Demokrasi: Biang Kerok Pelacuran



DEMOKRASI : BIANG KEROK PELACURAN
Dari Menjual Diri, Menjual Negara Hingga Menjual Agama

Oleh : Ahmad Sastra

Mercusuarumat.com. Beberapa hari ini, masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus pelacuran yang dilakukan oleh oknum artis. Beberapa artis telah dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Seperti biasa, bukan Indonesia kalo bukan pro kontra.

Banyak kecaman mengalir dari masyarakat akan peristiwa itu, apalagi saat dikabarkan tarif jual diri yang selangit. Namun tidak sedikit juga yang justru mendukungnya sebagai hak asasi manusia. Anehnya, yang pro pelacuran juga sering meneriakkan hingga berbusa mulutnya jargon : saya pancasila. Ironi Indonesia.

Sontak peristiwa ini membuat banyak yang kaget, dikarenakan tidak tahu sebelumnya tentang peristiwa itu. Wajar jika masyarakat kaget, karena praktek pelacuran memang biasa tersembunyi. Yang aneh adalah jika jika ada seorang pemimpin negara kaget melihat kondisi rakyatnya, berarti selama ini bukan kerja untuk rakyat, tapi mengabaikan rakyat.

Kata pelacur menurut wikipedia artinya pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dalam bahasa yang sederhana pelacuran adalah menjual diri dengan materi. Pelacuran jelas merupakan tindakan asusila dan tidak beradab.

Demokrasi yang bersifat antroposentrisme memiliki prinsip utama kebebasan dan HAM. Kedua prinsip demokrasi ini meniscayakan berbagai tindakan pelacuran. Bahkan dalam prinsip demokrasi seorang pelacur disebut sebagai pekerja seks komersial [psk] yang hak-haknya dilindungi. Itulah mengapa dalam sistem demokrasi, seorang pelacur tidak dijerat hukum.

Melacurkan diri adalah memperdagangkan tubuhnya dengan harga yang sedikit. Sebab fisik yang diberikan Allah harganya tak ternilai, jangankan 80 juta, jika tangan kita dipotong dan dibeli satu milyarpun tidak akan kita kasihnya. Namun mental pelacur sebaliknya, dia rela menjajakan dirinya hanya dengan harga yang sangat murah, yakni 80 juta, sungguh nista.

Tapi tidak hanya sampai disitu, pelacuran dalam demokrasi justru lebih bukan hanya menjual tubuh dengan harga sedikit, namun orang rela menjual harga diri negaranya dengan harga sedikit pula. Semisal orang yang sering teriak NKRI harga mati, tapi perilakunya justru sering menjual negara ini kepada asing.

Pelacur negara adalah mereka yang membiarkan SDA negara ini dikuasai asing melalui legeslasi yang berupa UU privatisasi. Mereka mendapatkan secuil materi, namun rela menjual negara ini dengan harga murah. Akibatnya rakyat tidak pernah merasakan kesejahteraan, meskipun negeri ini kaya raya akan SDA. Mereka yang mengkhianati rakyat adalah pelacur negara ini.

Lebih ironis lagi adalah mereka yang melacurkan diri dengan cara menjilat kekuasaan dan menjual agamanya. Islam mengenal istilah ulama su’ adalah mereka yang rela membuat fatwa atau mendukung rezim zolim demi mendapatkan materi yang sedikit. Demi harta dan tahta, dia rela menjilat penguasa dan menjual agamanya. Mereka lebih hina dibandingkan pelacur yang menjual badannya.

Allah telah mengancam dengan tegas atas manusia-manusia pelacur yang rela menjilat penguasa untuk mendapatkan harta dan kedudukan duniawi. Mereka begitu memuja penguasa sambil menfitnah muslim yang lain demi mencari muka di depan penguasa. Mereka mendatangi penguasa sambil membawa proposal fitnah kepada sesama saudaranya muslim. Betapa hinanya mereka, lebih hina dari pelacuran yang menjual badannya.

Perhatikan firman Allah berikut :

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. [QS Al Baqarah : 41]

……….karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. [QS Al Maidah : 44]

Dengan demikian, demokrasi dengan kebebasan dan HAM telah melahirkan bukan hanya pelacur badan namun juga pelacur negara dan bahkan pelacur agama. Ketiganya sangat dibenci oleh Islam dan mendapatkan siksa pedih jika tidak bertobat.

Konsep kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM ala demokrasi sesungguhnya adalah perkara yang menyelisihi sistem Islam. Secara akal pun, bila kebebasan ini menjadi acuan maka yang akan terjadi adalah disharmonisasi sosial dan kerusakan peradaban manusia. Sebab, konsep kebebasan yang dikehendaki demokrasi sangat absurd sehingga memastikan terjadinya benturan di antara kebebasan yang berkembang di masyarakat. Terlebih jika standar/tolak ukur untuk menilai baik dan buruk tidak sama antar anggota masyarakat.

Maka, bisa jadi melarang pelacuran oleh satu kelompok dianggap menghalangi kebebasan perempuan atau dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Padahal pendapat tersebut muncul karena tuntunan Islam. Oleh karena itu, mengukur keberhasilan demokrasi dengan indikator kebebasan sipil cenderung akan melahirkan konflik bahkan penentangan terhadap pelaksanaan ajaran Islam.

Sesungguhnya Islam memerintahkan agar setiap umatnya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Seluruh perbuatan manusia bahkan seluruh benda-benda yang digunakannya dan atau berhubungan dengan perbuatan manusia, hukum asalnya adalah terikat dengan hukum-hukum Islam. Keumuman ayat-ayat hukum menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah tersebut wajib hukumnya merujuk kepada Syariah, baik berkaitan dengan urusan individu, negara maupun agama.

Allah SWT berfirman : "Apa-apa yang diberikan/diperintahkan Rasul kepada-mu maka terimalah/laksankanlah, dan apa yang dila-rangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al-Hasyr [59] : 7). "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muham-mad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan,..." (QS. An-Nisaa' [4] : 65)

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (QS. Asy-Syuura [42] : 10). "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul(Nya) (Sunnahnya)." (QS. An-Nisaa' [4] : 59). "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. Al-Ahzab [33] : 36).

Oleh karena itu segeralah umat Islam meninggalkan ideologi transnasional demokrasi yang pondasi utamanya adalah sekulerisme, dimana agama diabaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, umat Islam harus segera kembali kepada sistem Islam yang berdasarkan Al Qur’an dan Al hadist yang akan mampu menjaga individu, kehidupan dan alam semesta ini.

Islam dengan kekuatan syariahnya, akan menjadikan manusia yang mulia perilakunya, kehidupan yang penuh keadaban dan kemajuan serta akan menjadi penjaga bagi alam semesta agar tetap harmonis dalam kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan dan keberkahan di dunia maupun di akherat.

Ayo tunggu apa lagi, buang demokrasi yang melahirkan pelacuran dan tegaknya Islam yang melahirkan peradaban mulia.

[Ahmad Sastra, Kota Hujan,15/01/19 : 17.30 WIB]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget