Klarifikasi Eks Kapolsek Tak AMpu, Karena Nasi Sudah Menjadi Bubur



KLARIFIKASI EKS KAPOLSEK TAK AMPUH KARENA NASI SUDAH MENJADI BUBUR

Oleh : Nazril Firaz Al-Faziri

Pada Minggu (31/03), publik kembali diramaikan dengan pernyataan eks Kapolsek Pasirwangi, Kab.Garut AKP Sulman Aziz bahwa dirinya beserta 21 Kapolsek Kab.Garut lainnya diperintahkan oleh Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk menggiring masyarakat memilih paslon nomor 01.

Pernyataan AKP Sulman Aziz itu disampaikannya saat jumpa pers di Kantor Lokataru, Jakarta Timur. Dirinya pun didampingi oleh Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar. Haris pun berencana akan melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman.


Penyebab dimutasinya AKP Sulman Aziz dari jabatan Kapolsek Pasirwangi dan sekarang per 8 Maret 2019 menjadi Kepala Unit Seksi Pelanggaran Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat adalah karena dirinya pernah berfoto bersama tokoh NU Kec.Pasirwangi, dimana tokoh tersebut pun merupakan ketua panitia pemenangan paslon 02 di Kec.Pasirwangi, Kab.Garut.

AKP Sulman Aziz siap menerima segala konsekuensinya atas tindakan pengungkapan kasus yang terjadi di tubuh kepolisian, "Mungkin setelah pernyataan saat ini terbit, saya akan ditangkap atau ditahan. Saya ikhlas dengan itu. Saya tidak ingin ada lagi polisi berbuat baik malah dizalimi," ujarnya. [Tirto.id]

Menurut salah satu anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, kasus seperti itu beberapa hari sebelumnya pun terjadi di kepolisian daerah di Asahan, Sumatera Barat dan Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi pun menambahkan kasus serupa pun terjadi di Bima, NTB. Hal itu semakin kuat mengindikasikan bahwa Polri tidak netral dalam pemilu yang akan segera digelar pada 17 April mendatang.

Dengan kejadian serupa di kepolisian beberapa daerah, maka artinya kasus ini tidaklah berdiri sendiri dan ada kemungkinan besar perintahnya pun tidak sekedar diturunkan oleh jenjang kepolisian tingkat kabupaten/kota semata atau provinsi semata, karena masalahnya kasus ini terjadi di beberapa provinsi berbeda.

Saat ini lembaga yang mengatur keamanan di dalam kepolisian adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tetapi menurut pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengatakan bahwa justru Kompolnas malah hanya dijadikan sebagai juru bicara kepolisian. Ditambah lagi menurutnya saat ini di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pun tidak mengatur tentang pembentukan lembaga pengawas kepolisian yang independen.

Tetapi ternyata keberanian dari AKP Sulman Aziz ini hanya bertahan beberapa jam saja, karena pada hari Senin (01/04), beliau sendiri langsung mencabut pernyataannya sendiri di Polda Jabar ditemani Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dengan mengatakan bahwa pernyataan kemarin hanyalah emosi sesaat karena dirinya kesal sudah dimutasi. Kemudian pernyataan itu pun diperkuat oleh Trunoyudo bahwa Sulman hanya, "ada masalah secara pribadi kepada AKBP Budi selaku Kapolres, artinya person to person,". [Detik.com]

Pernyataan AKP Sulman maupun Kombes Trunoyudo bersebrangan dengan pernyataan AKBP Budi Satria Wiguna saat diklarifikasi pada Minggu (31/03) malam, bahwa dia mengatakan dirinya tidak melakukan mutasi kepada AKP Sulman, karena dirinya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan mutasi, karena wewenang itu ada di tangan Kapolda.

Maka pernyataan dari AKBP Budi pada Minggu malam bertolak belakang dan membantah alasan dari AKP Sulman yang mencabut kembali pernyataannya yang hanya sekedar emosi sesaat dan membantah pula pernyataan dari Kombes Trunoyudo bahwa itu hanya masalah pribadi Sulman dengan Budi pada Senin paginya.

Dari sini bisa kita lihat, mereka saling tuduh menuduh, justru semakin kuat memperlihatkan ketidaksamaan alasan ini adalah indikasi bahwa disinyalir memang terjadi perintah dari "atasan" ke bawah untuk menggiring masyarakat agar memilih 01 dengan dalih pendataan dalam rangka memetakan tingkat kerawanan jelang pemilu.

Meski sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Senin (18/03) telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1/2019 yang berjumlah 14 poin himbauan kepada seluruh jajaran polri terkait pemilu yang intinya harus bersikap netral. Tetapi justru dengan adanya kasus seperti itu, surat telegram itu seolah hanya sekedar "formalitas" semata agar dapat dilihat publik bahwa hal itu demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada kepolisian soal netralitasnya.

Maka, dengan segala bukti yang terlihat saat ini, masyarakat pun sudah menilai seperti apa kepolisian jelang pemilu, meski AKP Sulman Aziz melakukan klarifikasi, tetapi sayang sejuta sayang, nasi sudah menjadi bubur. Indikasi konspirasi buruk di dalam tubuh kepolisian sudah diungkapkan oleh polisi sendiri yang terkategori baik, tetapi sayangnya mungkin ada tekanan, sehingga pernyataannya itu hanya bertahan beberapa jam saja.

Semua hal ini semakin membuktikan bahwa sesungguhnya Rezim semakin kalang kabut dan panik luar biasa, sehingga segala instrumen negara pun dikerahkan dengan segenap kekuatan untuk meraih kemenangan dengan cara yang tidak bersih.

Dengan adanya kejadian ini, justru semakin membuat masyarakat ambruk kepercayaannya terhadap rezim beserta instrumennya, terutama kepolisian, karena menyalahgunakan kekuatan yang ada untuk menguntungkan diri dan merugikan lawan politik. Segala tindakan ini justru semakin mempercepat tumbangnya rezim dzalim ini.

Semoga Allah semakin banyak memperlihatkan kebobrokan rezim dan perangkat-perangkatnya agar umat semakin menyadari akan kerusakan yang luar biasa terjadi di alam Kapitalisme Demokrasi ini.

Wallahu alam bishowab.
Nazril Firaz Al-Faziri
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget