October 2019
Twitter Facebook

, ,


Oleh: Nurjian Begum Amir , alumni fakultas Psikologi di kampus Bandung
Sebuah kabar memprihatinkan warganet di laman Facebook tengah viral. Mengabarkan kondisi langsung yang dialami seorang warga di tengah kerusuhan yang terjadi di Papua. Beliau seorang dosen salah sau perguruan tinggi negeri di Papua. Hari itu beliau bersembunyi di tengah kejaran orang Papua yang membidik pendatang. Tak tahu apa yang akan terjadi, yang penting bisa menyelamatkan diri. Terlintas dalam benak untuk lebih dulu bunuh diri daripada lebih dulu dizalimi. Kabarnya, pemicu awalnya karena hoax yang beredar bahwa adanya ucapan rasis dari seorang guru. Namun aparat setempat memastikan bahwa itu hanyalah berita bohong.
Problematika Papua hari ini nyatanya bukan kali pertama terjadi. Isu lain tentang inginnya kemerdekaan Papua justru sudah lebih lama terjadi. Berbagai solusi telah ditawarkan. Namun tidak menghasilkan solusi yang berarti.
Akhirnya  kita  perlu merenungkan kembali, bahwa konsep nation state state justru menjadi bumerang tersendiri bagi bangsa ini. Karena justru perasaan tidak sebangsa, se-ras, yang dirasakan oleh saudara-saudara di Papua menjadikan salah satu alasan bahwa mereka bukanlah bagian dari negeri ini.
Seorang pakar Psikologi politik bernama Emerson (1970) memaparkan bahwa nasionalisme adalah pemahaman yang ada pada komunitas orang-orang yang hidup bersama, dalam arti ganda bahwa mereka memiliki unsur-unsur warisan umum yang sangat penting dan mereka memiliki takdir yang sama untuk masa depan. Pemahaman nasionalisme juga sering kali menengarah pada keinginan untuk kemerdekaan. Namun jika itu berada pada sebuah negara kesatuan, kemerdekaan satu pihak justru merupakan disintegrasi bagi pihak lain. Itulah kenyataannya yang dialami antara Indonesia dan Papua saat ini. Satu sisi apa yang perjuangan Papua adalah bagian dari ide nasionalisme yang juga di pasarkan. Tapi di sisi lain itu merupakan ancaman disintegrasi bagi negara Indonesia sendiri. Akhirnya kita perlu merenungkan kembali, kiranya konsep apa yang benar-benar menghasilkan persatuan hakiki.
Konflik Papua juga menunjukkan bahwa Indonesia  butuh konsep mendasar yang dapat benar-benar mempersatukan Indonesia tanpa terbatasi oleh perbedaan alamiah seperti ras, bahasa, suku, tempat lahir, dan sebagainya. Karena perbedaan yang lahir dari kondisi alamiah memang tidak bisa dihindarkan. Sudah sunatullah yang harus kita terima. Namun tidak lantas hal tersebut menjadi alasan untuk tidak bersatunya di atas perbedaan itu. Karena sejatinya persatuan itu sangat mungkin terwujud walaupun terdapat perbedaan alamiah.
Sejarah membuktikan terdapat sebuah peradaban yang berhasil meleburkan bangsa-bangsa 2/3 belahan dunia. Dari Asia, Afrika, Eropa. Berlangsung 1400 lamanya. Itulah peradaban Islam yang diemban oleh rasullullah Muhammad SAW dan umatnya. Semua itu dapat terwujud ketika Islam menjadi ideologi yang diterapkan masyarakat dalam sistem kehidupannya. Sebuah way of life yang dibangun di atas aqidah Islam, yang meniscayakan persatuan dan tetap mengakui perbedaan alamiah sebagai sebuah bukti kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah tentang niscayanya perbedaan :
Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat 13)

Rahasia mengapa Islam bisa mempersatukan manusia yang berbeda ras,suku,bangsa bahkan yang berbeda akidah bisa melebur dengan masyarakat Islam diantaranya sebagai berikut: 
Pertama, Islam sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati , hal ini tampak pada hukum Islam yang mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia yg tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaannya.
Kedua, Islam adalah agama yang akidahnya bersifat rasional. Ide-ide maupun hukum-hukumnya bersifat pemikiran. Islam mewajibkan pemeluknya untuk beriman melalui proses berpikir dan memahami hukum-hukumnya dengan proses berpikir pula. Tidak dibenarkan pula untuk memaksa warga non-Muslim berpidah keyakinan walau Islam menjadi agama mayoritas penduduk di sebuah negeri karena mereka harus diseru secara pemikiran dan disertai dengan kesadaran.
Ketiga, Kaum Muslim membebaskan berbagai negeri untuk mengemban dakwah Islam dan menyebarluaskannya di negeri tersebut. Karena itu, mereka merasa sebagai duta-duta Allah yang membawa rahmat dan hidayah. Mereka masuk ke suatu negeri dan memerintahnya dengan Pemerintahan Islam. Dengan hanya masuknya penduduk negeri tersebut sebagai ahlu dzimmah, maka hak dan kewajibannya sama dengan kaum Muslim. Negeri yang dibebaskan tersebut juga memiliki hak dan kewajiban dalam negara yang sama dengan negeri lainnya dari negeri-negeri kaum Muslim, bahkan menjadi bagian darinya. Hal ini karena sistem pemerintahan dalam Islam adalah kesatuan. Dengan demikian penduduk negeri yang dibebaskan tidak merasa bahwa mereka dijajah, dan tidak sedikit pun mencium aroma penjajahan. Karena itu, tidak mengherankan bahwa manusia menerima Islam setelah menyaksikan secara praktis hakikat Islam dalam tatacara yang digunakan oleh kaum Muslim dalam menjalankan pemerintahannya.
Keempat, Islam memerintahkan adanya jihad dan pembebasan negeri-negeri, sehingga memberikan kesempatan kepada manusia untuk memahami Islam. Juga menuntut adanya pemberian kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jika menghendaki Islam, mereka dapat memeluknya. Jika tidak, mereka dapat tetap dalam agamanya dan cukup bagi mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam dalam urusan-urusan muamalah dan uqubat. Semua itu agar tercapai keharmonisan dalam aktivitas manusia dengan kesatuan peraturan yang memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidup mereka dan mengatur aktivitasnya. Di samping untuk menumbuhkan perasaan jiwa warga non-Muslim bahwa kedudukan mereka di mata sistem Islam adalah sama dengan kaum Muslim. Masyarakat bersama-sama menerapkan sistem yang diberlakukan di dalamnya dan menikmati ketentraman serta berlindung di bawah naungan panji negara.
Kelima, Islam mengharuskan agar memandang orang-orang yang diperintah dengan pandangan kemanusiaan, bukan pandangan sektarian, kelompok, atau madzhab. Karena itu, penerapan hukum-hukum terhadap seluruh komponen masyarakat harus sama, tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Allah Swt. berfirman: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (TQS. AlMâidah [5]: 8).
“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupan¬nya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka sehingga jumlah orang yang memeluknya dan ber¬pegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa.
Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hati¬nya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.” (Will Durant – The Story of Civilization).
Dengan demikian, jika Indonesia serius menginginkan terwujudnya persatuan dan perdamaian di negeri ini. Tidak ada solusi lain selain menjadikan mabda Islam di terapkan dalam tataran individu, masyarakat, dan negara. Karena ketika kita ingin mendapatkan keberhasilan yang sama seperti yang telah dicapai peradaban Islam, maka kita pun perlu menggunakan jalan yang sama dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya.
Wallahu Alam bi Showab








Twitter Facebook



Mercusuarumat.com. Sudah saatnya  masyarakat  menyadari bahwa  kapitalisme dan komunisme sama-sama berbahaya. Halim Husein, Mantan Hakim tinggi agama di Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini menyampaikan pandangannya terkait dengan zaman komunisme dan cengkraman kapitalisme pada acara Islamic Lawyer Forum yang diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat  koordinator wilayah Jawa Barat, Sabtu 28 September 2019.

Ia yang sekarang berprofesi menjadi advokat ini menceritakan kisah pengalaman pahit keluarga besarnya ketika pada masa kekuasaan Partai Komunis Indonesia bergerak leluasa di negeri ini.

Selain Halim, Agus Gandara, SH., MH, Ketua LBH Pelita umat Korwil Jawa Barat, menyampaikan fakta perkembangan sejarah komunisme di Indonesia. Selanjutnya, Muhammad Rian, Doktor muda dalam ilmu politik ini memaparkan tentang fakta-fakta kerusakan akibat cengkraman kapitalisme.

Hadir juga KH. Ali Bayanullah, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Bayan ini memaparkan Persepsi Ideologi Islam atas kebangkitan komunisme dan cengkeraman kapitalisme.

Forum yang telah digelar 3 edisi ini mengambil tajuk waspadai kebangkitan komunisme dan cengkraman kapitalisme. Acara yang mengambil tempat di Meeting Room Rumah makan di bilangan Jl. PHH. Mustopa Bandung ini menghadirkan beberapa narasumber, diskusi berlangsung hangat dengan diakhiri sesi tanya jawab lanjut, doa dan sesi foto bersama.

Twitter Facebook

,


Oleh: Hadaina (Aktivis Mahasiswa di Kampus Bandung)

Belum juga reda kasus kebakaran hutan di Riau beberapa tahun silam. Seperti tidak ‘diizinkan’ beristirahat dari kasus semacam ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi baru-baru ini di Kalimantan membuktikan ada upaya yang belum mengakar untuk menangani petaka ini karena musibah terus berulang. Hampir setiap tahun bencana kabut asap terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan enam provinsi di Indonesia masuk kategori siaga darurat kebakaran hutan. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga September 2019, jumlah hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 328.722 ha.

Mesti diperhatikan adalah mengenai dampak yang terjadi. Seperti Kabut asap yang menyeliputi sejumlah wilayah, gangguan kesehatan seperti ISPA, serta terganggunya proses belajar mengajar, dan bahkan parahnya lagi menyebabkan kematian.

Menurut Satuan Tugas (Satgas) karhutla pusat yang dikomando BNPB, untuk memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, harus menerjunkan 1.200 personel. Penyebab kasus ini terdapat berbagai faktor, satu diantaranya pembukaan lahan untuk pertanian ataupun untuk area perkebunan. Dari pernyataan menteri LHK, Siti Nurbaya menyatakan, ada empat perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran lahan di Kalimantan. Keempatnya merupakan perusahaan asing yakni Malaysia dan Singapura.

D balik semua kejadian ini memanglah disinyalir karena adanya dominasi kepentingan bisnis besar. Para perusahaan besar membakar lahan untuk dijadikan perkebunan dengan skala besar dan masif demi menghemat biaya. Koalisi Indonesia Bergerak menyebut bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama ini dilakukan secara terorganisasi. Aksi terorganisasi karhutla itu pun dituding telah diketahui pemerintah pada dasarnya. Itu dibakar tanpa ketahuan siapa yang pemiliknya. Tapi setelah 5, 6 bulan itu sudah ada bibit-bibit sawit yang muncul. Itu temuan di lapangan. Pembakaran itu diorganisir, pemerintah tahu," kata Koordinator Institut Hijau, Chalid Muhammad dalam jumpa pers koalisi di kantor Seknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta Selatan.

Gerbang kejahatan Karhutla karena negara menerapkan hak konsesi lahan kepada para pengusaha yang menyebabkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab negara menjadi tumpul. Paradigma yang dibangun dalam memberikan hak konsesi kepada pengusaha ini jelas salah karena kawasan hutan yang produktif harusnya dikelola dan dilestarikan tapi malah diberikan izin perkebunan hutan tanaman industri kepada korporasi. Ditambah lagi pemerintah tidak tegas dan memberikan efek jera kepada pengusaha yang melanggar aturan. Temuan Greenpeace menunjukkan sepanjang periode tersebut terdapat 10 konsesi perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan total area terbakar terbesar yang luput dari sanksi pemerintah. Sebanyak tujuh konsesi di antaranya menyumbang titik api karhutla tahun ini. pemerintah bahkan tidak mencabut satu pun izin dari perusahaan kebun sawit yang terkait Karhutla. 

Kebijakan seperti ini adalah hal wajar dalam sistem neoliberal yang sedang bercokol. Sistem ini meniscayakan pengelolaan kekayaan alam diserahkan kepada swasta, penguasa hanya menjadi fasilitator dan regulator tentu yang menguntungkan pihak korporasi. Berharap kebijakan akan pro rakyat seperti punuk merindukan bulan.

Bencana kebakaran hutan dan lahan hanya akan bisa berakhir secara tuntas dengan sistem Islam. Dalam Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki pribadi atau swasta. Seperti sabda Rasulullah saw. “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang, air, dan api” (HR, Dawud dan Ahmad) .

Para ulama terdahulu sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama, dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau hanya sekelompok orang. Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas), dan jika tidak ada, maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya.

Dari hadist tersebut jelas bagaimana Islam melarang adanya penguasaan lahan hutan oleh korporasi. Hutan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, beberapa individu, ataupun negara sekalipun. Individu, sekelompok individu atau negara tidak boleh menghalangi individu atau masyarakat umum memanfaatkannya, sebab hutan adalah milik mereka secara berserikat. Namun, agar semua bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari hutan, negara mewakili masyarakat mengatur pemanfaatannya, sehingga semua masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan manfaat secara adil dari hutan. Dengan paradigma tersebut, maka kasus pembakaran hutan dan lahan secara liar akan lebih dapat diminimalisir bahkan bisa ‘nol’ karena masyarakat juga menyadari bahwa hutan adalah milik umum yang harus kita jaga kelestariannya.

Tidak hanya itu dalam  Islam ada  sistem peradilan Islam, yakni ada Qadhi Hisbah yaitu hakim yang menangani penyelesaian dalam masalah penyimpangan (mukhalafat) yang dapat membahayakan hak-hak rakyat seperti gangguan terhadap lingkungan hidup (contoh: karhutla). Vonis dapat dijatuhkan kepada pembakar hutan dan lahan di tempat kejadian perkara. Sehingga bila Islam ditegakkan maka tidak ada kondisi krusial bencana darurat asap yang saat ini terjadi yang mengancam jiwa manusia.

Jadi, solusi satu-satunya adalah dengan mengembalikan hutan dan lahan gambut kepada syariat Penciptanya, bukan dikelola berdasarkan aturan buatan manusia yang telah terbukti kelemahannya dan membuat kerusakan di bumi ini

Twitter Facebook

, , ,


Oleh Nurjihan Begum Amir (mantan aktivis mahasiswa kampus di Bandung )



Selasa, 24 September 2019 berlangsung aksi mahasiswa dari berbagai penjuru negeri. Menyuarakan keresahan atas kondisi negara. Mengingat bahwa beberapa waktu belakangan ini Indonesia tengah dirundung berbagai masalah. Mulai dari kabut asap Riau dan Kalimantan, kejanggalan kebijakan DPR atas UU KPK, serta sikap-sikap yang jauh dari bertanggungjawab lainnya yang dilakukan pemerintah terhadap permasalahan negara.

Tidak akan ada asap jika tak ada api. Setelah sekian lama dipertanyakan keberadaan sebagai agen perubahan, akhirnya mengemuka kembali. Memang hari ini permasalahan negara sudah di titik memprihatinkan.

Reaksi itu adalah wajar karena memang problem yang dirasakan benar-benar nampak di depan mata. Ketika kita sadar akan permasalahan tentu ada itikad untuk melakukan perubahan. Pergerakan ke arah perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa diawali adanya kesadaran akan permasalahan. Seperti halnya orang yang tengah tidur di dalam rumah yang tengah kebakaran, tidak akan pernah bergerak mencari air guna memadamkan api, atau melarikan diri guna menyelamatkan dari api tanpa dia terlebih dahulu sadar dan bangun dari tidurnya.

Begitupun setiap aksi yang dilakukan oleh manusia manapun tidak akan pernah tergerak tanpa adanya kesadaran. Maka nampaknya aksi besar-besaran yang di lakukan oleh Mahasiswa ini bukti bahwa permasalahan benar-benar nampak di depan mata. Sehingga diharapkan dengan gerakan yang dilakukan, akan terjadi perubahan menunju kondisi yang lebih baik.

Gerakan mahasiswa mulai menggeliat kembali memprotes kebijakan penguasa ,namun kesadaran saja dari elemen mahasiswa ini tidak cukup tanpa memliki visi yang ideologis. Pasalnya, tidak jarang, gerakan mahasiswa ada yang cenderung emosional dan reaktif. Nyaris tanpa visi. Apalagi visi yang ideologis. Gerakan reformasi yang sukses menjatuhkan rezim Soeharto bisa dijadikan contoh. Siapapun yang cermat pasti mengakui bahwa bersatunya hampir seluruh elemen gerakan mahasiswa saat itu semata-mata lebih karena satu faktor, yakni musuh bersama bernama Soeharto, bukan karena perlunya mengganti sistem yang sudah sangat bobrok. Artinya, mereka lebih condong hanya mengubah rezim ketimbang mengganti sistem yang menjadi pijakannya.

Ini membuktikan bahwa politik/gerakan mahasiswa saat itu seolah tidak bervisi. Apalagi setelah Soeharto jatuh, tidak sedikit elemen gerakan mahasiswa yang ‘istirahat’. Seolah-olah perjuangan sudah selesai. Wajar jika lebih dari 20 tahun masa Reformasi keadaan bukan bertambah baik, malah makin memburuk. Masa Reformasi yang telah melahirkan 5 (lima) presiden—Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi—terbukti tidak menghasilkan perubahan apa-apa selain krisis yang bertambah parah.

Ironisnya, politik/gerakan mahasiswa yang tanpa visi ini terulang kembali pada masa-masa reformasi. Contoh dalam kasus korupsi. Banyak elemen gerakan mahasiswa yang hanya menghendaki para koruptor dihukum. Kini mereka pun hanya memprotes revisi UU KPK yang dituding bakal melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi. Padahal korupsi hanyalah salah satu bagian saja dari problematika bangsa ini. Pada saat yang sama, sedikit sekali dari mereka yang mengkritisi berbagai kelemahan hukum dan perundang-undangan di Indonesia sekaligus kebobrokan sistem peradilan kita. Tentu termasuk sistem kehidupan saat ini yang nyata-nyata sekular dan mengarah pada neoliberalisme. Misal, betapa sedikit mahasiswa yang kritis terhadap banyaknya UU liberal yang dihasilkan DPR/Pemerintah seperti UU SDA, UU Migas, UU. Minerba, UU Pendidikan Nasional, UU Penanaman Modal, RUU Intelijen/Keamanan Negara, dll.

Mereka kadang hanya mempersoalkan akibat, bukan sebab. Mereka mempersoalkan korupsi, tetapi melupakan akar persoalan korupsi. Di antaranya karena kelemahan sistem hukum (sekular) dan sistem pemerintahan (demokrasi) yang ada. Mereka mempersoalkan kemiskinan, tetapi mengabaikan akar kemiskinan. Di antaranya karena sebagian besar kekayaan rakyat sudah dikuasai pihak asing. Mereka mempersoalkan makin mahalnya pendidikan, tetapi tidak memahami bahwa itu terjadi karena adanya kebijakan industrialisasi pendidikan. Lebih dari itu, mereka sesungguhnya banyak yang tidak memahami bahwa semua itu harus diatasi dengan kembalinya negara dan bangsa ini ke ideologi Islam—ke akidah dan syariah Islam—dan bukan dengan tetap mempertahankan sistem status quo.

Alhasil, di sinilah pentingnya reideologi politik gerakan mahasiswa. Tentu agar politik/gerakan mahasiswa betul-betul berjalan di atas landasan visi dan ideologi perubahan sahih dan jelas. Kami cuma menawarkan jadikanlah Islam sebagai ideologi dari asas pergerakan anda wahai Mahasiswa agar aksi yg kalian lakukan tidak sia-sia karena mengkritik kebijakan tanpa menyentuh akar permasalahan (ideologi) hanya akan jatuh pada lubang pragmatis yang tidak menyelesaikan kondisi bangsa ini.



Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget