Refleksi Hari Kehakiman Indonesia: Mencari Keadilan dalam Kubangan Sekular




Oleh : Sheila Nurazizah, S.Pd

Tanggal 1 Maret biasa diperingati sebagai hari Kehakiman Indonesia. Mungkin, tak banyak yang tahu peringatan hari ini, namun peringatan ini sangat bermakna bagi perangkat hukum di negeri yang kita cintai ini. Peringatan hari Kehakiman ini mestinya menjadi catatan evaluasi bagi para penegak hukum apkah mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Merefleksi kembali sederet delik hukum yang terjadi, rasanya begitu mengiris hati. Sepanjang rezim ini berkuasa, kualitas penegakan hukum kita bukan bertambah baik. Bagaimana tidak, rakyat dibiarkan linglung dan heran sendirian dengan banyaknya kasus yang menggantung dan mencerminkan hukum kita saat ini layaknya pisau yang tumpul ke atas dan tajam kebawah. Sangat tegas dan keras bagi pihak yang bersinggungan, namun sangat toleran pada pihak kawan.

Belum tuntasnya kasus penyerangan pada Novel Baswedan, terjadinya diskriminasi dan kriminalisasi aktivis dan ulama seperti penangkapan Habib Bahar Bin Smith, vonis hukum untuk artis Ahmad Dhani, vonis untuk Bun Yani, dan sederet kasus lainnya yang menyita perhatian publik karena telalu banyak kejanggalan yang terjadi. Belum lagi kasus-kasus korupsi  masih menggantung hingga hari ini, seperti  penanganan tindak pidana korupsi BLBI dan Bank Century, suap terkait Reklamasi di Jakarta, korupsi pajak yang menyeret Ketua BPK Hadi Poernomo, korupsi alkes Banten, korupsi pembangunan RS Sumber Waras, dan sebagainya masih samar dan belum tuntas penanganannya.

Sejatinya sebagai penegak hukum, tugas utamanya untuk melindungi rakyatnya. Namun dengan maraknya kasus-kasus hukum yang terjadi saat ini membuat citra hukum di negri ini makin jauh dari rasa adil. Membuat rakyat harus mencari keadilan sendiri atau diam dengan kebobrokan yang ada hanya untuk mendapati rasa aman.

Kebobrokan dalam bidang hukum ini pun tidak bisa dilepaskan dari penerapan hukum sekular. Penerapan sistem hukum sekular yang menghilangkan peran agama untuk mengatur negara menjadikan aparat dan birokrat tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Padahal pengawasan melekat sangatlah penting untuk meminimalisasi terjadinya praktik korup aparat. Sebagai contoh, seorang hakim yang memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah SWT, pasti akan melupakan Allah SWT. Berbeda halnya dengan seorang hakim yang memutuskan perkara dengan hukum Allah SWT, secara otomatis kesadarannya terpantik, merasa diawasi terus oleh Allah SWT.

Maka dari itu, penerapan hukum Allah SWT (syariah Islam) secara totalitas akan menghentikan problem hukum yang selama ini terjadi dalam sistem hukum sekular dan secara otomatis akan menjadikan aparat penegak hukum dan birokrat menaati dan merasa diawasi oleh Allah SWT.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget