Manuver Patronase Politik Rezim



Oleh : Nazril Firaz Al-Farizi

Mercusuarumat.com. Saat ini kurang lebih sekitar 98 hari lagi Pilpres dan Pileg secara bersamaan akan dilaksanakan pada 17 April 2019, tentunya saat ini adalah fase kampanye dari para kandidat yang akan bertarung di ring tinju pada kuartal kedua nanti.

Mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu patronase. Ternyata istilah patronase ini tidak ada di dalam KBBI, melainkan diluar itu. Arti dari Patronase sendiri ialah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Kemudian kata "mereka" disini bisa diartikan sebagai Klientalisme yang berarti mendengarkan atau mematuhi, dimana orang yang mempunyai posisi lebih rendah (klien) memberikan dukungan kepada orang yang mempunyai posisi lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruhnya serta sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan sesuatu pada orang yang lebih rendah. [1]

Bagi rezim yang sedang berkuasa saat ini, dimana rezim ini pun akan melaju kembali untuk memperpanjang usia kekuasaannya, maka sudah banyak patronase yang rezim lakukan untuk mendapat dan mempertahankan dukungan dari masyarakat (klien) yang dulu telah loyal, atau bahkan membuat dukungan tambahan dari masyarakat yang kontra agar menjadi pro dengan berbagai cara.

Seperti yang kita ketahui, banyak janji-janji yang tidak ditepati oleh rezim berkuasa saat ini yang jumlahnya begitu banyak, bahkan dalam kampanye ini pun kembali memunculkan visi dan misi sebagai sesuatu yang akan didistribusikan di waktu yang akan datang oleh rezim (patron) sebagai bentuk imbalan untuk masyarakat (klien) yang ingin mendukungnya agar terpilih kembali.

Kita lihat visinya berbunyi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong." Dimana visi itu akan dicapai oleh 9 misi diantaranya :
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dilihat dari visi dan misi ini saja hanya sebagai dagangan untuk kembali membangun relasi berulang (iterative) sebagai bentuk klientelisme terhadap orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaannya (ormas Islam pro rezim, tokoh pro rezim, ulama pro rezim, lembaga lainnya, dsbnya) agar para pendukung (klien) ini tetap memilih kembali rezim, meski dalam hal lain pun rezim membangun relasi tunggal (one-off) kepada masyarakat akar rumput dengan blusukan-blusukan sebagai bentuk membangun citra diri dan membangun loyalitas masyarakat awam/mengambang (floating mass).

Jumlah pemilih yang ditetapkan KPU untuk pemilu 2019 adalah sebesar 192.828.520 pemilih yang terdiri dari 96.271.476 pemilih laki-laki dan 96.557.044 pemilih perempuan. Dari 192 juta tersebut sekitar 2.058.191 pemilih berada di luar negeri. Menurut lembaga riset dan kosultan, Saiful Mujani untuk Pemilu 2019 nanti diperkirakan terdapat sekitar 38,4% pemilih mengambang (swing voters) atau jika jumlah pemilih sebesar 192.828.520 maka ada sekitar 74.064.151 pemilih mengambang di Pemilu 2019 nanti.

Masyarakat awam sebanyak 74 juta tersebut tentunya akan menjadi santapan empuk dalam patronase politik rezim yang akan memamerkan visi-misinya yang penuh dengan bualan dan mimpi di siang bolong.

Kami katakan visi dan misinya itu sebagai bualan dan mimpi karena saat ini saja sudah terbukti negara sudah jelas bukan sekedar sebagai patron murni dan tunggal, tetapi rezim pun sekaligus berperan sebagai klien yang tunduk terhadap patron bertingkat, dialah para Kapitalis Asing terutama China yang menjadi sandaran rezim untuk melakukan proses bunuh diri secara perlahan dengan hutang dan penyerahan aset strategis negara serta serbuan tenaga kerja asing China dengan dalih untuk melakukan pembangunan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agregat dengan membuka jalur investasi sebesar-besarnya.

Lihat saja pada awal tahun ini Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, mengatakan bahwa Jakarta telah melakukan komunikasi struktural dengan Beijing untuk membuka serangkaian proyek baru senilai US$60 miliar untuk investasi China pada proyek-proyek yang akan mencakup pembangkit listrik dan taman industri, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Utara dan Bali.

Rezim yang berperan sebagai klien terhadap China telah melancarkan program Belt And Road Initiative (BRI) China dimana program ini menetapkan jalur sutra perdagangan yang terbagi ke dalam 2 jalur perdagangan. Jalur utara diawali dari Kota Beijing, Kota Xi'an, Kota Urumql yang berada di Provinsi Xinjiang. Itulah mengapa muslim Uyghur ditindas oleh rezim komunis China, karena salah satu wilayah Xinjiang, yaitu Kota Urumql adalah check point dari Belt and Road Initiative China ini. Kemudian berlanjut ke Kazakhtan, Kirgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Iran, Turki, Russia, Jerman, Belanda dan Italia.

Kemudian jalur selatan pada Belt and Road ini dimulai dari Kota Quanzhou, Kota Guangzhou, Laut China Selatan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia (Jakarta, Bangka Belitung, Aceh), Selat Malaka, Bangladesh, Srilanka, India, Oman, Kenya dan Yunani.

Apa arti dari semua itu? Apa arti dari program/proyek Belt and Road Initiative China? Semua itu adalah cara untuk menawarkan berbagai paket kredit ekonomi dari China kepada negara-negara yang berada pada lintasan Belt and Road Initiative China, termasuk Indonesia, sehingga akan terjebak hutang China karena membuka jalan untuk berinvestasi di dalam negeri dalam membangun proyek-proyek infrastruktur strategis.

Apa hubungannya dengan Patronase-Klientalisme lalu hubungannya dengan Visi-Misi Rezim?

Hubungannya jelas, bahwa visi dan misi rezim adalah bullshit dengan menyatakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Bullshit menyatakan akan membangun manusia yang berkualitas, karena yang ada rezim hanyalah patron berkamuflase sebagai klien dari China (patron sesungguhnya) karena rezim begitu akrab dan terus mengemis kepada China.

Menurut layanan data investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa rezim telah menawarkan proyek infrastruktur pada bulan September 2018 sebesar US$13,2 miliar, lalu pada enam bulan pertama 2018 rezim tawarkan proyek sebesar US$1,3 miliar yang mencakup 1.202 proyek, lalu pada 2017 sebesar US$3,4 miliar dan pada 2016 sebesar US$2,7 miliar.

Bullshit juga dalam misinya menyatakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, karena kenyataannya saat ini pun sangat jelas sudah banyak oposisi yang diperlakukan tidak adil oleh instrumen rezim yaitu aparat dan pengadilan untuk melakukan persekusi sedemikian rupa. Bullshit pula untuk terbebas dari korupsi karena mau seperti apapun sistem Demokrasi ini tidak akan bisa lepas dengan korupsi, dan itu sudah dimulai sejak pendaftaran dan kampanye menjadi caleg, capres dan lainnya.

Begitulah tabi'at pemimpin di dalam sistem Kapitalisme Demokrasi, berkamuflase sebagai patron untuk berjanji mendistribusikan kebutuhan yang dijanjikan kepada klien agar mendapatkan dukungan untuk terpilih kembali pada periode berikutnya. Visi dan misi yang begitu indah mempesona hanyalah sebagai bualan dan mimpi di siang bolong belaka.

Oleh karena itu sudah jelas kita tidak boleh berpangku tangan terhadap pemimpin dzalim seperti itu, meski masih ada sebagian umat Islam yang salah memahami dalil-dalil tentang harusnya taat terhadap pemimpin. Padahal banyak ulama yang menafsirkan dalil-dalil itu tentang apa yang dimaksud taat terhadap pemimpin.

Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum di dalam Nidzam al-Hukmi fi al-Islaam menyatakan bahwa maksud dari salah satu sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, “selama mereka masih mengerjakan sholat“, adalah selama mereka masih memerintah dengan Islam; yakni menerapkan hukum-hukum Islam, bukan hanya mengerjakan sholat belaka Ungkapan semacam ini termasuk dalam majaz ithlaaq al-juz`iy wa iradaat al-kulli (disebutkan sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan). [2]

Imam al-Khathabiy menyatakan; yang dimaksud dengan “kufran bawahan“ (kekufuran yang nyata) adalah “kufran dzaahiran baadiyan” (kekufuran yang nyata dan terang benderang). [3]

“Ulil amriy adalah para imam, sultan, qadliy, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar’iyyah bukan kekuasaan thaghutiyyah.” [4]

Maka oleh karena itu sudah jelas solusi utama atas segala kerusakan sistem dan rezim ini bukanlah kembali hanya sekedar mengganti rezim, tetapi mengganti sistem secara radikal (mendasar) dengan menegakkan Syariah dan Khilafah yang 180° berbeda jauh dengan politik ala Kapitalisme Demokrasi yang begitu busuk, rusak, merusak dan menyengsarakan umat Islam karena Syariah dan Khilafah berasal dari Sang Maha Tahu akan segala kebutuhan manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.

Wallahu alam bishowab.
Nazril Firaz Al-Farizi

Catatan kaki :
[1] Scott, J.C. 1972a. Patron-klien Politics and Politics Change in Southeast Asia. The American Political Science Review 66 (1): 91-113.
[2] ‘Abdul Qadim Zallum, Nidzam al-Hukmi fi al-Islam, hal. 257-258.
[3] Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath al-Baariy, juz 13/8-9.
[4] Imam al-Syaukaniy, Fath al-Qadiir, juz 2, hal. 166.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget