Ironi di Sebuah Negeri Kaya Sumber Daya Alam (Pemalakan Rakyat dengan Dalih Meningkatkan Pendapatan)


Oleh: Ruli Aisyah, anggota KOMAJI (Komunitas Mahasiswi Mengaji) Jatinangor

Bukan lautan, tapi kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tapi hasil buminya entah kemana. 

Ya ini adalah sepenggal lirik dari sebuah lagu tahun 70-an yang terinspirasi dari ironi yang terjadi di Indonesia. Lagu jadul memang, namun mengapa rasanya lirik demi liriknya malah semakin menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Kaya sumber daya alam tapi hasilnya tak tau kemana, malah utang negara dimana-mana. Ujung-ujungnya rakyatlah yang menanggung derita. Bayi baru lahir sudah menanggung hutang 13 juta/kepala. Inilah hasil dari kepemimpinan kapitalistik yang selama ini berlangsung, telah gagal total menjalankan tugasnya untuk mengurus dan menjaga sumber daya demi kesejahteraan rakyat malah dengan segala keterbukaannya membiarkan asing melenggang bebas menguasai sumber daya negeri kita.

Malangnya rakyat Indonesia, sudah tidak diurus negara malah dijadikan objek mencari keuntungan negara. Mungkin peribahasa yang tepatnya adalah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya sebagaimana kita tahu saat ini Indonesia sudah dalam kondisi defisit keuangan, mulai bingung cara bayar hutang. Akhirnya segala macam cara digunakan pemerintah untuk memeras rakyatnya hingga hal kecil pun tak luput dari kedzaliman.

Contohnya yang baru-baru ini direncanakan adalah nasi bungkus dan pempek dikenakan tarif pajak 10%. Keresek terkena biaya cukai Rp. 200/lembar. Materai mengalami perubahan nominal dari Rp. 3000 dan Rp. 6000 menjadi Rp. 10000. Semuanya tak luput dari sasaran alat tambal kegagalan penguasa dengan melakukan pemalakan pada rakyat dibungkus dalih meningkatkan pendapatan Negara. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam sistem kapitalistik rakyat hanya dijadikan ajang mencari keuntungan. Bahkan inilah satu-satunya sumber pendapatan utama negara yaitu pajak. Sementara kekayaan alam yang seharusnya jadi sumber utama pendapatan malah dikuasai sekelompok orang yang berkolaborasi melakukan kesepakatan dengan penguasa.

Sebenarnya jenis pajak “baru” yang terus diminta pemerintah kepada rakyatnya bukanlah hal baru. Sebelumnya sudah ada pajak warteg, pajak THR dll. Inilah ironi negara yang kaya potensi sumber daya alam dan manusianya namun harus mengais koin-koin demi peningkatan penerimaan negara dari memajak rakyatnya dan menelan pahitnya sisa kotoran dari kemakmuran yang dinikmati negara maju.

Benjamin Franklin, Politisi AS menyatakan "In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (Di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak.). Tampaknya yang dinyatakan tokoh besar Amerika Serikat era 1700an itu benar adanya. Benjamin Franklin mengenali betul karakteristik sistem ekonomi kapitalis yang pasti akan memajak rakyatnya. Dalam konteks Indonesia juga negara-negara secara umum, pajak adalah pos pendapatan yang pasti ada dan menduduki posisi teratas. Artinya pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Dan tentu saja pajak ini dibebankan kepada rakyat.

Berbeda halnya dengan sistem kepemimpinan Islam di mana kepentingan rakyat adalah tujuan. Pajak tidak menjadi sumber utama pemasukan. Bahkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Islam mewajibkan penguasa mengurusi sumber daya dimana hasilnya dikembalikan kepada rakyat dan tidak boleh membiarkannya dikuasai oleh sekelompok orang.

Langkah berani dan mendasar harus dilakukan bangsa ini jika ingin keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang mencekik rakyat. Pemerintah harus menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing. Dan tentu saja tidak lagi menggunakan sistem ekonomi kapitalis neoliberal tersebut. Sistem Islam seharusnya menjadi pilihan sebagai sistem yang dijamin kebenarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sang pencipta dan secara historis terbukti keberhasilannya dalam menyejahterakan rakyat. Hal yang penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi negara adalah melepaskan mindset bahwa perekonomian bangsa bergantung pada utang dan investasi asing-aseng yang merugikan.

Dari sisi sistem keuangan, negara dalam Islam mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam 3 pos besar (fai-kharaj, milkiyyah 'ammah, zakat), tanpa pernah terjerat utang luar negeri yang ribawi. Pertama, bagian fa’i dan kharaj. Fa’i adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam. Dengan objek tanah yang produktif maka pungutan ini tidak membebani rakyat, baik Muslim ataupun non-muslim. Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak. Ketiga, bagian sadaqah. Bagian shadaqah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Ada 1 pos tambahan lagi yang bersifat tambahan jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Artinya pajak ternyata bukan sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali.

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menggariskan bahwa pajak hanya dapat ditarik oleh Khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat, misalnya menyantuni fakir miskin. Jika kewajiban finansial ini hanya menjadi kewajiban negara saja, misalnya membangun jalan atau rumah sakit tambahan yang tak mendesak, pajak tak boleh ditarik. Pajak yang boleh ditarik dalam Khilafah harus memenuhi 4 (empat) syarat:

(1) diambil dalam rangka membiayai kewajiban bersama antara negara dan umat;

(2) hanya diambil dari kaum Muslim saja;

(3) hanya diambil dari Muslim yang mampu (kaya), yaitu yang mempunyai kelebihan setelah tercukupinya kebutuhan dasar yang tiga (sandang, pangan, dan papan) secara sempurna;

(4) hanya diambil pada saat tidak ada dana di Baitul Mal. (Muqaddimah Ad-Dustur, 2/108-110; Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 242).

Inilah ketentuan Islam yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pemilik manusia dan alam semesta dan disampaikan serta dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Praktik ekonomi yang dilanjutkan oleh para khalifahnya hingga 13 abad lamanya. Manusia tidak harus lagi bersusah payah membuat aturan dari akalnya yang terbatas. Cukup memahami tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul-Nya serta para shahabatnya yang mulia. Tidakkah itu cukup bagi kita?


Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget