Diduga UPI Lakukan Doktrinisasi Mahasiswa Terkait HTI




DIDUGA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) MELAKUKAN STIGMATISASI DAN DOKTRINASI TERHADAP MAHASISWA TERKAIT ORGANISASI DAKWAH ISLAM, HTI.

Oleh : Chandra Purna Irawan,SH.,MH.
(Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT)

Berdasarkan surat No.137/SUD/B2/PAN.SEMINAR/Eks/BPO.SENAT FPIPS/XII/2018 dan poster yang beredar di Media sosial diduga diterbitkan oleh BPO SENAT MAHASISWA FPIPS dan diduga surat No. 12094/UN40.R4/TU/2018 yang ditandatangani a.n wakil rektor bidang riset, kemitraan dan usaha Universitas Indonesia ( UPI ) menyelenggarakan seminar dengan tajuk " Bahaya HTI Terhadap Keutuhan NKRI ", diselenggarakan hari Kamis ( 13 Desember 2018) jam 08.00 di Auditorium FPMIPA UPI.



Kampus adalah lembaga sivitas akademika, tempat mendiskusikan berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang. Agar memiliki keseimbangan dan keadilan maka penyelenggara seharusnya menghadirkan pihak HTI sebagai pihak yang dituduh, agar terciptanya keadilan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik organisasi dakwah Islam seperti HTI. Sebagaimana diatur didalam pasal 310 KUHP Jo. 311 KUHP tentang pencemaran dan fitnah.

Sebaiknya kampus mengedepankan dialog dan argumentasi intelektual, adil dan berimbang, memberikan wawasan mahasiswa dengan berbagai literasi termasuk dari pihak yang sedang dijadikan atau difitnah. Tidak elok menghadirkan pihak yang sudah dikeluarkan dari HTI, lalu diundang untuk menyampaikan HTI.

Seperti suami istri yang sedang bercerai, lalu salah satu diantaranya diundang untuk menceritakan dan menjelaskan mantan pasangan nya, besar kemungkinan ia akan menjelekkan jelekan mantan pasangan nya.

Jika hal itu dilakukan sama saja sedang membangun narasi jahat, dan seolah-olah memaksa pendengar untuk mempercayai atau dengan kata lain melakukan stigmatisasi dan doktrinisasi. Semestinya hal itu tabu dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Membangun narasi atau melakukan fitnah terhadap HTI berbahaya bagi NKRI, itu perbuatan yang tidak layak disebut sebagai kaum intelektual. Semestinya civitas akademika merujuk pada sumber primer nya yaitu kitab atau buku yang diterbitkan resmi. Sebagai wujud kaum intelektual yang memiliki literasi tinggi, kecuali sebaliknya.

Di dalam riset saja yang menjadi rujukan utama adalah sumber primer, jika tidak ada sumber primer bagaimana mungkin penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait HTI, HTI adalah organisasi dakwah yang mengajak anak bangsa agar menjadi manusia bertaqwa dan berakhlak.

HTI hanya mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah, khilafah adalah ajaran Islam yang ada penjelasan didalam Al Qur'an, As-sunah dan dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang dikenal Khilafah Rasyidah. Khilafah adalah pemersatu umat Islam, khilafah selamatkan negeri yaitu menyelamatkan Indonesia agar menjadi negeri yang berkah dan bermartabat atau 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur'. Lantas kenapa dituduh berbahaya bagi NKRI?!.

HTI tidak pernah mencuri kekayaan negara, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah memberontak.HTI tidak pernah melakukan kudeta dan pemberontakan.

HTI murni berdakwah dengan pendekatan pemikiran, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Methode dakwah HTI adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Semua materi dakwah yang disampaikan murni ajaran Islam dan tidak ada satupun yang menyimpang darinya.

Tidak ada satupun jiwa yang meninggal karena menjadi korban dakwah HTI atau fasilitas publik yang rusak akibat dakwah HTI. Berbeda dengan PKI yang terbukti membunuh para pahlawan revolusi dan terbukti melakukan kudeta.

HTI BUKAN ORMAS TERLARANG. Bahwa Putusan PTUN Jakarta hanya menguatkan status pencabutan BHP HTI, tidak ada amar putusan PTUN Jakarta yang menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, termasuk tidak ada amar putusan yang menetapkan ajaran Islam yaitu Khilafah sebagai ajaran atau paham yang dilarang.

Berbeda kasus dengan HTI, contoh faktual organisasi yang dibubarkan, dinyatakan terlarang dan paham yang diemban juga dinyatakan sebagai paham terlarang, yakni kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbukti telah memberontak kepada negara.

Melalui TAP MPRS NO. XXV/1966, didalamnya tegas menyebutkan tiga hal. Pertama, pernyataan pembubaran PKI. Kedua, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ketiga, pernyataan pelarangan paham atau ideologi yang diemban PKI yakni marxisme/leninisme, atheisme, komunisme.

Wallahu alam bishawab

Jakarta, 13 Desember 2018.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget