Kebijakan Zonasi Bukan Solusi


Oleh: Nurjihan Begum Amir, S.Psi ( Pengajar di sekolah swasta Islam Bandung)

Kini adalah tahun ajaran baru. Tahun ketika pelajar memasuki masa pendaftaran sekolah. Ada yang berbeda untuk sistem PPDB tahun ini, karena ada kebijakan baru berdasarkan zonasi. Awalnya mungkin berniat sebagai solusi dari masalah pendidikan. Namun justru mengahasilkan masalah baru. Fakta di lapangan memperlihatkan berbagai problem dalam sistem Zonasi ini. Mulai dari sekolah yang minus siswa karena jarak sekolah jauh dari pemukiman penduduk, sementara sekolah lain overload jika menerima siswa karena lingkungan sekolah dipadati pemukiman penduduk. Bahkan ada juga siswa yang membakar semua sertifikat piagam karena sudah tidak berguna lagi untuk masuk ke sekolah favorit.

Fakta di lapangam juga ternyata masih  terjadinya manipulasi data dari para calon peserta didik dengan mengganti KK agar dekat ke sekolah yang di inginkan. Kebijakan zonasi ini membuktikan penguasa tak bijak, karena kebijakan yang di keluarkan tidak menyentuh akar masalah kesenjangan pendidikan. Justru menimbulkan masalah baru.

Di luar soal kurikulum,  akar problem pendidikan sebenarnya adalah pemerataan pembangunan bidang infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Fakta di lapangan menampakkan bahwa ada wilayah-wilayah yang padat akan sekolah negeri. Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk dimana mereka akan memilih tempat anak-anak di didik. Sementara wilayah lain justru ada yang jauh dari lokasi sekolah negeri. Sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang tidak dekat untuk menyekolahkan anak-anaknya.  Belum lagi berkaitan dengan kualitas pengajar dan fasilitas pembelajaran. Ada sekolah yang memang diisi oleh guru-guru yang sangat kompeten. Sehingga siswa pun mendapatkan kompetensi yang diharapkan. Tapi di sekolah lain tidak seperti itu. Ada juga sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung efektif, sementara di sekolah lain kekurangan fasilitas. Sehingga solusinya adalah memperbaiki paradigma pendidikan dan implementasi nya.

Sistem pendidikan yang baik butuh ditopang kekuatan ekonomi dan politic will negara, serta sistem-sistem lain yang baik. Faktanya Indonesia memiliki potensi ekonomi yang baik dengan melihat berbagai sumber daya alam nya yang melimpah. Sehingga ketika pengelolaan itu dilaksanakan semestinya adalah hal tidak mustahil untuk bisa menerapkan pemerataan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, dan penikatan kualitas sapendidik. Namun kita hidup ditengah pusaran sistem ekonomi kapitalistik yang hanya sekedar mementingkan keuntungan materi saja. Dengan sistem ekonomi kapitalistik dan sistem politik sekuler demokrasi yang diterapkan hari ini akan sulit mewujudkan sistem pendidikan yang ideal.

Sebagaimana dipahami sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak ditunjang dengan  utang luar negeri. Melalui skema pendapatan negara tersebut,akan sulit rasanya untuk bisa mengalokasikan dana yang begitu besar dalam bidang pendidikan. Mengingat ada juga kebutuhan akan pembayaran hutang beserta bunganya yang tidak sedikit. Padahal jika di alokasikan terhadap sektor pendidikan, akan memberikan dampak luar biasa.

Beda dengan neoliberalisme, dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam pendidikan disediakan secara gratis oleh negara. Dalilnya adalah As-Sunnah dan Ijma’ Sahabat. Nabi SAW bersabda : “Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” (HR Muslim). Setelah perang Badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajari baca tulis kepada sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya.

Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu : (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Sedangkan pendapatan dari pos zakat, tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat (QS 9 : 60). (Zallum, 1983; An-Nabhani, 1990).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Hutang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin (Al-Maliki,1963).

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. (An-Nabhani, 1990).

Pertanyaannya adalah, mampukah kita menggratiskan pendidikan sekarang dengan potensi sumber-sumber pembiayaan saat ini?

Dalam APBN 2007, anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp 90,10 triliun atau 11,8 persen dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun. (www.tempointeraktif.com, 8 Januari 2007). Angka Rp 90,10 triliun itu belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan, serta anggaran kedinasan.

Misalkan kita ambil angka Rp 90,1 triliun sebagai patokan anggaran pendidikan tahun 2007 yang harus dipenuhi. Dengan melihat potensi kepemilikan umum (sumber daya alam) yang ada di Indonesia, dana sebesar Rp 90,1 triliun akan dapat dipenuhi, asalkan penguasa mau menjalankan Islam, bukan neoliberalisme. Berikut perhitungannya yang diolah dari berbagai sumber :
1. Potensi hasil hutan berupa kayu [data 2007] sebesar US$ 2.5 miliar (sekitar Rp 25 triliun).
2. Potensi hasil hutan berupa ekspor tumbuhan dan satwa liar [data 1999] sebesar US$ 1.5 miliar (sekitar Rp 15 triliun).
3. Potensi pendapatan emas di Papua (PT. Freeport) [data 2005] sebesar US$ 4,2 miliar (sekitar Rp 40 triliun)
4. Potensi pendapatan migas Blok Cepu per tahun sebesar US$ 700 juta – US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 10 triliun)

Dari empat potensi di atas saja setidak-tidaknya sudah diperoleh total Rp 90 triliun. Kalau masih kurang, jalankan penegakan hukum dengan tegas, insya Allah akan diperoleh tambahan sekitar Rp 54 triliun. Sepanjang tahun 2006, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat angka korupsi Indonesia sebesar Rp 14,4 triliun. Nilai kekayaan hutan Indonesia yang hilang akibat illegal logging tahun 2006 sebesar Rp 40 triliun.

Dengan sumber-sumber pendapatan yang demikian ,mewujudkan pemerataan pendidikan dari sisi pembangunan infrastruktur ,perbaikan fasilitas dan kualitas pembelajaran di Indonesia sebenarnya sangatlah dimungkinkan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan tidak adanya potensi pembiayaan, melainkan salah urusnya pemerintah dalam mengelola negara. Hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah lah kita bisa mewujudkan pendidikan adil merata dengan output generasi paripurna.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget