July 2019


Oleh: Nurjihan Begum Amir, S.Psi ( Pengajar di sekolah swasta Islam Bandung)

Kini adalah tahun ajaran baru. Tahun ketika pelajar memasuki masa pendaftaran sekolah. Ada yang berbeda untuk sistem PPDB tahun ini, karena ada kebijakan baru berdasarkan zonasi. Awalnya mungkin berniat sebagai solusi dari masalah pendidikan. Namun justru mengahasilkan masalah baru. Fakta di lapangan memperlihatkan berbagai problem dalam sistem Zonasi ini. Mulai dari sekolah yang minus siswa karena jarak sekolah jauh dari pemukiman penduduk, sementara sekolah lain overload jika menerima siswa karena lingkungan sekolah dipadati pemukiman penduduk. Bahkan ada juga siswa yang membakar semua sertifikat piagam karena sudah tidak berguna lagi untuk masuk ke sekolah favorit.

Fakta di lapangam juga ternyata masih  terjadinya manipulasi data dari para calon peserta didik dengan mengganti KK agar dekat ke sekolah yang di inginkan. Kebijakan zonasi ini membuktikan penguasa tak bijak, karena kebijakan yang di keluarkan tidak menyentuh akar masalah kesenjangan pendidikan. Justru menimbulkan masalah baru.

Di luar soal kurikulum,  akar problem pendidikan sebenarnya adalah pemerataan pembangunan bidang infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Fakta di lapangan menampakkan bahwa ada wilayah-wilayah yang padat akan sekolah negeri. Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk dimana mereka akan memilih tempat anak-anak di didik. Sementara wilayah lain justru ada yang jauh dari lokasi sekolah negeri. Sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang tidak dekat untuk menyekolahkan anak-anaknya.  Belum lagi berkaitan dengan kualitas pengajar dan fasilitas pembelajaran. Ada sekolah yang memang diisi oleh guru-guru yang sangat kompeten. Sehingga siswa pun mendapatkan kompetensi yang diharapkan. Tapi di sekolah lain tidak seperti itu. Ada juga sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung efektif, sementara di sekolah lain kekurangan fasilitas. Sehingga solusinya adalah memperbaiki paradigma pendidikan dan implementasi nya.

Sistem pendidikan yang baik butuh ditopang kekuatan ekonomi dan politic will negara, serta sistem-sistem lain yang baik. Faktanya Indonesia memiliki potensi ekonomi yang baik dengan melihat berbagai sumber daya alam nya yang melimpah. Sehingga ketika pengelolaan itu dilaksanakan semestinya adalah hal tidak mustahil untuk bisa menerapkan pemerataan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, dan penikatan kualitas sapendidik. Namun kita hidup ditengah pusaran sistem ekonomi kapitalistik yang hanya sekedar mementingkan keuntungan materi saja. Dengan sistem ekonomi kapitalistik dan sistem politik sekuler demokrasi yang diterapkan hari ini akan sulit mewujudkan sistem pendidikan yang ideal.

Sebagaimana dipahami sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak ditunjang dengan  utang luar negeri. Melalui skema pendapatan negara tersebut,akan sulit rasanya untuk bisa mengalokasikan dana yang begitu besar dalam bidang pendidikan. Mengingat ada juga kebutuhan akan pembayaran hutang beserta bunganya yang tidak sedikit. Padahal jika di alokasikan terhadap sektor pendidikan, akan memberikan dampak luar biasa.

Beda dengan neoliberalisme, dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam pendidikan disediakan secara gratis oleh negara. Dalilnya adalah As-Sunnah dan Ijma’ Sahabat. Nabi SAW bersabda : “Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” (HR Muslim). Setelah perang Badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajari baca tulis kepada sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya.

Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu : (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Sedangkan pendapatan dari pos zakat, tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat (QS 9 : 60). (Zallum, 1983; An-Nabhani, 1990).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Hutang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin (Al-Maliki,1963).

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. (An-Nabhani, 1990).

Pertanyaannya adalah, mampukah kita menggratiskan pendidikan sekarang dengan potensi sumber-sumber pembiayaan saat ini?

Dalam APBN 2007, anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp 90,10 triliun atau 11,8 persen dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun. (www.tempointeraktif.com, 8 Januari 2007). Angka Rp 90,10 triliun itu belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan, serta anggaran kedinasan.

Misalkan kita ambil angka Rp 90,1 triliun sebagai patokan anggaran pendidikan tahun 2007 yang harus dipenuhi. Dengan melihat potensi kepemilikan umum (sumber daya alam) yang ada di Indonesia, dana sebesar Rp 90,1 triliun akan dapat dipenuhi, asalkan penguasa mau menjalankan Islam, bukan neoliberalisme. Berikut perhitungannya yang diolah dari berbagai sumber :
1. Potensi hasil hutan berupa kayu [data 2007] sebesar US$ 2.5 miliar (sekitar Rp 25 triliun).
2. Potensi hasil hutan berupa ekspor tumbuhan dan satwa liar [data 1999] sebesar US$ 1.5 miliar (sekitar Rp 15 triliun).
3. Potensi pendapatan emas di Papua (PT. Freeport) [data 2005] sebesar US$ 4,2 miliar (sekitar Rp 40 triliun)
4. Potensi pendapatan migas Blok Cepu per tahun sebesar US$ 700 juta – US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 10 triliun)

Dari empat potensi di atas saja setidak-tidaknya sudah diperoleh total Rp 90 triliun. Kalau masih kurang, jalankan penegakan hukum dengan tegas, insya Allah akan diperoleh tambahan sekitar Rp 54 triliun. Sepanjang tahun 2006, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat angka korupsi Indonesia sebesar Rp 14,4 triliun. Nilai kekayaan hutan Indonesia yang hilang akibat illegal logging tahun 2006 sebesar Rp 40 triliun.

Dengan sumber-sumber pendapatan yang demikian ,mewujudkan pemerataan pendidikan dari sisi pembangunan infrastruktur ,perbaikan fasilitas dan kualitas pembelajaran di Indonesia sebenarnya sangatlah dimungkinkan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan tidak adanya potensi pembiayaan, melainkan salah urusnya pemerintah dalam mengelola negara. Hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah lah kita bisa mewujudkan pendidikan adil merata dengan output generasi paripurna.


Oleh: Ruli Aisyah, anggota KOMAJI (Komunitas Mahasiswi Mengaji) Jatinangor

Bukan lautan, tapi kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tapi hasil buminya entah kemana. 

Ya ini adalah sepenggal lirik dari sebuah lagu tahun 70-an yang terinspirasi dari ironi yang terjadi di Indonesia. Lagu jadul memang, namun mengapa rasanya lirik demi liriknya malah semakin menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Kaya sumber daya alam tapi hasilnya tak tau kemana, malah utang negara dimana-mana. Ujung-ujungnya rakyatlah yang menanggung derita. Bayi baru lahir sudah menanggung hutang 13 juta/kepala. Inilah hasil dari kepemimpinan kapitalistik yang selama ini berlangsung, telah gagal total menjalankan tugasnya untuk mengurus dan menjaga sumber daya demi kesejahteraan rakyat malah dengan segala keterbukaannya membiarkan asing melenggang bebas menguasai sumber daya negeri kita.

Malangnya rakyat Indonesia, sudah tidak diurus negara malah dijadikan objek mencari keuntungan negara. Mungkin peribahasa yang tepatnya adalah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya sebagaimana kita tahu saat ini Indonesia sudah dalam kondisi defisit keuangan, mulai bingung cara bayar hutang. Akhirnya segala macam cara digunakan pemerintah untuk memeras rakyatnya hingga hal kecil pun tak luput dari kedzaliman.

Contohnya yang baru-baru ini direncanakan adalah nasi bungkus dan pempek dikenakan tarif pajak 10%. Keresek terkena biaya cukai Rp. 200/lembar. Materai mengalami perubahan nominal dari Rp. 3000 dan Rp. 6000 menjadi Rp. 10000. Semuanya tak luput dari sasaran alat tambal kegagalan penguasa dengan melakukan pemalakan pada rakyat dibungkus dalih meningkatkan pendapatan Negara. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam sistem kapitalistik rakyat hanya dijadikan ajang mencari keuntungan. Bahkan inilah satu-satunya sumber pendapatan utama negara yaitu pajak. Sementara kekayaan alam yang seharusnya jadi sumber utama pendapatan malah dikuasai sekelompok orang yang berkolaborasi melakukan kesepakatan dengan penguasa.

Sebenarnya jenis pajak “baru” yang terus diminta pemerintah kepada rakyatnya bukanlah hal baru. Sebelumnya sudah ada pajak warteg, pajak THR dll. Inilah ironi negara yang kaya potensi sumber daya alam dan manusianya namun harus mengais koin-koin demi peningkatan penerimaan negara dari memajak rakyatnya dan menelan pahitnya sisa kotoran dari kemakmuran yang dinikmati negara maju.

Benjamin Franklin, Politisi AS menyatakan "In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (Di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak.). Tampaknya yang dinyatakan tokoh besar Amerika Serikat era 1700an itu benar adanya. Benjamin Franklin mengenali betul karakteristik sistem ekonomi kapitalis yang pasti akan memajak rakyatnya. Dalam konteks Indonesia juga negara-negara secara umum, pajak adalah pos pendapatan yang pasti ada dan menduduki posisi teratas. Artinya pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Dan tentu saja pajak ini dibebankan kepada rakyat.

Berbeda halnya dengan sistem kepemimpinan Islam di mana kepentingan rakyat adalah tujuan. Pajak tidak menjadi sumber utama pemasukan. Bahkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Islam mewajibkan penguasa mengurusi sumber daya dimana hasilnya dikembalikan kepada rakyat dan tidak boleh membiarkannya dikuasai oleh sekelompok orang.

Langkah berani dan mendasar harus dilakukan bangsa ini jika ingin keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang mencekik rakyat. Pemerintah harus menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing. Dan tentu saja tidak lagi menggunakan sistem ekonomi kapitalis neoliberal tersebut. Sistem Islam seharusnya menjadi pilihan sebagai sistem yang dijamin kebenarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sang pencipta dan secara historis terbukti keberhasilannya dalam menyejahterakan rakyat. Hal yang penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi negara adalah melepaskan mindset bahwa perekonomian bangsa bergantung pada utang dan investasi asing-aseng yang merugikan.

Dari sisi sistem keuangan, negara dalam Islam mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam 3 pos besar (fai-kharaj, milkiyyah 'ammah, zakat), tanpa pernah terjerat utang luar negeri yang ribawi. Pertama, bagian fa’i dan kharaj. Fa’i adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam. Dengan objek tanah yang produktif maka pungutan ini tidak membebani rakyat, baik Muslim ataupun non-muslim. Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak. Ketiga, bagian sadaqah. Bagian shadaqah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Ada 1 pos tambahan lagi yang bersifat tambahan jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Artinya pajak ternyata bukan sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali.

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menggariskan bahwa pajak hanya dapat ditarik oleh Khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat, misalnya menyantuni fakir miskin. Jika kewajiban finansial ini hanya menjadi kewajiban negara saja, misalnya membangun jalan atau rumah sakit tambahan yang tak mendesak, pajak tak boleh ditarik. Pajak yang boleh ditarik dalam Khilafah harus memenuhi 4 (empat) syarat:

(1) diambil dalam rangka membiayai kewajiban bersama antara negara dan umat;

(2) hanya diambil dari kaum Muslim saja;

(3) hanya diambil dari Muslim yang mampu (kaya), yaitu yang mempunyai kelebihan setelah tercukupinya kebutuhan dasar yang tiga (sandang, pangan, dan papan) secara sempurna;

(4) hanya diambil pada saat tidak ada dana di Baitul Mal. (Muqaddimah Ad-Dustur, 2/108-110; Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 242).

Inilah ketentuan Islam yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pemilik manusia dan alam semesta dan disampaikan serta dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Praktik ekonomi yang dilanjutkan oleh para khalifahnya hingga 13 abad lamanya. Manusia tidak harus lagi bersusah payah membuat aturan dari akalnya yang terbatas. Cukup memahami tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul-Nya serta para shahabatnya yang mulia. Tidakkah itu cukup bagi kita?


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget