September 2019


Oleh Bellamia Shafira A., A.Md. , anggota Komunitas Kawan Hijrah Islami (KAHIJI)

Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional di seluruh wilayah yang diklaim sebagai West Papua untuk mendesak referendum atau penentuan nasib Papua lewat pemungutan suara rakyat. (www.cnnindonesia.com, 31 Agustus 2019)

Kondisi kisruh di Bumi Cendrawasih pemilik kekayaan SDA berlimpah tentu akan menjadi target utama bagi mereka yang memiliki kepentingan, tak terkecuali Barat yang sampai detik ini masih merasakan limpahan emasnya tidak akan mungkin melepaskan peluang ini begitu saja. Motifnya tentu tak lepas dari eksistensi kelompok tertentu dan penjarahan SDA dengan cara melepaskan Bumi Cendrawasih dari NKRI via Reverendum.

Penyebab kisruh ini dikarenakan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Kebutuhan pokok yang belum disalurkan di daerah terpencil menjadi ukuran belum meratanya kesehteraan di Indonesia. Di sebuah desa terpencil Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang dihuni 812 penduduk belum mendapatkan listrik (ww.Kompas.tv, 18 Agustus 2019). Di bidang pendidikan data dari Kemenndikbud tahun 2015/2016 menyatakan, terdapat 43% anak usai sekolah yang tidak masuk SD, 58% tidak masuk SMP, dan 54% tidak masuk SMA (www.suarapapua.com, 28 Oktober 2018). Pada 2017  Direktur Komunitas Adat Terpecil (KAT) Kementrian Sosial , Hasbullah menyatakan, saat ini masih ada sekitar 123.977 Kepala Keluarga adat terpencil di seluruh Indonesia yang hidup terbelakang. (www.merdeka.com, 18 Oktober 2017)

Di dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 2009 telah dituliskan akar masalah Papua yang meliputi: Peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas, siklus kekerasan politik yang belum tertangani, bahkan meluas. Pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.

Jika kita lebih mendalami, akar masalah dari Papua adalah adalah sistem kapitalisme demokrasi yang selama ini  telah menjebak Indonesia terus menerus berada dalam kondisi yang paling buruk. Sistem ini pula yang melemahkan negara dalam menjaga Papua yang menjadi tanggungjawabnya. Sistem ini telah menciptakan penguasa yang hanya berpikir tentang bagaimana mengisi perutnya, melayani rakyat dengan asas transaksional, dan baru serius melakukan pembangunan jika ada suntikan dana dari investor asing walau dengan resiko gagal bayar dan riba membumbung tinggi.

Lantas ,apakah kondisi yang dialami Papua saat ini akan tuntas dengan adanya referendum agar Papua merdeka? Mari kita ambil pelajaran Timor Timur yang memisahkan diri. 17 tahun silam, Republica Democratica de Timor Leste atau Republik Demokratik Timor Leste, resmi sebagai negara. Pasca pemisahan, krisis berbagai aspek terjadi dan semakin tidak makmur serta tidak sejahtera. Timor Leste menjadi salah satu negara termiskin. Kota ini tidak memiliki penerangan jalan dan sangat banyak rumah yang hancur. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan, Timor Leste berada di peringkat 152 negara termiskin di dunia dari 162 negara. Berbagai masalah terkait ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan, tingginya  pengangguran.. Hancurnya infrastruktur Jaringan transportasi dan komunikasi runtuh, sebelum pada akhirnya seluruh layanan administrasi publik menjadi tidak berfungsi. Negara tidak memiliki pemerintahan, administrasi, polisi, kehakiman serta militer.

Papua tidak butuh merdeka. Papua hanya membutuhkan kebijakan serius agar keadilan terwujud. Papua membutuhkan negara yang siap mengelola kekayaannya sehingga kemaslahatan dapat dirasakan rakyat Papua. Sebuah kebijakan yang akan membawa kekayaan di Papua menjadi milik rakyat. Pendistribusian kebermanfaatannya tanpa memandang suku, ras, dan agama. Semua kebijakan tersebut akan terwujud jika negeri ini menerapkan syariat Islam. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh hanya bisa dilakukan dalam bingkai Khilafah Islamiyah, bukan demokrasi.

Kemajemukan masyarakat dan keluasan wilayah yang menjadi sifat Indonesia bukanlah suatu hambatan jika negara menerapkan sistem Islam. Ketakutan negara untuk menerapkan sistem Islam di Indonesia hanyalah buah dari propaganda barat yang ditancapkan agar mereka tetap mempertahankan wilayah jajahan neoimperalisme di Indonesia. Sistem demokrasi sendiri bukanlah ajaran Islam, melainkan konsep kafir penjajah. Mempertahankan sistem demokrasi ini sama saja mempertahankan penjajahan bahkan menguatkan mereka untuk berkuasa lebih. Ini kesalahan fatal dan negara sudah terlalu lama berangsur dalam masalah ini.

Menjaga keutuhan wilayah dalam pandangan Islam adalah wajib dan haram memisahkan diri. Hal ini didasarkan pada hadis: Dari Arfajah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: “Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jama’ah kalian, maka perangilah ia”. (HR. Imam Muslim, nomor 1852). Papua adalah bagian dari wilayah negeri Muslim yang wajib kita pertahankan.  Disintegrasi hanya akan semakin memperlemah umat dan melanggengkan kezaliman

Disintegrasi bukan sebagai solusi masalah Papua, tetapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Karenanya mari kokohkan persatuan, segera tinggalkan pemikiran-pemikiran batil termasuk disintegrasi dan demokrasi. Kita tinggalkan sistem batil buatan manusia, kita beralih menerapkan Syariah Kaffah agar sejahtera dunia-akhirat.



Mercusuarumat.com. Lebih dari tiga ribu Warga Jawa Barat tumpah ruah memadati ruas jalan depan Gedung Sate, Ahad (1/9). Sembari mengibarkan Panji Rasulullah, mereka menyerukan hijrah menuju islam kaffah.



Pawai muharam yang digagas oleh Forum Silaturahim Muslim Bandung ini dihadiri oleh berbagi komponen umat. Sebagaimana pantauan langsung di lapangan. Berbagai Komunitas, manjelis ta'lim, santri ponpes, club motor, remaja masjid, dewan kemakmuran masjid dan masih banyak lagi bergembira menikmati acara sembari menyanyikan yel-yel penyemangat, "Hijrah menuju syariah kaffah, Hijrah selamatkan Indonesia", teriak mereka.




Acara diawali dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Pusdai Jawa Barat, dilanjutkan dengan pawai dan orasi dari assatidz Jawa Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saeful, panitia pawai menjelaskan, peserta menyemut sejak pukul 06:00 WIB. Mereka berbaris rapi menyusuri ruas Jalan Diponegoro menuju Jalan Citarum, lalu ke Jalan RE Martadinata, ke Jalan Banda dan berakhir di depan Gedung Sate.



Ust. Misbah, ketua Forum Silaturahim Muslim Bandung dalam orasinya mengajak seluruh komponen umat istiqomah berjuang menegakkan kalimat tauhid menuju islam kaffah, menjauhkan diri dari upaya adu domba dan memcah belah umat dan menjadikan islam solusi bagi negeri ini, dalam bingkai khilafah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, khulafaur rashidin. [IW]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget