Aroma Liberalisasi dalam RUU P-KS




Oleh: Annis Miskiyyah
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mercusuarumat.com. Bagaikan lingkaran setan, sulit untuk dihentikan siklus kekerasan seksual yang terjadi. Semakin hari, korban semakin bertambah. Berbagai solusi pragmatis coba diusulkan termasuk jadi salah satu RUU yang akan disahkan DPR menjadi UU dan segera berlaku.

Dilansir mediaindonesia.com bahwa berdasarkan catatan Komnas Perempuan, peristiwa kekerasan seksual tergolong tinggi. Selama 2017, terjadi 5.785 kasus dan sebagian besar pelakunya merupakan orang terdekat korban seperti anggota keluarga dan tetangga.(www.mediaindonesia.com, 03/02/2019).

Fakta di atas memberikan gambaran bahwa tahun 2017 sudah sangat banyak korban kekerasan seksual, apalagi sekarang. Fenomena gunung es kembali berlaku karena fakta di lapangan diperkirakan korban lebih banyak.

Agenda Liberalisasi Dilegalisasi

Komnas Perempuan mendesak DPR agar segera melegalkan sebuah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, karena adanya pasal-pasal kontroversial maka justru menuai pro dan kontra di tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini. Dari mulai penggunaan definisi 'kekerasan seksual' yang bisa saja disalahtafsirkan dan memang jadi perdebatan. Sampai muncul usulan, misalnya dari MUI, dengan dirubah namanya menjadi RUU Kejahatan Seksual atau RUU Kejahatan Asusila. Usulan perubahan nama ini, tidak disetujui oleh para pengusungnya.
Jika kita cermati, di pasal 1 ayat 1 dari definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Berangkat dari definisi ini, bisa ditafsirkan bahwa perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan, suka sama suka dan disetujui pelakunya, maka tidak termasuk perbuatan yang disanksi. Maka implikasi penerapannya di lapangan berarti yang dilakukan tanpa kekerasan akan dibebaskan, padahal perbuatan tersebut termasuk yang dilarang oleh aturan Islam.

Sementara itu, di pasal yang lain dibahas tentang adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang, agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Interpretasi dari pasal ini mengandung arti bahwa seseorang tanpa menikah bebas melakukan aktivitas seksual dengan siapapun yang bukan pasangan sahnya, asal suka sama suka. Sebaliknya, di lembaga pernikahan, akan menganggap bahwa tubuhnya hanya milik dan di bawah kendali pasangan sahnya. Bisa jadi, jika ada unsur paksaan dari pasangan sahnya maka akan dilaporkan dan dipidana. Demikian juga terhadap orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar terhadap perilaku seks menyimpang, akan juga dilaporkan telah melakukan 'kekerasan seksual'.
Jelas sekali, ada upaya untuk semakin mensekulerkan dan meliberalisasi negeri yang mayoritas muslim ini dengan masuk ke lembaga DPR agar dilegalisasi. Ditambah lagi, ada desakan dari berbagai pihak untuk segera melegalkannya sebagai peraturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Liberalisasi Rusak Perempuan dan Generasi

Liberalisasi atau kebebasan berperilaku tanpa legalisasi, sangat berdampak buruk kepada semua orang, termasuk perempuan dan generasi.  Apalagi jika liberalisasi ini dilegalisasi, maka akan semakin parah dampaknya. Adanya kebebasan bertingkah laku ini, menjadikan gaya hidup semaunya sendiri dengan memperturutkan hawa nafsu, bahkan mengklaim diri dan tubuhnya juga miliknya yang bisa digunakan, ditutup atau dibuka, dijual dan seterusnya. Sampai-sampai melakukan perbuatan seksualpun tanpa memperhatikan lagi halal dan haram. Maraklah pornoaksi dan pornografi, prostitusi, pelecehan hingga perkosaan.
Akhirnya, para perempuan dan juga generasi terjerumus pada pergaulan bebas, aborsi, perilaku kaum sodom, narkoba dan perbuatan-perbuatan asusila lainnya. Hal tersebut merupakan dampak dari kehidupan tidak mau diatur oleh peraturan agama dan menginginkan kebebasan bahkan aturannya juga diserahkan kepada manusia untuk membuatnya, kemudian diputuskan dan ditetapkan secara voting dengan suara terbanyak sebagai pemenang. Wajarlah jika aturan yang dihasilkan bisa jadi sarat kepentingan, menuai pro kontra, pragmatis bahkan justru menimbulkan persoalan baru sebagai implikasi dari penerapan aturan buatan manusia tersebut.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan membuang jauh sistem kehidupan yang sekuler liberal yang terbukti gagal melindungi perempuan dan generasi, kemudian memilih hidup diatur dengan Islam kaffah.

Islam Kaffah Selamatkan Perempuan dan Generasi

Islam merupakan agama yang telah memberikan hak membuat peraturan sebagai hak perogratif Allah SWT, maka semua aturan kehidupan dari yang terkecil dan terbesar harus mau diatur oleh-Nya.

Islam telah menjadikan kewajiban bagi perempuan sebagai ibu dan istri pengatur rumah tangganya, serta berbagai aturan lainnya sesuai fitrahnya sebagai perempuan. Juga Islam memberikan kewajiban mencari nafkah dan pemimpin umat kepada kaum laki-laki sebagai fitrahnya laki-laki. Rasulullah saw bahkan telah berwasiat kepada kaum laki-laki untuk menjadi yang terbaik diantara kaum laki-laki dengan cara paling baik dalam memperlakukan dan bergaul dengan istri mereka sendiri.

Pada saat yang sama, Islampun mengharuskan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah, dakwah, memandang dengan pandangan penuh penghormatan, menundukkan pandangan dari syahwat dan aurat, menutup aurat, larangan khalwat, larangan ikhtilat, larangan zina, diberi sanksi dan muamalah lainnya.

Bahkan Islam mewajibkan negara memberlakukan berbagai  aturan di atas. Negara juga berkewajiban untuk memberikan berbagai jaminan pendidikan, kesehatan, keamanan bagi setiap warga negaranya. Juga kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap warga negaranya. Sehingga perempuan tidak perlu banting tulang mencari nafkah apalagi menjual diri. Tidak diperbolehkan perempuan bekerja karena kecantikan atau daya tariknya dikarenakan akan merusak akhlak. Perempuan hanya boleh bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga ahli dari kalangan perempuan serta diberikan berbagai kemudahan agar tetap bisa menjalankan tugas utama sebagai ummu wa rabbatul bait.

Demikianlah, Islam memuliakan perempuan dan menjaga generasi. Semua telah terbukti, selama lebih dari 1300 tahun, sejak masa Rasulullah saw di Madinah hingga kekhalifahan sesudahnya.
Wallahu'alam bish shawab

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget