, Bandar Karima, Majelis Al Ghuroba, Wahdah Islamiyah Jabar, Dewan Dakwah Indonesia Jabar, Pondok Pesantren Alam Maroko, Jundulloh Annas, menjelaskan,ass Jabar, Garda Annas, Syabab Hidayatulloh, Sahabat Hijrah, Muslim Biker United, BFC, Korni, MIM, Garis, BKPRMI Kota Bandung, G-UIH, Madanians, KAMMI, FSLDK, Gema Keadilan, Brigade 08, SHCI, Laskar Mujahid Sancang, Pemuda Muhammadiyah, MRI Bandung Raya, PRIB, KAPPAS, HASMI, MKI, ITJ Bandung, Hima Persis, MTY Muhassir, KIB, Sahabat Uighur, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jabar, Assalam Polban, al fath Telkom University dlsb. [IW]



Mercusuarumat.com. Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jawa Barat (GP Jabar) melakukan Aksi Bela Muslim Uighur, Jumat (22/12). Aksi ini berkonsolidasi bersama puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jabar dengan nama Aliansi Masyarakat Peduli Uyghur.

Dalam Aksinya GP Jabar membentang spanduk bertulisakan, "Genosida dan Diskriminasi Muslim Uighur Bentuk Kedzaliman Rezim Komunis Cina!!!". Aksi yang diikuti oleh ribuan umat Islam ini diikuti oleh puluhan ormas jabar, tak kurang dari lima puluh ormas bersatu mengutuk kebiadaban rezim komunis cina.

Selain spanduk, GP Jabar memgangkat poster bertuliskan "Usir Dubes Cina dari Indonesia!!!", "Omong Kosong!!! HAM bukan untuk umat islam", "Propaganda Terorisme tuduhan keji terhadap Muslim Uighur", "Hentikan Genosida Muslim Uighur".

Aksi bela muslim Uighur yang dilakukan di depan Gedung Sate ini bukan hanya dilakukan di Bandung, sejumlah kota melakukan hal yang sama menuntut keadilan bagi Muslim Uighur, diantaranya di Jakarta, Purwakarta, Garut, cirebon dan sejumlah kota besar lainnya. [IW]



by Yuana Ryan Tresna

Perisai

Derita dan penindasan pada saudara seiman kita, kaum muslim dari etnis Uighur di Xinjiang China, akan mengingatkan kita pada sabda Rasulullah ﷺ,

إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad)

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam Shahîh Ibn Khuzaimah; Sunan Daruquthni; Mu’snad asy-Syamiyyin li Thabarani; Muwatha’ Abdullah bin Wahhab; Mustakhraj Abi ‘Uwanah; Musnad Abi Ya’la al-Mûshili.

Berdasarkan kualitasnya, hadits ini adalah hadits maqbul (diterima sebagai hujjah) dengan kategori shahih, yakni hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah, sanadnya muttashil (liqa’), matannya marfu’ (idhafah pada Nabi), tidak ada illat (cacat), dan tidak syadz (ada kejanggalan).

Frase “Imam” dalam hadits ini bermakna al-Khalifah. Al-Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah berkata, "Al-Imamah adalah pembahasan tentang Khilafah Nubuwwah untuk menjaga agama dan mengatur dunia dengannya." Maka wajar ketika al-Imam al-Mula Ali al-Qari di dalam Mirqât al-Mafâtih menjelaskan makna imam di dalam hadits ini dengan mengatakan imam yang dimaksud adalah al-Khalifah atau amirnya.

Makna ungkapan kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, "(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena imam (khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum muslimin, dan mencegah antar manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya." Dengan indikasi pujian, berita dalam hadits ini bermakna tuntutan (thalab), tuntutan yang pasti, dan berfaidah wajib.

Sedangkan makna (yuqatilu min wara'ihi), yakni: kaum muslimin akan berperang bersama dengannya (al-khalifah) dalam memerangi orang-orang kafir, para pemberontak, khawarij dan seluruh kelompok-kelompok pembuat kerusakan dan kezhaliman secara mutlak. Begitulah yang disampaikan al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Untuk kalimat “jika seorang imam (khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa”, bisa kita pahami bersama bahwa seorang imam (khalifah) diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya untuk memerintah manusia yang ada dibawah kekuasaannya dalam ketaatan. Demikian juga wajib memerintah dengan adil yaitu dengan memberlakukan hukum-hukum Allah dalam mengatur hak-hak manusia agar tidak berbuat zhalim.

Kesimpulan, bahwa tugas seorang Imam atau khalifah itu harus bisa memberikan rasa aman atas urusan dunia dan agamanya (atas penyimpangan) akibat dari serangan musuh-musuh Islam baik itu dari kalangan kafir ataupun dari kalangan orang-orang munafik. Kewajiban seorang imam juga memerintahkan umat untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta mengatur (memerintah) mereka dengan adil dan tidak ada hukum yang adil kecuali hukum Allah ‘Azza wa Jalla.

Tangis

Uighur telah lama menjerit meminta tolong kepada kaum Muslim. Mereka ingin diselamatkan. Karena itu wajib atas kaum Muslim sedunia, termasuk pemerintah dan rakyat Indonesia, melindungi mereka; memelihara keimanan dan keislaman mereka; sekaligus mencegah mereka dari kekufuran yang dipaksakan kepada mereka.

Namun kita tak bisa berharap banyak kepada para pemimpin muslim saat ini. Semoga kali ini, semua penderitaan kaum muslim di seluruh dunia, khususnya muslim Uighur, menyadarkan kita semua bahwa Khilafah sudah saatnya hadir kembali. Wallahu a'lam.

Banjar, 14 Rabi'ul Akhir 1440 H/22 Desember 2018

===
Sumber: https://t.me/majeliskajianhadits
FP: https://fb.com/khadimussunnahID




Mercusuarumat.com. Kamis 20 Desember 2018 Pusat Studi al-Quran (PSQ) yang diampu M. Quraish Shihab menggelar Kajian Membumikan al-Quran (MQ) dengan tajuk Dari Ideologi Khilafah ke Manusia Khalifah: al-Quran, Kontestasi Ideologi, dan Pragmatisme Politik. Hadir dalam acara ini dua pemateri yaitu TGB Dr. M. Zainul Majdi (ketua Organisasi Internasional Alumni al-Azhar Cabang Indonesia) dan Dr. Muchlis M. Hanafi, MA (Dewan Pakar PSQ).



Dalam acara yang digelar di kantor Pusat Studi al-Quran (PSQ) Ciputat tersebut, para pemateri memaparkan berbagai argumentasi yang sangat menarik untuk dicermati. Dalam penjelasannya, Dr. Muchlis menyampaikan beberapa point, yaitu 1) membahas Khilafah sama dengan memutar sejarah dimana bentuk pemerintahan Indonesia sudah final, 2) Khilafah memang wajib tetapi bentuknya tidak baku sehingga al-Quran tidak menunjukkan hal itu, 3) OKI sudah termasuk Khilafah, 4) memperjuangkan Khilafah sama dengan mimpi di siang bolong.

Selain point-point di atas, Dr Muchlis juga menyoroti soal perjuangan dakwah HTI yang menginginkan Khilafah tetapi ketika ISIS mendeklarasikan Khilafah, HTI tidak mau berbaiat. Menurutnya, ini bentuk inkonsistensi HTI. Tidak hanya soal Khilafah, ia juga menyoroti isu-isu actual seperti bendera Liwa yang menurutnya harus dipahami dengan pendekatan kontekstualiasasi, bukan tekstualisasi.



Dari pemaparan Dr. Muclish yang secara verbal mengatakan Khilafah memang wajib tetapi bentuknya beragam, ia menguatkan argumentasi itu dengan satu kaidah “ta’addud al-khilâfah bi ta’addud al-wilâyah” yang secara bebas kita pahami “khilafah boleh banyak sebagaimana banyaknya wilayah”. Karena itu, jika dikonteksualiasasikan dengan kekinian, menurutnya para pemimpin-pemimpin muslim di setiap negara saat ini adalah khalifah.

Pada sesi TGB Dr. Zainul Majdi, ia menyampaikan beberapa argumentasi yang tidak jauh berbeda dengan bangunan argumentasi pemateri pertama, yaitu 1) Khilafah adalah wajib berdasarkan dlaruriyyah ‘aqliyyah dan mumârosah syar’iyyah, 2) Khilafah yang dimaksud hanya kepemimpinan bukan sistem 3) Sistem pemerintahan Indonesia sama validnya dengan sistem Khilafah.

Dalam menguatkan argumentasinya yang mengatakan Indonesia termasuk pemerintahan Islam atau al-Khilafah, TGB mengajukan beberapa bukti seperti umat Islam bisa melaksanakan syariah dengan leluasa semisal shalat, zakat, haji, puasa, pernikahan dan lain-lain. Oleh sebab itu, TGB juga sangat heran jika ada yang mengatakan ada Kriminalisasi ulama di Indonesia, apalagi kriminalisasi Islam. Katanya, umat Islam di Indonesia leluasa bisa melaksanakan syariah Islam.

Selain point di atas, TGB juga mempertanyakan konsistensi kelompok yang memperjuangkan Khilafah dimana mereka tidak mau berbaiat kepada ISIS yang mendeklarasikan berdirinya Khilafah. Katanya, kita mesti mempertanyakan kepada teman-teman HTI yang menginginkan Khilafah, tetapi ketika Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan Khilafah, HTI tidak mau berbaiat.

Dalam sesi tanya jawab, ada satu audience yang tanggapannya membuat gemuruh seluruh peserta yang hadir. “nama saya Andi Badren, aktifis Hizbut Tahrir Indonesia” demikian kalimat pembuka yang membuat suasana menjadi heboh. Andi menyebut kata Hizbut Tahrir Indonesia lantaran HTI adalah korban kriminalisasi yang dibubarkan oleh pemerintah tanpa satu pun kesalahan.

“HTI dibubarkan tanpa satu pun kesalahan, ini namanya apa kalau bukan kriminalisasi? Jadi, semua orang pasti memahami dengan akal sehatnya bahwa di Indonesia terjadi kriminaliasasi” lalu dengan lantang Andi mengatkan “tidak ada yang menegasikan adanya kriminalisasi kecuali oleh orang yang cenderung mendukung rezim Jokowi” audience pun semakin gemuruh. Tanggapan andi ini membantah pernyataan TGB yang mengatakan tidak ada kriminalisasi di Indonesia.

Pada bagian substansi, Andi menyampaikan tiga point singkat. Pertama, menurutnya Keberadaan negara memang dibutuhkan manusia baik ada atau tanpa adanya Islam. Karena itu, sebelum Islam turun pun sudah ada berbagai varian negara. Hanya saja, Islam turun dengan membawa bentuk pemerintahan yang khas dan berkarakter yaitu negera Islam (al-Khilafah) sehingga kita dituntut untuk menerapkan bentuk pemerintahan tersebut.

Kedua, dalam konteks boleh dan tidak bolehnya kaum muslimin memiliki dua khalifah atau lebih (ta’addud al-khalifah) menurut Andi memang terbagi dua kelompok. Jumhur mengatakan tidak boleh, sementara kelompok lain mengatakan boleh. “Perlu kita tegaskan” kata Andi “argumentasi jumhur yang mengatakan tidak boleh ada banyak khalifah, landasannya syar’iy sementara kelompok yang mengatakan boleh, landasannya ‘aqliy sehingga mestinya kita tidak mengambil landasan kelompok tersebut”.

Ketiga, secara faktual Andi menyakini saat ini kaum muslimin dilanda masalah besar. Ia menyebutkan seperti masalah umat Islam Uighur, Rohingnya, Palestina, Suriah dan lain-lain. Secara factual juga, menurut Andi tak ada seorang pemimpin muslim pun yang bisa menyelesaikan semua itu. Dengan lantang andi katakan “hanya Khalifah yang mampu menjaga kehormatan umat Islam”. Lagi-lagi, audience pun gemuruh.

Terakhir Andi mengajak kepada para pemateri khususnya dan seluruh audience yang hadir untuk kembali kepada pemerintahan Islam dengan berjuang bersama-sama menegakkan kembali Khilafah “ini adalah kondisi relevan, urgent, kita harus kembali ke system pemerintahan Islam yaitu Khilafah. Demikain tanggapan saya, takbiir” audience yang berjumlah sekitar dua ratus lima puluhan itu pun turut bertakbir, bertahmid dan istigfar.

Di akhir acara, Andi dkk menyambangi Dr Muchlis untuk berfoto dan memberikan tabloid Media Umat dan al-Wa’I, ia berkomentar “saya juga punya semua buku-buku HTI” sembari bersalaman hangat dan meninggalkan ruangan. Sebelum beralih ke TGB, ternyata TGB lebih dahulu memanggil “mana HTI…mana HTI” TGB mengapresiasi para pemuda HTI “saya juga sering membaca al-wai’e” komentarnya di tengah kerumunan masa.

Ditulis oleh : Enwan Berang



Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Keberhasilan Khilafah Islam, di zaman al-Walid bin ‘Abdul Malik, menaklukkan wilayah Wara’ Nahr, atau Asia Tengah, di bawah panglimanya Qutaibah bin Muslim, yang dimulai sejak tahun 86 H/705 M, mempunyai dampak politik yang luar biasa. Khususnya setelah wilayah Kirgistan berhasil ditaklukkan tahun 95 H/714 M.

Qutaibah tidak berhenti sampai di sana, tetapi terus merangsek ke depan hingga sampai di perbatasan Cina. Qutaibah meninggalkan Murwa menuju ke Kashgir, kota paling ujung menuju ke Cina. Ketika sampai di Kashgir, Kekaisaran Cina saat itu mengirim delegasi untuk menemui Qutaibah, dan menyampaikan hasrat Kaisar agar Qutaibah bersedia mengirimkan delegasi ke ibukota Cina untuk diajak berunding.

Qutaibah pun mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Hubairah bin al-Masymaraj, yang bertujuan melakukan pembahasan dengan pihak Kekaisaran Cina. Kekaisaran Cina sendiri berusaha untuk menghentikan penaklukan Islam yang mengarah ke wilayahnya. Qutaibah memanfaatkan momentum ini untuk memastikan jalur perdagangan di Asia Tengah aman, serta melindungi kafilah dagang ke wilayah Cina. Dari sana perdagangan Timur dan Barat pun berlangsung dengan aman.

Selain itu, Kekaisaran Cina saat itu juga merupakan imperium yang sangat kuat, untuk menaklukkannya dibutuhkan persiapan tidak sedikit. Pada saat yang, momentum ini digunakan oleh Khilafah untuk menarik sebanyak-banyak penduduk asli Cina, agar memeluk Islam. Hasilnya, sebagian di antara mereka telah memeluk Islam.

Keinginan kuat Cina untuk mengajak berunding ini terjadi setelah mereka menyaksikan kekuatan kaum Muslim, yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Asia, dan tidak bisa dibendung oleh para penguasa di sana. Bagaimana pengkhianatan penguasa Bukhara, yang sebelumnya melakukan perjanjian damai, setelah sebelumnya dikepung oleh pasukan Qutaibah, namun mereka berkhianat. Setelah itu, mereka digempur habis-habisan oleh pasukan kaum Muslim di bawah panglima Qutaibah, hingga tunduk dengan paksa (‘anwah) tahun 87 H/706 M.

Misi militer Qutaibah di Bukhara yang berlangsung selama tiga tahun itu tak ayal membuat nyali para penguasa di sekitarnya keder. Setelah Bukhara berhasil ditundukkan, pasukan Qutaibah kembali ke Murwa, dan berhasil menguasai kota-kota di wilayah tersebut. Pasukan ini terus bergerak hingga menyeberangi Sungai Jaihun. Samarkand pun tunduk dengan perjanjian damai tahun 90 H/709 M. Diikuti dengan tunduknya Khuwarizm dengan damai tahun 93 H/712 M.

Ketika penduduk Samarkand berkhianat, maka Qutaibah harus memberi pelajaran kepada mereka, sebagaimana yang diberikan kepada penduduk Bukhara. Samarkand pun ditundukkan kedua kalinya, dan kekuasaan kaum Muslim di wilayah itu pun menguat setelah suksesnya misi kedua ini.

Di Samarkand ini terdapat industri kertas milik orang-orang Cina. Industri ini dibawa oleh orang-orang Cina ke kota ini. Setelah itu, industri ini ditransformasikan oleh kaum Muslim ke Damaskus, lalu ke Baghdad di era Khilafah ‘Abbasiyyah. Kemudian ke Kairo, Afrika Utara, Shaqliya, Andalusia. Setelah itu, industri kertas ini baru dibawa ke Eropa pada abad ke-12 M.[]



Oleh: Syeikh Issam Amiroh dari Palestina, Imam Besar Masjid al-Aqsa. (Salah satu Pimpinan HTP: Hizbut Tahrir Palestina)

Padahal Allah Swt menyuruh kita memasuki Islam secara kaffah, seperti yg terdapat di Alquran surat Al baqarah ayat 208 yg artinya "Hai orang-orang beriman,masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh)"

Dalam tafsir Imam Al-Qurthubi beliau berpendapat, Islam kaffah itu maksudnya syariat Islam, perintah dan larangan-Nya, itu yg kita kerjakan secara kaffah.

Dan Allah Swt melarang kita memasuki Islam itu setengah-setengah atau mengamalkan agama setengah-setengah seperti yg dilakukan oleh kaum yahudi, seperti yg tertulis di AlQuran surah Al baqarah ayat : 85 yg artinya "Apakah kamu beriman kepada sebagian Al kitab dan ingkar terhadap yang lain?"

Syeikh Issam Amiroh menghitung ada 15 hal penting yang hilang dalam umat Islam akibat ketiadaan khilafah dan syariat Islam yg kaffah.

Kehilangan itu adalah :

Pertama, keridhaan Allah SWT. Keridhaan Allah SWT dapat dicapai dengan mengikuti seluruh hukum dan aturan-Nya dengan penuh ketaatan sebagaimana dipraktikan oleh nabi kita Muhammad Saw.

Kedua, hilangnya Imam atau Khalifah atau Amirul Mukminin, di mana bai’at kepadanya merupakan suatu yang amat vital bagi setiap muslim. Rasulullah saw bersabda, ”Barangsiapa yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai’at maka matinya jahiliyah.”

Ketiga, hilangnya rasa aman dan jaminan keamanan yang menyebabkan ketakutan.

Keempat, hilangnya ilmu pengetahuan, pendidikan dan kepedulian yang lahir dari kepribadian Islam

Kelima, hilangnya kekuatan dan Jihad yang disebabkan kelemahan dan kekalahan.

Keenam, hilangnya kekayaan yang disebabkan kemiskinan

Ketujuh, hilangnya pencerahan dan pedoman yang benar yang disebabkan kegelapan dan pedoman yang salah.

Kedelapan, hilangnya kehormatan dan martabat yang disebabkan penghinaan

Kesembilan, hilangnya kedaulatan dan ketergantungan dalam membuat keputusan politik akibat ketundukan kepada negara-negara penjajah kafir barat dan timur.

Kesepuluh, hilangnya keadilan yang disebabkan penindasan dan ketidakadilan.

Kesebalas, hilangnya keimanan dan keikhlasan yang disebabkan pengkhianatan penempatan orang yang salah pada tempat yang salah.

Kedua belas, hilangnya sikap dan moral yang terpuji yang menyebabkan kejahatan dan sikap yang tercela.

Ketiga belas, hilangnya negeri-negeri Islam dan tempat tinggal, tidak hanya Palestina tetapi juga Andalusia (sekarang yang disebut Portugal dan Spanyol), wilayah yang luas di Asia Tengah dan Timur Jauh, Kosovo, Bosnia, Kashmir dan yang lainnya, yang menyebabkan jutaan imigran, gelombang pengungsi dan pendeportasian.

Keempat belas, hilangnya tempat suci dan akibatnya adalah kaum muslim dilarang shalat di Masjid Al-Aqsa selama 50 tahun sampai saat ini

Kelimabelas, hilangnya kesatuan dan integritas yang diakibatkan terpecahnya negeri kaum muslim menjadi 56 bagian yang tidak sah

Itulah kehilangan yang besar untuk disampaikan pada Anda bahwa semua telah lepas dari tangan kita setelah kita banyak kehilangan.

#khilafahajaranislam
#ReturnTheKhilafah



Mercusuarumat.com. Taraf berpikir umat manusia kian hari terindikasi makin tumpul. Potensi luar biasa yang Allah karuniakan kini dinilai tak lebih berharga dari materi.
Kini, umat manusia mencapai pada titik kejenuhan berpikir dengan indikasi mudahnya menerima opini tanpa filter yang jelas.

Lihat bagaimana kebanyakan umat manusia, terkhusus Indonesia. Cukup didengungkan dengan perkataan "HTI anti NKRI", " FPI intoleran" dan opini dangkal sejenisnya, sebagian masyarakat Indonesia terpuaskan akalnya oleh hasutan sesat mereka.

Sayang seribu sayang, inilah masalah utama umat manusia, terkhusus Indonesia, terkhusus muslim. Mengapa? Karena lewat pemikiranlah kebangkitan atau keterpurukan umat manusia kan terjadi.

Diksi radikal, anti NKRI, intoleran, pemecah belah Indonesia, pemberontak dan diksi sejenisnya cukup pengaruhi pemikiran dangkal muslim Indonesia.

Akibatnya, siapa saja yang dinilai radikal atau anti NKRI atau intoleran atau pemecah belah Indonesia atau pemberontak oleh opini publik, mereka perlu dimusnahkan. Jangan mau diskusi dengannya, hiraukan ucapannya, jangan angkat ia sebagai pegawai, jangan pilih ia sebagai pemimpin dan segudang intimidasi lainnya. Tidak ada diskusi, yang ada adalah doktrinisasi.

Inilah pentingnya dakwah pemikiran. Perlu penulis ulangi, bahwa kebangkitan umat lewat pemikiran. Jika tarap berpikirnya rendahan. Hanya berpikir sempit, tak mau terbuka, fokus pada materi dlsb, maka sampai kapanpun kebangkitan umat tak mungkin terwujud.

Terakhir, penulis mengajak bersama mendakwahkan pemikiran Islam. Pemikiran cemerlang bersumber dari Rabb penguasa alam jagat raya. Meningkatkan tarap berpikir umat agar mencapai level berpikir Islam adalah tugas kita bersama. Wallahu'alam




Oleh: Yuana Ryan Tresna (Pengasuh Majelis Kajian Hadits Khadimus Sunnah Bandung)

Mercusuarumat.com. Kewajiban peduli atas urusan kaum muslim -dimana pun berada- adalah perkara yang sudah ma'lum dalam Islam. Banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang mewajibkan kita untuk senantiasa memikirkan urusan umat ini. Diantaranya adalah hadits kewajiban ihtimam (peduli) bi amril muslimin -yang pada sanadnya diperselisihkan keshahihannya- berikut ini:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، فَلَيْسَ مِنْهُمْ ". مستدرك الحاكم

"Dari Hudzaifah ra, dari Nabi ﷺ , beliau bersabda, “Barang siapa yang pada pagi harinya hasrat dunianya lebih besar maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dan barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin semuanya maka dia bukan golongan mereka." (HR. Al-Hakim)

️Hadits ini termasuk hadits ahad, hadits qauli (ucapan), dan idhafah matannya marfu’ (idhafah pada Nabi).

️Dalam kajian kritik sanad, hadits ini ada sedikit catatan. Hadits ini dapat ditelusur dari beberapa jalur periwayatan. Meskipun dari jalur Abu Dzar ra. (riwayat al-Thabarani), Ibn Mas'ud ra. (riwayat al-Hakim) dan Anas ra. isnadnya dinilai dha'if oleh para ulama hadits, tetapi dari jalur Hudzaifah ra. (riwayat al-Thabarani, al-Mu'jam al-Awsath, 7/270) ditsiqahkan oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Ibn Hibban. Ibn Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam (9/2) mencantumkan hadits tersebut dari Hudzaifah tanpa komentar.

️Ibn Katsir berkata, "meriwayatkan hadits bil ma'na dibolehkan oleh jumhur manusia, salaf dan khalaf.. dan diamalkan". Syaratnya adalah bahwa yang meriwayatkan tahu atas yang dia riwayatkan, bashirah terhadap lafazh dan maksud dari lafazh. (Lihat al-Ba'its al-Hatsits fi Ikhtishar 'Ulum al-Hadits, 18).

️Seandainya saja hadits ini dinilai dha'if atau angggap saja hadits ini tidak ada, kepedulian terhadap urusan kaum muslim adalah kewajiban karena ditegaskan pada banyak ayat al-Qur’an dan hadits shahih, diantaranya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain….” [Al-Taubah: 71]

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam rasa cinta mereka, kasih-sayang mereka, dan kelemah-lembutan mereka bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya merasakan sakit dengan tidak tidur dan demam” (HR. Muslim dan lain-lain, dari hadits an-Nu’man bin Basyir ra.).

Masih banyak ayat dan hadits lainnya terkait topik ini.

Tidak heran ketika para ulama menggolongkan hadits kewajiban ihtimam ini dengan ungkapan talaqqathu al-ulama bi al-qabul (para ulama telah menerimanya), yaitu suatu hal yang ditransmisikan di tengah-tengah umat, dan tidak ada penolakan dari umat karena memang hal tersebut disyariatkan dalam Islam.

Kaidah yang relevan adalah,

عدم ثبوت الحديث من جحة سنده لا يدل على ضعف الحديث

Ketidak-kokohan hadits dari sisi sanad tidak menunjukkan atas kedha'ifan hadits.

Apalagi hadits ini ada beberapa jalur, dimana dari jalur Hudzaifah ra., beberapa ulama hadits menerimanya.

️Dengan demikian, kaum muslim wajib peduli pada kaum muslim yang lain dalam urusan mereka. Al-Quran dan al-Hadits memerintahkan kita untuk saling tolong dan membantu sesama kaum muslim dalam kebaikan dan ketaqwaan. Inilah dasar dari politik dalam Islam, dimana politik adalah kepedulian, karena politik adalah pengurusan masalah umat baik dalam maupun luar negeri.

Hari ini kita menyaksikan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dalam sejarah peradaban umat manusia. Muslim Etnis Uighur di Xinjiang China adalah manusia yang diperlakukan seperti binatang; diusir, diintimidasi, disiksa, dibunuh, didoktrin paham komunisme, dst. Muslim Uighur adalah muslim yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka butuh bantuan militer, perlindungan, tempat tinggal, dana, makanan, hingga doa. Karena derita Uighur adalah derita kita.

Realitas ini menambah daftar panjang betapa besar penderitaan umat Islam sekarang. Sebab, Uighur tak sendiri. Nasib serupa juga dialami oleh Muslim Rohingya, Pattani Thailand, Moro Philipina, Palestina, Suriah, dan lain-lain.

Saudaraku, maafkan atas kelemahan kami. Kami benar-benar takut menghadapi hisab di Akhirat kelak karena kelemahan kami menolong saudara seiman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nashir. []



Oleh: H.M. Ismail Yusanto (Jubir HTI)


Mercusuarumat.com. Awalnya, mereka berusaha meletakkan Khilafah seolah bukan bagian dari ajaran Islam. Tentu tidak bisa karena jelas sekali Khilafah itu adalah ajaran Islam. Mau diletakkan dimana itu semua khasanah yang menulis soal Khilafah dalam berbagai kitab mu’tabar karya para ulama salaf maupun khalaf dari dalam maupun luar Indonesia? Apalagi Khilafah juga telah dicatat oleh sejarah, berperan sangat penting dalam mewujudkan peradaban Islam yang agung berbilang abad lamanya.

Setelah usaha untuk menegasikan Khilafah sebagai ajaran Islam gagal, mereka kemudian mencoba mengembangkan opini, bahwa yang mereka persoalkan adalah Khilafah ala HTI. Padahal tidak ada apa yang disebut Khilafah ala HTI itu. Semua ide, konsepsi, ajakan, seruan dan penjelasan HTI soal Khilafah bersumber dari kitab-kitab para ulama juga. Jelas, usaha ini pun gagal.

Akhirnya, mereka menempuh cara yang ngawur sekaligus memprihatinkan dan menggelikan. Beberapa ahli dari pihak mereka menyatakan bahwa memperjuangkan Khilafah di Indonesia itu hukumnya haram. Bayangkan, bagaimana bisa sesuatu yang disebut oleh banyak ulama sebagai _tâj al-furûdh_ (mahkota kewajiban) karena darinya akan banyak kewajiban lain bisa ditunaikan, kok bisa-bisanya dikatakan haram diperjuangkan di negeri ini?

Di sinilah menggelikannya, ketika ditanya apa dalilnya, tak ada satu pun yang bisa menjelaskan dengan semestinya.

Ada yang menggunakan kaedah _daf’ul mafâsid muqaddam[un] min jalbil mashâlih._

Namun, ketika ditanya, atas dasar apa Khilafah yang merupakan ajaran Islam itu bila diperjuangkan di Indonesia pasti akan mendatangkan mafsadat atau madarat?

Dia hanya mengatakan berdasarkan dugaan.
Dugaan macam apa? Dugaan keras, katanya.

Bagaimana kalau dugaannya itu justru bakal didapat maslahat, bukan mafsadat? Tak terjawab.

Ketika disampaikan bahwa hasil penelitian Balitbang Kemenag yang dilakukan beberapa tahun lalu terhadap gerakan transnasional, termasuk soal Khilafah, menunjukkan sebaliknya, bahwa gerakan itu tidak mengancam negara, ia tolak hasil penelitian itu. Jadi ngawur lah…

Ada juga yang berhalusinasi, bahwa kalau Khilafah diperjuangkan atau tegak di Indonesia, akan seperti ISIS, atau akan menimbulkan konflik seperti Suriah. Mereka memang selalu merujuk situasi yang saat ini terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, utamanya Suriah, yang mereka sebut menjadi kacau gegara Khilafah. Namun, narasi seperti ini, di luar dugaan, justru dimentahkan oleh ahli lain yang notabene sama-sama dari pihak mereka. Katanya, konflik di Timur Tengah sama sekali tidak terkait Khilafah. Konflik itu lebih terjadi karena perebutan kekuasaan dan karena invasi negara luar untuk menguasai sumberdaya alam di sana. Oleh karena itu, membawa situasi Timur Tengah sebagai contoh bakal timbulnya madarat bila di negeri ini ditegakkan Khilafah tidaklah tepat.

Argumen yang paling sering dipakai bahwa haram hukumnya memperjuangkan Khilafah di Indonesia karena melanggar kesepakatan para ulama pendiri bangsa. Persoalannya, benarkah bahwa sistem kenegaraan sekarang ini adalah kesepakatan para ulama? Sebenarnya tidak persis begitu. Lebih tepatnya adalah kesepakatan BPUPKI, atau bahkan PPKI, yang di dalamnya ada sejumlah ulama. Sejarah membuktikan, justru ikhtiar ulama yang paling minimal berupa rumusan Piagam Jakarta dari ikhtiar puncak berupa Indonesia berdasar Islam pun telah dikhianati oleh para tokoh sekular. Oleh karena itu, ketika ada perjuangan yang menginginkan tegaknya Islam di negeri ini, justru inilah yang harus dianggap sebagai melanjutkan perjuangan para ulama. Bukan yang lain.

Lagi pula, andai benar argumen itu, bahwa dulu telah terjadi kesepakatan, lalu apakah secara syar’i dan teoretis tidak boleh ada kesepakatan baru yang mengubah atau mengganti kesepakatan lama? Ada ahli dari pihak mereka yang tegas mengatakan boleh. Begitu juga ahli lain, meski mereka buru-buru menambah, hanya untuk soal ini (Khilafah di Indonesia) itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Balik lagi ke argumen tadi, karena katanya sudah ada kesepakatan. Bahkan ada dari mereka yang dengan berani mengatakan bahwa Ijmak Sahabat pun telah di-naskh oleh kesepakatan para pendiri bangsa.

Dari semua itu, yang paling konyol dan menggelikan adalah usaha yang secara sangat kasar mengaitkan HTI dengan terorisme. Dia katakan, HTI memang tidak melakukan kekerasan, tetapi dengan ide Khilafahnya itu, HTI telah menginspirasi tindakan terorisme. Hal ini dibuktikan, menurut dia, ada sekian belas terpidana terorisme yang sebelumnya adalah anggota HTI. Ketika ditanya, bila benar semua terpidana terorisme itu berpaham Khilafah, apakah bisa di balik bahwa setiap yang berpaham Khilafah pasti teroris? Tak juga terjawab. Ini jelas klaim yang sangat jahat. Kalaulah benar para terpidana terorisme itu pernah aktif di HTI, tindakan mereka saat ini sepenuhnya adalah tanggungjawab mereka. Tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan HTI. Apalagi klaim tadi belum tentu benar karena tidak ada verifikasi atas semua fakta yang tadi disebut.

Cara mengkriminalisasi HT(I) seperti ini bukanlah baru. Sebelumya ada Zeyno Baran yang dengan cara serupa hendak mengaitkan HT dengan sejumlah tindakan terorisme di dunia. Dia menyebut bahwa HT sebagai _belt conveyor_ (sabuk penghantar) menuju terorisme. Teori ini dibantah keras oleh banyak ahli lain sehingga akhirnya tidak lagi dipakai. Bila cara berpikir seperti ini diperturutkan, akan banyak institusi yang harus dianggap bersalah untuk hal yang tidak mereka lakukan. Misalnya, ada koruptor yang kebetulan alumni UGM atau UI atau IPB, apakah lantas bisa dikatakan bahwa perguruan-perguruan tinggi itu telah menginspirasi tindakan korupsi para koruptor itu? Juga, bila ada polisi yang merampok atau membunuh orang yang tak bersalah, apakah juga bisa institusi polisi dianggap turut bersalah? Tidak, kan?

Usaha mengaitkan HTI dengan terorisme gagal total karena memang HTI tidak pernah melakukan apa yang ditudingkan itu. Apalagi sikap HTI atas semua tindakan terorisme di Indonesia, sejak bom Bali 1 hingga bom Kampung Melayu, sangat jelas. HTI selalu mengeluarkan pers rilis yang isinya mengutuk keras tindakan itu sebagai bertentangan dengan ketentuan syariah.

++++

Begitulah, ibarat pepatah: tiada rotan akar pun jadi. Argumen apa saja dipakai asal kriminalisasi Khilafah dan para pejuangnya bisa tercapai. Sangat menggelikan tentu saja karena yang melakukan itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka bergelar mentereng: jenderal, doktor, bahkan profesor doctor. Malah ada menambahi di depan namanya dengan sebutan kiai haji. Masak kiai haji bisa bilang perjuangan Khilafah di Indonesia haram, dan yang melakukan itu berarti makar kepada Allah? Menggelikan!



Oleh : KH M Shiddiq al-Jawi

Khilafah Ada Demi Syariah

Khilafah, sebagaimana definisi Hizbut Tahrir (HT), adalah suatu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang didirikan untuk satu tujuan, yaitu menegakkan hukum syariah Islam, bukan hukum yang lain.

Walhasil, keberadaan Khilafah itu bukanlah demi kekuasaan atau pemerintahan itu sendiri, melainkan untuk menegakkan syariah Islam yang memang wajib hukumnya. Khilafah ada demi syariah.

Di sini tepat sekali kita mengingat penegasan Imam Ghazali dalam kitabnya al-Iqtishad fi al-I’tiqad mengenai eratnya hubungan kekuasaan dan agama. Atau dengan kata lain, eratnya hubungan Khilafah dan syariah.

Kata Imam Ghazali,"Ad-diinu ussun wa as-sulthaanu haris. Wa maa laa ussa lahu fa-mahdumun wa maa laa harisa lahu fa-dhaa`i’." (Agama adalah asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak ada asasnya akan roboh dan apa saja yang tidak ada penjaganya akan hilang).

Jadi, kewajiban Khilafah sebenarnya sekedar mengikut pada tujuan asal yang menjadi sebab didirikannya Khilafah, yakni penegakan syariah. Kaidah fiqih mengatakan at-taabi’ taabi’ (Apa saja yang mengikuti [sesuatu yang lain], hukumnya mengikuti sesuatu yang lain itu) (Imam Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhai’ir fi al-Furu’). Maka menegakkan Khilafah wajib karena mengikuti hukum menegakkan syariah Islam yang statusnya wajib.

Benar, menegakkan syariah Islam itu wajib hukumnya, berdasarkan dalil-dalil al-Qur`an dan as-Sunnah yang banyak sekali (lihat misalnya QS 4:65, QS 5:48, QS 5:49, dll). Selain jelas wajibnya, menegakkan syariah juga mempunyai banyak urgensitas (ahammiyah) dalam perspektif Islam.

Antara lain :

Pertama,

tegaknya syariah berarti akan dapat mewujudkan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Allah SWT berfirman :

"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (QS Adz-Dzariyaat [51] : 56)

Beribadah kepada Allah dalam ayat ini, maknanya bukanlah ibadah mahdhah saja, seperti sholat dan puasa, melainkan ibadah dalam arti umum, yakni mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah (ithaa`atu awamirillah wa ijtinaanbun bi-nawaahiihi), misalnya menjalankan sistem pidana Islam. Ibadah dalam arti umum ini, jelas tidak mungkin ada tanpa syariah Islam.

Sebaliknya jika tidak ada penegakan syariah Islam, berarti manusia tidak mungkin mewujudkan tujuan penciptaan manusia oleh Allah SWT. Tanpa syariah manusia bisa terjerumus kepada penyembahan tuhan-tuhan selain Allah (QS 9: 31).

Mungkinkah seorang muslim dapat beribadah kepada Allah, dengan menggunakan aturan di luar hukum Allah? Dapatkah kita beribadah kepada Allah dengan menerapkan sistem sekuler yang kufur seperti saat ini? Ini sama artinya dengan utopia atau mimpi di siang bolong.

Kedua,

tegaknya syariah insya Allah akan membuahkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia. Sebaliknya dengan mengabaikan dan menelantarkan syariah, manusia akan hidup sengsara dan mendapat azab dari Allah di dunia. Allah SWT berfirman :

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS Al-A’raaf [7] : 96)

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Ruum [30] : 41)

Ketiga,

tegaknya syariah akan menyelamatkan kita di Hari Kiamat kelak. Sebaliknya siapa saja yang mencampakkan syariah, di Hari Kiamat kelak akan berat sekali azabnya, antara lain akan dibutakan matanya oleh Allah SWT di Padang Mahsyar. Na’uzhu billah min dzalik. Allah SWT berfirman :

"...lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat [di dunia] dan tidak akan celaka [di akhirat]. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta." (QS Thaha [20] : 123-124)

Jelaslah, menegakkan syariah adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-lagi lagi. Menegakkan syariah adalah kewajiban yang sudah final dan tidak boleh dibatalkan oleh siapa pun dan dalam masa kapan pun.

Namun mustahil kita menjalankan kewajiban menerapkan syariah secara menyeluruh (kaffah) tanpa adanya Khilafah sebagai pemerintahan yang pro-syariah. Maka dari itu, tepat sekali para ulama mewajibkan Khilafah karena tidak mungkin kita menjalankan kewajiban penegakan syariah, tanpa Khilafah. Kaidah fikih menegaskan maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa waajib (jika suatu kewajiban tidak dapat terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya) (Lihat Imam Izzuddin bin Abdis Salaam, Qawa’idul Ahkam fi Mashalih al-Anam).

Khilafah Milik Umat Islam

Walaupun Khilafah kini identik dengan Hizbut Tahrir (HT), namun sebenarnya secara normatif Khilafah bukan merupakan milik khusus HT, apalagi ajaran bikinan HT.

Khilafah sesungguhnya adalah bagian dari ajaran Islam, seperti halnya ajaran Islam lainnya semisal sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Siapakah pemilik ajaran sholat, zakat, dan haji? Tentu bukan milik satu golongan saja, melainkan milik seluruh kaum muslimin. Hanya minoritas umat Islam yang menolak kewajiban Khilafah secara normatif.

Kajian normatif yang objektif akan membuktikan, bahwa Khilafah bukanlah sesuatu ajaran asing atau konsep kafir yang disusupkan ke dalam Islam atau dipaksakan atas kaum muslimin. Khilafah adalah benar-benar bagian asli dari ajaran Islam.

Dalam kitab al-Fiqh ’ala al-Mazhahib al-Arba’ah, karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziry, Juz V hal. 362 (Beirut : Darul Fikr, 1996) disebutkan :

"Para imam-imam [Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad] –rahimahumullah— telah sepakat bahwa Imamah [Khilafah] adalah fardhu, dan bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang Imam [Khalifah] yang akan menegakkan syiar-syiar agama serta menyelamatkan orang-orang terzalimi dari orang-orang zalim. [Imam-imam juga sepakat] bahwa tidak boleh kaum muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua Imam [Khalifah], baik keduanya bersepakat maupun bertentangan..."

Dari kutipan di atas, jelas sekali bahwa Imamah (atau Khilafah) adalah wajib hukumnya menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad. Selain itu, mereka berempat juga menyepakati kesatuan Imamah [wihdatul Imamah]. Tidak boleh ada dua imam pada waktu yang sama untuk seluruh kaum muslim di dunia.

Mereka yang sepakat tadi adalah para imam yang empat dari kalangan Ahlus Sunnah. Kesepakatan ini hanya salah satu dari sekian kesepakatan jumhur Ahlus Sunnah. Imam Abdul Qahir al-Baghdadi (w. 429 H/1037 M) ketika menjelaskan Ahlus Sunnah dalam kitabnya Al-Farqu Baina Al-Firaq hal. 248-249 (Beirut : Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 2005) mengatakan, terdapat 15 (lima belas) masalah pokok agama (arkan al-din) yang telah disepakati oleh Ahlus Sunah. Masalah pokok agama yang nomor 12 (dua belas) adalah wajibnya Imamah atau Khilafah.

Pada kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq hal. 270, Imam Abdul Qahir al-Baghdadi menjelaskan :

"Mereka [Ahlus Sunnah] berkata mengenai masalah pokok agama ke-12… Sesungguhnya Imamah [Khilafah] adalah fardhu atau wajib atas umat untuk mengangkat seorang imam [khalifah], yang akan mengangkat bagi mereka [umat Islam] para hakim dan orang-orang kepercayaan (umana`), yang akan mengamankan tapal batas mereka, memberangkatkan para pasukan ke medan perang, membagikan fai` di antara mereka, serta menyelamatkan orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang menzaliminya."

Tidak hanya itu, bahkan Imam Abdul Qahir al-Baghdadi menegaskan sikap Ahlus Sunnah yang memandang sesat siapa saja yang menyimpang dari ke-15 masalah pokok agama tersebut (Al-Farqu Baina Al-Firaq hal. 248).

Dari kutipan-kutipan di atas, jelaslah bahwa Khilafah (Imamah) adalah bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan kalangan non Ahlus Sunnah? Sama saja, merekapun juga mewajibkan Khilafah. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Fashlu fi al-Milal wa al-Ahwa` wa an-Nihal Juz IV hal. 78 menyatakan :

"Telah sepakat semua ahlus Sunnah, semua Murji`ah, semua Syia’ah, dan semua Khawarij mengenai wajibnya Imamah [Khilafah], dan bahwa umat wajib mentaati imam yang adil yang akan menegakkan hukum-hukum Allah dan di tengah-tengah mereka dan mengatur mereka dengan hukum-hukum syariah yang dibawa Rasulullah SAW..."

Dari berbagai kutipan di atas, jelaslah bahwa secara normatif, Khilafah sesungguhnya adalah ajaran milik semua Islam, karena mereka semua menyepakati akan kewajibannya.
Ketentuan normatif itulah yang diamalkan secara nyata oleh umat Islam dalam sepanjang sejarah mereka, sejak Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah tahun 632 M hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924 M akibat ulah agen Inggris, yaitu Mustafal Kamal Ataturk yang murtad.

Hizbut Tahrir dan Khilafah

Namun hancurnya Khilafah itu bukanlah akhir sejarah umat Islam. Allah SWT tetap mempunyai hamba-hamba yang selalu berjuang dengan ikhlas untuk kembali menegakkan agama-Nya. Bangkitlah kemudian para tokoh ulama dan banyak gerakan Islam untuk mengembalikan Khilafah. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir didirikan di Al-Quds (Yerussalem) tahun 1953 oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (1908-1977), radhiyallahu ‘anhu, seorang ‘alim dan terhormat, seorang pemikir besar, politikus ulung, dan hakim Mahkamah Banding di Al-Quds. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah cucu dari Syaikh Yusuf an-Nabhani, seorang ulama besar bermazhab Syafi’i di masa Khilafah Utsmaniyah. Kitab-kitab karya Syaikh Yususf An-Nabhani ini banyak, di antaranya adalah kitab tentang karamah para wali yang berjudul Jami’ Karamat al-Auliya`.

Sejak berdiri tahun 1953 itu, Hizbut Tahrir terus berjuang dan meluaskan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia, hingga menjangkau 40-an negara lebih dengan puluhan juta pengikut dan simpatisan di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Pada tahun 1983 Hizbut Tahrir mulai bergerak di Indonesia dan mulai muncul ke publik dalam sebuah konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyah tahun 2000 di Jakarta.

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jalan menegakkan Khilafah Islam yang akan menegakkan syariah Islam secara kaffah.

Dalam perjuangannya di berbagai belahan Dunia Islam, Hizbut Tahrir banyak menghadapi tantangan, hambatan, bahkan siksaan dan pembunuhan yang kejam, hanya karena Hizbut Tahrir menghendaki penerapan syariah Islam.

Berbagai fitnah keji dan tuduhan bohong banyak diarahkan kepada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir pernah dituding sebagai kelompok Mu’tazilah Gaya Baru, Khawarij, dan bahkan antek-antek zionis. Semua tudingan itu muncul hanya karena Hizbut Tahrir bermaksud membebaskan umat dari cengkeraman kaum penjajah yang kafir.

Ya, semua cobaan itu harus dialami Hizbut Tahrir hanya karena Hizbut Tahrir menghendaki Khilafah yang akan menegakkan syariah.

Padahal, bukankah menegakkan syariah adalah kewajiban seluruh kaum muslimin, bukan hanya kewajiban Hizbut Tahrir? Bukankah pula, Khilafah adalah wajib menurut seluruh kaum muslimin, bukan hanya wajib menurut Hizbut Tahrir? Bukankah pula, wajibnya Khilafah merupakan paham Ahlus Sunnah, yang Hizbut Tahrir pun tergolong ke dalam kelompok yang selamat itu?

Maka dari itu, wahai kaum muslimin, marilah kita bangkit berjuang menegakkan syariah dan khilafah secara bahu membahu dan bergotong royong! Marilah kita raih kemuliaan dunia dan akhirat dengan menegakkan syariah dan khilafah! Sungguh, ini adalah perjuangan yang menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin, bukan hanya kewajiban Hizbut Tahrir.

Ketahuilah wahai kaum muslimin, tanpa tegaknya Khilafah, Anda hanya akan dapat menerapkan sebagian syariah, bukan seluruh syariah. Apakah Anda sudah puas dengan secuil penerapan syariah ini? Apakah hanya itu yang Anda kehendaki? Apakah itu diridhoi oleh Allah Rabbul ’Alamin? Sungguh, tidak!

Akhirul kalam, marilah kita camkan firman Allah SWT berikut agar kita semakin terdorong menerapkan Islam secara total, bukan Islam setengah-setengah. Allah SWT berfirman :

"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (QS Al-Baqarah [2] : 85)




Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Hurairah radhiya-Llahu ‘anhu, bahwa Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama, bersabda:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]

“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim]

Makna dan Penjelasan Hadits

Hadits di atas menggunakan lafadz, al-Imâm, bukan lafadz al-Amîr. Nabi Shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama memilih dan menggunakan lafadz ini bukan tanpa maksud, sebaliknya tentu dengan maksud. Dengan menelaan berbagai hadits yang membahas Bab al-Khilâfah dan al-Imâmah, tampak sekali, bahwa Nabi Shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama, para sahabat ridhwanu-Llah ‘alaihim dan para tabiin yang meriwayatkannya tidak membedakan antara lafadz, Khalîfah dan Imâm. Dengan kata lain, lafadz, Imâm di sini mempunyai konotasi, Khalîfah. Karena kedua lafadz ini konotasinya sama, sehingga ketiga digunakan lafadz Imâm, maka yang dimaksud adalah Khalîfah.

Setelah ‘Umar bin al-Khatthab, radhiya-Llahu ‘anhu, diangkat menjadi Khalifah, menggantikan Abu Bakar as-Shiddiq, para sahabat menambahkan lafadz, Amîru al-Mu’minîn. Karena itu, para ulama’ kemudian menggunakannya, dan menjadikan ketiga lafadz, Imâm, Khalîfah dan Amîru al-Mu’minîn tersebut sebagai sinonim, dengan konotasi yang sama. Imam an-Nawawi menjelaskan:

«يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ: اَلْخَلِيْفَةُ، وَالْإِمَامُ، وَأَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ»

“Untuk seorang imam [kepala negara], boleh disebut dengan menggunakan istilah: Khalîfah, Imâm dan Amîru al-Mu’minîn.”

Penjelasan yang sama, diberikan oleh Ibn Khaldun. Beliau menegaskan:

«وَإِذْ قَدْ بَيَّنَّا حَقِيْقَةَ هَذَا اْلَمنْصَبَ وَأَنَّهُ نِيَابَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ فِيْ حِفْظِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ تُسَمَّى خِلَافَةً وَإِمَامَةً وَالْقَائِمُ بِهِ خَلِيْفَةٌ وَإِمَامٌ»

“Ketika kami jelaskan hakikat jabatan ini, dan bahwa jabatan ini merupakan substitusi [pengganti] dari pemilik syariah dalam menjaga agama dan mengurus dunia dengan agama, maka disebut Khilâfah dan Imâmah. Orang yang menjalankannya disebut Khalîfah dan Imâm.”

Berangkat dari sini, al-‘Allamah Najîb al-Muthî’i, dalam Takmilah al-Majmû’, karya Imam an-Nawawi, menegaskan:

«الإمَامَةُ وَالْخِلاَفَةُ وَإِمرَةُ المؤْمِنِيْنَ مُتَرَادِفَةٌ»

“Imâmah, Khilâfah dan Imaratu al-Mu’minîn itu adalah sinonim [kata yang berbeda, dengan konotasi yang sama].”

Imam Abu Zahrah, juga menjelaskan hal yang sama, bahwa Imâmah dan Khilâfah, begitu juga Imâm dan Khalîfah itu sama:

«اَلْمَذَاهِبُ السِّيَاسِيَّةُ كُلُّهَا تَدُوْرُ حَوْلَ الْخِلاَفَةِ وَهِيَ الإِمَامَةُ الْكُبْرَى، وَسُمِيَتْ خِلاَفَةً لأنَّ الَّذِيْ يَتَوَلاَّهَا وَيَكُوْنُ الْحَاكِمُ الأعْظَمُ لِلْمُسْلِمِيْنَ يَخْلُفُ النَّبِيَّ ﷺ (فِيْ إِدَارَةِ شُؤُوْنِهِمْ، وَتُسَمَّى إِمَامَةً: لأنَّ الْخَلِيْفَةَ كَانَ يُسَمَّى إِمَامًا، وَلأنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ، وَلأنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ وَرَاءَهُ كَمَا يُصَلُّوْنَ وَرَاءَ مَنْ يَؤُمُّهُمُ الصَّلاَةَ».

“Semua mazhab politik berkisar tentang Khilâfah, yaitu Imâmah Kubrâ. Ia disebut Khilâfah, karena yang mengurus dan menjadi penguasa tertinggi bagi kaum Muslim itu menggantikan Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama dalam mengurus urusan mereka. Ia juga disebut Imâmah, karena Khalîfah biasa dipanggil dengan sebutan Imâm. Karena mentaatinya hukumnya wajib, karena masyarakat berjalan di belakangnya, sebagaimana orang yang berada di belakang orang yang menjadi imam shalat mereka.”

Karena itu, jelas, bahwa yang dimaksud dengan Imâm di dalam hadits Bukhari dan Muslim di atas, tak lain adalah Khalîfah. Konotasi makna Imâm di sini adalah Khalifah bisa dijelaskan dengan shighat Hashr [bentuk pembatasan, dengan konotasi “hanya”], Innamâ, yang artinya, “Sesungguhnya [imam] itu tak lain..”, sebagaimana dalam beberapa nash syara’ yang lain, seperti:
«إِنَّمَا المُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ»

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu tak lain adalah bersaudara.” [Q.s. al-Hujurat: 10]

Artinya, mereka tak lain adalah bersaudara, bukan musuh. Karena itu, ketika mereka bermusuhan, diperintahkan, “Fa ashlihu..” [damaikanlah], maksudnya agar tetap bersaudara, dan permusuhan di antara mereka pun sirna.

Ini dari aspek bahasa. Dari aspek fakta, baik historis maupun empiris, jelas bahwa konotasi makna lafadz, Imâm di sini tak lain adalah Khalîfah [kepala negara] yang memangku Khilâfah [Negara Islam]. Konotasi ini dijelaskan oleh lanjutan frasa berikutnya:

«جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

“[Imam/Khalifah itu tak lain] laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng.” [Hr. Bukhari dan Muslim]

Makna, al-Imâm Junnat[un] [Imam/Khalifah itu laksana perisai] dijelaskan oleh Imam an-Nawawi:

أَيْ: كَالسَّتْرِ؛ لأَنَّهُ يَمْنَعُ اْلعَدُوَّ مِنْ أَذَى المُسْلِمِيْنَ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَحْمِي بَيْضَةَ الإِسْلاَمَ، وَيَتَّقِيْهِ النَّاسُ وَيَخَافُوْنَ سَطْوَتَهُ.

“Maksudnya, ibarat tameng. Karena dia mencegah musuh menyerang [menyakiti] kaum Muslim. Mencegah masyarakat, satu dengan yang lain dari serangan. Melindungi keutuhan Islam, dia disegani masyarakat, dan mereka pun takut terhadap kekutannya.”

Begitu juga frasa berikutnya, “Yuqâtalu min warâ’ihi, wa yuttaqâ bihi” [Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng]:

أَيْ: يُقَاتَلُ مَعَهُ الْكُفَّارُ وَالْبُغَاةُ وَالْخَوَارِجُ وَسَائِرُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا، وَالتَّاءُ فِي (يُتَّقَى) مُبْدِلَةٌ مِنَ الْوَاوِ لأنَّ أَصْلَهَا مِنَ الْوِقَايَةِ.

“Maksudnya, bersamanya [Imam/Khalifah] kaum Kafir, Bughat, Khawarij, para pelaku kerusakan dan kezaliman, secara mutlak, akan diperangi. Huruf “Ta’” di dalam lafadz, “Yuttaqa” [dijadikan perisai] merupakan pengganti dari huruf, “Wau”, karena asalnya dari lafadz, “Wiqâyah” [perisai].”

Mengapa hanya Imâm/Khalîfah yang disebut sebagai Junnah [perisai]? Karena dialah satu-satunya yang bertanggungjawab sebagai perisai, sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

“Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” [Hr. Bukhari dan Muslim]

Menjadi Junnah [perisai] bagi umat Islam, khususnya, dan rakyat umumnya, meniscayakan Imâm harus kuat, berani dan terdepan. Bukan orang yang pengecut dan lemah. Kekuatan ini bukan hanya pada pribadinya, tetapi pada institusi negaranya. Kekuatan ini dibangun karena pondasi pribadi dan negaranya sama, yaitu akidah Islam. Inilah yang ada pada diri Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama dan para Khalifah setelahnya, sebagaimana tampak pada surat Khalid bin al-Walid:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيْدِ إِلَى مُلُوْكِ فَارِسٍ، فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ حَلَّ نِظَامَكُمْ وَوَهَّنَ كَيْدَكُمْ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ… فَأَسْلِمُوْا وَإِلاَّ فَأَدُّوْا الْجِزْيَةَ وَإِلاَّ فَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّوْنَ المَوْتَ كَمَا تُحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ

“Dengan menyebut asma Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Khalid bin al-Walid, kepada Raja Persia. Segala puji hanya milik Allah, yang telah menggantikan rezim kalian, menghancurkan tipu daya kalian, dan memecahbelah kesatuan kata kalian.. Maka, masuk Islamlah kalian. Jika tidak, bayarlah jizyah. Jika tidak, maka aku akan datangkan kepada kalian, kaum yang mencintai kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan.”

Ketika ada wanita Muslimah yang dinodai kehormatannya oleh orang Yahudi Bani Qainuqa’ di Madinah, Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama melindunginya, menyatakan perang kepada mereka, dan mereka pun diusir dari Madinah. Selama 10 tahun, tak kurang 79 kali peperangan dilakukan, demi menjadi junnah [perisai] bagi Islam dan kaum Muslim. Ini tidak hanya dilakukan oleh Nabi, tetapi juga para Khalifah setelahnya. Harun ar-Rasyid, di era Khilafah ‘Abbasiyyah, telah menyumbat mulut jalang Nakfur, Raja Romawi, dan memaksanya berlutut kepada Khilafah. Al-Mu’tashim di era Khilafah ‘Abbasiyyah, memenuhi jeritan wanita Muslimah yang kehormatannya dinodai oleh tentara Romawi, melumat Amuriah, yang mengakibatkan 9000 tentara Romawi terbunuh, dan 9000 lainnya menjadi tawanan. Pun demikian dengan Sultan ‘Abdul Hamid di era Khilafah ‘Utsmaniyyah, semuanya melakukan hal yang sama. Karena mereka adalah junnah [perisai].

Umat Islam, Khilafah dan Khalifahnya sangat ditakuti oleh kaum Kafir, karena akidahnya. Karena akidah Islam inilah, mereka siap menang dan mati syahid. Mereka berperang bukan karena materi, tetapi karena dorongan iman. Karena iman inilah, rasa takut di dalam hati mereka pun tak ada lagi. Karena itu, musuh-musuh mereka pun ketakutan luar biasa, ketika berhadapan dengan pasukan kaum Muslim. Kata Raja Romawi, “Lebih baik ditelan bumi ketimbang berhadapan dengan mereka.” Sampai terpatri di benak musuh-musuh mereka, bahwa kaum Muslim tak bisa dikalahkan. Inilah generasi umat Islam yang luar biasa. Generasi ini hanya ada dalam sistem Khilafah.

Sebaliknya, meski kini kaum Muslim mempunyai banyak penguasa, tetapi mereka bukanlah Imâm yang dimaksud oleh hadits tersebut. Apa buktinya?

Karena Imâm di dalam hadits tersebut adalah penguasa kaum Muslim yang memimpin negara yang sangat kuat, ditakuti kawan dan lawan. Karenanya, bukan hanya agama, kehormatan, darah dan harta mereka pun terjaga dengan baik. Karena tak ada satu pun yang berani macam-macam. Bandingkan dengan saat ini, ketika al-Qur’an, dan Nabinya dinista, justru negara dan penguasanya membela penistanya. Ketika kekayaan alamnya dikuasai negara Kafir penjajah, jangankan mengambil balik, dan mengusir mereka, melakukan negosiasi ulang saja tidak berani. Bahkan, merekalah yang memberikan kekayaan alamnya kepada negara Kafir, sementara di negerinya sendiri rakyat terpaksa harus mendapatkannya dengan susah payah, dan dengan harga yang sangat mahal. Ketika orang non-Muslim menyerang masjid, membunuh mereka, bukannya mereka dilindungi dan dibela, justru penyerangnya malah diundang ke istana.

Karena itu, makna hadits di atas dengan jelas dan tegas menyatakan, bahwa Khilafahlah satu-satunya pelindung umat, yang menjaga agama, kehormatan, darah dan harta mereka. Khilafahlah yang menjadi penjaga kesatuan, persatuan dan keutuhan setiap jengkal wilayah mereka. Karena itu, hadits di atas sekaligus meniscayakan adanya Khilafah.

Tetapi, syaitan dan teman-temannya, selalu mengatakan sebaliknya, fal’iyâdzu bi-Llâh.[]

Sumber: www.dakwahsumut.com



Oleh : Ahmad Sastra

Mercusuarumat.com. Demokrasi dan tipu daya adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan. Pemilu demokrasi sulit didapatkan kejujuran. Ibarat kardus, ideologi demokrasi mudah jebol dan rusak, apalagi saat musim hujan seperti sekarang 😊.

Winston Churchil menyatakan, “Democracy is worst possible form of government” (demokrasi kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerinthan). Abraham Lincoln “Democracy is government of the people, by people, by people, and for people”.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara.

Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara.

Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya.

Oleh Barat istilah politik didefiniskan menjadi upaya untuk meraih kekuasaan semata. Karena itu Montesquieu dari Perancis dan John Locke dari Inggris membagi kekuasaan demokrasi menjadi tiga level, pertama kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.

Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.

Ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.

Pada perkembangannya, demokrasi dimaknai variatif karena sangat bersifat interpretative subyektif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai negara demokratis, meskipun nilai yang dianutnya/praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip dasar demokrasi.

Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi parlementer.

Multiinterpretasi ini sesungguhnya menunjukkan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri.

Interpretasi subyektif terhadap postulat demokrasi menguatkan indikator adanya self destructive atau dengan kata lain konsep demokrasi telah membawa cacat sejak lahir.

Apalagi jika ditambahkan dengan definisi politik yang sangat pragmatis yakni upaya untuk meraih kekuasaan semata.

Demokrasi mengandung absurditas yang berpotensi menimbulkan malapetaka peradaban karena keropos dan penuh tipu daya. Sebab secara genetik demokrasi itu destruktif.

Dengan demikian politik demokrasi adalah sebuah katarsitas atas nafsu kekuasaan tanpa berpijak kepada nilai-nilai moral dan etika agama. Manusia memang secara genetik memiliki nafsu untuk berkuasa.

Definisi demokrasi yang diajukan oleh Abraham Lincoln meniscayakan adanya pengabaian nilai-nilai spiritual dalam praktek berpolitik. Bahkan orang gila pun diberi hak pilih sama nilainya dengan seorang profesor. Democrazy !!.

Seluruh pemikiran tentang demokrasi dikuasai oleh subyektivitas manusia tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini dipertegas oleh begawan demokrasi Sokrates yang mengatakan bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu yang mampu mengatur dirinya sendiri (antroposentrisme).

Jika demikian, maka demokrasi secara genealogis adalah ateis dalam arti meniadakan peran Tuhan dalam merumuskan segala sesuatu tentang pengaturan manusia, kehidupan dan alam semesta. Demokrasi melarang Tuhan mengurus negara.

Secara lebih radikal, ideologi impor demokrasi bisa dimaknai sebagai antropomorpisme dalam arti menjadikan manusia sebagai tuhan yang berhak menciptakan hukum dan aturan.

Maka tidak mengherankan jika dalam demokrasi dikenal adagium suara rakyat suara tuhan. Adagium ini bermakna bahwa tuhannya demokrasi adalah manusia.

Karena Tuhan dianggap tak memiliki peran sedikitpun dalam konsep dan praktek demokrasi, maka nilai-nilai moral tidak berlaku sama sekali. Itulah sebabnya orang-orang yang berkarakter curang, bohong, koruptif, penuh tipu daya, manipulatif yang akan bisa bertengger diatas kursi-kursi kekuasaan demokrasi.

Orang-orang baik yang mencoba ingin mengubah nasib hidupnya dengan masuk ke pusaran busuk demokrasi justru seringkali dianggap aneh dan terpinggirkan.

Bahkan banyak orang-orang baik oleh pusaran busuk demokrasi dijebak dan dipaksa untuk menjadi orang jahat.

Dalam sistem demokrasi setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kekuasaan, tanpa ada standar moralitas tertentu.

Akibatnya sistem ini telah berubah menjadi ajang akrobat politik dan sandiwara (dramaturgi) bagi hasrat kekuasaan orang-orang yang mampu membeli suara rakyat.

Mereka tidak merasa takut, karena mayoritas pelaku demokrasipun melakukan money politic yang sama demi pertarungan meraih singgasana kekuasaan.

Politik transaksional inilah yang kemudian mengkibatkan munculnya praktek korupsi sebagai cara untuk menutupi biaya politik ketika kampanye. Dari sinilah politik demokrasi menjelma menjadi politik kleptokrasi.

Celakanya, saat disatu sisi, masyarakat kecil hampir tidak diperhatikan oleh sistem politik yang sarat dengan ketidakadilan ini, namun disisi lain, masyarakat dipaksa untuk terus ikut andil mensukseskan pesta pemilu yang justru tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Jika rakyat melakukan perlawanan dengan tidak mau ikut pemilu, maka rakyat akan dibully dan dianggap bukan sebagai warga negara yang baik.

Inilah ironi demokrasi yang hampir tak ada ujung pangkalnya, sementara rakyat tetap tak beranjak dari nasibnya yang memilukan.

Jika demikian, maka sistem demokrasi sebagai ajang pelampiasan syahwat kekuasaan tanpa landasan etika dan moral inilah yang meniscayakan berbagai bentuk kampanye hitam dan tipu daya. Standar halal dan haram tidak dijadikan patokan oleh demokrasi, kecuali menang dan berkuasa, apapun caranya.

Ujung dari kekuasaan demokrasi adalah materialisme. Dengan demikian demokrasi dan kampanye hitam tipu daya adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan.

Ideologi demokrasi hanyalah seonggok kardus yang jebol dan rapuh serta hanya berisi pepesan kosong.

[Ahmad Sastra, Kota Hujan,16/12/18 : 08.50 WIB]



Oleh : El-Fata Abdurrahman

Tidak ada satu pun kejahatan yang pernah dilakukan oleh HTI. Tapi, musuh-musuh muslimin senantiasa memfitnah dan memonsterisasi HTI. Para anggota HTI tidak pernah terlibat korupsi, menjual aset negara bahkan tidak pernah melakukan aksi separatis seperti OPM dan GAM.

Dibubarkannya HTI tanpa ada alasan yang jelas. TIDAK ADA putusan pengadilan yang menyatakan bahwa HTI merupakan organisasi terlarang. Dicabutnya BHP HTI merupakan tindakan sewenang-wenang rezim tanpa ada satu aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh HTI.

Tuduhan Anti-Pancasila, Anti-NKRI, hanyalah fitnahan yang tidak terbukti. Adapun mendakwahkan Khilafah, seharusnya dilindungi oleh negara karena Khilafah adalah ajaran Islam. Dimana Islam adalah agama yang diakui di negeri ini.

Disaat Indonesia dicekik oleh utang luar negeri yang menggunung, SDA banyak yang dikangkangi asing, perekonomian yang memburuk, korupsi yang semakin menjadi-jadi, degradasi moal yang semakin parah. HTI hadir untuk menawarkan solusi yang paling mendasar, yakni penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan untuk selamatkan negeri.

Jalan perjuangan HTI hanyalah dengan dakwah, HTI hanya menawarkan solusi tanpa memaksa, HTI hanya berkata-kata dan takkan mengangkat senjata. Lalu dimana bukti yang nyata HTI akan merusak keutuhan bangsa?

Yang jelas merusak keutuhan bangsa adalah OPM, yang jelas menyengsarakan rakyat adalah koruptor dan penguasa yang menjadi pelayan asing, yang jelas memecah belah bangsa adalah mereka yang menistakan agama dan menghinakan ajaran islam.

Para perusak negeri ini malah meneriaki HTI sebagai ancaman keutuhan negeri. Padahal, mereka sendiri yang merusak dan memperkeruh suasana damai di negara ini. Justu, HTI ingin menyelamatkan negara ini dan HTI takkan pernah rela sejengkal tanah indonesia lepas dan memisahkan diri.[]




DIDUGA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) MELAKUKAN STIGMATISASI DAN DOKTRINASI TERHADAP MAHASISWA TERKAIT ORGANISASI DAKWAH ISLAM, HTI.

Oleh : Chandra Purna Irawan,SH.,MH.
(Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT)

Berdasarkan surat No.137/SUD/B2/PAN.SEMINAR/Eks/BPO.SENAT FPIPS/XII/2018 dan poster yang beredar di Media sosial diduga diterbitkan oleh BPO SENAT MAHASISWA FPIPS dan diduga surat No. 12094/UN40.R4/TU/2018 yang ditandatangani a.n wakil rektor bidang riset, kemitraan dan usaha Universitas Indonesia ( UPI ) menyelenggarakan seminar dengan tajuk " Bahaya HTI Terhadap Keutuhan NKRI ", diselenggarakan hari Kamis ( 13 Desember 2018) jam 08.00 di Auditorium FPMIPA UPI.



Kampus adalah lembaga sivitas akademika, tempat mendiskusikan berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang. Agar memiliki keseimbangan dan keadilan maka penyelenggara seharusnya menghadirkan pihak HTI sebagai pihak yang dituduh, agar terciptanya keadilan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik organisasi dakwah Islam seperti HTI. Sebagaimana diatur didalam pasal 310 KUHP Jo. 311 KUHP tentang pencemaran dan fitnah.

Sebaiknya kampus mengedepankan dialog dan argumentasi intelektual, adil dan berimbang, memberikan wawasan mahasiswa dengan berbagai literasi termasuk dari pihak yang sedang dijadikan atau difitnah. Tidak elok menghadirkan pihak yang sudah dikeluarkan dari HTI, lalu diundang untuk menyampaikan HTI.

Seperti suami istri yang sedang bercerai, lalu salah satu diantaranya diundang untuk menceritakan dan menjelaskan mantan pasangan nya, besar kemungkinan ia akan menjelekkan jelekan mantan pasangan nya.

Jika hal itu dilakukan sama saja sedang membangun narasi jahat, dan seolah-olah memaksa pendengar untuk mempercayai atau dengan kata lain melakukan stigmatisasi dan doktrinisasi. Semestinya hal itu tabu dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Membangun narasi atau melakukan fitnah terhadap HTI berbahaya bagi NKRI, itu perbuatan yang tidak layak disebut sebagai kaum intelektual. Semestinya civitas akademika merujuk pada sumber primer nya yaitu kitab atau buku yang diterbitkan resmi. Sebagai wujud kaum intelektual yang memiliki literasi tinggi, kecuali sebaliknya.

Di dalam riset saja yang menjadi rujukan utama adalah sumber primer, jika tidak ada sumber primer bagaimana mungkin penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait HTI, HTI adalah organisasi dakwah yang mengajak anak bangsa agar menjadi manusia bertaqwa dan berakhlak.

HTI hanya mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah, khilafah adalah ajaran Islam yang ada penjelasan didalam Al Qur'an, As-sunah dan dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang dikenal Khilafah Rasyidah. Khilafah adalah pemersatu umat Islam, khilafah selamatkan negeri yaitu menyelamatkan Indonesia agar menjadi negeri yang berkah dan bermartabat atau 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur'. Lantas kenapa dituduh berbahaya bagi NKRI?!.

HTI tidak pernah mencuri kekayaan negara, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah memberontak.HTI tidak pernah melakukan kudeta dan pemberontakan.

HTI murni berdakwah dengan pendekatan pemikiran, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Methode dakwah HTI adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Semua materi dakwah yang disampaikan murni ajaran Islam dan tidak ada satupun yang menyimpang darinya.

Tidak ada satupun jiwa yang meninggal karena menjadi korban dakwah HTI atau fasilitas publik yang rusak akibat dakwah HTI. Berbeda dengan PKI yang terbukti membunuh para pahlawan revolusi dan terbukti melakukan kudeta.

HTI BUKAN ORMAS TERLARANG. Bahwa Putusan PTUN Jakarta hanya menguatkan status pencabutan BHP HTI, tidak ada amar putusan PTUN Jakarta yang menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, termasuk tidak ada amar putusan yang menetapkan ajaran Islam yaitu Khilafah sebagai ajaran atau paham yang dilarang.

Berbeda kasus dengan HTI, contoh faktual organisasi yang dibubarkan, dinyatakan terlarang dan paham yang diemban juga dinyatakan sebagai paham terlarang, yakni kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbukti telah memberontak kepada negara.

Melalui TAP MPRS NO. XXV/1966, didalamnya tegas menyebutkan tiga hal. Pertama, pernyataan pembubaran PKI. Kedua, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ketiga, pernyataan pelarangan paham atau ideologi yang diemban PKI yakni marxisme/leninisme, atheisme, komunisme.

Wallahu alam bishawab

Jakarta, 13 Desember 2018.



Mercusuarumat.com. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, FPIPS UPI, hari ini akan menyelenggarakan seminar dengan tema "Bahaya HTI Terhadap Keutuhan NKRI". Banyak pihak yang mempertanyakan objektivitas penyelenggara, karena tidak mendatangkan pembicara dari pihak tertuduh, Hizbut Tahrir Indonesia.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat (LBH Pelita Umat), Ketua Korwil LBH PELITA UMAT Jawa Barat, Agus Gandara,SH.,MH. Atas nama lembaga, Ia berharap pihak penyelenggara mengedepankan dialog dan argumentasi intelektual, adil dan berimbang. Jika tidak, menurut Ia dikhawatirkan diduga berpotensi akan memunculkan perlawanan dari kaum intelektual yang didukung organisasi massa, sehingga khawatir terjadinya kemarahan masif yang diduga berpotensi terjadinya kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Ia juga dalam press releasenya, Rabu (12/12), Ia menekankan bahwa kampus adalah lembaga sivitas akademika, tempat mendiskusikan berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang. "Agar memiliki keseimbangan dan keadilan maka penyelenggara wajib menghadirkan pihak HTI sebagai pihak yang dituduh, agar terciptanya keadilan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik organisasi dakwah Islam seperti HTI", terangnya. [IW]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget